Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.725
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Restorative Justice Musamus Devotion Journal Jurnal Analisis Hukum Zaaken: Journal of Civil and Business Law Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal Jurnal Hukum Cassowary
Silubun, Yosman Leonard
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.7081

Abstract

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.
Kedudukan Hukum Video Game Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7300

Abstract

The rapid growth of the video game industry in Indonesia has transformed the sector from mere entertainment into a significant pillar of the national creative economy. However, the complexity of its internal elements creates juridical challenges regarding how Indonesian positive law provides comprehensive protection. This study aims to analyze the legal standing of video games as multimedia creations within the copyright system and to examine the legal protection of virtual assets and their administrative governance in Indonesia. The research method employed is normative judicial with statutory and conceptual approaches. The results indicate that video games are recognized as independent creations under Article 40 paragraph (1) letter r of Law Number 28 of 2014; however, technically, they constitute multimedia works with multilayered protection encompassing computer code, fine arts, audio, and narratives. From a civil law perspective, virtual assets and game accounts are classified as intangible movable objects possessing real economic value, thereby entitling them to protection against data theft under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Furthermore, the state exercises administrative intervention through the Indonesia Game Rating System (IGRS) for content classification and the recognition of esports as a performance sport, which mandates the institutionalization of legal entities. The study concludes that video game protection in Indonesia has been integrated through various legal regamees—intellectual property rights, civil law, and administrative regulations—to ensure legal certainty for developers and protection for consumers within the digital ecosystem.
Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing Anisa, Nur; Amalia, Tareysha Kukuh; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.76

Abstract

     Dalam dunia modern, banyak kasus hukum perdata internasional yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam hal warisan. Konflik yurisdiksi dan perbedaan interpretasi hukum sering terjadi dalam kasus ini. Artikel ini membahas Kasus warisan Alm. Miko Nivita Hutabarat mengangkat isu penting mengenai hukum perdata internasional, terutama terkait warisan yang melibatkan unsur asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku Tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan memeriksa masalah hukum yang muncul dalam kasus warisan, termasuk konflik hukum antara yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan hukum yang menyebabkan perselisihan ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum perdata internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL GENERASI MUDA: ANALISIS YURIDIS FENOMENA #KABURAJADULU DAN BRAIN DRAIN DI INDONESIA Tierson, Carley; Silubun, Yosman Leonard; Lazuardi, Muhammad
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.103

Abstract

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial generasi muda di Indonesia dengan fokus pada fenomena #KaburAjaDulu dan brain drain. Fenomena tersebut menjadi indikasi adanya kegagalan sistemik dalam memberikan kesempatan yang adil dan perlindungan yang memadai bagi generasi muda di bidang pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan analisis fenomena sosial terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan generasi muda, implementasinya masih terbatas dan belum mampu menanggulangi akar masalah yang menyebabkan eksodus sosial ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang bersifat progresif, berbasis data, dan partisipatif, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi model perlindungan hukum yang komprehensif untuk menjamin hak-hak ekonomi dan sosial generasi muda, sekaligus mencegah dampak negatif brain drain bagi pembangunan nasional. Kata kunci: Perlindungan hukum, hak ekonomi dan sosial, generasi muda, brain drain, #KaburAjaDulu
Analisis Kriminologis Fenomena 'Zona Papsel': Studi Kasus Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Papua Selatan Alputila, MarlynJane; Alputila, Marlyn Jane; Silubun, Yosman Leonard; Ngilawane, Cavin George
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.202

Abstract

Fenomena "Zona Papsel" di Provinsi Papua Selatan telah berkembang menjadi subkultur kekerasan yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat sepanjang tahun 2023 hingga awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi kekerasan dalam fenomena tersebut, mengidentifikasi faktor kriminogenik yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi implementasi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan otoritas terkait di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam "Zona Papsel" berfungsi sebagai instrumen pencarian identitas dan prestige sosial yang dipicu oleh disfungsi keluarga, deprivasi ekonomi, dan pengaruh provokasi media sosial. Penegakan hukum menghadapi dilema antara mandat diversi dan tuntutan punitif masyarakat atas kekerasan berat, sehingga diperlukan model keadilan restoratif yang mengintegrasikan kearifan lokal hukum adat Papua untuk memutus rantai kriminalitas anak secara holistik. Kata Kunci: Zona Papsel, Kriminologi, Penganiayaan Berat, Anak, Keadilan Restoratif. 
Edukasi Hukum Digital: Legal Counselling tentang Hak Cipta dan Risiko Copyright Strikes di YouTube untuk Pemuda Gereja Yosman Leonard Silubun; Herry Hendry F Mote; Marlyn Jane Alputila; Cavin George Ngilawane; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Evan Malelak; Triwira Pattipawae
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.209

Abstract

Era digital telah mendorong generasi muda, termasuk komunitas pemuda gereja, untuk aktif berkreasi dan menyampaikan pesan melalui platform video seperti YouTube. Namun, rendahnya literasi hukum digital, khususnya terkait hak cipta, menyebabkan tingginya risiko pelanggaran seperti copyright strikes yang dapat berujung pada penghapusan konten atau bahkan akun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pendampingan (legal counselling) kepada Pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke mengenai hak cipta, jenis-jenis pelanggaran, serta cara berkarya secara legal dan etis di YouTube. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kasus, dan pembagian buku saku edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep hak cipta dan langkah-langkah praktis untuk menghindari pelanggaran digital. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya berkarya yang kreatif dan patuh hukum di lingkungan pemuda gereja.
Co-Authors Alputila, MarlynJane Amalia, Tareysha Kukuh Ansek, Jeklin Patresia Anton Johanis Silubun Belekubun, Angelina A. Gracia Brampi Yopi Betaubun Cavin George Ngilawane Emiliana Bernadina Rahail Epin, Maria Natalia Wainip Evan Malelak Handika Dwi Ardiansyah Pelu Handika Dwi Ardiansyah Pelu Herry Hendri Fernando Mote Herry Hendry F Mote imannuel, victor Jaya Setiawan Sinaga LAZUARDI, MUHAMMAD Marlyn J. Alputila Marlyn Jane Alputila Moses Ramsis Boi mote, herri mote, herry Mote, Herry Hendry F Muhammad Ardiansya S. Mursidin R, Fathlia Nur Anisa Raymond Paradeys Fenetiruma Renmaur, Ayub Noce Renmaur, Ayub Notje Robby Robbson Lalaar Rudini Hasyim Rado Silubun, Wilson Rollands Tierson, Carley Triwira Pattipawae Yohanes Firiani Yuldiana Zesa Azisri