Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Effect of Service Administration System Electronic Passport (E-Passport) Towards Community Trust and Satisfaction Rifai, Rifai
Journal of World Science Vol. 1 No. 12 (2022): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v1i12.126

Abstract

Introduction: This study examines the influence of the electronic passport service administration system (e-passport) on public trust and satisfaction.  Based on previous studies, the latest of this study is in the addition of trust and public satisfaction variables in the electronic passport (e-passport) service administration system.  Method: This study falls under the category of descriptive quantitative research.  This research was conducted on consumers making electronic passports (E-passports) in the West Nusa Tenggara area.  The sampling technique in this study was simple random sampling with a research sample of 100 respondents.  The data analysis technique in this study was Partial Least Square (PLS).  Result: It explores how the perception of the ease of e-passport service affects public trust, the ease of service e-passport affects public satisfaction, the practicality of e-passport service affects public trust, the expediency of e-passport services affects public satisfaction, public trust affects public satisfaction, public trust can mediate the perception of ease of e-passport service towards public satisfaction, community trust can mediate the perception of the practicality of e-passport services to public satisfaction. Conclusion: the perception of specific and valuable e-passport services can increase public satisfaction and trust.
The effectiveness of teach using pictures and who are not teach without using pictures In Teaching Writing ( Study Case at SMPN 2 Kota Bima Grade VIII in Academic year 2022/2023 ) Rizkiani, Firliah; Rifai, Rifai; Firmansyah, Firmansyah; Budiman, Arif; Hendra, Hendra
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Agustus)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i3.3799

Abstract

The objectives of this research are to explain the effectiveness of using pictures in teaching writing at SMP Negeri 2 Kota Bima and to find out whether there is Is there a significant difference in the writing ability between the second grade students of SMP Negeri 2 Kota Bima who are taught by using pictures and those who are not taught by using pictures. This research is an experimental research study that was held in SMP Negeri 2 Kota Bima. The research subject was the second grade students. Population of students was 213. The experimental research involved one experimental group compared with the control group. Class B belongs to the control group taught without pictures and class A belongs to the experimental group taught trough pictures. Both classes were given a pre-test at the beginning. The post-test were given at the end of the meeting. For collecting the data the researcher applied writing test and the data were analyzed by applying t-test computation, descriptive and inferential analysis.
Implementasi E-Government di Kabupaten Bima: (Studi Kasus tentang Peningkatan Efisiensi Layanan Publik) Sartika, Renni; Rifai, Rifai
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.335

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pengembangan e-government dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini dipilih melalui teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah 20 administrator web dari Unit Kerja Perangkat Daerah/OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan untuk implementasi e-government dalam layanan publik di Kabupaten Bima telah disediakan, meskipun belum optimal, hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang berbeda di setiap Unit Kerja Perangkat Daerah/OPD. Dari sisi kemampuan, secara umum tingkat literasi pegawai Pemerintah Kabupaten Bima masih rendah, terutama pada pegawai senior. Sementara itu, dari sisi nilai, para manajer e-government sudah memahami manfaat dan pentingnya aplikasi teknologi informasi dalam layanan publik. Agar implementasi e-government berjalan secara optimal, perlu dibuat payung hukum yang jelas dan merancang grand desain untuk pengembangan e-government, termasuk persiapan anggaran. Terkait pegawai dengan literasi rendah, perlu merencanakan pelatihan Teknologi Informasi yang berkelanjutan, dan di masa depan pemerintah Kabupaten Bima harus merencanakan perekrutan pegawai dengan latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi
Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima Rifai, Rifai; Haeril, Haeril
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i1.1235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima, dengan fokus pada pengembangan kesejahteraan pesisir yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan teori ekologi politik untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam degradasi lingkungan dan distribusi sumber daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap bahwa konflik kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima terjadi akibat kurangnya kolaborasi antarstakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya menciptakan ketidaksetaraan sosial ekonomi, dengan masyarakat pesisir mengalami ketergantungan signifikan terhadap sumber daya alam yang fluktuatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat dan konsisten, serta pencegahan efektif untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas terbukti efektif dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan praktik pengelolaan, menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan global seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan yang tidak merata, khususnya dalam konteks pembangunan kesejahteraan pesisir di Kabupaten Bima.
IDENTIFIKASI PENGELOLAAN CITRA KUALITAS BERAS Rifai, Rifai; Sarjan, Muhammad; Qashlim, Akhmad
JURNAL ILMU KOMPUTER Vol 11 No 1 (2025): Edisi April
Publisher : LPPM Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jiik.v11i1.355

