Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Omnibus Law Journal Jurnal Kolaboratif Sains Sambulugana
Andi Purnawati
Universitas Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN HAK JAWAB (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan) Sandy Prasetya Makal; Syamsul Haling; Andi Purnawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.398 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.931

Abstract

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Hak Jawab dapat menjadi dasar sebagai alasan penghapuskan sifat melawan hukum. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pers.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normative dan bersifat eksplanatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. (2) Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistim Alternatif, yaitu pidana penjara.Saran penelitian ini adalah (1) Kiranya penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. (2) Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.Kata Kunci : Tindak pidana pers, hak jawab, sistem peradilan pers.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN CARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE Andi Purnawati; Irmawati Ambo; Heru Wardoyo
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.027 KB) | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v1i2.2430

Abstract

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan sangat tercela. Dalam hukum positif tindakan penelantaran rumah tangga ini termasuk tindakan kekeraan dalam rumah tangga. Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya terlebih wanita yang mendapat tekanan dan ancaman dari pihak laki-laki. Kondisi ini di perpuruk dengan persepsi sebagian mayarakat. Bahwa peristiwa kekeraan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih di anggap persoalan dalam ranah domestik yang tidak perlu orang luar mengtahui dan penyelesaiannya cukup di seleaikan secara internal yaitu secara kekeluargaan. Target yang ingin dicapai dari kegiatan Penyuluhan dan Soialiasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemaparan tentang kewajiban dan hak-hak mereka sebagai kepala Rumah Tangga yang berkewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangganya Umumnya penelantaran ini di latar belakangi oleh faktor Ekonomi baik yang kehidupannya di bawah standar ekonomi maupun juga kehidupan yang sudah membaik kondisi ekonominya.
Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Studi Kasus Tindak Pidana Anak Andi Purnawati; Ilham Ilham
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 25 No 2: Juni - November 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v25i2.364

Abstract

This study aims to determine the role of the Supervisor and Observer Judge and to analyze the factors influencing the implementation of Court Decisions against child crimes in the Class IIA Penitentiary of Maros. This research uses empirical legal research methods. The primary data collection was carried out using a questionnaire, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research is quantified using a quantitative descriptive analysis model, then described using a frequency distribution table for answer research purposes. The results show that the role of the Supervisor and Observer Judge is not limited to supervising and observing child convicts during their punishment period at the Penitentiary but also supervising and observing child convicts after they leave the Penitentiary or have finished their punishment period and return to society. Furthermore, three dominant factors influence the implementation of Court Decisions against child crimes in the Class IIA Penitentiary of Maros: the law enforcer factor, the facilities factor, and the community factor. Awareness of child convicts as a community factor has positively influenced the implementation of the Maros District Court Decision. Therefore, it is recommended for the Supervisor and Observer Judge to maximize their role. In this case, the role of the judge must supervise and observe the activities of child convicts and the role of Correctional Officers in implementing Court Decisions in the Class IIA Penitentiary of Maros. In addition, it is suggested to the Minister of Law and Human Rights make regulations regarding the proportion of the Supervisor and Observer Judge to the number of convicts in the Penitentiary so that the implementation of Court Decisions can run optimally in the future.
Co-Authors Abd Malik Bram Abd Malik Bram Abdul Jaelani P Ahmad Supanji Ainul Yakin Hidayatullah Akbar S. Efendi Aprianto R Budimah Budimah Fajar Muhammad Heru Wardoyo Ilham Ilham Irmawati Ambo Irmawati Ambo Irmawaty Ambo Irmaway Ambo Ismail Malik Ismail Lestiawati, Ida Maisa Maisa Moh. Thariq Hidayah Muhammad Karyasa Muliadi Muliadi Ni Luh Winda Sriwahyuni Ni Made Vivi Nita Sari Osgar S. Matompo Ramli, Kaharuddin Rosniwati Rosniwati Samsuria Samsuria Sandy Prasetya Makal Silvester Dece Jelira Syamsul Haling, Syamsul Yulfi Reski Yulianti