Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMDes TAHUN 2026-2027 DI PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN BATU KOTA BATU: STUDI TENTANG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA Enjela Santalin; Roro Merry Chornelia Wulandary; Rony Ersya Novianto Putra
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 1 No 2 (2025): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ialah rangkaian perencanan pembangunan desa periode waktu tertentu yang menjadi pedoman dalam pelaksanan pembangunan desa selama masa tersebut. RPJMDes merupakan dokumen yang meliputi visi misi kepala desa, arah kebijkan perencanan pembangunan desa yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berlandaskan keadaan objektif desa secara prioritas pembangunan kabupaten atau kota. Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo tahun 2026–2027 sebagai pedoman pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi studi kualitatif deskriptif dimanfaatkan. Wawancara, pengamatan, serta dokumentasi ialah metode yang dimanfaatkan guna mengumpulkan data. Proses analisis penelitian meliputi pembersihan data, penyajian hasil, serta penarikan kesimpulan. Temuan studi memperlihatkan dalam penyusunan RPJMDes terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan, salah satunya adalah adanya usulan yang disampaikan oleh masyarakat tetapi konteksnya berada di luar visi misi bapak kepala desa. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan rencana pembangunan desa haruslah selaras dengan visi misi kepala desa yang sudah ditetapkan supaya pembangunan dapat berjalan dengan terarah dan efektif. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijkan khusus berupa tim fasilitator dan kelompok masyarakat khusus yang akan bertugas menjadi jembatan komunikasi antara kepala desa dan masyarakat. Tim ini mempunyai peran penting dalam menyelaraskan setiap usulan masyarakat agar sesuai dengan visi misi desa.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA NON-TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DI BAWASLU KABUPATEN PASURUAN Chintya Lolita; Roro Merry Chornelia Wulandary; Firman Firdausi
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 1 No 2 (2025): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan indikator penting dalam menilai kinerja institusi, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tetap menjalankan fungsi kelembagaan pada masa non-tahapan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pelayanan publik di Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada masa non-tahapan pemilu. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengelolaan pelayanan publik telah dilaksanakan secara konsisten dan terencana, terutama dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih, pelayanan informasi publik, serta pelibatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas pelayanan masih menghadapi kendala berupa anggaran, kapasitas aparatur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pelayanan dan optimalisasi media digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI KELURAHAN DADAPREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU Vinansia Sepapu; Roro Merry Chornelia Wulandary; Agustinus Ghunu
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilaian terhadap implementasi SPBE di Desa Dadaprejo menunjukkan bahwa sistem ini masih belum optimal karena warga lebih menyukai layanan tatap muka akibat rendahnya literasi digital, akses perangkat yang tidak merata, dan persepsi prosedur situs web yang rumit; kondisi ini berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan publik yang kurang ideal. Namun, temuan analisis menunjukkan bahwa sistem layanan berbasis elektronik telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi melalui platform yang relatif mudah digunakan, sumber daya yang memadai, prosedur layanan yang cukup efisien, dan hasil yang ramah pengguna. Hal ini telah mengurangi beban kerja dan biaya layanan sekaligus meminimalkan praktik yang tidak transparan. Dari segi kualitas layanan, fasilitas yang ditawarkan dinilai cukup menyenangkan, tingkat akurasi layanan tinggi, petugas cepat membantu mereka yang kurang mahir teknologi, dan mereka menunjukkan sikap yang ramah dan simpatik, terutama terhadap para lansia. Namun, masih ada masalah yang menghambat keterlibatan publik secara luas dalam penggunaan layanan digital, termasuk literasi komputer yang tidak memadai, sosialisasi yang kurang baik, ketergantungan pada teknik manual, dan kurangnya fasilitas.
