Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Marhata sebagai Rekonsiliasi Konflik Tanah Warisan Antar Marga di Desa Hatinggian Kabupaten Toba Winda Safrina Sinaga; Tony Tampake; Agus Supratikno
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v8i2.35819

Abstract

Sistem pembagian tanah warisan bagi Masyarakat Batak Toba sering sekali menjadi konflik, seperti konflik antar marga Sirait dan Sinaga yang ada di Desa Hatinggian. Konflik muncul karena para pemilik tanah telah meninggal, anak cucu pergi merantau, dan tanah tidak memiliki sertifikat karena diwariskan secara turun-temurun. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan tradisi marhata sebagai rekonsiliasi konflik dalam penyelesaian konflik tanah warisan antar marga di Desa Hatinggian Kabupaten Toba. Penelitian ini menggunakan teori konflik oleh Lewis A. Coser, teori tindakan sosial oleh Max Weber yang berfokus pada teori tindakan rasionalitas instrumental dan teori tindakan tradisional untuk melihat langkah-langkah penyelesaian konflik tanah warisan antar marga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah marga yang berkonflik dan para tokoh adat. Analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa tradisi marhata menjadi dialog terbuka dan partisipatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan  rasa hormat. Setiap pihak menyampaikan pandangan dan keluhannya, sehingga solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak tercapai dan tercipta perdamaian sehingga tradisi ini perlu dipertahankan.   The inheritance land distribution system for the Toba Batak community often becomes a conflict, such as the conflict between the Sirait and Sinaga clans in Hatinggian Village. The conflict arises because the landowners have died, their children and grandchildren have gone abroad, and the land does not have a certificate because it is inherited from generation to generation. This study aims to describe the marhata tradition as a conflict reconciliation in resolving inheritance land conflicts between clans in Hatinggian Village, Toba Regency. This study uses conflict theory by Lewis A. Coser, social action theory by Max Weber which focuses on the theory of instrumental rationality action and traditional action theory to see the steps to resolve inheritance land conflicts between clans. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews and observations and document studies. The informants in this study were the conflicting clans and traditional leaders. Data analysis by conducting data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The results of this study indicate that the marhata tradition is an open and participatory dialogue by upholding the values ​​of honesty, openness, and respect. Each party conveys their views and complaints, so that a fair and acceptable solution is achieved by all parties and peace is created so that this tradition needs to be maintained.
GKJ-KG Konsep Diri Majelis dan Idealisme Moral dalam Kepemimpinan Kristen-Jawa: Kajian Sosiologi Agama Adhitya Chris Nugroho; Suwarto Adi; Agus Supratikno
Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika Vol 9 No 1 (2026): Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34081/fidei.v9i1.801

