Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.129

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-'Adalah Al-Ulum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah BILANCIA Pleno Jure Potret Pemikiran Kawanua International Journal of Multicultural Studies JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Indonesian Journal of Shariah and Justice Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Subeitan, Syahrul Mubarak

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

Author-ID : 1850746

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum Syahrul Mubarak Subeitan; Wira Purwadi; Muhammad Sauki Alhabsyi
PLENO JURE Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.661

Perubahan hukum telah terjadi semenjak masa kenabian hingga saat ini. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan dalam perubahan zaman dari masa ke masa, bahkan hingga saat ini yang sudah sangat berkembang sebagai jawaban dari persoalan sosial yang sangat beragam. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut dengan memakai pendekatan normatif yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap kewenangan manusia dalam pembentukan hukum, serta implementasinya terhadap perubahan hukum, khususnya hukum Islam. Adapun jenis data yang dipakai, yaitu jenis data kajian pustaka yang penulis peroleh dari berbagai literatur ataupun rujukan yang terkait, serta diolah dengan cara deskriptif-kualitatif. Hasil dari artikel ini menjelaskan bahwa manusia memang mempunyai hak dalam merubah hukum, namun manusia juga mempunyai batasan dalam hal tersebut. Batas kewenangan manusia dalam merubah hukum bahwa hukum yang dapat dirubah itu ialah hukum yang tidak terdapat suatu nash, serta ada nashnya, namun di dalam nash itu menjelaskan bahwa terdapat suatu hak atau kewenangan manusia untuk tidak melaksanakannya atau bahkan merubah hukum tersebut, sehingga perubahan hukum yang telah ditetapkan oleh manusia tetap diimplementasikan, serta menjadi pedoman dalam merespon perubahan zaman. AbstractChanges in the law have occurred since the time of the prophesied to the present. This has become a necessity in the changing times from time to time, even today, which has been very developed as an answer to very diverse social problems. This paper aims to provide an explanation regarding this issue by using a normative approach that focuses more on the analysis of human authority in the formation of law, as well as its implementation of legal changes, especially Islamic law. The type of data used the type of literature review, data that the author obtained from various literatures or related references, and processed in a descriptive-qualitative way. The results of this article explain that humans do have the right to change the law, but humans also have limitations in this regard. The limit of human authority in changing the law is that the law that can be changed is the law that does not contain a text, and there is a text, but in the text, it explains that there is a human right or authority not to implement it or even change the law, so that changes in law that have been determined by humans are still implemented, and become guidelines in responding to changing times.

Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia Syahrul Mubarak Subeitan
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 21, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This paper aims to explain the relevance of the text (naṣ) and the provisions on how the rules for the consent of the bride and groom must be met with the problem of forced marriage in Indonesia. This paper is a qualitative research with a juridical-normative approach which is analyzed using a thematic-holistic method. The results show that the support of the two prospective brides is absolute in marriage, although in Islamic law, there are schools of thought that state the right of ijbar wali (forced marriage). Based on this, the meaning of marriage can be achieved with the following indicators: First, there is pleasure between the bride and groom, and they have known each other and agreed to carry out the marriage so that the marriage can be carried out safely and peacefully; Second, it can avoid acts of domestic violence due to marriages that do not have the pleasure of the bride and groom; Third, prioritizing willingness to achieve the purpose of marriage; and Fourth, obedience to God based on Islamic teachings. These indicators expect to overcome the problem of forced marriage so that a family is sakinah, mawaddah, warahmah.

KETENTUAN WARIS DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA Syahrul Mubarak Subeitan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i2.1780

Perkara waris telah diatur dalam ketentuan di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum waris perdata. Khusus muslim, juga berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, masyarakat muslim di Indonesia sering timbul kecekcokan yang mungkin akan mengakibatkan hancurnya hubungan antar keluarga. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi haknya dan apa saja yang menjadi kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya sebuah aturan mengenai hukum waris di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir. Berdasarkan hal tersebut, penulis berinisiatif untuk membahas aturan kewarisan di Indonesia, serta problematikanya dengan metode kualitatif-deskriptif. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui hukum kewarisan di Indonesia, serta memahami problematika yang terjadi dalam praktik pada masyarakat muslim di Indonesia. Dari ketentuan waris yang ada dan tidak bisa dipungkiri bahwa pilihan hukum pada masyarakat muslim Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap dengan suatu tujuan untuk menggapai kemaslahatan pada setiap pihak.