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU Qurotul Aini; Roro Merry Chornelia Wulandary; Hendrison Nadeak
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatkan kinerja pekerja sangat penting untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan merata, terutama di koperasi, usaha mikro, industri, dan jasa perdagangan di Kota Batu. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi karakteristik yang mendukung dan menghambat penerapan strategi peningkatan kinerja karyawan di pelayanan publik. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Selain observasi, dokumentasi, dan wawancara, informan yang digunakan dalam proses pengumpulan data meliputi sekretaris departemen, karyawan, dan anggota masyarakat yang menerima pelayanan. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi informasi, penerapan aturan kerja yang jelas, pembagian kerja berdasarkan tugas dan fungsi utama (tupoksi) masing-masing sektor, dan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik antar karyawan. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, ruang kerja, dukungan jaringan internet, dan bantuan asosiasi masyarakat kepada masyarakat merupakan contoh elemen pendukung. Masalah yang menghambat meliputi manajemen data yang tidak memadai, kurangnya prosedur operasi standar pelayanan yang terdefinisi, kurangnya kemampuan teknologi masyarakat, dan prosedur birokrasi yang masih dianggap lambat oleh sebagian anggota masyarakat. Pegawai negeri sipil umumnya berkinerja cukup baik, meskipun pengembangan berkelanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan standar pelayanan publik.
KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SONGGOKERTO KECAMATAN BATU KOTA BATU Solviana Dappa; Ignatius Adiwidjaya; Roro Merry Chornelia Wulandary
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya meningkatkan standar pelayanan publik di Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, penelitian ini akan mengkaji kinerja staf, implementasi prosedur kerja, dan tantangan proses pelayanan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kinerja karyawan telah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, masih terdapat tantangan seperti jumlah tenaga kerja yang sedikit, infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, serta manajemen data demografis yang tidak memadai. Meskipun masih ada kekhawatiran tentang ketepatan dan keakuratan penyelesaian dokumen administrasi, masyarakat menilai pelayanan yang diberikan cukup baik. Secara umum, peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan konsistensi pelaksanaan metode pelayanan sangat diperlukan untuk meningkatkan standar pelayanan publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF: Studi Pada Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu Mariani Sara Bouk; Emei Dwi Nanarhati; Roro Merry Chornelia Wulandary
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pengembangan UMKM untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah kelurahan serta kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendorong perkembangan usaha masyarakat. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung koordinasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program pengembangan UMKM.
ANALISIS PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS TAHUN 2025 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN PASURUAN Fabiola Elisa Yulistiani; Roro Merry Chornelia Wulandary; Firman Firdausi
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arsip dinamis sebagai rekaman kegiatan yang digunakan langsung oleh lembaga memiliki peran vital bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dan dokumentasi untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelayanan publik. Bawaslu pada Kabupaten Pasuruan masih belum maksimal dengan kesenjangan pada aspek kelembagaan seperti belum jelasnya unit kearsipan dan SOP, aspek teknis operasional dimana arsip tidak ditata sesuai klasifikasi, serta aspek SDM dan sarana prasarana yang mencakup ketiadaan arsiparis profesional, keterbatasan fasilitas, dan belum optimalnya sistem elektronik Srikandi. Penelitian bertujuan menganalisis proses pengelolaan arsip dinamis dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dilaksanakan pada Agustus sampai Januari dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan purposive sampling, analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan pengelolaan arsip dinamis belum optimal pada seluruh siklus, perencanaan masih mengikuti kebijakan pusat tanpa penyesuaian lokal, belum ada unit kearsipan khusus, pelaksanaan terhambat keterbatasan kompetensi SDM dan fasilitas, pengawasan belum terstruktur, dengan hambatan utama minimnya tenaga ahli dan sistem elektronik belum optimal, sementara faktor pendukung berasal dari regulasi jelas dan komitmen kelembagaan, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh sesuai standar kearsipan nasional.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: Studi Pada Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sikka Fransiska Febriyanti Parera; Roro Merry Chornelia Wulandary; Agustinus Ghunu
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Vol 2 No 1 (2026): JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
Publisher : Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang terdapat di Sub Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang sering jadi kendala pada proses pelayanan di Sub Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan penelitian pada kualitas pelayanan publik. Sumber data diperoleh dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti untuk menentukan informan yaitu teknik purposive sampling dengan kunci informannya adalah kepala bidang pelayanan dan masyarakat. Kualitas pelayanan publik di Sub Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka mendapatkan nilai positif di mata masyarakat Kabupaten Sikka. Meskipun terdapat kendala dalam hal administrasi dan teknis yang perlu diperbaiki, mayoritas penerima manfaat mengakui bahwa pelayanan pada Sub Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka telah maximal. Disarankan juga agar pemerintah terkait melakukan penstabilan terhadap jaringan internet dan sistem aplikasi OSS, menyiapkan sumber listrik cadangan serta melakukan sosialiasi berkala mengenai persyaratan administrasi. Faktor penghambat pelayanan di Sub Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka adalah gangguan pada jaringan internet, gangguan sistem aplikasi OSS, listrik yang sering padam, dan kekurangan syarat administrasi dari pemohon.
