Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA KEJAHATAN BEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SMAN 1 MUARA BATU Nur Aksa, Fauzah; Jamidi, Jamidi; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; maghfirah, fitri
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i1.16717

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan yang sangat mendalam atas kejahatan begal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat belia, kejahatan begal ini sukses menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Membegal, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Qatuth TharÃ®q atau HirÃ¢bah. Yaitu, mencegat untuk merampas harta orang lain, atau membunuhnya, atau menerornya, dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan mempergunakan kekuatan (senjata) serta jauh dari orang yang bisa menolong. Membegal adalah tindakan merampas harta orang lain, atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong. Awalnya belum banyak kejadian tentang begal di Aceh Utara dan Lhokseumawe, akhir-akhir ini sudah banyak yang terjadi, di provinsi aceh yang terkenal karena serambi mekkah nya. Mirisnya begal yang terjadi justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejadian begal dengan sepeda motor ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2024 yang sudah tercatat ada beberapa kasus yang terjadi. Berdasarkan gambaran krusial tersebut yang terus terjadi di Lhokseumawe dan aceh utara , sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menganggap bahwa perlu adanya penyuluhan tentang kejahatan ini. Pengabidan Kepada Mayarakat ini akan dilaksanakan melalui metode ceramah atau penyuluhuan SMAN I Muara Batu yang berada di wilayah Aceh Utara. Melalui penyuluhan ini, diharapkan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahunan hukum masyarakat khususnya anak- anak remaja yang masih di bawah umur terhadap bahaya serta proses hukum dari tindak kejahatan begal. Di samping itu, meningkatkan pemahaman anak-anak remaja terkait bahaya dan akibat begal serta upaya penanganan serta pencegahan nya, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi masyarakat khususnyan anak-anak dibawah umur memberikan pemahaman agar orang tua serta masyarakat umum bisa terlibat dalam pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka dan respek terhadap yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya begal dalam perspektif islam Senada dengan itu, Pendekatan persuasif juga diperlukan, agar masyarakat khususnya masyarakat dan orangtua lebih berani mengkomunikasikan jika terjadi pengaruh-pengaruh buruk pergaulan di lingkungan anak.anak mereka.

POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) rahmati, nurul; nur aksa, fauzah; muhibuddin, muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19278

Pembinaan residivis penting untuk membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dan menurunkan risiko pengulangan tindak pidana. Dengan dukungan lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat, pembinaan komprehensif diharapkan dapat mengatasi tekanan ekonomi, stigma sosial, dan keterbatasan akses kerja yang mendorong residivisme, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan produktif jauh dari kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, mengetahui hambatan serta upaya pola pembinaan terhadap residivis pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Lhoksukon yang pertama pembinaan kepribadian meliputi pengajian, sholat berjamaah, ceramah dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon yaitu dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan, serta masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan residivis di Lapas Kelas IIB Lhoksukon mencakup aspek kepribadian melalui kegiatan religius dan edukasi, serta pembinaan kemandirian. Hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas, kurangnya petugas, kelebihan kapasitas penghuni, dan rendahnya minat residivis. Pendekatan humanistik berbasis kekeluargaan diterapkan untuk menjembatani perbedaan etnis, menciptakan hubungan yang baik dan mendukung kelancaran pembinaan. Kata Kunci: Pola Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari’ah Nur Aksa, Fauzah; Herinawati; Tahmid, Muhammad; Widia, Siska Mona
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 10 No. 1 (2025): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v10i1.6537

