Articles
<![CDATA[Implementation of Criminal Law to Determine Persons of Environmental Pollution and/or Destruction in Court ]]>
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>;
<![CDATA[Safik Faozi]]>;
<![CDATA[Wenny Megawati]]>;
<![CDATA[Dyah Listyarini]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v18i1.36877
<![CDATA[Pollution and/or environmental damage continues to occur and according to the Environmental Quality Index (IKLH) the environment in Indonesia is increasingly damaged and many parties are harmed both humans and the environment itself but an effective settlement of environmental cases has not been found. Thus it is necessary to think about being able to resolve environmental issues that are effective and consideratejusticethe environment itself. A good and healthy living environment should be realized. This desire can be realized by applying appropriate laws that can deter perpetrators of environmental pollution and/or destruction. The purpose of this research is; to analyze and explain the effective resolution of environmental cases that takes into account the environment itself and the application of criminal law that can deter perpetrators of environmental pollution and/or destruction. The research method used is normative legal research to find the law for an in-concocreto case. Criminal law instruments in the settlement of environmental cases in judicial practice, there are still obstacles in presenting evidence, it is still necessary to think about other issues that are not regulated in the law, especially the formulation of environmental offenses. The use of criminal law instruments is more effective because prosecutors have wider powers of coercion, for example detention, search, and faster execution. Criminal law instruments not only deter people who violate them but are also aimed at other people so they do not commit acts that violate the law if they do not want to be subject to criminal sanctions.]]>
<![CDATA[PENERAPAN IPTEK BAGI KELOMPOK USAHA TAHU DI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>;
<![CDATA[Adi Suliantoro]]>;
<![CDATA[Euis Soliha]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 18, No 1 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/abdimas.v18i1.5724
<![CDATA[Tahu merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tahu ini mengandung protein yang tinggi. Bagi sebagian besar masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan akan protein ini mereka memilih untuk mengonsumsi tahu. Saat ini di wilayah kampung Kradenan ini ada dua pengusaha tahu, yaitu: Tahu Sumedang dan Tahu Purwokerto. Kedua usaha tahu ini memilih lokasi di Kampung Karadenan karena lokasinya dekat dengan Sungai Kaligarang sehingga kebutuhan air sumur tercukupi, pasokan bahan baku juga mudah diperoleh. Untuk tenaga kerja, mereka mengambil dari wilayah masing-masing. Tenaga kerja usaha tahu Sumedang kebanyakan adalah dari daerah Sumedang. Tenaga kerja usaha tahu Purwokerto juga kebanyakan dari daerah Purwokerto. Adapun proses produksi dari kedua usaha tahu tersebut masih tradisional. Untuk usaha tahu Purwokerto sangat membutuhkan alat pengepres tahu supaya tahu yang dihasilkan bisa padat. Alat pengepres tahu yang sekarang digunakan adalah batu sebagai pemberat untuk mengepres tahu. Selain itu kedua usaha tahu juga membutuhkan bagaimana aspek manajemen khususnya pemasaran bisa diterapkan terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hasil dari penerapan iptek ini adalah adanya transfer iptek berupa alat pengepres tahu yang lebih moderen, alat pencetak tahu, dan wajan yang akan bermanfaat dalam proses produksi. Dari aspek pemasaran hasil yang diperoleh adalah adanya perluasan pasar untuk kedua Usaha Tahu.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Fajar Nur Suhendra]]>;
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.388
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi togel di Kota Semarang serta kendala apa saja yang dihadapi pada pihak aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi togel (toto gelap) di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif yaitu, proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab dari pertanyaan isu hukum yang dihadapi. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun artikel jurnal terkait penegakan hukum terhadap judi togel (toto gelap). Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang bermain togel, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Penegakan Hukum terkait judi togel (toto gelap) bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, namun terjadi penyesuaian sehingga sanksi hukumannya diperberat melalui KUHP. Kendala atau hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberantas perjudian togel yaitu sulit ditemukannya tempat transaksi perjudian togel, sulit menemukan informasi dalam menangkap bandar, sulit terkait penangkapan karena faktor barang bukti, kurangnya partisipasi dari lapisan masyarakat demi mengungkap perjudian togel, sikap dan cara berpikir masyarakat berubah akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, permasalahan implementasi undang-undang terhadap pelaku perjudian togel (toto gelap).]]>
