Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Al-Ahkam Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah Jurnal Al-Qardh Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Sakina: Journal of Family Studies Istinbath : Jurnal Hukum Journal of Computer, Electronic, and Telecommunication (COMPLETE) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Journal of Islamic Business Law Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)
M. Faiz Nashrullah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah Arifah, Risma Nur; Zulaichah, Siti; Nasrullah, M. Faiz
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.616 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.7999

Abstract

Distribution of shared assets can lead to new conflicts if one party saves his assets in a bank account. Meanwhile, Law Number 10 of 1999 concerning Banking instructs banking business operators to keep their customers' and savings data confidential. This article is doctrinal legal research with the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that bank secrecy is an instrument of legal protection against customers from various unauthorized parties. However, in the case of joint assets, bank secrets cannot be enforced as Constitutional Court Decision Number 64 / PUU-X / 2012 because the husband or wife of the customer is also the owner of the assets held in the bank.Pembagian harta bersama dapat menimbulkan konflik baru jika salah satu pihak menyimpan hartanya di rekening bank. Sementara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan memerintahkan pelaku usaha perbankan merahasiakan data nasabah dan simpanannya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika regulasi rahasia bank terkait harta bersama. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa rahasia bank merupakan instrumen pelindungan hukum terhadap nasabah dari berbagai pihak yang tidak berkepentingan. Namun, dalam kasus harta bersama, rahasia bank tidak dapat diberlakukan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Sebab suami atau istri nasabah juga merupakan pemilik dari harta yang disimpan di bank.Kata Kunci : harta bersama; rahasia bank; maqashid shariah.
Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Faiz Nashrullah
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i1.3125

Abstract

In the article, the focus of the discussion is on employee terminations that occur during a pandemic, and the things that companies must fulfill when terminating employment, in terms of Sharia Economic Law. The Covid-19 pandemic that hit caused the government to issue a policy to limit the movement of people by implementing a lockdown and/or PSBB policy. The program caused a stagnation of the wheels of the community's economy. Entrepreneurs suffer losses due to unstable economic conditions, and people's purchasing power has decreased drastically. Thus, to avoid greater losses, many companies cut production costs by terminating their employees. From the results of the study, it is known that termination of employment during the pandemic is included in the ijarah category which is in the company's department, which acts as musta'jir (tenant). In ijarah, musta'jir is allowed to terminate the employment relationship with strong reasons, for example, because of the threat of bankruptcy. The things that must be fulfilled by the company such as severance pay and long service awards are adjusted to the applicable law. If there is still a dispute, then the parties can use the islah agreement to find a middle way. So it can be concluded that termination of employment during a pandemic is something that is allowed according to sharia economic law, provided that the company's obligations to employees affected by the termination must be carried out, and if no agreement is reached between the company and employees regarding their respective rights and obligations. each party, then the parties can choose the islah method to find the best solution.
Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Diki Aziz; muhammad faiz nashrullah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1759

Abstract

Aturan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 dibuat dengan tujuan untuk ketertiban perkawinan. Namun aturan yang sudah berjalan kurang lebih 47 tahun tersebut, masih belum menjawab permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Seperti halnya di Desa Wongsorejo, maraknya perkawinan sirri menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan puluhan tahun tidak sefrekuensi dengan masyarakat. Maka dari sinilah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto berperan penting dalam menselaraskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sehingga hukum yang ada atau yang diharapkan ada bisa berjalan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan pendekatannya kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, masih belum bisa dikatakan sadar terhadap hukum. Karena sesuai dengan beberapa indikator kesadaran hukum; pemahaman dan perilaku, masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan dalam menyikapi adanya aturan tentang perkawinan sehingga dengan mindset seperti itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan.
Al-Dzari'ah Analysis of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 06 of 2020 concerning COVID-Safe Marriage Services Faiz Nashrullah; Maratus Shalikhah
Media Syari'ah Vol 23, No 2 (2021)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v23i2.10263

