Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara Nursamsir Nursamsir; Indar Ismail Jamaluddin; Anis Ribcalia Septiana
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 2 (2024): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i2.5584

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di desa. Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu cara mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada tiga kategori informan yang ditentukan secara purposive, yaitu informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka Utara, informan dari Inspektorat Daerah Kolaka Utara dan informan dari DPRD Kolaka Utara. Data sekunder diperoleh dari media massa online, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, serta laporan instansi terkait. Analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data (tabel), serta penarikan kesimpulan. Ada tiga temuan dalam penelitian ini. Pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengawasi keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa, merespons pengaduan masyarakat, serta bermitra dengan inspektorat dan aparat hukum. Kedua, Inspektorat Kolaka Utara melakukan audit atas permintaan, juga mengawasi dana desa melalui aplikasi yang dibuat inspektorat dan memeriksa secara berkala laporan desa. Ketiga, DPRD melakukan pengawasan dengan memproses pengaduan masyarakat. Kesimpulan penelitian, pengawasan berlapis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara terhadap pengelolaan Dana Desa membutuhkan koordinasi agar tidak tumpang tindih.

Kolaborasi POLRES Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Menangani Kekerasa Anak Anis Ribcalia Septiana; Rustam Tohopi; Irabiah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8657

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi kedua lembaga telah terlaksana namun masih belum berjalan dengan baik, ditandai dengan koordinasi penanganan perkara, sosialisasi pencegahan kekerasan, dan pemberian pendampingan hukum dan psikologis bagi korban yang terkendala penolakan alokasi anggaran dalam menjalankan tugasnya. sosialisasi. Perlunya sinergitas antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan dengan membuat MoU yang mencantumkan pembagian kerja masing-masing pihak. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka hendaknya melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk yang mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi masyarakat jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak yang terjadi. Selain itu, diperlukan kerja sama masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kolaborasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan anak di daerah lain.

Kolaborasi POLRES Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Menangani Kekerasa Anak Anis Ribcalia Septiana; Rustam Tohopi; Irabiah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8657

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi kedua lembaga telah terlaksana namun masih belum berjalan dengan baik, ditandai dengan koordinasi penanganan perkara, sosialisasi pencegahan kekerasan, dan pemberian pendampingan hukum dan psikologis bagi korban yang terkendala penolakan alokasi anggaran dalam menjalankan tugasnya. sosialisasi. Perlunya sinergitas antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan dengan membuat MoU yang mencantumkan pembagian kerja masing-masing pihak. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka hendaknya melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk yang mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi masyarakat jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak yang terjadi. Selain itu, diperlukan kerja sama masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kolaborasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan anak di daerah lain.

Sosialiasi Stunting dan Penanganannya pada masyarakat Desa Pitulua Tulak, Grace Tedy; Anis Ribcalia Septiana; Irabiah; Rina Rembah; Muhdar
Jurnal Pengabdian Meambo Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEAMBO
Publisher : PROMISE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56742/jpm.v3i1.74

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan sebagai akibat status kesehatan dan/atau nutrisi yang tidak optimal. Salah satu penyebab stunting adalah pola asuh ibu terhadap balitanya. Pola asuh ibu berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan ibu. Peningkatan pengetahuan ibu tentang stunting dapat dilaksanakan melalui Pendidikan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan sosialisasi melalui Pendidikan kesehatan tentang stunting dan penanganannya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi melalui Pendidikan kesehatan tentang stunting bagi masyarakat Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada bulan Oktober 2023 oleh tim Dosen pengabdi dari USN Kolaka. Semua peserta mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai tanpa meninggalkan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan stunting dan penanganannya. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan ini terlaksana dengan baik. Diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan berbagai edukasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait stunting.

