Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

ANALISIS DAMPAK PROGRAM DESA WISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: Analysis of The Impact of The Village Tourism Program on Community Welfare Loking, Erly Soniya; Wulandary, Roro Merry Chornelia; Firdausi, Firman
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v1i2.16

Abstract

Program desa wisata di Indonesia adalah sarana efektif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa Sidomulyo, yang dikenal dengan potensi alam dan budayanya, merupakan salah satu desa yang menerapkan program desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidomulyo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa wisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, beberapa tantangan seperti adanya masyarakat yang suka. dan tidak suka dengan program ini berkaitan dengan sumber daya manusianya serta adanya perubahan sosial yang mengakibatkan penjualan omset tanaman hias menurun . Secara keseluruhan, program desa wisata di Desa Sidomulyo telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi Pendataan (PBB-P2) Berbasis Elektronik : E-SPOP & GIS-EL Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Di Desa Mancilan Machmuda, Nurul Oktavia; Firdausi, Firman; Wulandary, Roro Merry Chornelia
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6410

Abstract

 This research discusses the innovation of updating Land and Building Tax in Jombang Regency through the E-SPOP GIS-EL application in 2024. Land and Building Tax is a compulsory public payment imposed on building and land use rights where the amount of tax will be determined based on the size of the object. Innovation is a new idea or concept that has never been done or published before. Researchers want to explain phenomena that are ongoing or that have occurred. Data collection techniques in this research come from books, academic journals and research that has been done before discussing innovation in tax data collection, besides that researchers also participate in implementing these innovations. The data obtained is then analyzed using descriptive analysis techniques. Definition of E-SPOP in accordance with Article 1 number 5 of PMK 48/2021, Taxpayer Notification Letter is used by taxpayers to report tax object data in accordance with the Land and Building Tax Law and must be accompanied by an SPOP attachment. Electronic SPOP (E-SPOP) is SPOP in electronic form. Understanding GIS-EL or known as electronic-based GIS is a system of analyzing all types of data. The main element of GIS lies in the concept of data related to specific geographic locations. The data is obtained from E-SPOP that has been inputted and verified by Bapenda Jombang.Penelitian ini membahas tentang inovasi pemutakhiran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jombang melalui aplikasi E-SPOP GIS-EL tahun 2024. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pembayaran umum wajib yang dibebankan atas hak atas bangunan dan hak guna tanah yang besarnya pajak akan ditetapkan berdasarkan luas objeknya. Inovasi merupakan suatu ide atau konsep baru yang belum pernah dilakukan atau dipublikasikan sebelumnya. Peneliti ingin menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung maupun yang telah terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal akademik dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang inovasi dalam pendataan pajak, selain itu peneliti juga ikut serta dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pengertian E-SPOP menurut Pasal 1 angka 5 PMK 48/2021, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan wajib disertai dengan lampiran SPOP. SPOP Elektronik (E-SPOP) adalah SPOP dalam bentuk elektronik. Pengertian GIS-EL atau yang dikenal dengan GIS berbasis elektronik merupakan suatu sistem analisis semua jenis data. Elemen utama dari GIS terletak pada konsep data yang berkaitan dengan lokasi geografis tertentu. Data tersebut diperoleh dari E-SPOP yang telah diinput dan dioperasikan oleh Bapenda Jombang.
Peran Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu Wulandary, Roro Merry Chornelia; Trihardiyanto, Willy; Rinung, Irenia
Indonesian Social Science Review Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/issr.v3i1.141