The advancement of modern reproductive technologies, such as in vitrofertilization (IVF) and surrogacy, has provided medical alternatives for couples facing infertility issues. Despite their benefits, these practices raise significant concerns from the perspective of Islamic law, particularly regarding lineage (nasab), the sanctity of the womb, and the protection of offspring. This study aimsto analyze the permissibility of IVF and surrogacy within Islamic jurisprudenceusing a normative approach, and to assess their compatibility through the lens ofmaqasid al-shari’ah (the higher objectives of Islamic law). This research employs a normative qualitative method, drawing upon classical and contemporary Islamic jurisprudential literature, fatwas from recognized Islamic legal institutions (such as the Indonesian Ulema Council and the International Islamic Fiqh Academy), and the theoretical framework of maqasid al-shari’ah. The study finds that IVF is permissible in Islamic law as long as it occurs within a lawfulmarital relationship and does not involve third-party donors. On the other hand, all forms of surrogacy—whether involving a genetic link to the surrogate or not—are prohibited (haram) due to their potential to compromise lineage, exploit women’s bodies, and violate the sanctity of the reproductive process. The findings reaffirm that Islamic law, through the objectives of maqasid al-shari’ah, places a strong emphasis on the preservation of lineage (hifz al-nasl) and the integrity ofthe family unit. Thus, modern reproductive technologies are only acceptable whenthey align with these fundamental ethical and legal principles. This study contributes to the development of contemporary Islamic jurisprudence and serves as a reference for formulating religiously appropriate policies in the face of evolving medical advancements. Keywords: Islamic Law, In Vitro Fertilization, Surrogacy, Maqasid al-Shari’ah, Lineage, Modern Reproduction.

Penyuluhan dan Pencegahan Tindakan Buliying dalam Upaya Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron Aceh Utara Nur Aksa, Fauzah; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; Arnita, Arnita; Jamidi, Jamidi; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.21500

Perilaku bullying merupakan tindakan agresif ataupun kasar yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korbannya. Perundungan (bullying) di sekolah dasar merupakan salah satu masalah sosial yang sering kali diabaikan meskipun dampaknya terhadap psikologi anak dapat merusak. Tindakan bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Pendampingan dalam bentuk penyuluhan serta pencegahan perundungan kepada siswa Sekolah Dasar No.13 Kecamatan Syamtalira Aron agar para siswa tidak melakukan Tindakan bullying di lingkunan sekolah maupun di luar sekolah. Metode yang di gunakan dalam pengabdian ini berupa ceramah serta tanya jawab, juga memberikan permainan dan quis agar kegiatan tersebut menjadi menarik bagi para peserta. Penyuluhan dan upaya pencegahan perundungan di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron ini dilakukan melalui pendekatan edukatif, psikososial, dan partisipatif. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai bentuk-bentuk bullying serta dampaknya, serta membekali mereka dengan strategi pencegahan yang efektif. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa dan guru dan antusiasme mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan Implikasi dari kegiatan ini agar siswa menyadari akan dampak negatif dari perilaku bullying serta bertanggung jawab dalam upaya mencegah perilaku tersebut dalam lingkungan sehari-hari.

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Hafizh, Hafizh; Nur Aksa, Fauzah; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23072

Perkawinan beda agama merupakan pernikahan antara pria dan wanita yang memeluk agama berbeda, yang menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak waris anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan hak waris anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, khususnya Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, melarang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Anak dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau pernikahan yang sah. Jumhur ulama (Syafi’i, Maliki, dan Hanbali) sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris; seorang Muslim tidak dapat mewarisi non-Muslim, begitu juga sebaliknya. Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 juga menegaskan bahwa dalam hukum waris Islam, tidak ada hak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Maka, meskipun secara negara anak dari perkawinan beda agama dianggap sah, ia tidak berhak atas warisan dari orang tua Muslim bila tidak memeluk Islam. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengatur secara tegas larangan perkawinan beda agama untuk menghindari kekosongan hukum dan kontroversi.

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DALAM SENGKETA KEWARISAN (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) Rhamadani Herda, Novaldi; Nur Aksa, Fauzah; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23336

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Sengketa warisan sering kali memicu konflik antar ahli waris dan merusak hubungan keluarga. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian karena lebih damai dan tidak membutuhkan proses sidang yang panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan mediator non-hakim dan pihak-pihak terkait, serta dari buku dan dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator non-hakim sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih kekeluargaan dan mudah dipahami. Namun, proses mediasi sering mengalami kendala, seperti emosi yang tinggi dari para pihak, kurangnya pemahaman hukum waris, keterlibatan pihak luar yang tidak berkepentingan, dan dokumen yang belum lengkap. Untuk mengatasi hambatan ini, mediator memberikan penjelasan hukum secara sederhana, mengajak pihak bersengketa berdialog dengan tenang, serta mendorong terciptanya perdamaian. Mahkamah Syar’iyah juga mendukung melalui penyediaan ruang mediasi dan penunjukan mediator yang sudah bersertifikat. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, hambatan utama dalam proses mediasi adalah tingginya emosi, kurangnya pemahaman hukum, campur tangan pihak lain dan dokumen yang tidak lengkap. Kedua, upaya yang dilakukan meliputi pendekatan kekeluargaan, edukasi hukum dengan bahasa sederhana, penyediaan fasilitas mediasi, dan penyuluhan hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa mediator non-hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil, cepat, dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan.

