Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KELOMPOK WANITA TANI DESA LOA KULU KOTA MELALUI PENGOLAHAN IKAN NILA Widiastuti, Masayu; Kurnia, Robin; Ramadhan, Rizal
Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia
Publisher : Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppi.v1i1.36

Abstract

Loa Kulu Kota merupakan salah satu Desa Mandiri yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata Desa Loa Kulu Kota merupakan lumbung penyedia ikan Nila terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga Desa ini memiliki potensi yang tinggi dalam bidang perikanan, namun belum dikembangkan secara maksimal sebagai sumber penghasilan masyarakat. Hal ini dikarenakan rendahnya ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan potensi yang ada di Desa. Selama ini Kelompok Wanita Tani Desa Loa Kulu Kota telah melakukan usaha olahan ikan berupa kerupuk Amplang dari ikan Belida, namun ikan Belida sering mengalami kendala ketersediaannya, sehingga usaha ini menjadi tersendat. Dengan melihat potensi yang dimiliki Desa dan permasalahan tersebut, melalui kegiatan KKN 46 Kondisi Luar Biasa (KLB) Universitas Mulawarman berupaya membantu untuk meningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam inovasi produk olahan ikan dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan wirausaha masyarakat khususnya kepada Kelompok Wanita Tani Desa Loa Kulu Kota, mengenai cara memproduksi pengolahan ikan Nila menjadi kerupuk mentah dan Abon ikan Nila. Metode dilakukan dengan memberikan pengetahuan (penyuluhan), demonstrasi serta peragaan melalui video dan pendampingan serta berdiskusi secara virtual dengan aparat Desa dan Kelompok Wanita Tani. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini Aparat Desa dan KWT merasa sangat terbantu karena sudah dapat pengetahuan untuk mengembangkan wirausaha melalui pengolahan ikan Nila. Dan saat ini Kelompok Wanita Tani sudah memproduksi kerupuk ikan Nila untuk penyediaan ke luar Desa dan ke luar Kalimantan Timur.
Humanity and Social Ethics in Building Community Solidarity during Democratic Transitions Fauzan, Ahmad; Santoso, Budi; Ramadhan, Rizal
Journal Social Humanity Perspective Vol. 3 No. 2 (2025): Journal Social Humanity Perspective
Publisher : Journal Social Humanity Perspective

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71435/639115

Abstract

This paper explores the place of humanity and social ethics in the process of constructing community solidarity during a democratic transition, and how the ethical values become management resources in an institutionally volatile context. The study, in a qualitative mode, investigates the theory of humanity-based values in the basis of morality of trust, how social ethics can transform topical conflicts by creating positive results, and how moral obligations can help maintain the community. Data were obtained based on the in-depth interviews with community leaders, activists, and the members of transitional organizations permitting to get profound insights into the practices of solidarity in real life. The results indicate that humanity and ethics are not fringe and symbolic, but core processes of dealing with uncertainty, building resiliency, and strengthening legitimacy within transitional governance. This adds to management scholarship in that it reformulates ethics as strategic assets to the stability of organizations and society instead of compliance and normative ideals. Practically, the study underlines that managers and policymakers should foster ethical leadership, integrate participatory strategies and make responsibility, honesty and care norms of the organization. These commitments help communities to overcome conflict, build trust and develop collective identity despite political disruption. The study adds to the discussion of the study of management and governance by showing that solidarity in the issue of democratic transitions is not a spontaneous phenomenon, but rather one that is controlled by deliberate ethical practices, thus, highlighting the fact that ethics, humanity, and sustainable development of democracy cannot be divided.
ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PELAPORAN PPH 22 SEBELUM DAN SESUDAH APLIKASI SPT UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA BENDAHARA PEMERINTAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA Ramadhan, Rizal
EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan Vol. 3 No. 2 (2024): EVOKASI
Publisher : Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/evokasi.v3i2.1724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas sistem pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang, menganalisis pelaksanaannya sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SPT Unifikasi Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dari SPJ GU tahun 2022-2023. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari rasio 0,59 menjadi rasio 0,91 hal ini disebabkan bendahara pemerintah selalu meningkatkan keterampilan dan kompetensinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pemungutan pajak oleh instansi pemerintah baik mulai dari penghitungan hingga pelaporan. pajak dan sumber daya yang semakin memadai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sehingga pada tahun 2023 tidak ada lagi pelanggaran tidak melaporkan pajak.
TERRITORIAL SOVEREIGNTY AND THE ROLE OF WILĀYAT AL-ḤUKMĪ IN ESTABLISHING THE BEGINNING OF KAMARIAH MONTHS IN INDONESIA Arisafitri, Novi Arisafitri; Ramadhan, Rizal; Azkarrula, Youla Afifah
Hukum Islam Vol 26, No 1 (2026): Islamic Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v26i1.37865

Abstract

The divergence in determining the beginning of Kamariah (Hijri) months consistently triggers controversy, primarily due to differences in methodology, schools of thought, and the concept of mathla’ (horizon). Although Indonesia adopts a mathla’ concept based on its national territory, in practice, there remains a significant distortion regarding the precise geographical boundaries of the Indonesian territory in relation to the Kamariah calendar calculations.As stated in Law of the Republic of Indonesia No. 43 of 2008 concerning State Territory, the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) includes land, sea, and air space. This raises critical questions: What are the juridical boundaries of Mathla’ Wilāyah al-Ḥukmī in Indonesia for the determination of the beginning of the Kamariah months? Furthermore, how is Mathla’ Wilāyah al-Ḥukmī applied within the framework of the MABIMS Neo-Hilal Visibility Criteria?