Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) STI Policy and Management Journal Khazanah Hukum Khazanah Pendidikan Islam Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Inovasi Penelitian Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Religion and Policy Journal
Wahyu, Fitri Pebriani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Khazanah Hukum

 1 
PENGARUH PETISI ONLINE DALAM PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS SITUS : Change.org) Fitri Febriani Wahyu; Nuzul Asri Safitri Whisnu
Khazanah Hukum Vol 3, No 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.629 KB) | DOI: 10.15575/kh.v3i3.14840

Abstract

Dewasa ini masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak menyampaikan aspirasi dan kritiknya terhadap perubahan dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini ingin mengetahui partisipasi politik sebagai bentuk demokrasi, mengetahui pengaruh petisi online terhadap pembuatan kebijakan dan mengetahui kekuatan petisi online di negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analis deskriptif dengan menganalisis kasus kemenangan petisi online untuk penggratisan vaksinisasi Covid-19 dan kekalahan petisi penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja. Petisi online sebagai salah satu bentuk partisipasi politik bersifat cukup efektif, tetapi masih harus dibarengi dengan advokasi kebijakan. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tentang petisi online sehingga pemerintah tidak memeiliki kewajiban untuk merespon atas tuntutan yang diajukan oleh publik. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan petisi online sudah diakomodir oleh pemerintah. Maka Pemerintah harus memiliki political will agar lebih aspiratif dan parsitipatif dalam merumuskan Undang-Undang maupun kebijakan publik yang berdasarkan atas kepentingan rakyat karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.
Co-Authors alia, siti Asep Hidayat Chindi Permata Sari Chitra Meilina Elisa Susanti Engkus Fadly, Ahmad Mufarih Hasan Faizal Pikri Fathonah, Silvia Gilang Aprilianto Idah Wahidah Indriyani Dwi Rahmawati Khaerul Umam Khaerul Umam Khaerul Umam, Khaerul Khairu Syifa Ahyani Muhammad Andi Septiadi Nanang Suparman Nurul Apriyani Nurul Fajriyanti Nuzul Asri Safitri Whisnu Putri, Shabrina Magistra Rahayu Kusuma Dewi Rahayu Kusumadewi Rajim Paris Salamatul Afiyah Santosa, Dessylva Maharany Silviyanti Regina Siti Alia Siti Hasanah Sule, Babayo Zahra, Hemalia