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PELAJAR DAYAH AR - RAUDHAH TAHFIZH AL-QURAN LHOKSEUMAWE TENTANG CYBERBULLYING DAN TINDAK PIDANA ITE Thani, Shira; Nur Aksa, Fauzah; Santri Isma, Yuli; Akmal, Fitria; Kardianti, Depita; Chairunnisak, Syarifah
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 7 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i7.2661-2667

Remaja yang menggunakan kemajuan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat memberikan dampak positif dan negatif. Perundungan dunia maya (cyberbullying) adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dilatar belakangi oleh penelitian yang dilakukan U-Report Indonesia menggunakan 2.777 responden Indonesia dengan 97% rating tanggapan. Penelitian tersebul menunjukkan dari tanggapan responden indonesia dimana 45% orang mengaku pernah mengalami cyberbullying. Berdasarkan hal tersebut perlu memberikan pemahaman kepada remaja terkait dengan dampak dan ketentuan hukum dari cyberbullying ini. melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh pelajar agar pelajar dapat mengerti dan memahami bagaimna bermedia sosial dengan baik adalah solusi yang diberikan. Sehingga dapat menimbukan kesadaran diri pelajar akan bahanya tindak pidana ITE termasuk cyberbullying. Perlunya pemahaman yang dan benar dalam bermedia sosial adalah hal yang sangat penting untuk dimulai sejak dini dan siajarkan di semua tingkatan, baik SD, SMP ataupun SMA. BukanÂ Â hanyaÂ Â bagaimanaÂ Â caraÂ Â menggunakanÂ Â deviceÂ Â teknologiÂ Â atau menggunakan platform sosial media semata, namun juga etika dan cara berkomunikasi dalam bersosial media itu sendiri agar dapat tehindar dari cyberbullying.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari’ah Nur Aksa, Fauzah; Herinawati; Tahmid, Muhammad; Widia, Siska Mona
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 10 No. 1 (2025): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v10i1.6537

The advancement of modern reproductive technologies, such as in vitrofertilization (IVF) and surrogacy, has provided medical alternatives for couples facing infertility issues. Despite their benefits, these practices raise significant concerns from the perspective of Islamic law, particularly regarding lineage (nasab), the sanctity of the womb, and the protection of offspring. This study aimsto analyze the permissibility of IVF and surrogacy within Islamic jurisprudenceusing a normative approach, and to assess their compatibility through the lens ofmaqasid al-shari’ah (the higher objectives of Islamic law). This research employs a normative qualitative method, drawing upon classical and contemporary Islamic jurisprudential literature, fatwas from recognized Islamic legal institutions (such as the Indonesian Ulema Council and the International Islamic Fiqh Academy), and the theoretical framework of maqasid al-shari’ah. The study finds that IVF is permissible in Islamic law as long as it occurs within a lawfulmarital relationship and does not involve third-party donors. On the other hand, all forms of surrogacy—whether involving a genetic link to the surrogate or not—are prohibited (haram) due to their potential to compromise lineage, exploit women’s bodies, and violate the sanctity of the reproductive process. The findings reaffirm that Islamic law, through the objectives of maqasid al-shari’ah, places a strong emphasis on the preservation of lineage (hifz al-nasl) and the integrity ofthe family unit. Thus, modern reproductive technologies are only acceptable whenthey align with these fundamental ethical and legal principles. This study contributes to the development of contemporary Islamic jurisprudence and serves as a reference for formulating religiously appropriate policies in the face of evolving medical advancements. Keywords: Islamic Law, In Vitro Fertilization, Surrogacy, Maqasid al-Shari’ah, Lineage, Modern Reproduction.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search