Garuda - Garba Rujukan Digital

An Effective Environmental Dispute Resolution Model That Supports Environmental Sustainability Rochmani, Rochmani; Megawati, Wenny; Suliantoro, Adi; Ebuzer Ersoy, Muhammet
Jurnal Hukum Vol 41, No 2 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.2.277-295

In resolving environmental disputes, it can be done through litigation or non-litigation. The purpose of this study is to examine and analyze an effective environmental dispute resolution model that can support environmental sustainability. The research method used is normative legal research to find the law for in-concocreto disputes. The environmental dispute resolution model through litigation with criminal law instruments preceded by an environmental impact study by a judge is more effective because it can carry out prosecution, environmental restoration. Effectiveness of Criminal Law Instruments in Resolving Environmental Disputes Through Litigation In judicial practice, prosecutors have broader coercive powers, such as detention, searches, faster executions. The results of research and innovation are effective environmental dispute resolution carried out through litigation with criminal law instruments preceded by an environmental impact study by a judge.

Zoning System Policy Model in Accepting New Students in Indonesia Kosasih, Fitriyani; Rochmani, Rochmani; Folia, Roli Cahya
International Journal of Social Learning (IJSL) Vol. 3 No. 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher in cooperation with Indonesian Social Studies Association (APRIPSI)

This study aims to see and describe the implementation of the Van Meter and Van Horn policy models. The results of this study are: 1) Implementation and communication activities between policy implementing organizations have been implemented, but the results have not been optimal, 2) The characters of Public Senior High School 2 Ciamis as implementers have understood the policy context well, are consistent with the goals and objectives and Policy objectives, implement prospective students firmly and strictly on policy rules, and supervise Zoning System policies following student recruitment technical guidelines and SOP, but the results are optimal, 3) The disposition as policy implementers has not seen what to do, can do these policies and have the commitment to implement student recruitment policies for optimal system zoning systems, 4) Social, economic and political conditions have influenced policy policies, 5) The zoning of system policy implementation has a positive impact on service policies and the quality of education services. This research concludes that Public Senior High School 2 Ciamis has implemented a zoning system policy, but it has yet to be optimal.

URGENSI PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Rochmani, Rochmani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan keadaan tersebut sangat urgen Pengadilan Lingkungan Hidup (Environmental Court) untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan urgensinya eksistensi pengadilan lingkungan hidup. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus. Karateristik kasus-kasus lingkungan yang seringkali scientific dan membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya maka sangat urgen dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan bebas bagi pelakunya, maka sangat urgen adanya pengadilan lingkungan hidup.

LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP di PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Rochmani, Rochmani; Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 perlu ditegakkan. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan teori legal realism. Permasalahan yang timbul adalah bagaiamana implementasi teori Legal Realism dalam penyelesaian perankara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi teori legal relism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum mengimplementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena terikat oleh asas ultra petita. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang Suhendra, Fajar Nur; Rochmani, Rochmani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.388

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi togel di Kota Semarang serta kendala apa saja yang dihadapi pada pihak aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi togel (toto gelap) di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif yaitu, proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab dari pertanyaan isu hukum yang dihadapi. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun artikel jurnal terkait penegakan hukum terhadap judi togel (toto gelap). Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang bermain togel, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Penegakan Hukum terkait judi togel (toto gelap) bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, namun terjadi penyesuaian sehingga sanksi hukumannya diperberat melalui KUHP. Kendala atau hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberantas perjudian togel yaitu sulit ditemukannya tempat transaksi perjudian togel, sulit menemukan informasi dalam menangkap bandar, sulit terkait penangkapan karena faktor barang bukti, kurangnya partisipasi dari lapisan masyarakat demi mengungkap perjudian togel, sikap dan cara berpikir masyarakat berubah akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, permasalahan implementasi undang-undang terhadap pelaku perjudian togel (toto gelap).

Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Sulinningsih Koesumoatmadja, Merliana; Rochmani, Rochmani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.399

Penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ( curat ) yang dilakukan oleh begal di wilayah polrestabes semarang dan hambatan â€“ hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Metode penelitian secara yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini bertujauan menemukan jawaban atas pertanyaan hukum. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun artikel jurnal terkait Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang dilakukan oleh begal.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan pencurian, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah semarang telah ditanggulangi oleh pihak Kepolisian Sektor polrestabes semarang dengan baik dan diproses secara hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepolosian sektor hamparan perak dalam hal penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah berjalan dengan baik.

Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan Kusuma, Ganesha Pramudya; Rochmani, Rochmani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.422

Persoalan premanisme pemalakan disertai kekerasan memenuhi kasus tindak pidana. Banyak kasus menganai hal tersebut di Semarang. Hal tersebut jelas melanggar KUHP. Diperlukan penanganan yang efektif terkait tindak pidana tersebut. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data akan menggabungkan pendekatan kualitatif dengan analisis sekunder dari kasus-kasus dan pasal terkait tindak pidana premanisme. Hail penelitian menunjukan bahwa Tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan efektif oleh Polrestabes Semarang dan banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya diantaranya kendala internal, eksternal, serta faktor masyarakat.

Analisis Yuridis Putusan 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: Implikasi Penerapan Asas Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Falah, Muhammad Hasan Fajrul; Rochmani, Rochmani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3549

Pembakaran hutan merupakan tindak kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap lingkungan, sehingga penerapan asas primum remedium diperlukan sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum pidana guna mencapai keadilan ekologis. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan serta kendala asas primum remedium terhadap kasus pembakaran hutan melalui Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian: (1) Hakim telah menerapkan asas primum remedium secara langsung, tanpa penyelesaian administrasi. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009; (2) kendala penerapan asas primum remedium terletak pada terbatasnya ruang lingkup dakwaan dari Penuntut Umum. Kendala tersebut dapat diatasi melalui peran hakim progresif yang menggunakan pendekatan normative-constructive reasoning untuk mewujudkan keadilan ekologis. Temuan ini menegaskan pentingnya peran hakim progresif dalam menegakkan asas primum remedium dan memperkuat praktik litigasi lingkungan.

URGENSI PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Rochmani, Rochmani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan keadaan tersebut sangat urgen Pengadilan Lingkungan Hidup (Environmental Court) untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan urgensinya eksistensi pengadilan lingkungan hidup. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus. Karateristik kasus-kasus lingkungan yang seringkali scientific dan membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya maka sangat urgen dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan bebas bagi pelakunya, maka sangat urgen adanya pengadilan lingkungan hidup.

LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP di PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Rochmani, Rochmani; Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 perlu ditegakkan. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan teori legal realism. Permasalahan yang timbul adalah bagaiamana implementasi teori Legal Realism dalam penyelesaian perankara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi teori legal relism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum mengimplementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena terikat oleh asas ultra petita. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search