Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Inovasi Jaringan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Jalan Pintas) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan Riberu, Maria Gabriella; Wulandary, Roro Merry Chornelia; Ra'is, Dekki Umamur
Indonesian Social Science Review Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/issr.v2i1.72

Abstract

Administrative services in Indonesia are still an issue that needs comprehensive attention and resolution. There is still discrimination in public service practices for vulnerable groups of persons with disabilities. Therefore, public service providers must be based on social justice without discriminatory elements. As stated in Law Number 25 of 2009 concerning public services which is a breath of fresh air in efforts to provide good public services. So innovation is needed which is the main need as an answer to the various problems that are being faced. This study aims to find out the innovation of "Jalan Pintas" in the Pasuruan Regency Population and Civil Registration Office and what are the factors that influence the innovation of "Shortcuts".  This research method uses qualitative methods. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The informant determination technique is purposive sampling, namely the head of the information management division of the population administration and the community with disabilities. The results of the researcher's research show that this innovation is seen from the advantages, suitability, complexity, possibility of being tried and then observed to obtain the results that this innovation makes it easier for people with disabilities to fulfill population documents for people who have physical and mental limitations. The results in this Shortcut innovation service are in the form of Biodata, KK, and KTP-El. As for the supporting factors, namely the laws that regulate and facilities and infrastructure. And the inhibiting factor is the awareness of people with disabilities on the importance of population documents and network constraints during services. Pelayanan administrasi di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperhensif. Masih ada diskriminasi dalam praktik pelayanan publik bagi kelompok rentan penyandang disabilitas. Maka dari itu penyelenggara pelayanan publik harus berasaskan keadilan sosial tanpa unsur diskriminatif. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik yang baik. Maka diperlukan inovasi yang menjadi kebutuhan utama sebagai jawaban atas beragam persoalan yang tengah dihadapi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui inovasi “Jalan Pintas” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan apa saja faktor yang mempengaruhi inovasi “Jalan Pintas”.  Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan adalah purposive sampling yaitu kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan masyarakat penyandang disabilitas. Hasil penelitian peneliti menunjukan bahwa Inovasi ini dilihat dari keuntungan, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudian diamati memperoleh hasil bahwa inovasi ini memudahkan masyarakat penyandang disabilitas dalam memenuhi dokumen kependudukan bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental. Hasil dalam pelayanan inovasi Jalan Pintas ini berupa Biodata, KK, dan KTP-El. Sedangkan untuk faktor pendukung yaitu Undang-Undang yang mengatur serta sarana dan prasarana. Dan faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat penyandang disabilitas terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan kendala jaringan saat pelayanan
ANALISIS DAMPAK PROGRAM DESA WISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: Analysis of The Impact of The Village Tourism Program on Community Welfare Loking, Erly Soniya; Wulandary, Roro Merry Chornelia; Firdausi, Firman
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v1i2.16

Abstract

Program desa wisata di Indonesia adalah sarana efektif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa Sidomulyo, yang dikenal dengan potensi alam dan budayanya, merupakan salah satu desa yang menerapkan program desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidomulyo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa wisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, beberapa tantangan seperti adanya masyarakat yang suka. dan tidak suka dengan program ini berkaitan dengan sumber daya manusianya serta adanya perubahan sosial yang mengakibatkan penjualan omset tanaman hias menurun . Secara keseluruhan, program desa wisata di Desa Sidomulyo telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi Pendataan (PBB-P2) Berbasis Elektronik : E-SPOP & GIS-EL Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Di Desa Mancilan Machmuda, Nurul Oktavia; Firdausi, Firman; Wulandary, Roro Merry Chornelia
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6410

Abstract

 This research discusses the innovation of updating Land and Building Tax in Jombang Regency through the E-SPOP GIS-EL application in 2024. Land and Building Tax is a compulsory public payment imposed on building and land use rights where the amount of tax will be determined based on the size of the object. Innovation is a new idea or concept that has never been done or published before. Researchers want to explain phenomena that are ongoing or that have occurred. Data collection techniques in this research come from books, academic journals and research that has been done before discussing innovation in tax data collection, besides that researchers also participate in implementing these innovations. The data obtained is then analyzed using descriptive analysis techniques. Definition of E-SPOP in accordance with Article 1 number 5 of PMK 48/2021, Taxpayer Notification Letter is used by taxpayers to report tax object data in accordance with the Land and Building Tax Law and must be accompanied by an SPOP attachment. Electronic SPOP (E-SPOP) is SPOP in electronic form. Understanding GIS-EL or known as electronic-based GIS is a system of analyzing all types of data. The main element of GIS lies in the concept of data related to specific geographic locations. The data is obtained from E-SPOP that has been inputted and verified by Bapenda Jombang.Penelitian ini membahas tentang inovasi pemutakhiran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jombang melalui aplikasi E-SPOP GIS-EL tahun 2024. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pembayaran umum wajib yang dibebankan atas hak atas bangunan dan hak guna tanah yang besarnya pajak akan ditetapkan berdasarkan luas objeknya. Inovasi merupakan suatu ide atau konsep baru yang belum pernah dilakukan atau dipublikasikan sebelumnya. Peneliti ingin menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung maupun yang telah terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal akademik dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang inovasi dalam pendataan pajak, selain itu peneliti juga ikut serta dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pengertian E-SPOP menurut Pasal 1 angka 5 PMK 48/2021, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan wajib disertai dengan lampiran SPOP. SPOP Elektronik (E-SPOP) adalah SPOP dalam bentuk elektronik. Pengertian GIS-EL atau yang dikenal dengan GIS berbasis elektronik merupakan suatu sistem analisis semua jenis data. Elemen utama dari GIS terletak pada konsep data yang berkaitan dengan lokasi geografis tertentu. Data tersebut diperoleh dari E-SPOP yang telah diinput dan dioperasikan oleh Bapenda Jombang.
Peran Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu Wulandary, Roro Merry Chornelia; Trihardiyanto, Willy; Rinung, Irenia
Indonesian Social Science Review Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/issr.v3i1.141

Abstract

One effort to overcome poverty through social services is the Family Hope Program (PKH). The Social Service has the authority to supervise and evaluate the distribution of PKH to the community and implement it. Knowing how social services carry out their duties and the elements that help and hinder the distribution of PKH is the main objective of this research. This research uses qualitative data collection methods in the form of observation, documentation and interviews. The stages of data reduction, data visualization, and drawing up conclusions are part of the data analysis process. Based on the research results, the Batu City Social Service has carried out its duties well in supporting the Family Hope Program (PKH). In addition to providing information and assistance, social workers also act as educators, healers, community organizers, inspirational figures, and sources of support. One form of the role of the Social Service in education is through providing teaching materials about PKH and Family Capacity Building Meetings (P2K2). Coordination with channeling institutions, namely Bank BRI and the Post Office, is one form of representation work carried out by the Social Service. Ensuring that KPM receive PKH social assistance is the main technological responsibility of the Social Service. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui layanan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi penyaluran PKH kepada masyarakat serta melaksanakannya. Mengetahui bagaimana dinas sosial menjalankan tugasnya dan unsur-unsur yang membantu dan menghambat penyaluran PKH merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan reduksi data, visualisasi data, dan penyusunan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Batu telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Selain memberikan informasi dan bantuan, pekerja sosial juga berperan sebagai pendidik, penyembuh, pengorganisir masyarakat, tokoh inspiratif, dan sumber dukungan. Salah satu bentuk peran Dinas Sosial dalam edukasi adalah melalui pemberian materi ajar tentang PKH dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).Koordinasi dengan lembaga penyalur, yaitu Bank BRI dan Kantor Pos merupakan salah satu bentuk kerja representasi yang dilakukan Dinas Sosial. Memastikan KPM menerima bantuan sosial PKH merupakan tanggung jawab teknologi utama Dinas Sosial.
Peran P2TP2A Dalam Menyikapi Kekerasan Seksual Di Lingkungan SMA Kota Batu Wulandary, Roro Merry Chornelia; Fithriana, Noora; Fepiani, Feronika
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i1.2676

Abstract

Getting protection is a right for every child; however, cases of child sexual violence are prevalent evenly in school neighborhoods included. P2TP2A becomes a governmental institution authorized to give a fast, precise, and integrating service to protect children who are vulnerable to violence. This research aims to discover the role of P2TP2A in addressing sexual violence in high school milieus in Batu. This research viewed the P2TP2A’s role from these three active, participative, and passive role forms by a qualitative research method. The results of this research discover that P2TP2A of Batu does well in an active role with psychological and legal assistance services. P2TP2A of Batu also participates in sexual violence handling and prevention dissemination in schools. P2TP2A of Batu also has a passive role in addressing the cases of children’s sexual acts of violence that happened in Senior High-Schools of Batu because it is waiting only for the entry of reports of sexual violence.Mendapatkan perlindungan merupakan suatu hak asasi bagi setiap anak, namun kasus kekerasan seksual pada anak justru makin marak termasuk di lingkungan sekolah. P2TP2A merupakan lembaga pemerintah yang berwenang memberikan pelayanan yang terpadu, tepat dan cepat guna perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A dalam menyikapi kekerasan seksual di lingkungan SMA di Kota Batu. Peran P2TP2A dalam penelitian ini dilihat dari tiga bentuk, yaitu: peran aktif, partisipatif dan pasif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran aktif telah dilakukan dengan baik oleh P2TP2A Kota Batu berupa pelayanan pendampingan psikologis dan hukum. Peran partisipatif juga telah dilakukan dengan baik oleh P2TP2A Kota Batu dengan sosialisasi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah-sekolah. P2TP2A Kota Batu juga berperan pasif dalam menyikapi kasus kekerasan seksual pada anak SMA di Kota Batu karena P2TP2A hanya menunggu masuknya laporan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU: Implementation of Community Empowerment Policies in Improving the Creative Economy in Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City Delima, Maria Da Costa; Adiwidjaja, Ignatius; Wulandary, Roro Merry Chornelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong kemampuan kreatif masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta dokumen terkait, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memastikan kesesuaian dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, sikap aktif pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, terutama dalam mengatasi kendala pendanaan dan akses pasar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tingkat lokal.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN (STUDI PADA KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU): Evaluation of Community and Economic Empowerment Policies (Study on Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City) Jemalu, Salvinus Serafim; Wulandary, Roro Merry Chornelia; Purwatiningsih, Annisa
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.24

