Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : DE JURE

AKAD MUDLARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH Arifah, Risma Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1316

Abstract

Bank syariah start initiated in Indonesia in the early period of the 1980s. But as an institution in the international sphere has begun to bloom, the emergence of Islamic banking institutions would have been preceded by intensive study of Islamic economic experts on the application of Islamic teachings in the formation of these institutions. The author examines how the concept of capital development based on mudlarabah financing practices and the implementation of the financing products in the system of Islamic banking operation in Indonesia.Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an. Namun sebagai sebuah lembaga yang dalam lingkup internasional sudah mulai marak, kemunculan lembaga perbankan Islam tentu sudah didahului dengan kajian intensif dari para pakar ekonomi Islam tentang aplikasi ajaran Islam dalam pembentukan lembaga tersebut. Penulis meneliti bagaimana konsep pengembangan modal berdasarkan praktek pembiayaan mudlarabah serta penerapannya dalam produk pembiayaan dalam sistem operasional bank Islam di Indonesia.
Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang Arifah, Risma Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 1: Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.474 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i1.3513

Abstract

Kota Malang merupakan salah satu kota dengan penjualan pakaian bekas impor dengan jumlah pedagang yang sangat besar dan tersebar di beberapa pusat perbelanjaan. Betapapun telah terdapat larangan dari Pemerintah Pusat dan himbauan dari Pemerintah Kota Malang, namun perdagangan pakaian impor bekas dengan jumlah pedagang dan konsumennya tetap semakin menjamur. Fokus penelitian dilakukan di Kota Malang, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode interview kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang dan pedagang pakaian impor bekas. Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain; sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencarikan second opinion terhadap mata pencaharian pedagang.
Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah Arifah, Risma Nur; Zulaichah, Siti; Nasrullah, M. Faiz
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.616 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.7999

Abstract

Distribution of shared assets can lead to new conflicts if one party saves his assets in a bank account. Meanwhile, Law Number 10 of 1999 concerning Banking instructs banking business operators to keep their customers' and savings data confidential. This article is doctrinal legal research with the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that bank secrecy is an instrument of legal protection against customers from various unauthorized parties. However, in the case of joint assets, bank secrets cannot be enforced as Constitutional Court Decision Number 64 / PUU-X / 2012 because the husband or wife of the customer is also the owner of the assets held in the bank.Pembagian harta bersama dapat menimbulkan konflik baru jika salah satu pihak menyimpan hartanya di rekening bank. Sementara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan memerintahkan pelaku usaha perbankan merahasiakan data nasabah dan simpanannya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika regulasi rahasia bank terkait harta bersama. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa rahasia bank merupakan instrumen pelindungan hukum terhadap nasabah dari berbagai pihak yang tidak berkepentingan. Namun, dalam kasus harta bersama, rahasia bank tidak dapat diberlakukan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Sebab suami atau istri nasabah juga merupakan pemilik dari harta yang disimpan di bank.Kata Kunci : harta bersama; rahasia bank; maqashid shariah.
Local Wisdom and Gender Equality in Joint Property Division: An Islamic Legal Perspective from Malaysia Mat Hussin, Mohd Norhusairi; Arifah, Risma Nur; Aisyah, Siti; Daud, Mohd Zaidi; Samah, Mahamatayuding
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i2.31562

Abstract

This study investigates the practice of harta sepencarian (joint matrimonial property) within the Malay community in Malaysia, focusing on the interaction between Islamic law, local customs, particularly Adat Perpatih and Adat Temenggung, and cultural values. Using a normative legal approach supported by content analysis, the research examines whether current legal frameworks and social practices align with the principles of justice, gender equity, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-shari’ah), especially the protection of wealth (ḥifẓ al-māl), well-being (ḥifẓ al-nafs), and dignity and lineage (ḥifẓ al-ʿirḍ wa al-nasab). The findings reveal that harta sepencarian represents a hybrid legal model, integrating statutory Islamic family law with indigenous Malay traditions. The increasing acknowledgement of women’s domestic and economic roles significantly influences decisions regarding asset division. While there appears to be a general harmony between religious and customary principles, the study highlights key challenges, such as the lack of legal clarity regarding indirect contributions and inconsistencies in dispute resolution processes. To bridge these gaps, the research advocates for the formalisation of equitable legal standards that incorporate both Islamic jurisprudence and customary wisdom. By doing so, harta sepencarian can evolve into a more just and culturally resonant framework for managing marital property within the Malay Muslim community.