Digitalisasi Administrasi Tugas Akhir melalui Sistem E-JB di FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Alya Fattika Zaini; Roro Merry Chornelia Wulandary; Agung Suprojo; Aizun Najih
Indonesian Social Science Review Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/issr.v4i1.187

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Electronic Title and Guidance (E-JB) system at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, as a strategic response to inefficient manual administrative processes. The research employs a qualitative descriptive approach, utilizing semi-structured interviews with faculty leaders and students, field observations, and documentation as primary data collection techniques. The results indicate that the E-JB system significantly enhances administrative efficiency by reducing title submission processing time from seven days to approximately three days. Furthermore, the system promotes transparency through real-time tracking of academic status and contributes to environmental sustainability by minimizing paper consumption. However, the study identifies critical implementation barriers, including user resistance due to varying levels of digital literacy and technical constraints such as unstable internet connectivity and hardware limitations. In conclusion, while the E-JB system successfully modernizes academic services and accelerates bureaucratic workflows, its long-term effectiveness depends on comprehensive digital literacy training and infrastructure optimization. This study provides a foundational framework for higher education institutions seeking to navigate digital transformation while mitigating the socio-technical challenges inherent in transitioning from conventional to integrated digital administrative models. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem Elektronik Judul dan Bimbingan (E-JB) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, sebagai respons strategis terhadap ketidakefisienan proses administrasi manual. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semiterstruktur bersama pimpinan fakultas dan mahasiswa, observasi lapangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-JB secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi dengan memangkas waktu pemrosesan pengajuan judul dari tujuh hari menjadi sekitar tiga hari. Lebih lanjut, sistem ini mendorong transparansi melalui pelacakan status akademik secara real-time dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan meminimalkan konsumsi kertas. Namun, penelitian ini mengidentifikasi hambatan implementasi yang kritis, termasuk resistensi pengguna akibat tingkat literasi digital yang bervariasi serta kendala teknis seperti konektivitas internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat keras. Kesimpulannya, meskipun sistem E-JB berhasil memodernisasi layanan akademik dan mempercepat alur kerja birokrasi, efektivitas jangka panjangnya bergantung pada pelatihan literasi digital yang komprehensif dan optimalisasi infrastruktur. Penelitian ini memberikan kerangka dasar bagi institusi pendidikan tinggi yang berupaya melakukan transformasi digital sembari memitigasi tantangan sosio-teknis yang melekat dalam transisi dari model administrasi konvensional ke digital terintegrasi.
MODEL INTEGRATIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL: SINTESIS EDWARD III DAN DIGITAL GOVERNANCE PADA SISTEM PENGADUAN SOSIAL KOTA MALANG Savia Melati; Dody Setyawan; Roro Merry Chornelia Wulandary; Desanti Pamilar Manggul
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i2.6961

Abstract

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan berbasis teknologi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan digital melalui penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan perspektif digital governance pada Sistem Pengaduan Sosial Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan, dengan informan yang dipilih secara purposive dari unsur birokrasi dan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengaduan sosial belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya, fragmentasi struktur birokrasi, serta tantangan tata kelola digital yang bersifat lintas sektor. Penelitian ini menawarkan novelty berupa kerangka konseptual integratif yang memosisikan sistem pengaduan sosial sebagai instrumen kebijakan digital dalam sektor kesejahteraan sosial, bukan sekadar aplikasi layanan administratif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan digital sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dan kualitas digital governance di tingkat pemerintah daerah.