<![CDATA[Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang ]]>
<![CDATA[Merliana Sulinningsih Koesumoatmadja]]>;
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.399
<![CDATA[Penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ( curat ) yang dilakukan oleh begal di wilayah polrestabes semarang dan hambatan – hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Metode penelitian secara yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini bertujauan menemukan jawaban atas pertanyaan hukum. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun artikel jurnal terkait Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang dilakukan oleh begal.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan pencurian, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah semarang telah ditanggulangi oleh pihak Kepolisian Sektor polrestabes semarang dengan baik dan diproses secara hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepolosian sektor hamparan perak dalam hal penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan ]]>
<![CDATA[Ganesha Pramudya Kusuma]]>;
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.422
<![CDATA[Persoalan premanisme pemalakan disertai kekerasan memenuhi kasus tindak pidana. Banyak kasus menganai hal tersebut di Semarang. Hal tersebut jelas melanggar KUHP. Diperlukan penanganan yang efektif terkait tindak pidana tersebut. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data akan menggabungkan pendekatan kualitatif dengan analisis sekunder dari kasus-kasus dan pasal terkait tindak pidana premanisme. Hail penelitian menunjukan bahwa Tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan efektif oleh Polrestabes Semarang dan banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya diantaranya kendala internal, eksternal, serta faktor masyarakat.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI MELALUI INOVASI PRODUK, KUALITAS SDM DAN LEGALITAS PRODUK HALAL ]]>
<![CDATA[Anwar Mansyur]]>;
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>;
<![CDATA[Suhana Suhana]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19210
<![CDATA[Bandeng presto merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Kota Semarang. Wisatawan yang berkunjung akan mencari produk bandeng yang enak, berkualitas dan tidak monoton. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada Kelompok Usaha Bandeng Duri Lunak Lumintu di Kota Semarang didasarkan pada jenis produk yang dibuat oleh Kelompok tersebut. Bandeng Presto yang dihasilkan para ibu-ibu ini cukup murah dan enak, namun para pesaing untuk segmen pasarnya juga sangat banyak. Sehingga kelompok ini dituntut untuk menghasilkan produk baru melalui kegiatan inovasi produk. Inovasi produk tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode pendidikan-sosialisasi serta pelatihan yang merupakan tindaklanjut dari kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 3 sesi, yakni sesi yang membahas tentang pentingnya inovasi produk, peran fundamental sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi serta sesi terkait dengan pentingnya dan prosedur pengajuan legalitas halal pada produk. Pada tahapan pelatiha, kegiatan ini berhasil memproduksi dua varian bakso, yakni bakso rebus dan goreng. Bakso tersebut akan didaftarkan legaslitas kehalalannya agar bisa ditawarkan secara luas tanpa adanya kekhawatiran terkait proses dan komposisi pembuatan varian bakso ini. Kegiatan ini tentu saja memberikan manfaat bagi anggota kelompok serta masyarakat, bahwa varian Bandeng yang dapat dijadikan sebagai alternatif oleh-oleh, tidak hanya bandeng Presto, tapi terdapat varian baru, yakni Bakso Bandeng Rebus dan Bakso Bandeng Goreng yang halal.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus Lh/2017) ]]>
<![CDATA[Di Vaio, Selvando]]>;
<![CDATA[Rochmani, Rochmani]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1897
<![CDATA[The case study presented in this research is Decision Number 604 K/Pid.Sus LH/2017, the defendant named Hartono committed the crime of storing and collecting B3 waste without permission. The aim to be achieved in this research is to examine the enforcement of criminal law and the judge's considerations in handing down decisions in criminal cases regarding the storage and collection of hazardous waste in Decision Number 604 K/Pid.Sus LH/2017. The research method used in this research is doctrinal/normative legal research. Where this research is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The results of this research show that law enforcement in Decision Number: 604 K/Pid.Sus LH/2017 has paid attention to Article 102 in conjunction with Article 59 Paragraph (4) of the Law. RI Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in conjunction with Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, Law Number 48 of 2009, Law Number 8 of 1981, and Law Number 14 of 2009 1985 as amended and supplemented by Law Number 5 of 2004 and the Second Amendment to Law Number 3 of 2009 as well as other relevant laws and regulations. The judge's considerations in this case also met the elements of justice and did not take sides towards the defendant or other parties. As well as considering the element of benefit, namely not causing unrest in social life because the Defendant has been given sanctions because of his actions which could endanger the environment and the surrounding community.]]>
