Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

BUILDING A SMART GREEN CITY: MULTI-ACTOR COLLABORATION IN IoT-BASED FOR WASTE MANAGEMENT Rahmawati, Septina Dwi; Wulandary, Roro Merry Chornelia; Husni, Radiatul
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6745

Abstract

The development of modern cities faces increasingly complex challenges, including rapid population growth, rising waste volumes, pollution, and escalating energy demands. Urbanization, higher consumption, and shifting waste generation patterns further complicate waste management. The Smart City concept emphasizes integrating ICT to enhance efficient, inclusive, and sustainable urban governance, while the Green City framework focuses on environmental sustainability within governance. Combining these approaches, the Smart Green City model merges technological innovation with ecological principles, with the Internet of Things (IoT) serving as a key instrument. This study examines the technological dimension alongside sustainability and community well-being. Using a qualitative case study, Malang City was selected for its role as a creative and educational hub in East Java, actively promoting Smart City initiatives with a focus on sustainable environmental management. Implementation challenges include limited budgets, inadequate technological infrastructure, and low community participation. These issues are analysed through major theoretical perspectives to provide a comprehensive understanding of Smart Green City development in Malang, highlighting both the potential and constraints of integrating technology and sustainability in urban planning.
Meritokrasi Adaptif Digital: Pendekatan Baru dalam Reformasi Birokrasi Era Digital Wulandary, Roro Merry Chornelia; Fithriana, Noora
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7589

Abstract

Bureaucratic reform in Indonesia aims to create professional, efficient, effective, transparent, and accountable governance. However, its implementation faces challenges such as low digital literacy among senior employees and bureaucratic–political interference that hinders the application of meritocracy. This study aims to analyze bureaucratic leadership strategies in implementing adaptive meritocracy in response to digitalization dynamics and bureaucratic–political relations, using a case study of Lowokwaru District, Malang City. The research employed a descriptive qualitative approach with snowball sampling, involving six informants from bureaucratic, academic, and legislative sectors. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that meritocracy is relatively well understood at the leadership level but uneven at the operational level. Efforts through online recruitment and digital-based performance evaluation have been made but remain influenced by non-merit practices, seniority, and weak rule enforcement. This study proposes the “Digital Adaptive Meritocracy (DAM)” model, combining competence-based meritocracy, accelerated digital literacy, integrity- driven leadership, peer-learning, and strengthened oversight and rule of law to reinforce bureaucratic reform and accelerate government digitalization. Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital pegawai senior dan intervensi birokrasi-politik yang menghambat penerapan meritokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pimpinan birokrasi dalam menerapkan meritokrasi adaptif terhadap dinamika digitalisasi dan hubungan birokrasi-politik, dengan studi kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik snowball sampling, melibatkan enam informan dari unsur birokrasi, akademisi, dan legislatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman meritokrasi di tingkat pimpinan cukup baik, tetapi belum merata di level pelaksana. Upaya telah dilakukan melalui rekrutmen daring dan penilaian kinerja digital, namun masih dipengaruhi praktik non-merit, senioritas, dan lemahnya penegakan aturan. Penelitian ini merekomendasikan model “Meritokrasi Adaptif Digital (MAD)” yang menggabungkan merit berbasis kompetensi, akselerasi literasi digital, kepemimpinan berintegritas, peer-learning, serta penguatan pengawasan dan supremasi hukum untuk memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat digitalisasi pemerintahan. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MY DARLING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN Eriska Janelia; Firman Firdausi; Roro Merry Chornelia Wulandary
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 1 No 2 (2025): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan utama untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Salah satu jenis inovasi ini adalah “Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan Keliling)” yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Program My Darling dan menemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang diterapkan pada studi ini ialah studi kualitatif, melalui metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilangsungkan melalui tahap pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program My Darling sudah berlangsung cukup baik, jika diamati dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program ini terbukti efektif mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, terutama di desa-desa dan daerah-daerah yang terpencil. Namun, masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, ketergantungan pada ketersediaan blangko KTP-el dari pemerintah pusat, serta rendahnya kesadaran sebagian warga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar sektor, perbaikan sosialisasi, dan maksimalisasi dukungan sumber daya untuk menjamin keberlangsungan program.
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMDes TAHUN 2026-2027 DI PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN BATU KOTA BATU: STUDI TENTANG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA Enjela Santalin; Roro Merry Chornelia Wulandary; Rony Ersya Novianto Putra
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 1 No 2 (2025): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ialah rangkaian perencanan pembangunan desa periode waktu tertentu yang menjadi pedoman dalam pelaksanan pembangunan desa selama masa tersebut. RPJMDes merupakan dokumen yang meliputi visi misi kepala desa, arah kebijkan perencanan pembangunan desa yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berlandaskan keadaan objektif desa secara prioritas pembangunan kabupaten atau kota. Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo tahun 2026–2027 sebagai pedoman pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi studi kualitatif deskriptif dimanfaatkan. Wawancara, pengamatan, serta dokumentasi ialah metode yang dimanfaatkan guna mengumpulkan data. Proses analisis penelitian meliputi pembersihan data, penyajian hasil, serta penarikan kesimpulan. Temuan studi memperlihatkan dalam penyusunan RPJMDes terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan, salah satunya adalah adanya usulan yang disampaikan oleh masyarakat tetapi konteksnya berada di luar visi misi bapak kepala desa. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan rencana pembangunan desa haruslah selaras dengan visi misi kepala desa yang sudah ditetapkan supaya pembangunan dapat berjalan dengan terarah dan efektif. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijkan khusus berupa tim fasilitator dan kelompok masyarakat khusus yang akan bertugas menjadi jembatan komunikasi antara kepala desa dan masyarakat. Tim ini mempunyai peran penting dalam menyelaraskan setiap usulan masyarakat agar sesuai dengan visi misi desa.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA NON-TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DI BAWASLU KABUPATEN PASURUAN Chintya Lolita; Roro Merry Chornelia Wulandary; Firman Firdausi
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 1 No 2 (2025): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan indikator penting dalam menilai kinerja institusi, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tetap menjalankan fungsi kelembagaan pada masa non-tahapan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pelayanan publik di Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada masa non-tahapan pemilu. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengelolaan pelayanan publik telah dilaksanakan secara konsisten dan terencana, terutama dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih, pelayanan informasi publik, serta pelibatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas pelayanan masih menghadapi kendala berupa anggaran, kapasitas aparatur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pelayanan dan optimalisasi media digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.