Abstract

The emergence of the coronavirus outbreak impacts the changes in life order in Indonesia, not least on the implementation of marriage covenants. The government changed the marriage procedure as regulated in the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 06 of 2020 on Marriage Services Towards a Covid-Safe Productive Society. The purpose of this Circular is to reduce the risk of coronavirus transmission. However, the regulation is considered not optimal in minimizing the occurrence of crowds and still causes many transmissions from marriage clusters. This research is library research using two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The author analyses the regulations in the Circular using the al-dzariah concept to find out whether the circular letter has closed the covid transmission path or not. The result of this study suggests that the circular letter still opens up opportunities for the spread of the Covid-19 virus and has a mafsadah impact on the community, so it is included in the category of sadd al-dzariah. Articles 5 and 6 states that a maximum of 10 people may attend if the marriage is held inside the KUA (Religious Affair Office) and 30 people outside the KUA. The number can be minimized to 6 people without hindering the validity of the marriage, either according to Islamic law or positive law.
Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah M. Faiz Nasrullah
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep resiko dan ganti rugi dalam perikatan merupakan sesuatu yang harus jelas dan konkrit dalam suatu akad dan didukung oleh hukum positif. Secara umum, konsep resiko dalam akad perikatan konvensional dan syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan, baik definisi ataupun sebab-sebabnya. Begitu pula konsep ganti rugi dalam akad perikatan konvensional. Meskipun demikian, sumber hukum antara perikatan konvensional dan syariah berbeda. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mencari sumber-sumber hukum yang relevan kemudian dianalisis secara komparatif dengan mecari persamaan dan perbedaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal resiko, sistem konvensional menitikberatkan pada jenis akadnya, sedangkan sistem syariah lebih menekankan pada serah terima barang. Adapun ganti rugi, konvensional memasukkan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai biaya ganti rugi yang harus dibayar, sedangkan syariah hanya mewajibkan ganti rugi terhadap hal yang riil saja. Jadi, meski sama dalam hal pengertian dan sebab-sebab, konsep resiko dan ganti rugi antara sistem perikatan konvensional dan syariah memiliki perbedaan dalam hal kategorisasi.
Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad Nashrullah, M. Faiz; Al Wafi, Abdul Rohim; Wahyudani, Zulham
Rayah Al-Islam Vol 8 No 1 (2024): Rayah Al Islam Februari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v8i1.918

Abstract

Iddah merupakan tradis warisan pra islam yang eksistensinya tetap berlanjut hingga saat ini. Islam merekonstruksi tradisi iddah masyarakat jahiliyah pra islam menjadi lebih adil dan mengedepankan maslahah. Al-Qur’an dan hadis telah mengatur teknis pelaksaan iddah secara rinci. Meskipun demikian, belum ditemukan secara jelas didalamnya maqashid dari syariat iddah. Penelitian ini berusaha mengungkap maqashid atau tujuan yang ada dalam syariat iddah, kemudian menghubungkannya dengan ilmu psikologi keluarga. Para ulama salaf menyatakan bahwa maqashid umum dari iddah adalah untuk menjaga keturunan (hifdz al-nasl), khususnya dalam aspek pembebasan rahim (baraatur rahim). Namun seiring berjalannya waktu tujuan tersebut dianggap kurang relevan karena dapat digantikan oleh teknologi kedokteran yang lebih canggih. Sementara aspek psikologi dalam iddah dapat dapat ditemukan secara tersirat dalam beberapa ayat yang menjelaskan konsep iddah, misalnya dalam iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suami dan perempuan steril (perawan) yang ditinggal mati oleh suami. Aspek psikologi dalam iddah hanya bersifat asumsi yang kebenarannya tidak bersifat mutlak, maka dari itu aspek ini tidak dapat digunakan untuk merubah atau menghapus beberapa ketentuan dari iddah yang telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an dan hadis. Iddah is a pre-Islamic tradition whose existence continues to this day. Islam reconstructs the iddah tradition of pre-Islamic jahiliyah society to be fairer and prioritize maslahah. The Qur'an and hadith have regulated the technical implementation of iddah in detail. However, there has not been a clear maqasid found in the Iddah Shari'a. This research seeks to reveal the maqashid or goals contained in the iddah law, then connect it with the science of family psychology. Salaf scholars state that the general maqashid of iddah is to protect offspring (hifdz al-nasl), especially in the aspect of liberation of the womb (baraatur rahim). However, as time goes by, this goal is considered less relevant because it can be replaced by more sophisticated medical technology. Meanwhile, the psychological aspects of iddah can be found implicitly in several verses that explain the concept of iddah, for example in the iddah of pregnant women whose husbands die and sterile (virgin) women whose husbands die. The psychological aspect of iddah is only an assumption whose truth is not absolute; therefore this aspect cannot be used to change or delete several provisions of iddah which have been clearly stated in the Qur'an and hadith.
The Phenomenon of Ghosting in The Family and The Concept of Mafqud in Islamic Law Nashrullah, Faiz; Nuruddien, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i2.282