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Fokus utama adalah menilai efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Responden mencakup warga keluarahan, perangkat kelurahan, dan kepala seksi (Kasi) bidang pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan anggaran. Kebijakan ekonomi juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi lokal, namun tantangan dalam akses modal dan jaringan pasar masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal serta menciptakan peluang yang lebih inklusif bagi masyarakat..
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TLOGOMAS KOTA MALANG: Implementation of Service Standards for Family Card Processing in Tlogomas Urban Village Malang City Pale, Maksimus; Wulandary, Roro Merry Chornelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i2.34

Abstract

Pelayanan publik yang efisien, khususnya dalam administrasi kependudukan, merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar pelayanan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Tlogomas, Kota Malang, yang dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas layanan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode Maret-Mei 2025. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Tlogomas telah menerapkan standar pelayanan secara efektif. Prosedur pelayanan berjalan sesuai regulasi, tidak dipungut biaya (gratis), dan diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. Implementasi inovasi teknologi informasi (TI) juga terbukti berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur baru, optimalisasi teknologi yang belum maksimal, serta sosialisasi yang belum merata. Disimpulkan bahwa meskipun pelayanan telah berjalan baik didukung oleh sarana dan kompetensi pegawai, peningkatan sosialisasi dan optimalisasi teknologi menjadi krusial untuk mencapai pelayanan publik yang prima secara menyeluruh.
DISPORAPAR STRATEGY IN SUBMITTING INFORMATION BASED ON CURRENT TECHNOLOGY Wulandary, Roro Merry Chornelia
PERCIPIENCE International Journal of Social, Administration, & Entrepreneurship Vol. 5 No. 1 (2025): PERCIPIENCE
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/percipience.v5i1.24397

Abstract

DISPORAPAR (Department of Youth, Sports, and Tourism) is a regional system that includes elements of implementing government affairs which are the authority of the region, and is led by a Head of Service who has the task of accompanying or assisting the Regent in carrying out government affairs in the tourism section in accordance with the authorities and provisions of the law. Talking about people's satisfaction with the services provided in the Malang box, many reports complained that the service time was slow. However, as time goes by, the responsiveness of the City of Malang has increased significantly, this is evidenced by the decrease in the number of complaints reported every month in 2020chain efficiency, and enhance bilateral trade cooperation.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MERUMUSKAN STRATEGI PENANGANAN KEMACETAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KAYUTANGAN HERITAGE): The Policy of Malang City Government in Formulating Traffic Congestion Handling Strategies (Case Study in Kayutangan Heritage Area) Ngara, Yosephus Cafaso; Roro Merry Chornelia Wulandary
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.41

Abstract

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah serius di kawasan Kayutangan Heritage Kota Malang akibat meningkatnya jumlah pengunjung, parkir liar di badan jalan, serta jarak dua traffic light yang terlalu berdekatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Malang dalam menangani kemacetan di kawasan tersebut serta faktor-faktor penyebab kemacetannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang merumuskan strategi berbasis identifikasi masalah dengan menerapkan sistem satu arah (One Way System) dan pembangunan gedung parkir bertingkat. Implementasi strategi dilakukan melalui sosialisasi, penyediaan sarana prasarana, serta rekayasa lalu lintas di lapangan yang terbukti menurunkan derajat kejenuhan lalu lintas. Evaluasi dilakukan menggunakan indikator teknis dan melibatkan masukan masyarakat serta pihak terkait. Faktor utama penyebab kemacetan meliputi letak traffic light yang berdekatan, parkir liar, dan meningkatnya volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Penelitian ini menyarankan agar strategi penanganan kemacetan terus dievaluasi secara berkelanjutan untuk mendukung kawasan heritage yang tertib, aman, dan nyaman.