<![CDATA[Lembaga Pemasyaratan Swasta Sebagai Alternatif (Studi Perbandingan Hukum) ]]>
<![CDATA[Megawati, Wenny]]>;
<![CDATA[Rochmani, Rochmani]]>;
<![CDATA[Faozi, Safik]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v12i2.5305
<![CDATA[Revitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan menarik perhatian dari beberapa kalangan. Penulis tertarik untuk membuat ide adanya swastanisasi Lembaga pemasrakatan yang ditinjau dari studi perbandingan diberbagai negara untuk mengetahui bagaimana keefektifannya jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustaakan dari buku-buku yang relevan. Hasil penelitian yang didapat yaitu perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dengan dibuktikannya beberapa dari hasil seminar nasional, selain itu banyak yang harus dibenahai terlebih dahulu mengenai substansi dalam pelaksanaannya. Studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara yang diambil dari penulis adalah Negara Amerika dan Australia. Negara-negara tersebut sudah lama melaksanakannya, namun dalam melaksanakan swastanisasi penjara terdapat beberapa kelemahan yaitu Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah.]]>
<![CDATA[Penegakkan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ]]>
<![CDATA[Alamin, Patrick Assyauqi Lil]]>;
<![CDATA[Rochmani, Rochmani]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1535
<![CDATA[The ETLE system is an attempt by law enforcement to use information technology to record infractions of the traffic laws and provide electronic support to maintain traffic safety and order. The goal of ETLE's introduction is to end unlawful collecting during the ticketing procedure by careless police personnel. The formulation of the research problem is how the ETLE mechanism handles traffic infractions, if it can successfully lower the amount of traffic infractions, what are the barriers to system implementation, and how the general public feels about system implementation. This research aims to analyze the ETLE mechanism in resolving traffic violations, whether the existence of an ETLE system can reduce the level of traffic violations, obstacles to implementing ETLE, and the public's views on implementing the ETLE system. The research method that will be used is empirical juridical. The data used was obtained through direct interviews between the author and respondents, documentation, and focused observations on case studies related to law enforcement for traffic violators using the ETLE system. The results of the research show that the ETLE mechanism in resolving traffic violations makes things easier for the police and the public who are ticketed, besides that the ETLE system can effectively reduce the level of traffic violations in the city of Semarang. The obstacle to implementation is the discovery of violations where the vehicle is not registered or does not have clear ownership identity. Based on direct research in the field, ETLE is seen by the public as very effective with a percentage of 80% and 20% less effective.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Rochmani, Rochmani]]>;
<![CDATA[Megawati, Wenny]]>;
<![CDATA[Listyarini, Dyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v12i2.16777
<![CDATA[Dalam Draf Final UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 344 dan 345. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup juga mengatur dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109,112. Pasal 344 dan 345 RUUHP menghidupkan kembali “syarat melawan hukum” yang sudah dihapuskan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Dengan dihidupkan kembali “syarat mealawan hukum”,seolah dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Menurut UU No 32 tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hampir tidak mengkin ditegakkan. Dengan adanya unsur tersebut, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meskipun telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Adanya unsur ”secara melawan hukum” dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RUUHP berpotensi terhadap pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan kendala dalam pemidanaan. Dengan demikian pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolalaan Lingkungan Hidup.]]>
