Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Konformitas Individu dalam Kelompok: Studi pada Kelompok Tani Mayoritas Beranggotakan Perempuan di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Rahmadani Efendi, Dhea; Sasmita, Siska
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v3i1.182

Abstract

This research aims to determine the conformity of an individual farmer in a farmer group in Koto Panjang Ikur Koto Village. Conformity is refers to an influence of the social environment that can change individual attitudes and behavior so that they comply with applicable norms or rules. This research a employs a qualitative method with a descriptive approach. Researchers interviewed the parties involved, namely the extension staff of the Padang City Agricultural Service, the staff of the Agricultural Extension Center as companions to farmer groups in Koto Panjang Ikur Koto Subdistrict, Farmer Group Management, and Farmer Group members. The finding shows that  the dimensions that most dominantly influence the behavior of farmers in Koto Panjang Ikur Koto Subdistrict to carry out conformity are solidarity and trust. High levels of trust among members and close relationships between individuals (cohesion) and the group contributes to shape positive conformity. On the other hand, equality of opinion and agreement is not fully implemented, because female members tend to follow the opinion of the group leader or male members who are considered dominant, which creates negative conformity. Meanwhile, in the obedience indicator, there are still group members with low participation because they do not attend meetings held by the group.
Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi Utami, Viona Nabilla Huda; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v4i2.53

Abstract

Artikel ini membahas tentang community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, rerata korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada pihak berwajib dengan dalih dapat merugikan korban nantinya. Situasi ini menjadi isyarat diperlukannya intervensi pihak non-keluarga dan non-aparat, seperti masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Inisiatif sudah dimulai di Kota Bukittinggi melalui pembentukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tulisan ini bermaksud mengelaborasi peran Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep community governance. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek, anggota P2TP2A, Unit PPA Polres, staf Kelurahan, masyarakat Kelurahan serta pihak keluarga korban; yang diiringi pula dengan kajian terhadap dokumen kegiatan Gerakan PATBM. Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator community governance yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu community leadership, community empowerment dan community ownership.
Kapasitas Kelembagaan Universitas Negeri Padang Dalam Mengakomodasi Pendidikan Inklusif Kepada Penyandang Disabilitas Deprianto, Deprianto; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.132

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengakses layanan akademik dan layanan kemahasiswaan di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan Universitas Negeri Padang dalam mengakomodasi pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris UNP, Lembaga Pengembangan Pendidikan Pelaksana Tugas Strategis UNP, Pusat Layanan Disabilitas UNP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNP, Direktur Umum Biro Akademik UNP, Biro Perencanaan dan Kerjasama UNP, Biro Kemahasiswaan dan sejumlah mahasiswa penyandang disabilitas. Data dianalisis menggunakan Teori Kapasitas Kelembagaan dari Lewis dan Cowens (1985) dengan enam dimensi kapasitas kelembagaan yaitu: 1) kondisi informasi, 2) kondisi komunikasi, 3) kondisi simetri, 4) kondisi penegakan dan pencegahan, 5) kondisi pemantauan 6) pengaruh kumulatif dari kondisi. Hasil penelitian menunjukkan tidak terpenuhinya kapasitas kelembagaan UNP dalam memberikan layanan akademik dan layanan kemahasiswaan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, UNP tengah mengupayakan perbaikan layanan akademik dan kemahasiswaan untuk mengakomodasi kesetaraan dalam bidang pendidikan.
Perspektif Kekuasaan Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang Rahmawati, Fany; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v5i2.157

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, umumnya korban enggan untuk melaporkan dan tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Satgas PPKS UNP, Dosen UNP dan Mahasiswa UNP. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf (1959) dengan empat dimensi yaitu: 1) relasi-relasi sosial dalam sistem akan menimbulkan sebuah konflik, 2) unsur superordinasi (atasan) mengendalikan perilaku unsur subordinasi (bawahan), 3) adanya wewenang atau hubungan yang sah, sehingga apabila tidak mematuhi perintah pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi tertentu, 4) masyarakat bersifat ganda yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UNP semenjak adanya Satgas PPKS dipicu oleh pola-pola kekuasaan, walaupun terdapat beberapa temuan atau pengecualian pada kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Merujuk pada Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menunjukkan bahwa terdapat pemenuhan tiga dimensi dari empat dimensi yang ada.
Implementasi E-Government Aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (Ipubers) Dalam Pengoptimalan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Lima Kaum Amanda, Alia; Sasmita, Siska
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 11 No 2 (2024): Desember
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v11i2.7213

