Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Restorative Justice Musamus Devotion Journal Jurnal Analisis Hukum Zaaken: Journal of Civil and Business Law Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal Jurnal Hukum Cassowary
Silubun, Yosman Leonard
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
REKONSTRUKSI HUKUM KEIMIGRASIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA BAGI PELINTAS BATAS TRADISIONAL INDONESIA–PAPUA NUGINI DI PAPUA SELATAN Yosman Leonard Silubun; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Pelu
Animha Law Journal Vol 3 No 1 (2026): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v3i1.251

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini di Provinsi Papua Selatan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan historis yang berbeda dengan kawasan perbatasan lainnya di Indonesia. Mobilitas pelintas batas tradisional yang dilakukan masyarakat adat didasarkan pada hubungan kekerabatan, hak ulayat, aktivitas ekonomi tradisional, dan praktik budaya yang telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya batas negara modern. Di sisi lain, rezim hukum keimigrasian Indonesia menempatkan pengawasan lalu lintas orang sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif ketika penerapan hukum keimigrasian berhadapan dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelintas batas tradisional Indonesia–Papua Nugini, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan model rekonstruksi hukum keimigrasian berbasis HAM melalui Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers (HRIF-TBC). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi keimigrasian Indonesia masih berorientasi pada paradigma keamanan negara sehingga belum memberikan pengakuan normatif yang memadai terhadap karakteristik pelintas batas tradisional sebagai masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum keimigrasian yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan negara, perlindungan hak masyarakat adat, dan standar hak asasi manusia internasional agar tercipta tata kelola perbatasan yang lebih berkeadilan.
DISKURSUS HUKUM DAN POLITIK ATAS IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BAWAH REZIM OTONOMI KHUSUS Yosman Leonard Silubun; Victor Imannuel; Anton Johanis Silubun
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.104

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika hukum dan politik dalam penentuan identitas Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat pencalonan kepala daerah di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penelitian ini berangkat dari ketentuan yang mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua harus merupakan OAP, namun definisi dan mekanisme penentuannya masih belum jelas dan kerap menimbulkan kontroversi. Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai definisi dan keaslian OAP serta bagaimana implikasi politik dari penafsiran identitas tersebut terhadap hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas OAP masih menyisakan celah normatif dan membuka ruang politisasi identitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas, Afirmasi
Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah Herry Hendri Fernando Mote; Cavin George Ngilawane; Marlyn Jane Alputila; Yosman Leonard Silubun; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Emiliana B. Rahail; Maria Natalia Wainip Epin
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i2.113

Abstract

Fungsi tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung hukum sehingga selain tempat bermukum tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorangwarga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Majuakan pentingnya melakukan kegiatan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upayah untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyayarakat mitra    
PERMASALAHAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM KASUS WARISAN; TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNSUR ASING Nur Anisa; Tareysha Kukuh Amalia; Yosman Leonard Silubun
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.76

Abstract

     Dalam dunia modern, banyak kasus hukum perdata internasional yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam hal warisan. Konflik yurisdiksi dan perbedaan interpretasi hukum sering terjadi dalam kasus ini. Artikel ini membahas Kasus warisan Alm. Miko Nivita Hutabarat mengangkat isu penting mengenai hukum perdata internasional, terutama terkait warisan yang melibatkan unsur asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku Tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan memeriksa masalah hukum yang muncul dalam kasus warisan, termasuk konflik hukum antara yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan hukum yang menyebabkan perselisihan ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum perdata internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL GENERASI MUDA: ANALISIS YURIDIS FENOMENA #KABURAJADULU DAN BRAIN DRAIN DI INDONESIA Carley Tierson; Yosman Leonard Silubun; Muhammad Lazuardi
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.103

Abstract

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial generasi muda di Indonesia dengan fokus pada fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain. Fenomena tersebut menjadi indikasi adanya kegagalan sistemik dalam memberikan kesempatan yang adil dan perlindungan yang memadai bagi generasi muda di bidang pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan analisis fenomena sosial terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan generasi muda, implementasinya masih terbatas dan belum mampu menanggulangi akar masalah yang menyebabkan eksodus sosial ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat progresif, berbasis data, dan partisipatif, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi model perlindungan hukum yang komprehensif untuk menjamin hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda, sekaligus mencegah dampak negatif brain drain bagi pembangunan nasional. Kata kunci: Perlindungan hukum, hak ekonomi dan sosial, generasi muda, brain drain, #KaburAjaDulu
ANALISIS KRIMINOLOGIS FENOMENA 'ZONA PAPSEL': STUDI KASUS KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI PAPUA SELATAN Marlyn Jane Alputila; Yosman Leonard Silubun; Cavin George Ngilawane
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.202

Abstract

Fenomena "Zona Papsel" di Provinsi Papua Selatan telah berkembang menjadi subkultur kekerasan yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat sepanjang tahun 2023 hingga awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi kekerasan dalam fenomena tersebut, mengidentifikasi faktor kriminogenik yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi implementasi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan otoritas terkait di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam "Zona Papsel" berfungsi sebagai instrumen pencarian identitas dan prestige sosial yang dipicu oleh disfungsi keluarga, deprivasi ekonomi, dan pengaruh provokasi media sosial. Penegakan hukum menghadapi dilema antara mandat diversi dan tuntutan punitif masyarakat atas kekerasan berat, sehingga diperlukan model keadilan restoratif yang mengintegrasikan kearifan lokal hukum adat Papua untuk memutus rantai kriminalitas anak secara holistik. Kata Kunci: Zona Papsel, Kriminologi, Penganiayaan Berat, Anak, Keadilan Restoratif. 
Co-Authors Ansek, Jeklin Patresia Anton Johanis Silubun Belekubun, Angelina A. Gracia Brampi Yopi Betaubun Carley Tierson Cavin George Ngilawane Emiliana B. Rahail Evan Malelak Handika Dwi Ardiansyah Pelu Handika Dwi Ardiansyah Pelu Handika Dwi Ardiansyah Pelu Handika Dwi Pelu Herry Hendri Fernando Mote Herry Hendry F Mote Jaya Setiawan Sinaga Maria Natalia Wainip Epin Marlyn J. Alputila Marlyn Jane Alputila Moses Ramsis Boi mote, herri Mote, Herry Hendry F Muhammad Ardiansya S. MUHAMMAD LAZUARDI Mursidin R, Fathlia Nur Anisa Raymond Paradeys Fenetiruma Renmaur, Ayub Noce Renmaur, Ayub Notje Robby Robbson Lalaar Rudini Hasyim Rado Silubun, Wilson Rollands Tareysha Kukuh Amalia Triwira Pattipawae victor imannuel Yohanes Firiani Yuldiana Zesa Azisri