Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law
Diman Ade Mulada
Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kajian Yuridis Penetapan Nilai BPHTB Dalam Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani; Diman Ade Mulada
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.299

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penetapan BPHTB dalam jual beli hak atas tanah dan Menganalisis relevansi harga transaksi dalam jual beli ha katas tanah terhadap penetapan biaya BPHTB. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penetapan BPHTB dalam jual beli hak atas tanah melalui beberapa tahapan yaitu: proses penetapan antaralain penepan objek pajak, penetapan subjek dan wajib pajak, serta penetapan tarif; Pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; Proses Penghitungan BPHTB; Proses Penelitian (Verifikasi); dan Proses Pembayaran BPHTB. Relevansi Harga Transaksi Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.memiliki relevansi karena harga transaksi dalam jual beli tanah sangat relevan terhadap penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena harga transaksi menjadi salah satu dasar penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan untuk menghitung BPHTB. Semakin tinggi harga transaksi (sesuai harga pasar), smaka emakin tinggi pula NPOP, dan akhirnya BPHTB terutang tersebut harus dibayar oleh pembeli.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BAGI MASYARAKAT SEKITAR Diman Ade Mulada; Moh. Saleh; Yudhi Setiawan; I Gusti Agung Wisudawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.399

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Opeerasional” dilakukan di Desa Giri Madiya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat, 30 Agustus 2024. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madiya, sebab materi yang di sampaikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat Sekitar dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Game Online Melalui Platform Steam Menurut Hukum Positif Indonesia Fariz Hakim Taufiqurrahman; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kcmms868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian jual beli game online melalui platform Steam menurut hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia dalam transaksi apabila wanprestasi atau terjadi sengketa. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Untuk menjamin keabsahan perjanjian jual beli game online melalui platform Steam, seluruh syarat harus dipenuhi (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal). Syarat sahnya perjanjian ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi, tidak dipenuhinya salah satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar) karena tidak memenuhi syarat subjektif maupun batal demi hukum (nietig) karena tidak memenuhi syarat objektif. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia dalam transaksi apabila wanprestasi atau terjadi sengketa di platform Steam telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia berupa jalur internal, non-litigasi dan litigasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian jual beli di Steam memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia dalam transaksi apabila wanprestasi atau terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur internal berupa bantuan Steam dan kebijakan pengembalian dana Steam, jalur non-litigasi berupa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur litigasi merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku di Indonesia.
Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Arief Rahman Arief; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani; Diman Ade Mulada
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.236

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dilaksanakan di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapakan dapat membantu pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Sigerongan, sebab materi utama yang di sampaikan adalah mengenai Digitalisasi terhadap sertifikat hak atas tanah dalam bentuk sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021, karena pasca diberlakukan peraturan tersebut banyak menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, khususnya berkaitan dengan isu keamanan dari sertifikat elektronik dan penarikan sertifikat masyarakat oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat.
Co-Authors Ari Rahmad Hakim B.F. Arief Rahman Arief Rahman Arief Ayu Lestari Dewi Sartika Dwi Martini Dwiana Karinaningsih Fariz Hakim Taufiqurrahman Fatma Hardianti Sangian L. Wira Pria Suhartana Lalu Wira Pria Suhartana M. Wahyu Zamani Moh. Saleh Muhaimin Muhaimin Ratih Purnama Putri Shinta Andriyani Sopyan Hadi Sumiati Ismail Wahyu Samudra Wisudawan, I Gusti Agung Wiwiek Wahyuningsih Yudhi Setiawan Zaeni Asyhadie Zainal Asikin