Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law Hassanah, Hetty; Wahyudi, Wahyudi; Abdul Aziz, Norazlina
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i2.4226

Abstract

Standard clauses are agreements determined by one party, usually a business actor. Standardized clauses are always part of e-commerce agreements, and this can be considered legal because it implements the principle of freedom of contract. This research aims to determine standard clauses in e-commerce in terms of civil law in Indonesia. The study is descriptive and utilizes normative juridical research through a legislative approach. Subsequently, secondary data collection techniques were employed using a literature review. The acquired data were then subjected to qualitative analysis. Based on the analysis in this research, it is known that standard clauses embody the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338, paragraph (1) of the Code of Civil Law. However, they must still fulfill the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 of the Code of Civil Law.
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Secara Online di Indonesia Hassanah, Hetty
Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 16 No. 1 (2018): Majalah Ilmiah Unikom
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.517 KB)

Abstract

Transaksi bisnis secara elektronik (E-Commerce) di Indonesia menunjukkan perkembanganyang pesat dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Pada praktiknya sering terjadi permasalahan yang berujung sengketa dalam e-commerce tersebut, tidakhanya antara pelaku usaha di dalam negeri tetapi juga tidak menutup kemungkinan sengketaterjadi dengan pelaku usaha di luar negeri seperti sengketa nama domain, karena sifat ecommerce yang tidak terbatas ruang dan waktu (borderless world). Salah satu upayapenyelesaian sengketa e-commerce saat ini yang menjadi pilihan para pelaku usaha yaitudengan mempergunakann mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif yang efektif,efisien, disertai biaya murah. Adanya e-commerce telah mengilhami dilakukannya penyelesaiansengketa secara elektronik pula. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif ini antara lain melalui cara arbitrase (online). Saat ini, ada berbagai lembaga arbitraseyang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa e-commerce tersebut seperti BANI(Badan Arbitrase Nasional Indonesia), NAF, WIPO, SIAC dan sebagainya. Walaupun telah adaketentuan yang mengatur arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase di atas, namun adabeberapa hal yang tidak bersesuaian antara peraturan satu dengan peraturan lainnta terkaitpelaksanaan arbitrase online di Indonesia.
Penyuluhan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia di Shah Alam Malaysia Wahyudi; Febilita Wulan Sari; Hetty Hassanah; Sahat Maruli T. Situmeang; Musa Darwin Pane
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/3djh9v65

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia bertempat pada Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor Malaysia. Penyuluhan hukum tentang perlindungan data pribadi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga privasi di era digital. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia, serta mendorong pemahaman atas hak dan kewajiban individu maupun entitas dalam pengelolaan data. Dalam penyuluhan ini, metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Materi mencakup landasan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Personal Data Protection Act (PDPA) di Malaysia, serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait isu perlindungan data pribadi, terutama dalam mengenali risiko penyalahgunaan data dan langkah preventif yang dapat dilakukan. Penyuluhan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun budaya perlindungan data pribadi yang lebih kuat di masyarakat lintas negara.