Articles
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK PALU TIMUR ]]>
<![CDATA[Muhammad Karyasa]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Abd Malik Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.662 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.691
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penilitian hukum Yuridis Empiris, yaitu Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Skripsi ini bertujuan (1) Untuk menganalisis faktor- faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian di wilayah polsek palu timur (2) Untuk menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah polsek palu timur. Hasil Penelitian ini adalah (1) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polsek Palu Timur yaitu Faktor ekonomi, Faktor ketergantungan narkotika, Faktor lingkungan dan Mudahnya mendapatkan kunci letter “T” sebagai alat pencurian sepeda motor (2) beberapa upaya yang dilakukan oleh Polsek Palu Timur khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yaitu sebagai berikut melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun saran dalam penelitian ini, Pertama sebaiknya masyarakat juga lebih meningkatkan kewaspadaannya agar tidak memarkir sepeda motornya disembarang tempat dan memasang kunci ganda disepeda motor, karena kejahatan terjadi bukan karena adanya niat akan tetapi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut, Kedua diharapkan kepada aparat kepolisian agar senantiasa mengkaji ulang upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pencurian sepeda motor, hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan sebelumnya dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat. Kata Kunci : Kriminologi, Pencurian, Sepeda Motor ]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SIGI ]]>
<![CDATA[Fajar Muhammad]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.88 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.692
<![CDATA[Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui faktor penyebab kepemilikan senjata api rakitan oleh anak di Kabupaten Sigi.(2) untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak yang memiliki senjata api rakitan di Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris yang mana bertujuan menkaji tentang kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sigisesuai dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di kalangan anak di wilayah Kabupaten Sigi adalah faktor lingkungan, faktor solidaritas, faktor dendam. (2) Upaya penaggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak adalah upaya preventif melalui cara mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama pihak kepolisian dengan pihak pemerintah desa serta upaya represif yaitu menindak setiap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya. Saran penelitian ini (1) Sebaiknya terhadap pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sigi dalam menangani perkata kepemilikan senjata api rakitan lebih memperhatikan alasan yang menjadi faktor kepemilikan senjata api rakitan dengan upaya seperti patroli pada setiap wilayah rawan konflik agar dapat memberikan optimalisasi dalam penaggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan oleh anak. (2) Bahwa kiranya pihak pemerintah desa dalam upaya penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tetap mempertahankan kerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sigi. Dengan hal tersebut dianggap akan lebih memberikan upaya cepat tanggap dalam penaganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh kalangan anak.Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Kepemilikan Senjata Api Rakitan, Anak Sebagai Pelaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLIGI TERHADAP PERAN BRIMOB DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI KABUPATEN POSO ]]>
<![CDATA[Akbar S. Efendi]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.504 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.697
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan :(1)Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso (2) Untuk mengetahuifaktor yang menjadi kendala Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tugas utama Brimob adalah untuk melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang memiliki intensitas tinggi dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak seperti yang dilakukan oleh para pelaku terorisme di Kabupaten Poso, maka dari itu berbagai upaya hukum yang dilakukan Brimob dalam menanggulangi terorisme di Poso diantaranya upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif (2) Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, akan tetapi dalam praktik penanggulangan tindak pidana terorisme dikabupaten poso yang dilakukan Brimob mengalami kendala diataranya, minimnya jumlah personil brimob, sulitnya medan persembunyian pelaku terorisme dan minimnya sarana dan prasarana. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya dalam menaggulangi tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja dalam hal ini Brimob, dibutuhkan sinergitas diantara seluruh elemen masyarakat, baik aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar saling membantu dalam menangulangi terorisme. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan penambahan terhadap alat-alat persenjataan yang dimiliki Brimob agar penanggulangan terorisme yang tergolong berintensitas tinggi dapat ditanggulangi dengan baik selain itu penambahan jumlah personil Brimob juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan Kata Kunci : Brigade Mobie. Terorisme]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGATA TORO ]]>
<![CDATA[Abdul Jaelani P]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Maisa Maisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.87 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.700
<![CDATA[ Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Adat Ngata Toro Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi (2) Untuk mengetahui penerapan penyelesaian tindak pidana adat Ngata Toro dalam Konsep Restorative Justice. Hasil Penelitian ini adalah (1) Hukum pidana adat ngata toro masih eksis dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat ngata toro, hukum adat ngata toro masih diterapkan, dihormati, dikerjakan, dijalani, berkembang dan menjadi aturan yang hidup di dalam masyarakat adat ngata toro, hukum pidana tersebut juga masih diterapkan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat ngata toro sendiri atau orang luar yang melakukan tindak pidana tersebut dan diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan rumah adat sebagai tempat pengambilan putusan (2) Bahwa terhadap hukum adat ngata toro yang sampai saat ini eksis dan masih diberlakukan. Terhadap setiap penanganannya yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang sesuai dengan suatu model penerapan Restorative Justice yang pelibatannya paling luas. Dalam forum ini yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Jadi Restorative Justice dan hukum adat dalam penerapannya selaras. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Kiranya terhadap hukum adat di Ngata Toro yang sampai saat ini masih eksis dan diberlakukan untuk masyarakat diwilayah tersebut hingga pada masyarakat luar yang masuk dalam wilayah hukum adat Ngata Toro kiranya pihak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberlakuan hukum adat Di Ngata Toro agar dapat memberikan jaminan secara eksplisit (2) Dengan bertambahnya pengetahuan-pengetahuan tentang Konsep Restorative justice dan hukum adat, diharapkan bekal yang ada diexplore, diterapkan dan digunakan dengan baik dalam bermasyarakat. Sehingga tercipta kaidah-kaidah yang ada, terkhusus pembangunan hukum yang menjurus pada pembangunan hukum adat. Kata Kunci : Restorative justice, Tindak Pidana Adat]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK RESIDIVIS PECURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu) ]]>
<![CDATA[Ismail Malik Ismail]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.049 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.704