DINAMIKA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Syahrul Mubarak Subeitan; Nurlaila Isima; Muhamad Sauki Alhabsyi
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i1.1617

Tulisan ini membahas mengenai dinamika pengangkatan anak di Indonesia melalui suatu analisis dari pengaturan anak angkat beserta implementasinya, baik ditinjau dalam hukum Islam, maupun aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan dalam tulisan ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, serta memahami implementasi dari aturan tersebut. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya dibutuhkan dalam menjamin suatu kejelasan dan kepastian tentang pengangkatan anak, akan tetapi diperlukan dalam menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kejelasan, kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan bagi anak angkat, sehingga pengangkatan anak dapat memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera, serta dalam kompilasi hukum Islam (KHI), solusi yang diberikan untuk memenuhi hak anak angkat tersebut adalah dengan jalan wasiat wajibah.

WASIAT WAJIBAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Syahrul Mubarak
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Wasiat wajibah is a study in family law in Indonesia that provides opportunities for the adopted children and adoptive parents to inherit. This is stated in Kompilasi Hukum Islam (KHI) in Article 209. Although Indonesia has only recently carried out a family law reforms regarding Wasiat Wajibah compared to other Muslim countries, reform of family law in Indonesia cannot be separated from the meaning and nuances of Islamic law. This article reviews the concept of Wasiat Wajibah in Indonesia, then it is implemented with issues that occur around the community to obtain the relevance in accordance with the changing times.

Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya Muhamad Sauki Alhabsyi; Syahrul Mubarak Subeitan
Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

The case of inherition is one of the areas specifically regulated in Islamic law, both the determination of who is entitled (dzawil furudh, ashabah, and dzawil arham) and the details of the number of divisions in the Qur'an. However, with the times came problems and issues of "contemporary" heirs including the issue of replacement heirs. In the books of fiqh or books written by Islamic jurists do not recognize the designation of a replacement heir or the change of position of a replacement heir (plaatvervulling) as mentioned in Article 185 compilation of Islamic law. This is a deconstruction of public opinion in Islamic inherited law. This research then highlights the historical aspect of the presence of Surrogate Heirs in inheritance law in Indonesia, using a library research model with historical deepening of the application of a law.

WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA Nurlaila Isima; Syahrul Mubarak Subeitan
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 1, No 2 (2021): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v1i2.1809

This paper discusses Default or breach of contract, which is an act that is not uncommon for people who make contracts or promises and also discusses the meaning of sharia business contracts. The research method in this paper uses data from library materials. The discussion in this paper is about the definition, elements, and other matters related to Default. Definition of Default refers to the meaning of the word Default in Dutch and the act of Default according to the Civil Code 1234 concerning when a person is declared Default. This paper also discusses the meaning, elements, legal terms, and expiration of the contract and the definition of business conventionally or Islamic or Sharia business. The author refers to several expert opinions on business related to the notion of business. Solutions to resolve business disputes, especially defaults, can be done through litigation, in this case, the District Court or Religious Courts, and through non-litigation dispute resolution, namely through mediation, conciliation, and arbitration.Keywords: Default, Contract, Sharia Business.AbstrakTulisan ini membahas tentang wanprestasi atau cidera janji yang merupakan suatu perbuatan yang tidak jarang dilakukan oleh orang yang membuat kontrak atau janji dan juga membahas tentang pengertian kontrak bisnis syariah. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan data-data dari bahan-bahan kepustakaan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang pengertian, unsur-unsur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanprestasi. Terkait pengertian wanprestasi merujuk pada arti kata wanprestasi dalam bahasa Belanda dan perbuatan wanprestasi menurut KUHPerdata 1234 tentang kapan seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Tulisan ini juga membahas pengertian, unsur-unsur, syarat sah dan berakhirnya kontrak serta pengertian bisnis baik secara konvensional ataupun bisnis Islam atau Syariah. Terkait dengan pengertian bisnis, penulis merujuk pada beberapa pendapat ahli tentang pengertian bisnis. Pada bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini menerangkan tentang solusi atau cara dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya wanprestasi yang bisa dilakukan lewat jalur litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama dan juga lewat penyelesaian sengketa non-litigasi yakni melalui mediasi, konsiliasi dan juga melalui arbitrase.Kata kunci: Bisnis Syariah; kontrak; Wanprestasi.

Tinjauan Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang: Perspektif Maslahah Mursalah Fitriani Tadete; Frangky Suleman; Syahrul Mubarak Subeitan
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 1 (2023): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i1.2222

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat dampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dan dianalisis melalui perspektif Maslahah Mursalah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan hasil penelitian di beberapa titik seperti terminal taksi wilayah Belang-Manado, Pasar Belang, dan pelabuhan kapal nelayan yang ada di kecamatan Belang. Penelitian ini juga melakukan analisis data dan pengecekan keabsahan data. Penelitian ini memperoleh data bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang, yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebijakan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Maslahah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks, yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikan harga BBM.

