Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa

Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi Utami, Viona Nabilla Huda; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v4i2.53

Abstract

Artikel ini membahas tentang community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, rerata korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada pihak berwajib dengan dalih dapat merugikan korban nantinya. Situasi ini menjadi isyarat diperlukannya intervensi pihak non-keluarga dan non-aparat, seperti masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Inisiatif sudah dimulai di Kota Bukittinggi melalui pembentukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tulisan ini bermaksud mengelaborasi peran Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep community governance. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek, anggota P2TP2A, Unit PPA Polres, staf Kelurahan, masyarakat Kelurahan serta pihak keluarga korban; yang diiringi pula dengan kajian terhadap dokumen kegiatan Gerakan PATBM. Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator community governance yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu community leadership, community empowerment dan community ownership.
Kapasitas Kelembagaan Universitas Negeri Padang Dalam Mengakomodasi Pendidikan Inklusif Kepada Penyandang Disabilitas Deprianto, Deprianto; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.132

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengakses layanan akademik dan layanan kemahasiswaan di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan Universitas Negeri Padang dalam mengakomodasi pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris UNP, Lembaga Pengembangan Pendidikan Pelaksana Tugas Strategis UNP, Pusat Layanan Disabilitas UNP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNP, Direktur Umum Biro Akademik UNP, Biro Perencanaan dan Kerjasama UNP, Biro Kemahasiswaan dan sejumlah mahasiswa penyandang disabilitas. Data dianalisis menggunakan Teori Kapasitas Kelembagaan dari Lewis dan Cowens (1985) dengan enam dimensi kapasitas kelembagaan yaitu: 1) kondisi informasi, 2) kondisi komunikasi, 3) kondisi simetri, 4) kondisi penegakan dan pencegahan, 5) kondisi pemantauan 6) pengaruh kumulatif dari kondisi. Hasil penelitian menunjukkan tidak terpenuhinya kapasitas kelembagaan UNP dalam memberikan layanan akademik dan layanan kemahasiswaan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, UNP tengah mengupayakan perbaikan layanan akademik dan kemahasiswaan untuk mengakomodasi kesetaraan dalam bidang pendidikan.
Perspektif Kekuasaan Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang Rahmawati, Fany; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.157

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, umumnya korban enggan untuk melaporkan dan tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Satgas PPKS UNP, Dosen UNP dan Mahasiswa UNP. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf (1959) dengan empat dimensi yaitu: 1) relasi-relasi sosial dalam sistem akan menimbulkan sebuah konflik, 2) unsur superordinasi (atasan) mengendalikan perilaku unsur subordinasi (bawahan), 3) adanya wewenang atau hubungan yang sah, sehingga apabila tidak mematuhi perintah pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi tertentu, 4) masyarakat bersifat ganda yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UNP semenjak adanya Satgas PPKS dipicu oleh pola-pola kekuasaan, walaupun terdapat beberapa temuan atau pengecualian pada kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Merujuk pada Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menunjukkan bahwa terdapat pemenuhan tiga dimensi dari empat dimensi yang ada.
Komitmen Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar Mulia Sari, Sonya Putri; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, yang meskipun telah menjadi program unggulan daerah, hingga Juni 2024 baru mencapai 50,89% dari total anak yang wajib memilikinya. Padahal, KIA merupakan identitas hukum yang penting bagi anak, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori komitmen perilaku Salancik (1977), yang mencakup dimensi kejelasan, publisitas, tindakan yang tidak dapat dibatalkan, dan kemauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi komitmennya dalam melaksanakan program KIA, meskipun masih terdapat kendala tidak adanya anggaran khusus untuk menjalankan sosialisasi dan implementasi Program KIA, adanya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, belum teralisasikan pemanfataan KIA.
Implementasi Kebijakan Program Rusunawa: Studi Kasus MBR di Kota Padang Nugraha, Zyan; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai solusi hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Padang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Rusunawa Purus, Kota Padang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rusunawa di Kota Padang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan ketersediaan hunian terjangkau sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Namun, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain proses seleksi calon penghuni yang kurang ketat, tidak adanya verifikasi berkala terhadap status ekonomi penghuni, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Beberapa penghuni yang tidak lagi tergolong MBR tetap menempati unit, sementara sebagian MBR lainnya masih berada dalam daftar tunggu. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Rusunawa memerlukan peningkatan ketepatan sasaran, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap status sosial ekonomi penghuni. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan Rusunawa dan menjadi referensi untuk program serupa di daerah lain.