Abstract

Church leadership within local cultural contexts represents an intersection between theological values and social constructions that shape the practice of faith. In the Javaness tradition, leadership is inseparable from cultural ethics that emphasize harmony, social balance, and refined relational conduct. This study aims to analyze the self-concept of church elders and moral idealism in Javanese-Christian leadership at GKJ Kotagede Yogyakarta, particularly in relation to the low level of congregational participation in church ministry. This research employs a qualitative approach using an ethnographic method to explore subjective experiences, symbolic meanings, and social practices in the relationship between church leaders and congregants. The findings indicate that leadership at GKJ Kotagede is shaped by a dialectic between Christian theology of service and Javanese ethical values that are paternalistic and subtle in nature. This construction positions church elders as the center of moral and spiritual authority, leading congregants to perceive themselves primarily as recipients rather than active subjects of ministry. Consequently, this hierarchical symbolic relationship contributes to the low level of congregational participation. This study recommends the development of a more participatory, dialogical, and emancipatory model of church leadership while remaining rooted in Christian theological values and Javanese cultural traditions. AbstrakKepemimpinan gereja dalam konteks budaya lokal merupakan ruang perjumpaan antara nilai-nilai teologis dan konstruksi sosial yang membentuk praktik hidup beriman. Dalam tradisi Jawa, kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari etika budaya yang menekankan harmoni, keselarasan, dan relasi sosial yang halus. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep diri majelis dan idealisme moral dalam kepemimpinan Kristen-Jawa di GKJ Kotagede Yogyakarta, khususnya kaitannya dengan rendahnya partisipasi jemaat dalam pelayanan kemajelisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk memahami pengalaman subjektif, makna simbolik, dan praktik sosial dalam relasi antara majelis dan jemaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan di GKJ Kotagede dibentuk oleh dialektika antara teologi pelayanan Kristen dan etika budaya Jawa yang bersifat paternalistik dan halus. Konstruksi ini melahirkan figur majelis sebagai pusat otoritas moral dan spiritual, sehingga jemaat cenderung memposisikan diri sebagai penerima pelayanan, bukan sebagai subjek aktif. Akibatnya, relasi simbolik yang hierarkis ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi jemaat. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model kepemimpinan gereja yang lebih partisipatoris, dialogis, dan emansipatoris tanpa melepaskan akar teologis dan kultural Jawa.
Pendidikan Perdamaian Antar Agama sebagai Paket Wisata di Desa Wisata Kreatif Perdamaian Srumbung Gunung Agus Supratikno; Rini Kartika Hudiono; Evi Maria; Suharyadi S
Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Research and Community Service Center, Politeknik Pariwisata NHI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34013/jk.v6i2.842

Abstract

Artikel ini membahas tentang pendidikan perdamaian lintas agama sebagai paket wisata di desa wisata kreatif perdamaian Srumbung Gunung, dan dampaknya bagi pesertanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa peserta yang mengikuti paket pendidikan perdamaian di desa wisata kreatif perdamaian Srumbung Gunung memiliki sikap lebih terbuka untuk menerima dan menghargai perbedaan agama, serta menjadi pembawa damai bagi komunitasnya. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian sebagai paket wisata di desa wisata kreatif perdamaian Srumbung Gunung efektif untuk menjadi media membangun perdamaian antar pemeluk agama dan kepercayaan. Selanjutnya, pengembangan destinasi desa wisata perdamaian Srumbung Gunung dapat menjadi kontribusi lokal untuk menciptakan perdamaian antar pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia.
PERAN RUMAH ADAT HIBUALAMO SEBAGAI PUBLIC SPHERE UNTUK PROSES REKONSILIASI PERDAMAIAN DI TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA. Yohanes Duvan Namotemo; Agus Supratikno; Gunawan Yuli Agung Suprabowo
Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : Sociology of Religion Study Program, Faculty of Social Sciences, North Sumatra State Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jisa.v8i2.25552

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali atau melihat bagaimana rumah adat Hibualamo sebagai ruang publik, untuk proses rekonsiliasi damai di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Metode yang akan dipakai di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Sosiology-Histoy, dengan teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Teori yang akan dipakai ada tiga bagian yaitu teori Habermas (Ruang Publik) yang dalam teori tersebut menjelaskan bahwa ruang publik merupakan ruang milik bersama tanpa membedakan, antara kaum borjuis sama rakyat biasa. Teori John Galtung (Rekonsiliasi Perdamaian) yang menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan sebuah konflik, kita harus mencari tahu siapa di balik serangkaian peristiwa tersebut, dan bagaimana mendiskusikan antara pihak yang sedang bertingkai untuk mencari jalan keluar bersama. Teori dari Piere Bourdie (Bahasa dan Kuasa Simbolik) yang dalam teori ini menjelaskan bahwa bahasa dapat menjadi alat, untuk mempengaruhi pola pikir dari seseorang, atau kelompok ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Dalam penelitian ini juga penulis melihat bahwa rumah adat ini sangat penting bagi masyarakat Halut, oleh karena dapat menjadi simbol budaya yang mampu menyatukan seluruh masyarakat Tobelo, di Halmahera utara.