Abstract

In recent years, a new phenomenon has emerged in society that is interesting to study, namely Ghosting. This phenomenon means the sudden disappearance of someone who is in a relationship with someone else without any previous reason or explanation. This practice is considered normal by society because it is generally carried out by young couples whose bond is limited to mutual liking and love. However, problems will arise if ghosting is carried out by couples who are already bound by a marriage contract, because it will have a more complex impact on the family. Islamic law has made provisions regarding missing persons in the concept of mafqud, although it cannot be completely equated with the phenomenon of ghosting. The type of research in this article is normative research combined with a conceptual and comparative approach. The results of this research reveal that Ghosting in the family has several similarities with couples who are mafqud or declared missing in discussions of Islamic marriage law, namely that they are both considered missing and have left the family. However, the motives and intentions of ghosting perpetrators are different from those of people who are considered mafqud in Islamic law, so the legal implications that arise between ghosting perpetrators and people who are mafqud cannot simply be equated, a more in-depth analysis is needed in studying about ghosting and mafqud
The Investigation of Epoch Parameters in ResNet-50 Architecture for Pornographic Classification: Investigasi Parameter Epoch Pada Arsitektur ResNet-50 Untuk Klasifikasi Pornografi Faiz Nashrullah; Suryo Adhi Wibowo; Gelar Budiman
Journal of Computer, Electronic, and Telecommunication (COMPLETE) Vol. 1 No. 1 (2020): July
Publisher : Telkom University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52435/complete.v1i1.51

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang cepat dan tak terkontrol membuat berbagai konten negatif seperti pornografi dapat dengan mudah diakses. Konten pornografi terbukti dapat menyebabkan berbagai permasalahan terutama pada generasi muda. Beberapa pengembangan metode untuk pendeteksian pornografi telah dilakukan namun masih terkendala pada keterbatasan karakteristik data masukan. Pada penelitian kali ini dikembangkan sistem pendeteksi konten pornografi berbasis klasifikasi menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur ResNet-50 untuk mengatasi permasalahan sebelumnya. Dalam proses perancangan model sistem, diterapkan berbagai konfigurasi epoch dan didapatkan bahwa performa dari sistem memiliki kecenderungan untuk meningkat seiring dengan pertambahan epoch. Performa terbaik diraih oleh sistem pada konfigurasi epoch 60 dengan akurasi 91,033%.
Readiness of Poultry Slaughterhouse Business Actors in Socah District, Bangkalan Regency towards Halal Certification Agustina, Yulia; Nasrullah, M. Faiz
AL-QARDH Vol 9 No 2 (2024): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the readiness of poultry slaughterhouse operators in Socah Subdistrict, Bangkalan Regency towards halal certification. Halal certification is increasingly important as the demand for halal products rises globally. Based on PMA No. 26/2019, halal certification must be implemented gradually, starting with food and beverage products. However, in Bangkalan, it is still difficult to ensure that poultry products sold meet halal standards. This study used a qualitative method with a combination of literature study and field observation. The results show that business actors are not ready to implement halal certification, mainly due to a lack of information and understanding of the certification process. Despite having a Business Identification Number (NIB), they have not proceeded to the halal certification process. Limited access to information, financing, and lack of support from the government are the main obstacles. Business actors show readiness to participate in socialization and training related to halal certification to understand the steps required. This study suggests increasing socialization and training to encourage business actors to obtain halal certification and increase awareness and compliance with applicable regulations. Keywords: Business Readiness, Poultry Slaughterhouse, Halal Certificationand compliance with applicable regulations.
Legal Problems of Cigarette Excise Enforcement In Province East Java Nurzeha, Suci Yaqiluh; Nashrullah, M Faiz
Et-Tijarie Vol 9, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v9i1.27226

Abstract

The high rate of active smoking in Indonesia has serious implications for public health and the country's economy. The Indonesian government has adopted a cigarette excise policy to reduce cigarette consumption and allocate excise revenue for law enforcement, public welfare, and public health through the concept of earmarking tax. This study aims to evaluate the effectiveness of cigarette excise law enforcement implementation in East Java Province, identify challenges faced, and provide recommendations for policy improvement. This research is an empirical juridical research using a descriptive qualitative approach. The primary and secondary data sources in this research are collected through interviews and documentation. The data analysis method used in this research uses the method formulated by Miles and Huberman, namely by reducing data, analyzing data, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of regulations on the management of cigarette excise funds for law enforcement in East Java Province has not run optimally because there is a discrepancy between the allocation of funds stipulated in Minister of Finance Regulation Number 215/PMK.07/2021 and practices in the field. Local governments often allocate funds based on regional priorities that prioritize other sectors, resulting in inadequate funds for law enforcement.
Co-Authors Abdurrahman, Ulinnuha Affan Najih Alghifary Al wafi, Abdul Rohim Budiawan, Ezra Junsevo Dery Ariswanto Diki Aziz Fauzan Gelar Budiman Gunariah, Frilla Khoir, Muchammad Johan Sabiqul Khosyiah, Siah Magfiroh, Wilda Aluf Maratus Shalikhah Muhammad Nuruddien Nurzeha, Suci Yaqiluh Purana, Airlangga Dwy Risma Nur Arifah Sabilaturrizqi, Mashudah Sembada, Ayu Dina Rahma Suryo Adhi Wibowo Yulia Agustina Zulaichah, Siti ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM