Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN HAK JAWAB (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan) Sandy Prasetya Makal; Syamsul Haling; Andi Purnawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.398 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.931

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Hak Jawab dapat menjadi dasar sebagai alasan penghapuskan sifat melawan hukum. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pers.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normative dan bersifat eksplanatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. (2) Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistim Alternatif, yaitu pidana penjara.Saran penelitian ini adalah (1) Kiranya penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. (2) Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.Kata Kunci : Tindak pidana pers, hak jawab, sistem peradilan pers.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN CARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE Andi Purnawati; Irmawati Ambo; Heru Wardoyo
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.027 KB) | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v1i2.2430

Abstract

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan sangat tercela. Dalam hukum positif tindakan penelantaran rumah tangga ini termasuk tindakan kekeraan dalam rumah tangga. Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya terlebih wanita yang mendapat tekanan dan ancaman dari pihak laki-laki. Kondisi ini di perpuruk dengan persepsi sebagian mayarakat. Bahwa peristiwa kekeraan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih di anggap persoalan dalam ranah domestik yang tidak perlu orang luar mengtahui dan penyelesaiannya cukup di seleaikan secara internal yaitu secara kekeluargaan. Target yang ingin dicapai dari kegiatan Penyuluhan dan Soialiasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemaparan tentang kewajiban dan hak-hak mereka sebagai kepala Rumah Tangga yang berkewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangganya Umumnya penelantaran ini di latar belakangi oleh faktor Ekonomi baik yang kehidupannya di bawah standar ekonomi maupun juga kehidupan yang sudah membaik kondisi ekonominya.
Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Studi Kasus Tindak Pidana Anak Andi Purnawati; Ilham Ilham
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 25 No 2: Juni - November 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v25i2.364

Abstract

This study aims to determine the role of the Supervisor and Observer Judge and to analyze the factors influencing the implementation of Court Decisions against child crimes in the Class IIA Penitentiary of Maros. This research uses empirical legal research methods. The primary data collection was carried out using a questionnaire, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research is quantified using a quantitative descriptive analysis model, then described using a frequency distribution table for answer research purposes. The results show that the role of the Supervisor and Observer Judge is not limited to supervising and observing child convicts during their punishment period at the Penitentiary but also supervising and observing child convicts after they leave the Penitentiary or have finished their punishment period and return to society. Furthermore, three dominant factors influence the implementation of Court Decisions against child crimes in the Class IIA Penitentiary of Maros: the law enforcer factor, the facilities factor, and the community factor. Awareness of child convicts as a community factor has positively influenced the implementation of the Maros District Court Decision. Therefore, it is recommended for the Supervisor and Observer Judge to maximize their role. In this case, the role of the judge must supervise and observe the activities of child convicts and the role of Correctional Officers in implementing Court Decisions in the Class IIA Penitentiary of Maros. In addition, it is suggested to the Minister of Law and Human Rights make regulations regarding the proportion of the Supervisor and Observer Judge to the number of convicts in the Penitentiary so that the implementation of Court Decisions can run optimally in the future.
TINJAUAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK KULAWI ALDRI ANDRIANO ADJI Aldri Andriano Adji; Andi Purnawati; Ida Lestiawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.768 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.693

Abstract

Tujuanpenelitian adalahuntuk faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawidan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi.Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum polsek Kulawi antara lain : Faktor ekonomi (Kemiskinan), Konflik dalam rumah tangga (keluarga), pola pengawasan yang salah dari orang tua, ketidak pedulian orang tua terhadap anak-anak dan masalah Kesehatan.Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orang tua di Polsek Kulawi cukup tegas dimana Pelaku akan diproses dengan berpedoman pada hukum yang berlaku terhadap Perlindungan Anak. Saran penelitian adalah untuk mencegah adanya penelantaran anak yang dilakukan orang tua ialah diharapkan agar pihak penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan pengawasan yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam penelantaran harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi.  Kata Kunci : Penelantaran, Anak
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Kasus Pencemaran akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Morowali Moh Ikbal; Andi Purnawati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali terhadap kasus pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KUHP, serta peraturan sektoral, dan menggabungkannya dengan studi empiris melalui dokumentasi kasus WALHI Sulteng (Perkara Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso), publikasi LSM, dan berita media daring. Jenis penelitian ini bersifat socio-legal, melihat hukum sebagai norma dan praktik sosial yang berinteraksi dengan kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan deduktif untuk melihat kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Morowali belum efektif, dengan dominasi penyelesaian administratif, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat komitmen dalam penerapan sanksi pidana, serta dibutuhkan kebijakan yang tegas dan independen dari tekanan ekonomi demi keadilan ekologis.