Garuda - Garba Rujukan Digital

Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5020

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Popularitas e-commerce yang semakin meroket menjadi bukti sahih transformasi gaya belanja manusia. Produk yang dipasarkan juga sangat bervariatif, dari yang berkualitas baik hingga yang berkualitas tidak baik. Permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melihat praktik jual beli barang rekondisi pada e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika berbelanja produk rekondisi. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan diatas ialah dengan metode Yuridis Normatif, dengan cara menelaah UUPK sebagai peraturan utama dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaku usaha diperbolehkan menjual barang rusak, cacat, atau bekas, dengan catatan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang tersebut; 2) Perlindungan hukum mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur tentang kondisi, jaminan, serta cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang; dan 3) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur ADR di BPSK atau jalur litigasi di pengadilan negeri.

Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.37425

The presence of Tiktok leads to the growth of a new Content Creator that tries to create on the platform. To use the platform, a novice user is required to approve the Term of Service from the Tiktoks service provider. The term of service is a form of standard agreement that often contains standard clauses commonly used by application providers in the digital world. The purpose of this study is to find out the legal impact on the standard term of service clause of Tiktok on copyright protection efforts. The method used in this investigation is the method of normative law research. In principle, the use of standard clauses in terms of service is not prohibited by applicable laws in Indonesia. In Indonesian positive law, the use of a raw clause in a contract must meet the four valid conditions of the agreement under article 1320 BW and the default clause must not include an exemption from the liability of the entrepreneur as contained in article 18, paragraph 1 UUPK. The attempt to protect the copyright law is based on the fulfilment of the creator's exclusive right to the creation owned. The default term of service clause of Tiktok which lists the acquisition of copyrights without royalties, without exclusive rights, has been contrary to the prohibition of Article 82 Paragraph 2 UUHC. As a result of the law, the default Term of service Clause of the Tiktoke causes the agreement that has been agreed by the user of Tktok with the service provider to be annulled and cancelled by law because one of the clauses is contrary.

PENYULUHAN LITERASI HUKUM : BAHAYA NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR MA AL MUNAWWAROH MERAUKE mote, herri; Mote, Herry Hendry F; Silubun, Yosman Leonard; Renmaur, Ayub Noce; Silubun, Wilson Rollands
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i1.15

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela pada semua kalangan, peredaran narkoba yang terus meningkat. Namun yang lebih memperihatinkan, penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dari kalangan remaja dan anak muda, yaitu para pelajar. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Pada umumnya para pelajar Ma Al Munawwaroh mengetahui narkobah secara umum namun belum mengetahui secara rincih dampak dari penggunaan narkobah baik itu dari segi kesehatan dan sanksi hukum untuk itu perlu adanya penyuluhan secara dini kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam bahaya narkoba. metodologi Kegiatan penyuluhan hukum di Ma Al Munawwaroh Kabupaten Merauke dilakukan dengan metode Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri, siswa-siswi dan guru. Minimnya tingkat pengetahuan dikalangan siswa/siswi SMA (Pelajar) mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan, jenis-jenis narkoba dan macam-macam sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggar. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan siswa-siswanya akan mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan ini yaitu sebagai pencegahan pelajar untuk menghindari diri dari pengaruh narkoba dalam pergaulannya.

DISKURSUS HUKUM DAN POLITIK ATAS IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BAWAH REZIM OTONOMI KHUSUS silubun, yosman; Silubun, Yosman Leonard; Imannuel, Victor; Silubun, Anton Johanis
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.104

Penelitian ini membahas dinamika hukum dan politik dalam penentuan identitas Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat pencalonan kepala daerah di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penelitian ini berangkat dari ketentuan yang mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua harus merupakan OAP, namun definisi dan mekanisme penentuannya masih belum jelas dan kerap menimbulkan kontroversi. Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai definisi dan keaslian OAP serta bagaimana implikasi politik dari penafsiran identitas tersebut terhadap hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas OAP masih menyisakan celah normatif dan membuka ruang politisasi identitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas, Afirmasi

DISKURSUS HUKUM DAN POLITIK ATAS IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BAWAH REZIM OTONOMI KHUSUS silubun, yosman; Silubun, Yosman Leonard; Imannuel, Victor; Silubun, Anton Johanis
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.104

Penelitian ini membahas dinamika hukum dan politik dalam penentuan identitas Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat pencalonan kepala daerah di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penelitian ini berangkat dari ketentuan yang mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua harus merupakan OAP, namun definisi dan mekanisme penentuannya masih belum jelas dan kerap menimbulkan kontroversi. Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai definisi dan keaslian OAP serta bagaimana implikasi politik dari penafsiran identitas tersebut terhadap hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas OAP masih menyisakan celah normatif dan membuka ruang politisasi identitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas, Afirmasi

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tari Gatzi dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2738

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak secara individu maupun kelompok. Namun kenyataan masih banyak produk kekayaan intelektual komunal diakui secara sepihak oleh negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk kepemilikan hak atas perlindungan tarian gatzi berdasarkan hukum kekayaan intelektual serta untuk menemukan bentuk perlindungan yang tepat atas tarian gatzi dalam hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, serta menghasilkan simpulan sebagai berikut, pertama, bentuk kepemilikan hak atas tari gatzi dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia adalah kepemilikan hak komunal. Hal ini dapat dilihat bahwa tari gatzi merupakan produk budaya masyarakat malind anim yang tidak dapat dibbuktikan secara empiris pencipta awal tarian tersebut. Tari gatzi merupakan anonymous works yang timbul dan berkembang dalam masyarakat adat malnd anim. Kedua, dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, atas suatu produk budaya yang penciptanya anonim, maka produk tersebut diatur dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (EBT).