Navigating Custody: The Impact of Religious Court Judges on Interfaith Family Dynamics Mursyid, Salma; Bilalu, Naskur; Subeitan, Syahrul Mubarak
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v4i1.3039

This study examines the critical role of Religious Court judges in deciding child custody in families with parents of different religions in Indonesia. Religious Court judges face unique challenges in balancing Islamic legal principles with children's best interests in a complex and diverse social context. This study aims to identify factors that affect judges' decisions, including legal foundations, moral considerations, and social impacts. Using a qualitative approach, data were obtained through in-depth interviews with judges, case analysis, and literature reviews. The study results show that judges consider not only formal law but also social values and the interests of children. Factors such as the child's psychological condition, emotional stability, and a healthy growth and development environment are the primary considerations in decision-making. In addition, the study found that the diversity of interpretations of Islamic law among judges influenced their final decisions. This study found that Religious Court judges consider not only formal law but also social values and the best interests of children in making decisions on child custody in families of different religions. In addition, the diversity of interpretations of Islamic law among judges also influences the final decision, with factors such as the child's psychological condition and emotional stability being the primary considerations.

Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah Rahmatillah, Nor Annisa; Subeitan, Syahrul Mubarak; Abubakar, Fatum
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v3i2.2747

This study aims to describe the piduduk tradition in marriages in the Banjar community, Balangan District, South Kalimantan. This qualitative research collects data in the field through observation and interviews, then analyses using the Islamic maqashid approach. This research shows that the piduduk of the Banjar people is still strong in every wedding ceremony. The Banjar people believe that if this tradition is abandoned when holding a wedding ceremony, then the wedding ceremony will not run smoothly. This tradition is carried out by older people when one of their relatives has a wedding. As for the implementation of the piduduk carried out by the Banjar community, it can cover five objectives of maqasid sharia, namely: First, to protect religion (hifdz-ad-din) as obedience to parents; Second, maintaining reason/mind (hifdz al-aql) as a valuable tradition for society; Third, taking care of the soul (hifdz an-nafs) as giving food to the bride and groom in the form of brown sugar and coconut so that the bride and groom stay healthy and have stamina when they are side by side at the aisle; Fourth, guarding assets (hifdz al-mal) as gifts to event facilitators that are worth alms; and Fifth, protecting the offspring (hifdz an-nasb) as part of preserving the Piduduk tradition of the Banjar people.Keywords: Piduduk; Marriage; Maqasid Sharia. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi piduduk dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data di lapangan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan maqashid Syariah. Penelitian ini menunjukan bahwa tradisi piduduk masyarakat Banjar masih kental pada setiap upacara perkawinan. Masyarakat Banjar percaya apabila tradisi ini ditinggalkan ketika melangsungkan acara perkawinan, maka acara perkawinan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Tradisi ini dilakukan oleh orang yang lebih tua ketika salah satu kerabatnya akan melangsungkan acara perkawinan. Adapun pelaksanaan tradisi piduduk yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dapat melingkupi lima tujuan dari maqasid syariah, yaitu: Pertama, untuk menjaga agama (hifdz-ad-din) sebagai kepatuhan kepada orang tua; Kedua, menjaga akal/fikiran (hifdz al-aql) sebagai tradisi yang bernilai bagi masyarakat; Ketiga, menjaga jiwa (hifdz an-nafs) sebagai pemberian makanan kepada pengantin berupa gula merah dan kelapa agar pengantin tetap sehat dan berstamina ketika sedang bersanding di pelaminan; Keempat, menjaga harta (hifdz al-mal) sebagai pemberian kepada para fasilitator acara yang bernilai sedekah; dan Kelima, menjaga keturunan (hifdz an-nasb) sebagai bagian dalam melestarikan tradisi piduduk masyarakat Banjar.

Co-Authors Ahmad Rajafi Baba, Mastang Ambo Bilalu, Naskur Bukido, Rosdalina Dano, Farhan Fatum Abubakar Fitriani Tadete Frangky Suleman Gómez, José Manuel Naranjo harun, nurlaila Hasyim Sofyan Lahilote Jamal, Ridwan Kartoredjo, Ireniza Kolopita, Abdul Fajri Muhamad Sauki Alhabsyi Muhammad Sauki Alhabsyi Muhammad, Adamu Abubakar Mursyid, Salma Muthahhar, Ahmad Nasruddin Yusuf, Nasruddin Nur, Muliadi Nurlaila Isima Purwadi, Wira Rahmatillah, Nor Annisa Salma Salma Sarib, Suprijati Sutrisno, Melissa Tumiwa, Anisa Jihan Usup, Djamila Wira Purwadi Yetta, Yasin Zainal, Nur Fitriani Zakariah, Asril Amirul

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search