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA BALASARI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA Achmad Lamo Said; Anis Ribcalia Septiana
Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.508

The purpose of this study was to determine the function of the Village Consultative Body (BPD) in Balasari Village, Bombana Regency. The research method used is Qualitative Descriptive. The results of this study indicate that the function of the BPD based on Permendagri Number 110 of 2016 articles 31 to 51 and article 71 has not been running optimally because the first function has been implemented properly as seen in Village Regulation Number 2 of 2023 concerning Direct Cash Assistance for Village Funds for the 2023 Budget Year, but its transparency is minimal, not everyone knows about the existence of the Village Regulation in Balasari Village. The second function of the BPD is not maximally responsible because most of the aspirations that have been collected have not been channelled. The third function of the BPD is not implemented in accordance with compliance with legal regulations, this is because supervision of the village head's performance is only carried out during his free time.

Identifikasi Potensi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Oko-Oko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara: Identification of Micro, Small and Medium Enterprise Development Potential in Oko-Oko Village, Pomalaa District, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Abdul Sabaruddin; Maulid; Taslim; Anis Ribcalia Septiana; Triani; Jamaluddin, Indar Ismail; Irabiah Junus
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4687

Identifikasi merupakan salah satu aspek dalam formulasi kebijakan publik. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tim dosen dari Universitas Sembilanbelas November Kolaka ini mengambil fokus pada identifikasi potensi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil observasi dan studi pendahuluan, pertambangan di desa tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, informan pengabdian ditentukan secara pentahelix collaboration, yaitu pemerintah desa Oko-Oko, masyarakat, pelaku usaha, media dan akademisi. Analisis data dimulai dari kondensasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil akhir pengabdian dipetakan menggunakan analisis SWOT, yaitu strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman). Dari sisi kekuatan, pengembangan UMKM prospektif karena faktor tekad warga meningkatkan kesejahteraannya, banyaknya lulusan sarjana, dukungan kepala desa, serta adanya Alokasi Dana Desa. Kelemahannya, perilaku konsumtif warga, rendahnya literasi keuangan, rendahnya daya tahan mengelola usaha, serta kurangnya inovasi dan kreativitas. Peluang yang dapat dimaksimalkan adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka, bantuan modal dan pelatihan dari perusahaan tambang, banyaknya pekerja di sekitar tambang sebagai potensi pasar UMKM, serta dukungan kampus. Adapun ancaman yang harus diwaspadai adalah kurangnya modal, tidak adanya pendampingan, kurangnya dukungan perangkat desa serta pesaing UMKM yang telah berjejaring dan berpengalaman. Sementara itu, produk unggulan UMKM yang cocok dikembangkan di Desa Oko-Oko adalah UMKM berbasis bahan baku jambu mete, gerabah, warung makan, jasa catering, pijat refleksi, services AC, serta laundry.

The Role of Imposing Rehabilitation as a Measure for Child Drug Offenses Irabiah; Muhammad As Ari AM; Anis Ribcalia Septiana; Siti Rahmadanti
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i2.266

Introduction to the Problem: The importance of rehabilitation in treating addiction among narcotics addicts is crucial to reduce the number of child addicts. However, in practice, there is still an increase in narcotics addiction among children and teenagers. The efficacy of rehabilitation in treating those afflicted by narcotics is crucial, given the inherent challenge faced by victims or users of narcotics in overcoming their dependence on these substances independently. Purpose/Study Objectives: The objective of this research is to understand the fulfillment of children's rights to be protected as offenders of drug misuse, namely their right to avoid detention unless absolutely necessary, which has not been achieved. The purpose of diversion efforts is to protect adolescents involved in drug misuse by preventing their transition from the formal criminal justice system to the informal criminal justice system. Approach research: This research uses a qualitative approach, enabling the researcher to gain an in-depth understanding of how children's rights are fulfilled in the context of narcotics rehabilitation and how the diversion system is applied. This method also allows the researcher to understand the perspectives of stakeholders, such as law enforcement officials, social workers, and the families of children or teenagers involved in drug misuse. Findings: Additional safeguards encompass the oversight, preemptive measures, therapeutic interventions, and reintegration efforts for youngsters engaged in substance misuse. The process of determining rehabilitation as a sanction for perpetrators of narcotics abuse follows the guidelines for granting a determination by a judge to a suspect or accused of narcotics abuse. This determination is made based on a request from National Narcotics Board and investigators, who recommend that victims of narcotics abuse undergo rehabilitation. Paper Type: Research Article

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search