Abstract

One effort to overcome poverty through social services is the Family Hope Program (PKH). The Social Service has the authority to supervise and evaluate the distribution of PKH to the community and implement it. Knowing how social services carry out their duties and the elements that help and hinder the distribution of PKH is the main objective of this research. This research uses qualitative data collection methods in the form of observation, documentation and interviews. The stages of data reduction, data visualization, and drawing up conclusions are part of the data analysis process. Based on the research results, the Batu City Social Service has carried out its duties well in supporting the Family Hope Program (PKH). In addition to providing information and assistance, social workers also act as educators, healers, community organizers, inspirational figures, and sources of support. One form of the role of the Social Service in education is through providing teaching materials about PKH and Family Capacity Building Meetings (P2K2). Coordination with channeling institutions, namely Bank BRI and the Post Office, is one form of representation work carried out by the Social Service. Ensuring that KPM receive PKH social assistance is the main technological responsibility of the Social Service. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui layanan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi penyaluran PKH kepada masyarakat serta melaksanakannya. Mengetahui bagaimana dinas sosial menjalankan tugasnya dan unsur-unsur yang membantu dan menghambat penyaluran PKH merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan reduksi data, visualisasi data, dan penyusunan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Batu telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Selain memberikan informasi dan bantuan, pekerja sosial juga berperan sebagai pendidik, penyembuh, pengorganisir masyarakat, tokoh inspiratif, dan sumber dukungan. Salah satu bentuk peran Dinas Sosial dalam edukasi adalah melalui pemberian materi ajar tentang PKH dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).Koordinasi dengan lembaga penyalur, yaitu Bank BRI dan Kantor Pos merupakan salah satu bentuk kerja representasi yang dilakukan Dinas Sosial. Memastikan KPM menerima bantuan sosial PKH merupakan tanggung jawab teknologi utama Dinas Sosial.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU: Implementation of Community Empowerment Policies in Improving the Creative Economy in Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City Delima, Maria Da Costa; Adiwidjaja, Ignatius; Wulandary, Roro Merry Chornelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong kemampuan kreatif masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta dokumen terkait, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memastikan kesesuaian dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, sikap aktif pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, terutama dalam mengatasi kendala pendanaan dan akses pasar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tingkat lokal.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN (STUDI PADA KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU): Evaluation of Community and Economic Empowerment Policies (Study on Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City) Jemalu, Salvinus Serafim; Wulandary, Roro Merry Chornelia; Purwatiningsih, Annisa
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i1.24

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Fokus utama adalah menilai efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Responden mencakup warga keluarahan, perangkat kelurahan, dan kepala seksi (Kasi) bidang pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan anggaran. Kebijakan ekonomi juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi lokal, namun tantangan dalam akses modal dan jaringan pasar masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal serta menciptakan peluang yang lebih inklusif bagi masyarakat..
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TLOGOMAS KOTA MALANG: Implementation of Service Standards for Family Card Processing in Tlogomas Urban Village Malang City Pale, Maksimus; Wulandary, Roro Merry Chornelia
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i2.34

Abstract

Pelayanan publik yang efisien, khususnya dalam administrasi kependudukan, merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar pelayanan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Tlogomas, Kota Malang, yang dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas layanan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode Maret-Mei 2025. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Tlogomas telah menerapkan standar pelayanan secara efektif. Prosedur pelayanan berjalan sesuai regulasi, tidak dipungut biaya (gratis), dan diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. Implementasi inovasi teknologi informasi (TI) juga terbukti berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur baru, optimalisasi teknologi yang belum maksimal, serta sosialisasi yang belum merata. Disimpulkan bahwa meskipun pelayanan telah berjalan baik didukung oleh sarana dan kompetensi pegawai, peningkatan sosialisasi dan optimalisasi teknologi menjadi krusial untuk mencapai pelayanan publik yang prima secara menyeluruh.
DISPORAPAR STRATEGY IN SUBMITTING INFORMATION BASED ON CURRENT TECHNOLOGY Wulandary, Roro Merry Chornelia
PERCIPIENCE International Journal of Social, Administration, & Entrepreneurship Vol. 5 No. 1 (2025): PERCIPIENCE
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/percipience.v5i1.24397

Abstract

DISPORAPAR (Department of Youth, Sports, and Tourism) is a regional system that includes elements of implementing government affairs which are the authority of the region, and is led by a Head of Service who has the task of accompanying or assisting the Regent in carrying out government affairs in the tourism section in accordance with the authorities and provisions of the law. Talking about people's satisfaction with the services provided in the Malang box, many reports complained that the service time was slow. However, as time goes by, the responsiveness of the City of Malang has increased significantly, this is evidenced by the decrease in the number of complaints reported every month in 2020chain efficiency, and enhance bilateral trade cooperation.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MERUMUSKAN STRATEGI PENANGANAN KEMACETAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KAYUTANGAN HERITAGE): The Policy of Malang City Government in Formulating Traffic Congestion Handling Strategies (Case Study in Kayutangan Heritage Area) Ngara, Yosephus Cafaso; Roro Merry Chornelia Wulandary
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i3.41

