Garuda - Garba Rujukan Digital

Fatwa as a Tool of Social Engineering: The Study of Fatwa of Tarjih Muhammadiyah Mohammad Hasan Bisyri
Jurnal Penelitian Volume 17 Nomor 2 2020
Publisher : LPPM UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

This article discusses the function of fatwa, specifically the Tarjih Fatwa in the field of family law. So far, Islamic law is still considered not dynamic and is still limited to only one legal function, which is nahi munkar (social control) yet the function of amar makruf (social engineering) which emphasizes the suggestion to perform good deeds in a general and practical sense is still not optimal. This results in the impression that Islamic law seems to lose its relevance. This article aims to explain the function of Tarjih's fatwa for the community. The study in this article is a literature review using a sociological approach. The results indicated that the law (fatwa) is no longer considered as an independent variable that is separated from other elements, but is a dependent variable, as are social norms and other cultural identities. Tarjih fatwa is aimed at directing society to the desired goals, eliminating inappropriate habits, and creating new patterns of behavior. In other words, the function of Tarjih Fatwa can be used as a means of manipulating society (law as a tool of social engineering).

Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Mega Sulistiowati; Mohammad Hasan Bisyri
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Political participation is the activity of a person or group of people to be actively involved in politics, namely choosing the leadership of the state together directly or indirectly. These activities include making choices during elections, attending political party campaigns and becoming a member of politics or mass organizations. General Election Commissions (KPU) of Pekalogan City in carrying out its duties to increase public political participation in the 2019 presidential and vice presidential elections is in accordance with what is described in the General Election Commission Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2018 concerning Socialization, Voter Education, and Community Participation in the Implementation of General Elections. The formulation of the problem: (1) How did the General Election Commission (KPU) of Pekalongan City in the 2019 Presidential and Vice Presidential Elections achieve the target of 84.02% public participation? (2) What are the supporting and inhibiting factors for public participation in the 2019 Presidential and Vice-Presidential Elections? This study uses field research, using a qualitative approach. This type of research uses empirical juridical. The results of this study indicate that the efforts of the Pekalongan KPU can be said to be successful in achieving the target of community participation. One of the factors influencing the increase in participation is strategy. The strategy carried out consists of a short-term strategy and a long-term strategy.

Praktik Endorsment Dalam Prespektif Hukum Islam Mohammad Hasan Bisyri; Rosa Eza Pratami
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Promosi melalui online merupakan bentuk promosi yang banyak dipakai saat ini yang mana promosinya menggunakan jaringan internet dan salah satu cara yang ada adalah dengan endorsement yang bertujuan untuk menyampaikan pesan menarik kepada calon pembeli. Endorsement yang pada saat ini marak merupakan bentuk’kerjasama antara dua belah pihak, yaitu oleh online shop dengan selebgram atau artis yang mempunyai banyak pengikut dan penggemar, dimana diharapkan dengan banyaknya pengikut, penjualan produk dapat meningkat seiring dengan banyaknya orang yang mengetahui produk itu. Dalam praktik endorsement terdapat kekurangan pada pelaksanaannya, yakni kadangkala para endorser hanya memberikan ungkapan pujian terhadap produk itu, tanpa disertai deskripsi yang mendetail mengenai barang yang diendorse tersebut. Padahal, pedoman bermuamalah antar sesama di kehidupan nyata ataupun media sosial diharuskan dalam melakukannya tanpa melanggar ketentuan agama serta perundang undangan. Salah satu diantaranya yaitu dilarang menyebar informasi yang bertujuan menutupi kasalahan juga membenarkan yang salah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan selebgram @viraveyy, @wmlstr, dan @itatahtita. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan serta mengurutkan data ke dalam sebuah satuan, pola, dan uraian dasar yang bertujuan untuk menemukan tema yang kemudian dapat dirumuskan untuk diperintahkan oleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endorsement secara keseluruhan masih terdapat selebgram yang tidak jujur dalam mempromosikan produk yang dijual di media sosial, dan juga beberapa akad ijarah tidak terpenuhi secara sempurna.

Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah: (Studi Kasus di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang) Fatehatul Mubarokah; Mohammad Hasan Bisyri; Noorma Fitriana M Zain
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Masa iddah adalah masa penantian seorang perempuan setelah putusnya pernikahan dengan suaminya, dimana seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya tidak boleh menikah, berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahrom, bermalam diluar rumah tempat tinggal serta menjalankan ihdad. Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat mengenai masa iddah serta faktor-faktor yang menjadi penyebab para janda tidak menjalankan masa iddah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data berupa primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik observasi. serta sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan pustaka lainya yang berhubungan dengan hukum masa iddah, di peroleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Penelitian ini menghasilkan temuan kesadaran hukum para janda masih rendah, pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa iddah, sedangkan faktor-faktor penyebab pelanggaran masa iddah di pengaruhi oleh ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan tentang hukum islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat kaitanya dengan masa iddah

Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan Atik Kurniati; Mohammad Hasan Bisyri; Achmad Umardani
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

BP4 di Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi dalam pembinaan dan pelestarian keluarga, dimana kerja BP4 didukung oleh pemerintah kota dan bersinergi dengan instansi lainnya dalam rangka mewujudkan program pemerintah yaitu ketahanan keluarga. Rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung upaya BP4 Kota Pekalongan dalam pembangunan ketahanan keluarga? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah â€œanalisa kualitatifâ€ yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kota Pekalongan turut serta berupaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga yaitu dengan mensosialisasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, melaksanakan Suspranik, Suscatin dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum pendidikan formal maupun majelis taklim yang bermitra dengan BP4 Kota Pekalongan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pekalongan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain perekonomian masyarakat Kota Pekalongan yang masih minim dan sebagian Catin yang tidak mengikuti Suspranik dan Suscatin di BP4 Kota Pekalongan.

PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT DAN DEPOSITO BANK KONVENSIONAL TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA Mohammad Hasan Bisyri
JURNAL PENELITIAN Vol 12 No 1 (2015): Volume 12 Nomor 1 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v12i1.10058

This study seeks to uncover the MUI fatwa from the progressive aspects of Islamic law. Fatwa is the mirror of the dynamics of Islamic law in responding to the development of society. The set of MUI fatwa, in addition to functioning as a reference source of religious guidance, are also a historical record that is a source of social history. Fatwa ideally is always dynamic and paying attention to the dynamics of reality in society. Results of this study indicate that in general the MUI fatwa still had not moved from the tradition of jurisprudence, MUI fatwa is more nuanced as the social control and social engineering.

Between Islamic Law and State in Zakat Collection: Legitimacy of Mosque Management (Takmir) Bisyri, Mohammad Hasan; Ahmad, Shofian; Mubarok; Khasanah, Uswatun
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 10 No 2 (2024): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2024
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v10i2.9103

Zakat has enormous economic, social, and worship values. It has encouraged several social institutions to try to collect zakat funds for Islamic development (da'wah), one of which is carried out by the mosque management (takmir). However, many of them lack legal legitimacy. This article aims to analyse the legality of takmir that do not have legality as zakat fund collectors, explore the reasons for the lack of mosque takmir that have legal legality as zakat collecting institutions, and analyse the legal implications. The research employed a qualitative method utilizing a normative juridical approach. The primary data sources are structured interviews with the mosque management committee (takmir). The findings showed that first, most of the mosque takmir that function as zakat fund collectors do not have legal authorization. Second, six factors contribute to the lack of legal status: the difficulty in meeting the requirements for establishment as a LAZ, limited human resources, inadequate financial resources, community opposition to designating mosque takmir as UPZ, a lack of understanding among mosque takmirs regarding the process of establishing UPZ and Service Offices, and the presence of unofficial mosque takmir. Third: Implications of Zakat collection by mosque takmir who have no legality: Zakat is not distributed in its entirety to the mustahiq, and mosque takmir lacking legal status may face criminal liability. Additionally, the absence of legal recognition undermines legal certainty for both mosque takmir and muzakki.

