Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Arif Budiman; Firmansyah Firmansyah
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1157

Abstract

The purpose of this study is to determine the contribution of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Bima District in the Regional Medium-Term Development Plan. This research was conducted at the BAPPEDA Office of Bima District. The research subjects were selected through purposive sampling, and the subjects/informants in this research were the Head of BAPPEDA. Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. The research results indicate that the implementation of the roles and functions of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in the development planning in Bima District can be concluded as follows: the implementation of BAPPEDA functions in Bima District is categorized as not yet good but still sufficient. This means that the implementation of BAPPEDA functions may encounter various obstacles or hindrances in carrying out its functions and programs, which identifies that the implementation of the functions of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in development planning in Bima District should always evaluate the implementation.
Unveiling the Strategic Model of Political Lies Firmansyah Firmansyah; Muhammad Sauki; Rahmad Hidayat
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.22787

Abstract

This article delves into the strategic model of political lies, highlighting the intricate nature of this phenomenon within a political framework. Politicians use various strategies to formulate and disseminate lies, ranging from positive campaigns to negative ones. In positive campaigns, lies create a more favorable public perception of politicians, while in negative campaigns, these undermine opponents' standing, instill doubt, and undermine their credibility. Politicians derive immediate advantages from political lies, such as increased popularity and favorable public perceptions, but must also consider potential future costs, including forfeiting public trust and political ramifications. The strategies employed to deal with political lies vary significantly based on political circumstances. Politicians navigate the delicate balance between short-term political advantage and upholding ethical principles in the political sphere. Political lies can quickly garner support and enhance popularity, but they can also undermine public trust, diminish political credibility, and have enduring consequences for a politician's image. Addressing the issue of political lying requires a multifaceted approach that tackles its root causes while safeguarding democratic principles. Voters are crucial to maintaining accountability by exercising their right to vote and assuming control over the democratic process.
Kemitraan Pola Pendampingan Bimbingan Teknis Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bima Tauhid Tauhid; M.Taufiq M.Taufiq; Firmansyah Firmansyah; Syahri Ramadoan
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i1.7418

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2018  tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka Anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka untuk mendalami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif. Berkaitan dengan itu  tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mbojo Bima melaksanakan kegiatan   pengabdian kepada masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima melalui Pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek). Dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kabupaten Bima mendapatkan  pemahaman terkait dengan optimalisasi peran DPRD Terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai tindak lanjut, diharapkan kepada eksekutif Kabupaten Bima, untuk dapat melakukan sinergitas hubungan dan komunikasi serta dukungan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam menyikapi pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam sistim informasi pemerintahan daerah terutama usulan dari masyarakat melalui reses untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh eksekutif sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik Firmansyah, Firmansyah; Haeril, Haeril
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 3 (2024): Juli 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v4i3.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformasi birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bima dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan akuntabel. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima dengan fokus pada birokrasi pemerintahan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai pemerintah daerah, pemimpin masyarakat, dan warga setempat, serta melalui studi literatur yang mencakup dokumen resmi, peraturan, dan kebijakan terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Teknik analisis data model interaktif digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan peluang untuk peningkatan, birokrasi pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk struktur organisasi yang tidak efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, dan transparansi yang belum optimal. Reformasi birokrasi melalui perubahan pola pikir, manajemen kinerja yang lebih baik, dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi dan penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Implementasi standar pelayanan minimal dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Bima.
Community Participation In Village Development Planning In Nggembe Village, Bolo District, Bima Regency Firmansyah Firmansyah; Arif Budiman; Salahuddin Salahuddin; Abdul Kadir
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities 
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.1413

Abstract

Regional autonomy is the implementation of territorial decentralization within the constitutional framework of Indonesia. As a result, regions have the rights, authority, and obligations to manage and govern their own household affairs in accordance with applicable laws and regulations. Democratization, empowerment, and public participation are the goals of the Regional Autonomy policy rollout in Indonesia. To achieve this, the government implements various decentralization policies. Provinces and districts are granted limited autonomy, while villages are given original autonomy. Both individuals and groups or communities engage in activities known as community participation, aiming to achieve communal goals by aligning their interests or relationships with organizations or the broader community. This study conducts qualitative descriptive research. The findings indicate that leadership, communication, and education influence community participation in Nggembe Village. The results show that the village head acts as a good leader; communication between the village government and the community is effective; and that the Nggembe Village population has a low level of education.
Implementasi Rencana Pembangunan Desa di Desa Laju Bima Firmansyah, Firmansyah; Budiman, Arif
Intelektualita Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v12i2.19488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Rencana Pembangunan Desa di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Subyek penelitian ini dipilih melalui purposive sampling, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa laju, Masyarakat Desa Laju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visi dan misi kepala desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tidak dilampirkan di RKP Desa. Untuk memfasilitasi sumber daya dalam RKPDes di Desa Laju, masih sedikit yang digali. Pegawai Desa Laju juga masih kurang pengalaman, dalam memahami RKPDes. Selain itu upaya menyiapakan alternatif anggaran dan sumber daya dimasukkan untuk mempertimbangkan keterbatasan RKPDes juga belum maksimal dilakukan.
Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 BUDIMAN, ARIF; RIFAI, RIFAI; FIRMANSYAH, FIRMANSYAH
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Agustus)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i3.3829