Abstract

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah serius di kawasan Kayutangan Heritage Kota Malang akibat meningkatnya jumlah pengunjung, parkir liar di badan jalan, serta jarak dua traffic light yang terlalu berdekatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Malang dalam menangani kemacetan di kawasan tersebut serta faktor-faktor penyebab kemacetannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang merumuskan strategi berbasis identifikasi masalah dengan menerapkan sistem satu arah (One Way System) dan pembangunan gedung parkir bertingkat. Implementasi strategi dilakukan melalui sosialisasi, penyediaan sarana prasarana, serta rekayasa lalu lintas di lapangan yang terbukti menurunkan derajat kejenuhan lalu lintas. Evaluasi dilakukan menggunakan indikator teknis dan melibatkan masukan masyarakat serta pihak terkait. Faktor utama penyebab kemacetan meliputi letak traffic light yang berdekatan, parkir liar, dan meningkatnya volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Penelitian ini menyarankan agar strategi penanganan kemacetan terus dievaluasi secara berkelanjutan untuk mendukung kawasan heritage yang tertib, aman, dan nyaman.
Meritokrasi Adaptif Digital: Pendekatan Baru dalam Reformasi Birokrasi Era Digital Wulandary, Roro Merry Chornelia; Fithriana, Noora
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7589

Abstract

Bureaucratic reform in Indonesia aims to create professional, efficient, effective, transparent, and accountable governance. However, its implementation faces challenges such as low digital literacy among senior employees and bureaucratic–political interference that hinders the application of meritocracy. This study aims to analyze bureaucratic leadership strategies in implementing adaptive meritocracy in response to digitalization dynamics and bureaucratic–political relations, using a case study of Lowokwaru District, Malang City. The research employed a descriptive qualitative approach with snowball sampling, involving six informants from bureaucratic, academic, and legislative sectors. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that meritocracy is relatively well understood at the leadership level but uneven at the operational level. Efforts through online recruitment and digital-based performance evaluation have been made but remain influenced by non-merit practices, seniority, and weak rule enforcement. This study proposes the “Digital Adaptive Meritocracy (DAM)” model, combining competence-based meritocracy, accelerated digital literacy, integrity- driven leadership, peer-learning, and strengthened oversight and rule of law to reinforce bureaucratic reform and accelerate government digitalization. Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital pegawai senior dan intervensi birokrasi-politik yang menghambat penerapan meritokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pimpinan birokrasi dalam menerapkan meritokrasi adaptif terhadap dinamika digitalisasi dan hubungan birokrasi-politik, dengan studi kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik snowball sampling, melibatkan enam informan dari unsur birokrasi, akademisi, dan legislatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman meritokrasi di tingkat pimpinan cukup baik, tetapi belum merata di level pelaksana. Upaya telah dilakukan melalui rekrutmen daring dan penilaian kinerja digital, namun masih dipengaruhi praktik non-merit, senioritas, dan lemahnya penegakan aturan. Penelitian ini merekomendasikan model “Meritokrasi Adaptif Digital (MAD)” yang menggabungkan merit berbasis kompetensi, akselerasi literasi digital, kepemimpinan berintegritas, peer-learning, serta penguatan pengawasan dan supremasi hukum untuk memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat digitalisasi pemerintahan. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MY DARLING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN Eriska Janelia; Firman Firdausi; Roro Merry Chornelia Wulandary
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 1 No 2 (2025): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan utama untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Salah satu jenis inovasi ini adalah “Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan Keliling)” yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Program My Darling dan menemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang diterapkan pada studi ini ialah studi kualitatif, melalui metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilangsungkan melalui tahap pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program My Darling sudah berlangsung cukup baik, jika diamati dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program ini terbukti efektif mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, terutama di desa-desa dan daerah-daerah yang terpencil. Namun, masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, ketergantungan pada ketersediaan blangko KTP-el dari pemerintah pusat, serta rendahnya kesadaran sebagian warga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar sektor, perbaikan sosialisasi, dan maksimalisasi dukungan sumber daya untuk menjamin keberlangsungan program.