Between Islamic Law and State in Zakat Collection: Legitimacy of Mosque Management (Takmir) Bisyri, Mohammad Hasan; Ahmad, Shofian; Mubarok; Khasanah, Uswatun
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 10 No 2 (2024): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v10i2.9103

Zakat has enormous economic, social, and worship values. It has encouraged several social institutions to try to collect zakat funds for Islamic development (da'wah), one of which is carried out by the mosque management (takmir). However, many of them lack legal legitimacy. This article aims to analyse the legality of takmir that do not have legality as zakat fund collectors, explore the reasons for the lack of mosque takmir that have legal legality as zakat collecting institutions, and analyse the legal implications. The research employed a qualitative method utilizing a normative juridical approach. The primary data sources are structured interviews with the mosque management committee (takmir). The findings showed that first, most of the mosque takmir that function as zakat fund collectors do not have legal authorization. Second, six factors contribute to the lack of legal status: the difficulty in meeting the requirements for establishment as a LAZ, limited human resources, inadequate financial resources, community opposition to designating mosque takmir as UPZ, a lack of understanding among mosque takmirs regarding the process of establishing UPZ and Service Offices, and the presence of unofficial mosque takmir. Third: Implications of Zakat collection by mosque takmir who have no legality: Zakat is not distributed in its entirety to the mustahiq, and mosque takmir lacking legal status may face criminal liability. Additionally, the absence of legal recognition undermines legal certainty for both mosque takmir and muzakki.

Akibat hukum Endorsement Berbasis Instagram terhadap Konsumen : Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pratami, Rosa Eza; Bisyri, Mohammad Hasan
el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/elhisbah.v3i1.933

Endorsement is a form of cooperation to promote a product, so that sales increase. However, in practice, endorsers only give expressions of praise for the product without a detailed description. This poses a risk to consumers because there is no transparency about product information. The purpose of this study is to explain the legal consequences of endorsements carried out by celebrity endorsers that are detrimental to consumers because they are not transparent in describing the product. The research findings were analyzed with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 24 of 2017 concerning the Law of Transactions on Social Media. This empirical legal research uses a qualitative approach. The primary data source was obtained from interviews with celebrity grams @viraveyy, @wmlstr, and @itatahtita. Secondary data sources were obtained from various legal materials and related literature. The results of the study indicate that the implementation of endorsements as a whole is not governed by the provisions of Islamic law because there are still celebrities who are dishonest in promoting products sold on social media, and also several pillars and conditions of the ijarah contract are not perfectly fulfilled. This research is a reference for policymakers related to the issue of Sharia economic law in the contemporary era

The The Strategic Role of Kiai in Embedding Qur'anic Educational Values within Rural Communities Zainal Arifin; Sholihul Huda; Mohammad Hasan Bisyri; Mamdukh Budiman
Edukasia Islamika : Jurnal Pendidikan Islam Vol 10 No 1 (2025): Edukasia Islamika - Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jei.v10i1.10759

Grounding Qur'anic values means actualizing Qur'anic teachings in the context of real life in society. Kiai have a strategic role as guardians of morality and bastions of Qur'anic values. They are able to reorient the values of society in a subtle but effective way, such as through ta’lim assemblies, Friday sermons, and through daily social interactions. However, it cannot be denied that the strategic role of kiai in grounding Qur'anic values faces various challenges. This research uses a qualitative approach with a case study method. This approach was chosen because it is able to explore in depth the complex and contextual social realities related to the strategic role of kiai in grounding Qur'anic values in the lives of rural communities. Various research findings include Kia Huda's community base and social network, strategies for grounding Qur'anic values and thematic analysis of findings in the field. Social role, Kiai Huda is considered a central figure in solving social and spiritual problems of the community. Kiai Huda's da'wah strategy uses local language and a family approach. Residents feel very close to Kiai Huda by responding enthusiastically to his da'wah. The community becomes more open, harmonious and responsive to Islamic values in daily life as a result of the Qur'anic values provided by Kiai Huda. The strategic role of kiai in grounding Qur'anic values in the community.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search