Abstract

 pandemi virus Corona atau Covid-19 ini memberikan dampak yang serius salah satunya pada bidang pendidikan. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau online dari rumah memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kegiatan belajar dan mengajar yang sudah terbiasa bertatap muka secara langsung menjadi tantangan baru saat kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan secara online. Dalam hal ini peran guru dituntut untuk dapat berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan platform yang ada untuk menunjang pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak menjadi alasan untuk kita untuk tidak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Meskipun dalam kondisi yang serba terbatas karena pademi Covid-19 ini tetapi pembelajaran masih dapat dilakukan secara daring atau online. Adanya pembelajaran daring ini membuat siswa lebih mandiri dan percaya diri karena pembelajaran yang lebih mengarah pada student centered sehingga mereka lebih berani dalam mengemukakan pendapat mereka.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima Firmansyah, Firmansyah; Muhamadong, Muhamadong; Budiman, Arif; Hendra, Hendra; Rizkiani, Firliah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1697

Abstract

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : 1). Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung  pada bantuan yang sangat kecil pula. 2). Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3). Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan  pelayanan publik. 4). Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)   dengan anggaran diatas maka pengawasan itu penting, dengan melalui pengawasan yang ketat maka segala program pembangunan yang sudah disepakati tidak akan keluar dari rel atau aturan main yang ada baik dalam Undang - undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kemendagri, Nomor 113 Tentang Pengelolaan ADD, Kemendesa, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbub) maupun Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum pelaksanaan (APBDes) untuk itu perlu adanya pengawasan langsung oleh Badan Permsyawaratan Desa (BPD). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa   (APBDesa)   yaitu persiapan anggaran, perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, semua ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran APBDesa yaitu diterima oleh semua pihak, sehingga dalam pengelolaan anggaran didalamnya terdapat transparansi anggaran, yang dapat dipertanggung jawabkan secara berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa oleh Pemerintah Desa.  
Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat (Studi di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima) Hendra, Hendra; FIRMANSYAH, FIRMANSYAH; Budiman, Arif; Rizkiani, Firliah; Inayah, Nur
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4504

Abstract

In order to alleviate poverty, the government launched a special program called the Family Hope Program (PKH) related to this The implementation of the Family Hope Program in lanta village is based on the high number of poor households. It is hoped that the implementation of the Kelurga Harapan Program (PKH) can improve the welfare of the community in the fields of education and health. This study aims to find out how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in an effort to improve community welfare in Lanta Kecamata Lambu Village, Bima Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with a location in lanta village, Lambu district, Bima regency. Data collection techniques are carried out through observations, interviews and documents with the selection of informants by purposive sampling. 
Analisis Budaya Kerja Pegawai Terhadap Tanggungjawab Pada Suatu Pekerjaan (Studi Pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima) Hendra, Hendra; Firmansyah, Firmansyah; Budiman, Arif; Muhamadong, Muhamadong; Rizkiani, Firliah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Budaya Kerja Pegawai Terhadap Tanggungjawab Pada Suatu Pekerjaan (Studi Pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima). Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: pelaksanaan dimensi sikap pegawai pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, baik mau menerima arahan pimpinan, senang menerima tanggung jawab kerja, kerja sebagai ibadah, melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, dapat mengatasi kendala kerja, maupun dapat menyusun laporan kerja, hasilnya sudah sangat baik; dan pelaksanaan dimensi perilaku pegawai pada waktu bekerja pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, baik disiplin kerja, jujur dalam kerja, komitmen kerja, tanggungjawab terhadap pekerjaan, kerjasama dengan rekan kerja, maupun mengevaluasi pekerjaan, hasilnya sudah sangat baik.