Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam JAWI : Journal of Southeast Asia Islamic Contemporary Issues Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Jurnal Lektur Keagamaan Socio Religia
Ellya Rosana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Program Intervensi Berbasis Masyarakat BNN pada Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Cawang Jakarta Timur Suci, Melati Aulia; Salim, Luthfi; Rosana, Ellya
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 6 No 2 (2024): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v6i2.196

Abstract

This study aims to identify the issues and causes of drug abuse through a community-based intervention program. The research employs a qualitative, descriptive approach. Informants were selected using a purposive sampling technique, targeting the administrators of Cawang Subdistrict, East Jakarta, as program implementers, and the National Narcotics Agency (BNN) as the government institution responsible for overseeing program execution in the field. The findings indicate that the community-based intervention program in Cawang Subdistrict addresses drug abuse through a series of activities, each with its own specific function, implemented progressively and continuously. There are six key implementation programs: socialization, mapping, outreach, early assessment, rehabilitation recommendations, and monitoring and recovery.
SIMPATISME PUBLIK SEBAGAI MOBILISASI POLITIK DI RUANG DIGITAL (Studi Para Figur Kegamaan Di Media Sosial) Rosana, Ellya; Salim, Luthfi; Mahfudin Setiawan, Agus; Massay, Emmanuel Michael
Jurnal Lektur Keagamaan Vol 23 No 1 (2025): Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 23 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Agency for Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31291/jlka.v23i1.1187

Abstract

The digital space has changed the political structure in Indonesia, which is influenced by religious figures. Because they have social capital from the capability of public trust in their knowledge and insights that are easy to understand, so they become role models to attract public sympathy in politics. Public sympathizers have unwittingly provided voluntary support to political groups on social media via the hashtag (#) to convey political issues and government policies. This study aims to discuss religious figures becoming public sympathizers and public sympathy in mobilizing politics in the digital space.qualitative research with phenomenological and multiple case approaches. Research data is obtained directly from digital platforms. First research results,shows that religious figures become public sympathizers, influenced by the content of lectures or articles containing social, political and religious insights, advice and inspiration through popular digital platforms, namely YouTube and Tiktok. Second, public sympathy in mobilizing politics is influenced by religious figures who utilize their social capital, such as 1) Social networks as a way to organize, collect, spread messages and gather public support in political activities. 2) Authority and Influence as political mobilization because religious figures are respected, have charisma, have good morals, broad social and religious insight, so they can motivate people to take political action. 3) Communication skills as material for conveying messages of goodness, insight and inspiration for goodness.
NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i1.827

Abstract

 Abstrak                  Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan  mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.  Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia.  Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya.  Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia. Kata Kunci: Negara, Demokrasi, Hak Asasi Manusia
MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i1.1529

Abstract

AbstrakModernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan.  Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi tergantung dari kebijakan penguasa, bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut.  Masyarakat harus siap terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi, karena dikehendaki atau tidak dikehendaki setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, terutama sebagai dampak dari modernisasi yang berkembang tanpa batas.Kata Kunci: Modernisasi, Perubahan Sosial
PARTAI POLITIK DAN PEMBANGUNAN POLITIK Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i1.1548

Abstract

AbstrakPartai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen.  Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politk merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa.  Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas.  Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.Kata Kunci : Partai Politik, Pembangunan Politik
HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1578

Abstract

Abstrak                 Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern.  Secara kodrati ketenangan dan ketenteraman kehidupan dicapai apabilka masyarakat menyediakan kontrol, pengawasan sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis.  Secara realistis unsur-unsur pengawassan sosial ini akan mengalami perubahan dan perkembangan baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perkembangan masyarakat.  Implementasi pengaturan merupakan perwujudan dari keinginan kaidah hukum agar fungsi pengendalian sosial dan kontrol sosial dapat terjelmakan dalam masyarakat.  Oleh karena itu baik hukum maupun masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi, agar terjadi keharmonisan antara keduanya.Kata Kunci: Hukum, Masyarakat
KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i1.1600

Abstract

Abstrak                                           Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan.  Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah menysinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Kesadaran Hukum 
EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI KONTRAK SOSIAL UMAT BERAGAMA Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2031

Abstract

Abstrak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus selalu dijadikan landasan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bersama lebih disebabkan adanya kompromi politik sehingga menempatkan Pancasila sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi secara bersama-sama pula. Pancasila merupakan kontrak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang nota bene adalah umat yang beragama yang harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.  Teori kontrak sosial mengisyaratkan bahwa negara merupakan produk perjanjian sosial.  Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada sebuah kekuasaan bersama.  Kekuasaan bersama ini dinamakan negara. Negara bertugas mengayomi rakyatnya tanpa melihat latar belakang suku, budaya dan agama karena negara merupakan milik komunitas umat beragama.  Pada masyarakat yang telah menegakkan kontrak sosial akan terbangun rasa saling menghargai, menghormati, dan menyayangi walaupun berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan. Kata Kunci : Pancasila, Kontrak Sosial, Umat Beragama
Kerjasama Hindu-Islam Dalam Hubungan Antar Agama di Desa Kiluan Lampung Zarkasi, Ahmad; Ruslan, Idrus; Rosana, Ellya; Kalsum, Afif Umi
JURNAL JAWI Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/jw.v3i2.8075

Abstract

The actualization of the paradigm of cooperation between religious communities is the most important agenda for activists of inter-religious harmony, especially religious believers themselves. Especially for the people who live in a multi-religious area, because there is no religion teaches hatred in order to harmony between religious communities must be cared for and maintained well. In relations between religious communities, this is need for collective action in facing the challenges of the future of humanity, because of considering the reality of Indonesia which adheres to absolute multiculturalism. This research used field research to raise a phenomenon of cooperation between religious community in the village of Kiluan by used descriptive analysis techniques and direct interviews.  The results of this study indicate that the cooperation carried out by the community is associative, namely the cooperative relationship that exists in every aspect of social life and also supported by government and local religious leader. In conclusion, if all the stake holders well cooperate in every social life, the paradigm of cooperation between religious communities is well actualized and fully tolerated.  
MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL Rosana, Ellya
AL-ADYAN Vol 10 No 1 (2015): Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsla.v10i1.1423

Abstract

Masyarakat senantiasa berubah, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, walaupun perubahan pada masyarakat yang satu akan berbeda dengan perubahan pada masyarakat yang lain. Demikian halnya dengan proses modernisasi. Modernisasi pada masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lain baik dari prosesnya maupun pada penerimaannya, tergantung dari kebutuhan dan keinginan dari masyarakatnya. Perubahan yang terjadi karena proses modernisasi akan membelenggu masyarakat pada budaya konsumtif, hedonisme, dan lain sebagainya. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang dianggap lebih dahulu maju. Masyarakat pun harus cerdas dalam memilih mana dari proses modernisasi tersebut yang akan dapat merubah masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga manfaat dari modernisasi tersebut dapat dirasakan.
Co-Authors ., Suhandi Afif Umi Kalsum Agus Mahfudin Setiawan Ahmad Zarkasi Ahmad Zarkasi astuti, yuliana Widi Ferlitasari, Reni Idrus Ruslan Kalsum, Afif Umi Massay, Emmanuel Michael Rofikah, Liani Salim, Luthfi Siti Badiah ., Siti Badiah Suci, Melati Aulia Syahri, Fandi Muhammad