Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Restorative Justice Musamus Devotion Journal Jurnal Analisis Hukum Zaaken: Journal of Civil and Business Law Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal
Silubun, Yosman Leonard
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i2.5020

Abstract

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Popularitas e-commerce yang semakin meroket menjadi bukti sahih transformasi gaya belanja manusia. Produk yang dipasarkan juga sangat bervariatif, dari yang berkualitas baik hingga yang berkualitas tidak baik. Permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melihat praktik jual beli barang rekondisi pada e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika berbelanja produk rekondisi. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan diatas ialah dengan metode Yuridis Normatif, dengan cara menelaah UUPK sebagai peraturan utama dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaku usaha diperbolehkan menjual barang rusak, cacat, atau bekas, dengan catatan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang tersebut; 2) Perlindungan hukum mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur tentang kondisi, jaminan, serta cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang; dan 3) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur ADR di BPSK atau jalur litigasi di pengadilan negeri.
Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms Of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta Silubun, Yosman Leonard; Sinaga, Jaya Setiawan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.37425

Abstract

The presence of Tiktok leads to the growth of a new Content Creator that tries to create on the platform. To use the platform, a novice user is required to approve the Term of Service from the Tiktoks service provider. The term of service is a form of standard agreement that often contains standard clauses commonly used by application providers in the digital world. The purpose of this study is to find out the legal impact on the standard term of service clause of Tiktok on copyright protection efforts. The method used in this investigation is the method of normative law research. In principle, the use of standard clauses in terms of service is not prohibited by applicable laws in Indonesia. In Indonesian positive law, the use of a raw clause in a contract must meet the four valid conditions of the agreement under article 1320 BW and the default clause must not include an exemption from the liability of the entrepreneur as contained in article 18, paragraph 1 UUPK. The attempt to protect the copyright law is based on the fulfilment of the creator's exclusive right to the creation owned. The default term of service clause of Tiktok which lists the acquisition of copyrights without royalties, without exclusive rights, has been contrary to the prohibition of Article 82 Paragraph 2 UUHC. As a result of the law, the default Term of service Clause of the Tiktoke causes the agreement that has been agreed by the user of Tktok with the service provider to be annulled and cancelled by law because one of the clauses is contrary.
IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENGADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Jeklin Patresia Ansek; Angelina A. Gracia Belekubun; Fathlia Mursidin R; Yosman Leonard Silubun
Animha Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK E-Court merupakan suatu instrument dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Adapun dengan sebelum adanya E - Court ini, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus datang ke tempat pengadilan terdahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, hal inilah yang membuat kurangnya efesien dan efektivitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara, melihat akan kesulitan masyarakat ini maka diluncurkanlah E-Court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melalukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang efesien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan impelementasi e-court dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penerapan e-court di Indonesia merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses persidangan di pengadilan. Pengguna dapat mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi e-court. Ini memudahkan     para pihak yang berperkara dalam mengurus perkara mereka tanpa perlu datang langsung ke pengadilan Kata Kunci : Penerapan E-Court, Pengadilan Negeri, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan
PENYULUHAN LITERASI HUKUM : BAHAYA NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR MA AL MUNAWWAROH MERAUKE Mote, Herry Hendry F; Silubun, Yosman Leonard; Renmaur, Ayub Noce; Silubun, Wilson Rollands; mote, herri
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela pada semua kalangan, peredaran narkoba yang terus meningkat. Namun yang lebih memperihatinkan, penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dari kalangan remaja dan anak muda, yaitu para pelajar. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Pada umumnya para pelajar Ma Al Munawwaroh mengetahui narkobah secara umum namun belum mengetahui secara rincih dampak dari penggunaan narkobah baik itu dari segi kesehatan dan sanksi hukum untuk itu perlu adanya penyuluhan secara dini kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam bahaya narkoba. metodologi Kegiatan penyuluhan hukum di Ma Al Munawwaroh Kabupaten Merauke dilakukan dengan metode Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri, siswa-siswi dan guru. Minimnya tingkat pengetahuan dikalangan siswa/siswi SMA (Pelajar) mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan, jenis-jenis  narkoba dan macam-macam sanksi pidana yang diterapkan bagi pelanggar. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan siswa-siswanya akan mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan ini yaitu sebagai pencegahan pelajar untuk menghindari diri dari pengaruh narkoba  dalam pergaulannya.
DISKURSUS HUKUM DAN POLITIK ATAS IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BAWAH REZIM OTONOMI KHUSUS Silubun, Yosman Leonard; imannuel, victor; Silubun, Anton Johanis; silubun, yosman
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika hukum dan politik dalam penentuan identitas Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat pencalonan kepala daerah di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penelitian ini berangkat dari ketentuan yang mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua harus merupakan OAP, namun definisi dan mekanisme penentuannya masih belum jelas dan kerap menimbulkan kontroversi. Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai definisi dan keaslian OAP serta bagaimana implikasi politik dari penafsiran identitas tersebut terhadap hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas OAP masih menyisakan celah normatif dan membuka ruang politisasi identitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas, Afirmasi
Co-Authors Angelina A. Gracia Belekubun Anton Johanis Silubun Ayub Notje Renmaur Brampi Yopi Betaubun Fathlia Mursidin R Herry Hendri Fernando Mote imannuel, victor Jaya Setiawan Sinaga Jeklin Patresia Ansek Marlyn Jane Alputila Moses Ramsis Boi mote, herri Mote, Herry Hendry F Muhammad Ardiansya S. Raymond Paradeys Fenetiruma Renmaur, Ayub Noce Robby Robbson Lalaar Rudini Hasyim Rado Silubun, Wilson Rollands silubun, yosman Wilson Rollands Silubun Yohanes Firiani Yuldiana Zesa Azisri