Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Paulus Law Journal

POTENSI KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 Kelik Endro Suryono; Hartanto
Paulus Law Journal Vol 5 No 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v5i1.723

Abstract

The embodiment of people's democracy, namely the regional head elections from 2017 to 2020, has revealed various problems, which can be considered to have reduced the quality of this political event. Debates continue to occur regarding regional head candidates, even DPR/DPRD member candidates who have committed corruption, and the low level of public trust in political parties. There appears to be a correlation with corruption due to the need for campaign funds related to the choice of regional heads. The scope of corruption in regional head candidates needs to be of concern to all parties, so that the prevalence of corruption in the implementation of regional elections actually increases, and undermines the goals of democracy as a means of realizing people's welfare. On the other hand, political parties as the first door to recruiting regional head candidates have an early detection role, in tracking the track record of the regional head candidates they will nominate. The formulation of the problem that will be studied is how the phenomenon/"shadow of corruption" in the 2024 Simultaneous Pilkada reflects the previous Pilkada, this political behavior is also similar to when there are legislative choices. The method used is normative juridical, then examines secondary data for the 2020 simultaneous regional elections, as a view of the potential that will occur in the 2024 simultaneous regional elections. Regional head candidates who commit corruption or are related to criminal acts of corruption do not have the legitimacy to nominate or be elected regional head.
POTENSI KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 Kelik Endro Suryono; Hartanto
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwujudan demokrasi rakyat yaitu pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 telah menampakkan berbagai permasalah yang dapat dianggap menurunkan kualitas perhelatan politik tersebut. Perdebatan terus terjadi mengenai calon kepala daerah, bahkan calon anggota DPR/DPRD yang pernah melakukan korupsi, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Tampak terjadi korelasi korupsi dikarenakan kebutuhan dana kampanye terkait pilihan kepala daerah. Ruang lingkup korupsi calon kepala daerah perlu menjadi perhatian dari semua pihak agar maraknya korupsi dalam pelaksanaan Pilkada justru meningkat, dan merusak tujuan demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain partai politik sebagai pintu pertama yang menjaring calon kepala daerah memiliki peran deteksi dini dalam menelusuri track record calon kepala daerah yang akan diusungnya. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana fenomena/ bayang-bayang korupsi dalam Pilkada Serentak 2024 bercermin dari Pilkada sebelumnya, perilaku politik ini sejenis pula dengan saat adanya pilihan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian mengkaji data sekunder Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan, sebagai pandangan terhadap potensi yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Calon kepala daerah yang melakukan korupsi atau terkait tindak pidana korupsi tidak memiliki legitimasi untuk mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah.