Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.37425

The presence of Tiktok leads to the growth of a new Content Creator that tries to create on the platform. To use the platform, a novice user is required to approve the Term of Service from the Tiktoks service provider. The term of service is a form of standard agreement that often contains standard clauses commonly used by application providers in the digital world. The purpose of this study is to find out the legal impact on the standard term of service clause of Tiktok on copyright protection efforts. The method used in this investigation is the method of normative law research. In principle, the use of standard clauses in terms of service is not prohibited by applicable laws in Indonesia. In Indonesian positive law, the use of a raw clause in a contract must meet the four valid conditions of the agreement under article 1320 BW and the default clause must not include an exemption from the liability of the entrepreneur as contained in article 18, paragraph 1 UUPK. The attempt to protect the copyright law is based on the fulfilment of the creator's exclusive right to the creation owned. The default term of service clause of Tiktok which lists the acquisition of copyrights without royalties, without exclusive rights, has been contrary to the prohibition of Article 82 Paragraph 2 UUHC. As a result of the law, the default Term of service Clause of the Tiktoke causes the agreement that has been agreed by the user of Tktok with the service provider to be annulled and cancelled by law because one of the clauses is contrary.

PENYULUHAN LITERASI HUKUM : BAHAYA NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR MA AL MUNAWWAROH MERAUKE mote, herri; Mote, Herry Hendry F; Silubun, Yosman Leonard; Renmaur, Ayub Noce; Silubun, Wilson Rollands
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i1.15

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela pada semua kalangan, peredaran narkoba yang terus meningkat. Namun yang lebih memperihatinkan, penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dari kalangan remaja dan anak muda, yaitu para pelajar. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Pada umumnya para pelajar Ma Al Munawwaroh mengetahui narkobah secara umum namun belum mengetahui secara rincih dampak dari penggunaan narkobah baik itu dari segi kesehatan dan sanksi hukum untuk itu perlu adanya penyuluhan secara dini kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam bahaya narkoba. metodologi Kegiatan penyuluhan hukum di Ma Al Munawwaroh Kabupaten Merauke dilakukan dengan metode Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri, siswa-siswi dan guru. Minimnya tingkat pengetahuan dikalangan siswa/siswi SMA (Pelajar) mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan, jenis-jenis narkoba dan macam-macam sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggar. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan siswa-siswanya akan mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan ini yaitu sebagai pencegahan pelajar untuk menghindari diri dari pengaruh narkoba dalam pergaulannya.

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tari Gatzi dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2738

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak secara individu maupun kelompok. Namun kenyataan masih banyak produk kekayaan intelektual komunal diakui secara sepihak oleh negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk kepemilikan hak atas perlindungan tarian gatzi berdasarkan hukum kekayaan intelektual serta untuk menemukan bentuk perlindungan yang tepat atas tarian gatzi dalam hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, serta menghasilkan simpulan sebagai berikut, pertama, bentuk kepemilikan hak atas tari gatzi dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia adalah kepemilikan hak komunal. Hal ini dapat dilihat bahwa tari gatzi merupakan produk budaya masyarakat malind anim yang tidak dapat dibbuktikan secara empiris pencipta awal tarian tersebut. Tari gatzi merupakan anonymous works yang timbul dan berkembang dalam masyarakat adat malnd anim. Kedua, dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, atas suatu produk budaya yang penciptanya anonim, maka produk tersebut diatur dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (EBT).

LEGAL COUNSELLING DAN PENGENALAN COPYRIGHTS STRIKE PADA APLIKASI VIDEO SHARING-YOUTUBE DI SMA NEGERI 3 MERAUKE Mote, Herry Hendri Fernando; Silubun, Yosman Leonard; Renmaur, Ayub Notje; Silubun, Wilson Rollands
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i2.67

ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan legitimasi hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dijamin oleh hukum positif di Indonesia. Interpertasi hak eksklusif tersebut adalah adanya manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain serta rekognisi atas ciptaan tersebut. Pelanggaran Hak Cipta/copyrights strike atas hak eksklusif seringkali terjadi pada aplikasi video sharing-Youtube. Para pelajar sebagai salah satu pengguna terbesar dari aplikasi video sharing-Youtube belum sepenuhnya memahami adanya perlindungan hukum hak eksklusif dari ciptaan yang ditampilkan di media tersebut. Seringkali Para pelajar melakukan pelanggaran hak cipta/copyrights strike dengan meduplikasi, mengcover, dan mengunggah kembali (reupload) kreasi-kreasi yang ditampilkan pada Youtube tanpa adanya license permit dari pemilik konten sehingga dapat berujung pada sanksi pidana. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah (1). Jurnal, (2) Buku Saku Pengenalan Hak Cipta serta Copyrights Strike serta dampaknya, dan (3) Serifikat Hak Cipta. Metodologi yang digunakan pada program sosialisasi ini dilaksanakan melalui kegiatan Legal Counselling dan workshop. Termasuk didalamnya pengembangan materi dari Narasumber, studi kasus, Diskusi serta curah pendapat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dua tahap,yakni Tahap pertama Seminar dan Tahap kedua workshop. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif Copyrights Strike pada aplikasi video sharing-Youtube. Kata Kunci : Legal Counselling, Copyrights Strike, Youtube

IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Ansek, Jeklin Patresia; Belekubun, Angelina A. Gracia; Mursidin R, Fathlia; Silubun, Yosman Leonard; silubun, yosman
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.25

ABSTRACT E-Court is an instrument in court as a form of service to the public in terms of online case registration, online payments, online summons, and online trials. Meanwhile, before the existence of the E-Court, people tended to experience difficulties in carrying out court activities because people had to go to the previous court which would take a lot of time and money, this is what led to a lack of efficiency and effectiveness of services in case registration and trial processes. Seeing the community's difficulties, E-Court was launched based on Supreme Court regulations which are useful for making it easier for the public to carry out court activities using technology which saves time and excessive costs in order to realize the ideals of efficient and effective public services. This research aims to determine the implementation of e-court in services at the Merauke City District Court. The method used in this research is an empirical legal research method. The implementation of e-court in Indonesia is an innovation that aims to speed up and facilitate the trial process in court. Users can register cases online via the e-court application. This makes it easier for litigants to handle their cases without needing to come directly to court Keywords: Implementation of E-Court, District Court, Simple, Fast, Low Cost

IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Ansek, Jeklin Patresia; Belekubun, Angelina A. Gracia; Mursidin R, Fathlia; Silubun, Yosman Leonard; silubun, yosman
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i1.25

ABSTRACT E-Court is an instrument in court as a form of service to the public in terms of online case registration, online payments, online summons, and online trials. Meanwhile, before the existence of the E-Court, people tended to experience difficulties in carrying out court activities because people had to go to the previous court which would take a lot of time and money, this is what led to a lack of efficiency and effectiveness of services in case registration and trial processes. Seeing the community's difficulties, E-Court was launched based on Supreme Court regulations which are useful for making it easier for the public to carry out court activities using technology which saves time and excessive costs in order to realize the ideals of efficient and effective public services. This research aims to determine the implementation of e-court in services at the Merauke City District Court. The method used in this research is an empirical legal research method. The implementation of e-court in Indonesia is an innovation that aims to speed up and facilitate the trial process in court. Users can register cases online via the e-court application. This makes it easier for litigants to handle their cases without needing to come directly to court Keywords: Implementation of E-Court, District Court, Simple, Fast, Low Cost

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.7081

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.

Kedudukan Hukum Video Game Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7300

The rapid growth of the video game industry in Indonesia has transformed the sector from mere entertainment into a significant pillar of the national creative economy. However, the complexity of its internal elements creates juridical challenges regarding how Indonesian positive law provides comprehensive protection. This study aims to analyze the legal standing of video games as multimedia creations within the copyright system and to examine the legal protection of virtual assets and their administrative governance in Indonesia. The research method employed is normative judicial with statutory and conceptual approaches. The results indicate that video games are recognized as independent creations under Article 40 paragraph (1) letter r of Law Number 28 of 2014; however, technically, they constitute multimedia works with multilayered protection encompassing computer code, fine arts, audio, and narratives. From a civil law perspective, virtual assets and game accounts are classified as intangible movable objects possessing real economic value, thereby entitling them to protection against data theft under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Furthermore, the state exercises administrative intervention through the Indonesia Game Rating System (IGRS) for content classification and the recognition of esports as a performance sport, which mandates the institutionalization of legal entities. The study concludes that video game protection in Indonesia has been integrated through various legal regamees—intellectual property rights, civil law, and administrative regulations—to ensure legal certainty for developers and protection for consumers within the digital ecosystem.

Edukasi Hukum Digital: Legal Counselling tentang Hak Cipta dan Risiko Copyright Strikes di YouTube untuk Pemuda Gereja Yosman Leonard Silubun; Herry Hendry F Mote; Marlyn Jane Alputila; Cavin George Ngilawane; Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Evan Malelak; Triwira Pattipawae
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.209

Era digital telah mendorong generasi muda, termasuk komunitas pemuda gereja, untuk aktif berkreasi dan menyampaikan pesan melalui platform video seperti YouTube. Namun, rendahnya literasi hukum digital, khususnya terkait hak cipta, menyebabkan tingginya risiko pelanggaran seperti copyright strikes yang dapat berujung pada penghapusan konten atau bahkan akun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pendampingan (legal counselling) kepada Pemuda Gereja Immanuel Kodim Merauke mengenai hak cipta, jenis-jenis pelanggaran, serta cara berkarya secara legal dan etis di YouTube. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi kasus, dan pembagian buku saku edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep hak cipta dan langkah-langkah praktis untuk menghindari pelanggaran digital. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya berkarya yang kreatif dan patuh hukum di lingkungan pemuda gereja.

Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya Jaya Setiawan Sinaga; Yosman Leonard Silubun; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6040

Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search