Abstract

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia karena mengandungkarbohidrat kompleks dan dapat memberikan berbagai nutrisi penting lainnya bagi tubuh. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa beras itu bersih, tak berbau, dan memiliki harga lebih mahal, beras tersebut berkualitas baik, padahal belum tentu beras yang dimaksud tersebut mempunyai kualitas baik. Untuk alasan ini, kualitas beras ditentukan selama penelitian, dan ini membantu membedakan antara kualitas yang baik dan yang buruk nantinya. Kualitas beras dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pecahan bulir, warna yang tidak rata, dan bau. Pada penelitian ini persentase butir beras pecah dan keseragaman warna digunakan untuk menentukan kualitas beras. Pada penelitian ini digunakan parameter kerusakan gabah dan sebaran warna, diproses dengan K-means clustering, dan skor cluster digunakan sebagai skor kelas untuk pelabelan kultivar padi menurut mutu medium 1. Selain itu, data yang berisi cluster berlabel diproses untuk mendapatkan klasifikasi. Akurasi dan metode klasifikasi terbaik adalah neural network dengan 99,85%.
Citizen Forum on Participatory Planning and Budgeting to Promote the Inclusive Village Governance Rifai, Rifai; Taufiq, Muhammad; Hidayat, Rahmad; Sauki, Muhammad
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 6 No 1 (2022): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v6i1.16845

Abstract

After 23 years of reformation, one of the regulatory products that reflect the devolution and delegation of decentralized development management authority to the local government is Law No. 6/2014 on Villages which promises further community involvement, by placing the village as the centre of regional development and not only as an object of the national programs. This citizen forum facilitation was held in the context of expanding understanding of the substance of participatory planning and budgeting and the significance of community involvement in the village development management which was carried out during August 2021 in the Bajo Village, Soromandi District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province by involving dozens of people, especially women's groups, as participants. The main methods applied during this facilitation to discuss everything related to the prospects, constraints, and substantive needs of the program were in the form of lectures, brainstorming, practise, and mentoring. The group of women who participated on average emphasized that they were not citizens who had been involved and in the village planning-budgeting deliberations that had been held there. They have never experienced the atmosphere of regular civic forums such as the Musdes and the Musrenbangdes to discuss the draft of the RPJMDesa, the RKPDesa, and the APBDesa documents because there was no access and an opportunity to voice their collective needs to the Village Government. The activity output showed that there has been a seed of collective awareness from all participants to take a role in the planning-budgeting forums for the coming year and utilize them as a medium for channelling their aspirations, interests, or needs to the Village Government and the BPD. They were very aware of the various priority needs that must be fought for their articulation, both directly and through the intermediary of the Village Community Institution managers.
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Denmark dan Swedia: Kajian atas Monarki Konstitusional di Era Modern Kallyca Puspa Ayu; Nazifa Ailuf Efendi; Rifai, Rifai; Zaky Walad
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1437

Abstract

This study examines the constitutional systems of Denmark and Sweden as two of the most stable and advanced models of modern constitutional monarchy in the world. While maintaining the institution of monarchy, both countries have successfully integrated the principles of parliamentary democracy, parliamentary supremacy, and strict limitations on executive power, so that the monarch plays a purely symbolic role in the state. Using a normative-comparative legal research method that focuses on the 1953 Danish Constitution and the 1974 Swedish Instrument of Government, this study traces the historical evolution, constitutional structure, mechanisms of government formation, legislative oversight, and the role of the judiciary in both countries. The results of the study show that Denmark has retained a number of historical formulations regarding the power of the king in the text of the constitution, but all of these powers are symbolic in nature because they are controlled by parliamentary convention. Sweden, through its 1974 reforms, opted for a more decisive model by explicitly removing all political roles of the monarchy. Despite differences in constitutional design, both countries share fundamental similarities in their egalitarian political culture, bureaucratic professionalism, political consensus, and parliamentary rule mechanisms that create governmental stability.Further analysis shows that the continuity of the monarchy in both countries is inseparable from peaceful historical transformation, the monarchy's ability to adapt to democratization, and its role as
PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN BEBAN KERJA NON POKOK GURU SD NEGERI; DAMPAKNYA PADA KINERJA PEMBELAJARAN DAN KESEJATERAAN GURU Rifai, Rifai
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 1 (2026): Regular Issue (In Progress)
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i1.1250

Abstract

The non-primary workload of public primary school (SDN) teachers in Sragen district, including duties as Dapodik operators, BOS/BOSDA treasurers and asset administration officers, often disrupts teachers' focus on the learning process. This study aims to analyze the inequality in the distribution of non-primary workload of public primary school teachers and its impact on learning effectiveness and teacher welfare, from the perspective of Islamic Education Management. The research used a qualitative approach with a document study of regulations (Permendiknas 24/2008, Permendikbud 6/2021, PP 19/2017), secondary data analysis of the Education Office, and limited interviews with public primary school teachers in Sragen District. The results show that there are inequalities in the distribution of additional tasks (such as Dapodik operators and BOS treasurers). This inequality has a double negative impact: reducing teachers' focus on core learning performance and disrupting their psychological well-being. This study offers a value-based solution perspective by integrating the principles of justice (al-'adl) and responsibility (Amanah) from Islamic Education Management as the normative foundation.