Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG Zulqa, Ihdaa; Herawati, Ratna; Hardjanto, Untung Sri
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.964 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19777

Abstract

Kota Semarang secara geografis  terbagi menjadi dua bagian yaitu, Semarang atas dibagian selatan yang dikelilingi oleh dataran tinggi dan perbukitan, dan Semarang bawah dibagian utara yang merupakan daerah dengan dataran yang lebih rendah. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kota Semarang sering dilanda bencana terutama bencana alam seperti banjir rob pada daerah dataran rendah dan tanah longsor pada daerah dataran tinggi. Berdasarkan kondisi geografis Kota Semarang yang rawan terhadap bencana terutama bencana alam maka, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pembentukan BPBD Kota Semarang ini sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tahap saat bencana atau tahap tanggap darurat sampai tahap pascabencana, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Nufus, Ahmad Fahriza Ilun; Herawati, Ratna; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43829

Abstract

Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai presidential threshold yang merupakan salah satu bentuk dari open legal policy, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh MK ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dalam Pemilu di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian penerapan presidential threshold dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia. Jenis penulisan ini deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dalam penulisan ini yaitu berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 bahwa pembentuk UU dalam menggunakan open legal policy tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya dan harus memenuhi beberapa kriteria dalam membuat kebijakan hukum terbuka. Selain itu dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.