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1).Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya anak residivis pencurian sepeda motor di kota Palu adapun faktor-faktor tersebut yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan. Keempat faktor inilah yang menyebabkan masih adanya anak residivis di kota Palu (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya anak residivis pencurian kendaraan bermotor yaitu diantaranya meningkatkan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu, melakukan Upaya Preventif dan terakhir adalah melakukan Upaya Repsesif terhadap anak residivis kasus pencurian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Kepolisian dalam hal ini Polres Palu diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak. (2) Sebaiknya pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikn anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis di Kota Palu Kata Kunci : Kriminologis, Residivis Anak, Pencurian Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM ACARA TINDAK PIDAN KARANTINA PADA KANTOR BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU ]]>
<![CDATA[Yulfi Reski]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Abd Malik Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.711 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.710
<![CDATA[Penelitian ini (1) Untuk menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Karantina Yang Dilakukan Oleh PPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. (2) Untuk menganalisis Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Dan Tumbuhan Pada Kantor Balai Karantina Kelas II Palu.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menkaji penerapan hukum acara karantina pada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri sehingga sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak tercederai dengan masuknya lembaga eksekutif dan diharapkan akan terjadi keselarasan dan keserempakan dalam melakukan penyidikan antara PPNS dengan penyidik Polri. (2) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada wilayah Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu masih keliru dalam penerapan hukum, yang mana dalam penyelesaian kasus pidana Karantina hanya memberikan upaya tindakan yang berupa membuat surat pernyataan dan pemusnahan tapi tidak diproses lebih lanjut sesuai dengan amanah hukum acara pidana yang seharusnya. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu bisa melakukan proses penyelidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. (2) Bahwa kiranya sanksi dalam proses penyelesaian tindak pidana karantina disertai dengan sanksi denda maupun kurungan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Karantina, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES MOROWALI) ]]>
<![CDATA[Moh. Thariq Hidayah]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Abd Malik Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.688 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.711
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui fakta penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak di wilayah hokum Polres Morowali. (2). Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif-empiris dan bersifat secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah (1). Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh penyidik polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Saran penelitian ini adalah (1). Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilakukan oleh penyidik anak yang telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. (2). Sosialisasi mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hokum melalui diversi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi.Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Hak Anak, System Peradilan Pidana Anak. ]]>
<![CDATA[ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ahmad Supanji]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Muliadi Muliadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.101 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.713
<![CDATA[Analisis Unsur Delik Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normtif tipe penulisan seperti ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji aspek-aspek yuridis. Serta bahan hukum yang di peroleh dari data primer dan sekunder.Hasil penelitin ini bahwa ada 3 macam bentuk Trading In Influence yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia yakni model Trading In Influence secara vertikal, dengan calo, dan model Trading In Influence secara horizontal, adapula metode pembaharuan hukum terhadap delik trading in influence di Indonesia yakni Metode Evolusioner/Evolutionary Approach, Metode Global/Global Approach, dan Metode Kompromis/Compromise Approach.adapun keterkaitan delik trading dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi adalah kedua delik tersebut hampir sama akan tetapi dari segi jangkauan delik trading influence lebih luas karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada (real or supposed influence), bukan berbuat atau tidak berbuat” sesuai dengan kemauan pemberi suap dan juga memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk bilateral relationship dan trilateral relationship hal ini bebrbeda dengan tiindak pidana suap yang merupakan bentuk bilateral relationship karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Adapun saran penulis seharusnya pemerintah indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat Undang-Undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun Undang-Undang baru yang menggantikan seluru ketentuan Undang-Undang dalam hal ini mentransfotmasikan ketentuan dalam KAK 2003. Bahwa perlu ditambahkan redaksional pasal tentang trading in influence dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdanganan pengaruh.Kata Kunci : UNCAC 2003, Trading In Influence, Korupsi ]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN IMPORT PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan) ]]>
<![CDATA[Silvester Dece Jelira]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.435 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.714
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas menimbulkan efek jera terhadap pelaku (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengatasi praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Hasil Penelitian ini adalah (1)Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencagah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya seperti pengamatan dan patroli rutin sedangkan upaya represif Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif merupakan penindakan dan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana tujuannya agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan realitasnya justru pemberian sanksi pidana tidak memberikan jaminan bahwa pelaku jera terhadap perbuatannya. (2) Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas sehingga tidak memberikan efek jera. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan dalam memberantas penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah hukumnya sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera (2) Untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera, maka saran penulis adalah perlu di lakukan upaya pembenahan terhadap regulasi dibidang perdagangan khususnya terhadap hal-hal terkait seperti, keseragaman pemahaman terhadap impor pakaian bekas, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara detail terkait impor pakaian bekas. Kata Kunci : Sanksi Pidana. Pakaian Bekas. Impor]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN DI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU ]]>
<![CDATA[Rosniwati Rosniwati]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Abd Malik Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.553 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.718
<![CDATA[Penelitian (1) untuk ingin menganalisis proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. (2) untuk menganalisis kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) terdapat Kekeliruan dalam penanganan yang mana dimaksud adalah dengan hanya dilakukan pemberian sanksi tindakan yang berupa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pelaku. (2) kendala dalam penegakan hukum dibidang karantina pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari kemampuan aparatur penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya terhadap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindakan tidak menyampingkan ketentuan yang berlaku. (2) Bahwa kiranya dalam upaya penanganan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu perlu dilakukan penanganan sampai pada tahap putusan pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. ]]>
