Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Undang: Jurnal Hukum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Potret Pemikiran Kawanua International Journal of Multicultural Studies Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law
Hasyim Sofyan Lahilote
Institut Agama Islam Negeri Manado
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law

 1 
EKSISTENSI BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Hasyim Sofyan Lahilote; Moh. Fitri Adam
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 1, No 2 (2021): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v1i2.1808

Abstract

This article analyzes the existence of Basyarnas as a sharia arbitration institution in resolving sharia banking cases in Indonesia. The aim is to find out the position and function of Basayarnas as a non-litigation sharia banking with advantages in terms of efficiency, speed, and effectiveness in resolving business disputes, including sharia banking disputes. The method used is juridical normative. The study results indicate that from the legal aspect, the existence of Basyarnas, which refers to the provisions of Law Number 30 of 1999, is still questionable, considering that this provision does not mention sharia arbitration at all. Still, in practice, there has been a strengthening of the function of Basyarnas through Law Number 48 of 2009, which explains the use of Basyarnas. as a form of sharia economic dispute resolution.Keywords: Arbitration; Basyarnas; Sharia Banking.AbstrakArtikel ini menganalisis tentang eksistensi basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui kedudukan serta fungsi Basayarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi yang mempunyai kelebihan dari segi efisiensi dan kecepatan serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa bisnis termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah. Metode yang digunakan bersifat yuridis normative. Hasil penelitian mengindikasikan dari aspek hokum keberadaan Basyarnas yang merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 tahun 1999 masih dipertanyakan eksistensi hukumnya mengingat ketentuan tersebut tidak sama sekali meyebutkan Arbitrase syariah, namun dalam praktek terjadi penguatan fungsi Basyarnas melalui UU Nomor 48 Tahun 2009  yang memberi penjelasan untuk penggunaan Basyarnas sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah.Kata kunci: Arbitrase; Basyarnas; Perbankan Syariah.
Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Alulu, Faridawati; Lahilote, Hasyim Sofyan; Azizah, Nur
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta mengkaji aspek hukum ekonomi syariah terkait sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dengan metode lapangan dan pendekatan empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif naratif yang melibatkan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik perikanan tradisional berinteraksi dengan prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Hal ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan norma hukum Islam, serta menyarankan kemungkinan area reformasi atau penyesuaian dalam kebijakan manajemen perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah atau bagi hasil antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menggunakan kontrak mudarabah dengan perjanjian lisan. Menurut sistem ini, masing-masing pihak menerima 30% dari keuntungan, dengan tambahan 10% untuk biaya perbaikan kapal setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama ini tidak sepenuhnya sesuai. Terdapat unsur gharar pada alokasi 10% untuk biaya perbaikan kapal, dan tidak mematuhi prinsip keadilan Islam yang mempertimbangkan modal, kontribusi, dan risiko dari masing-masing pihak secara proporsional.
Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Alulu, Faridawati; Lahilote, Hasyim Sofyan; Azizah, Nur
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta mengkaji aspek hukum ekonomi syariah terkait sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dengan metode lapangan dan pendekatan empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif naratif yang melibatkan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik perikanan tradisional berinteraksi dengan prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Hal ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan norma hukum Islam, serta menyarankan kemungkinan area reformasi atau penyesuaian dalam kebijakan manajemen perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah atau bagi hasil antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menggunakan kontrak mudarabah dengan perjanjian lisan. Menurut sistem ini, masing-masing pihak menerima 30% dari keuntungan, dengan tambahan 10% untuk biaya perbaikan kapal setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama ini tidak sepenuhnya sesuai. Terdapat unsur gharar pada alokasi 10% untuk biaya perbaikan kapal, dan tidak mematuhi prinsip keadilan Islam yang mempertimbangkan modal, kontribusi, dan risiko dari masing-masing pihak secara proporsional.
Co-Authors A.A. Miftah AA Sudharmawan, AA Ahmad Rajafi Alulu, Faridawati Hasan, Faradila Irwansyah Irwansyah Lahilote, Azizah Moh. Fitri Adam Mustafa, Irawati Nur Azizah Pedju, Rizaldy Purnomo Rosdalina Bukido Rusdaya Basri, Rusdaya Soleman , Frangky Subeitan, Syahrul Mubarak Yuliatin yuliatin