Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal) Zahda Ilma, Saeful Anam; Rochmani, Rochmani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.862

Abstract

The Indonesian National Police has limitations, both in terms of the availability of personnel, equipment and operational budgets. Reflecting on the duties and roles of the state in protecting all its citizens, then in the terminology of state governance anywhere in the world, namely providing civil services, providing public services and providing strengthening of community empowerment (empowering). The research used in this research is normative juridical research because it uses legal research that places law as a building system of norms. This type of normative research concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in their actions in every particular legal event that occurs in a society. The problems that often occur in people's lives are natural laws as forms of social beings. change has hit understanding, appreciation and experience of as well as beliefs and compliance norms that exist in society itself. change has also hit the understanding of values and customs, patterns of behavior that have long lived and developed in society. Counseling is one of the efforts of the police to prevent the crime of misuse of sharp weapons among the community, namely by holding counseling about the impacts and dangers that caused by the misuse of sharp weapons. Raids are one of the police's efforts to overcome the problem of sharp weapons abuse.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus Lh/2017) Di Vaio, Selvando; Rochmani, Rochmani
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1897

Abstract

The case study presented in this research is Decision Number 604 K/Pid.Sus LH/2017, the defendant named Hartono committed the crime of storing and collecting B3 waste without permission. The aim to be achieved in this research is to examine the enforcement of criminal law and the judge's considerations in handing down decisions in criminal cases regarding the storage and collection of hazardous waste in Decision Number 604 K/Pid.Sus LH/2017. The research method used in this research is doctrinal/normative legal research. Where this research is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The results of this research show that law enforcement in Decision Number: 604 K/Pid.Sus LH/2017 has paid attention to Article 102 in conjunction with Article 59 Paragraph (4) of the Law. RI Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in conjunction with Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, Law Number 48 of 2009, Law Number 8 of 1981, and Law Number 14 of 2009 1985 as amended and supplemented by Law Number 5 of 2004 and the Second Amendment to Law Number 3 of 2009 as well as other relevant laws and regulations. The judge's considerations in this case also met the elements of justice and did not take sides towards the defendant or other parties. As well as considering the element of benefit, namely not causing unrest in social life because the Defendant has been given sanctions because of his actions which could endanger the environment and the surrounding community.
Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG) Kresna Wisnu Wardhana; Rochmani Rochmani
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/3g0bve68

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang akan membangun negara baik secara fisik maupun mental, sehingga anak harus tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik. Dari data BNNP Jawa Tengah dapat dilihat adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika, dan diantaranya merupakan anak-anak oleh karena itu untuk mencegah agar anak tidak terjerumus menjadi pengguna narkotika perlu dilakukan penegakan hukum terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder dengan meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lain berupa buku atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika dan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak melakukan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh  faktor internal yaitu usia anak dan rasa ingin tahu serta faktok ekternal yaitu  keluarga dan lingkungan dan dalam penegakan hukum pada perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG yaitu anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan syarat umum dan khusus namun sebaiknya Hakim perlu mempertimbangkan merehabilitas pelaku Narkotika Anak agar Anak diberi kesempatan untuk pemulihan kesehatan dan kondisi seperti semula.
Analisis Yuridis Putusan 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: Implikasi Penerapan Asas Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Muhammad Hasan Fajrul Falah; Rochmani Rochmani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3549

Abstract

Pembakaran hutan merupakan tindak kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap lingkungan, sehingga penerapan asas primum remedium diperlukan sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum pidana guna mencapai keadilan ekologis. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan serta kendala asas primum remedium terhadap kasus pembakaran hutan melalui Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian: (1) Hakim telah menerapkan asas primum remedium secara langsung, tanpa penyelesaian administrasi. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009; (2) kendala penerapan asas primum remedium terletak pada terbatasnya ruang lingkup dakwaan dari Penuntut Umum. Kendala tersebut dapat diatasi melalui peran hakim progresif yang menggunakan pendekatan normative-constructive reasoning untuk mewujudkan keadilan ekologis. Temuan ini menegaskan pentingnya peran hakim progresif dalam menegakkan asas primum remedium dan memperkuat praktik litigasi lingkungan.