LEGAL COUNSELLING DAN PENGENALAN COPYRIGHTS STRIKE PADA APLIKASI VIDEO SHARING-YOUTUBE DI SMA NEGERI 3 MERAUKE Mote, Herry Hendri Fernando; Silubun, Yosman Leonard; Renmaur, Ayub Notje; Silubun, Wilson Rollands
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i2.67

ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan legitimasi hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dijamin oleh hukum positif di Indonesia. Interpertasi hak eksklusif tersebut adalah adanya manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain serta rekognisi atas ciptaan tersebut. Pelanggaran Hak Cipta/copyrights strike atas hak eksklusif seringkali terjadi pada aplikasi video sharing-Youtube. Para pelajar sebagai salah satu pengguna terbesar dari aplikasi video sharing-Youtube belum sepenuhnya memahami adanya perlindungan hukum hak eksklusif dari ciptaan yang ditampilkan di media tersebut. Seringkali Para pelajar melakukan pelanggaran hak cipta/copyrights strike dengan meduplikasi, mengcover, dan mengunggah kembali (reupload) kreasi-kreasi yang ditampilkan pada Youtube tanpa adanya license permit dari pemilik konten sehingga dapat berujung pada sanksi pidana. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah (1). Jurnal, (2) Buku Saku Pengenalan Hak Cipta serta Copyrights Strike serta dampaknya, dan (3) Serifikat Hak Cipta. Metodologi yang digunakan pada program sosialisasi ini dilaksanakan melalui kegiatan Legal Counselling dan workshop. Termasuk didalamnya pengembangan materi dari Narasumber, studi kasus, Diskusi serta curah pendapat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dua tahap,yakni Tahap pertama Seminar dan Tahap kedua workshop. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif Copyrights Strike pada aplikasi video sharing-Youtube. Kata Kunci : Legal Counselling, Copyrights Strike, Youtube

IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Ansek, Jeklin Patresia; Belekubun, Angelina A. Gracia; Mursidin R, Fathlia; Silubun, Yosman Leonard; silubun, yosman
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.25

ABSTRACT E-Court is an instrument in court as a form of service to the public in terms of online case registration, online payments, online summons, and online trials. Meanwhile, before the existence of the E-Court, people tended to experience difficulties in carrying out court activities because people had to go to the previous court which would take a lot of time and money, this is what led to a lack of efficiency and effectiveness of services in case registration and trial processes. Seeing the community's difficulties, E-Court was launched based on Supreme Court regulations which are useful for making it easier for the public to carry out court activities using technology which saves time and excessive costs in order to realize the ideals of efficient and effective public services. This research aims to determine the implementation of e-court in services at the Merauke City District Court. The method used in this research is an empirical legal research method. The implementation of e-court in Indonesia is an innovation that aims to speed up and facilitate the trial process in court. Users can register cases online via the e-court application. This makes it easier for litigants to handle their cases without needing to come directly to court Keywords: Implementation of E-Court, District Court, Simple, Fast, Low Cost

IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Ansek, Jeklin Patresia; Belekubun, Angelina A. Gracia; Mursidin R, Fathlia; Silubun, Yosman Leonard; silubun, yosman
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.25

ABSTRACT E-Court is an instrument in court as a form of service to the public in terms of online case registration, online payments, online summons, and online trials. Meanwhile, before the existence of the E-Court, people tended to experience difficulties in carrying out court activities because people had to go to the previous court which would take a lot of time and money, this is what led to a lack of efficiency and effectiveness of services in case registration and trial processes. Seeing the community's difficulties, E-Court was launched based on Supreme Court regulations which are useful for making it easier for the public to carry out court activities using technology which saves time and excessive costs in order to realize the ideals of efficient and effective public services. This research aims to determine the implementation of e-court in services at the Merauke City District Court. The method used in this research is an empirical legal research method. The implementation of e-court in Indonesia is an innovation that aims to speed up and facilitate the trial process in court. Users can register cases online via the e-court application. This makes it easier for litigants to handle their cases without needing to come directly to court Keywords: Implementation of E-Court, District Court, Simple, Fast, Low Cost

Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kurik Melalui Program Edukasi dan Sosialisasi Terhadap Aspek Legal Dalam Pengelolaan Tanah mote, herry; Mote, Herry Hendri Fernando; Ngilawane, Cavin George; Alputila, Marlyn Jane; Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Rahail, Emiliana B.; Epin, Maria Natalia Wainip
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i2.113

Fungsi tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kampung Suka Maju Distrik Kurik Kabupaten Kurik Kabupaten Merauke sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung hukum sehingga selain tempat bermukum tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorangwarga negara untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Perlu adanya pemahaman akan arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat kampung Suka Majuakan pentingnya melakukan kegiatan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini sebagai upayah untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyayarakat mitra

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search