Abstract

This research is driven by problems related to subsidized fertilizer distribution that is not in accordance with the right principle (right amount, type, time, place, quality and price). This encourages a change in the distribution of subsidized fertilizers called iPubers. Therefore, this research wants to see how the implementation of iPubers in the perspective of E-Government. This research aims to find out how the implementation of E-Government Subsidized Fertilizer Integration Application (iPubers) in optimizing the distribution of subsidized fertilizers. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data is collected through interviews, observations and documentation studies. The research findings show that the procurement and distribution of subsidized fertilizers follow several stages, namely: a) planning and procurement of subsidized fertilizers, b) distribution and redemption of subsidized fertilizers through the iPubers application, c) receipt of subsidized fertilizers by farmers through the iPubers application, d) reporting and supervision of subsidized fertilizers. The results of this study refer to Indrajit's notion of six important components that must be considered in implementing E-Government, namely: 1) content development, 2) competency building, 3) connectivity, 4) cyber laws, 5) citizen interfaces, 6) capital is not applied thoroughly in the iPubers application. Therefore, application development and training for retailers and farmers are needed.
Relasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang Alzyirah, Syahfitri; Sasmita, Siska
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 11 No 2 (2024): Desember
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v11i2.7240

Abstract

This research was motivated by the conflict between Satpol PP and street vendors during the arrangement and control of street vendors on Padang Beach. The Padang City Satpol PP carried out control over street vendors to relocate them to the Culinary Center, but this control was strongly rejected by the street vendors because they were reluctant to leave the beach. This research aims to find out how the relationship between the local government and street vendors is in efforts to organize Padang Beach street vendors. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews and documentation. Informants in this research included the Padang City Tourism Office, Padang City Satpol PP and Padang Beach street vendors. The results of the research show that the relationship between the local government and street vendors in efforts to organize Padang Beach street vendors is not running harmoniously. Judging from the Relationship Management Theory according to Hon and Gruning (1999), only two dimensions of the four dimensions of relationship management are working well, namely trust and commitment, but this only happens at the beginning of control. Meanwhile, the dimensions of control over relationships and satisfaction do not work well.
ANALISIS D.HORTON, TEORI KAPASITAS ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK (PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/P2M) AULIA, ULFA; Sasmita, Siska; Khaidir, Afriva; Mubarak, Adil
Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik Vol 8 No 2 (2024): Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtrap.v8i1.132

Abstract

This research was motivated by a number of problems faced by the Prevention and Community Empowerment Division (P2M) of The National Narcotics Boards of Solok Regency (BNNK) in carrying out their work programs. Even though there was an increase in the nominal value of the organization's budget (AD/ART), the allocation for P2M activities actually decreased. Likewise, the numbers of both instructors and activity implementers are insufficient.This has an impact on decreasing P2M activities while at the same time the distribution and use of drugs is increasingly widespread in this area. This research aims to find out what organizational capacity the P2M Division of BNNK Solok has in carrying out its work program. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Research informants were selected using purposive sampling techniques. The types of data collected are primary and secondary data. By referring to the Organizational Capacity Theory proposed by Horton, namely: human resources; infrastructure, technology and financial resources; strategic leadership; program and process management; networks of cooperation and relationships with other parties, it is found that only the strategic leadership dimension is adequate. Meanwhile, other dimensions: human resources; infrastructure, technology, and financial resources; process dimensions and process management; and the collaborative networks and relationships with other parties are inadequate to support the P2M Program at BNNK Solok.
Dukungan Pemerintah dalam Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) untuk Mencegah Kekerasan pada Anak di Kota Bukittinggi Rizky Pratama, Aditya; Sasmita, Siska
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Terbitan IN PRESS
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v4i1.244

Abstract

This study aims to analyze government support in implementing the Joint Program to Protect Children (Berlian) and identify obstacles faced in preventing child abuse in Bukittinggi City. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews. The research informants were determined using a purposive sampling technique of nine people. The results showed that government support in the Diamond Program covered four main aspects: management of organizational resources, development of organizational engagement climate, regulation of work levels, and optimization of employee engagement. The constraints faced by implementing this program include a limited budget and human resources. This research contributes to understanding the effectiveness of child protection programs at the local government level.
FORMULASI PERATURAN NAGARI BERBASIS PROBLEM SOSIAL Fatmariza, Fatmariza; Erianjoni, Erianjoni; Sasmita, Siska; Suasti, Yurni; Erniwati, Erniwati
Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP Vol 3 No 2 (2023): Jikons
Publisher : Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komposisi Masyarakat Sumatera Barat yang cenderung homogen baik dari sisi suku bangsa, ras, dan agama tidak mengeliminasi berkembangnya permasalahan sosial. Salah satunya adalah isu kemiskinan yang lebih banyak menyasar kaum Perempuan. Problem-problem sosial yang berkelindan dengan sosok dan peran perempuan secara individu maupun komunal seringkali diselesaikan dengan strategi konvensional berupa pengenaan sanksi yang lagi-lagi merugikan Perempuan. Oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas pemerintahan nagari melalui tiga desain kegiatan utama yaitu sosialisasi, workshop, dan pendampingan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pusat Riset Gender dan Pembangunan Universitas Negeri Padang. Kegiatan ini berlokasi di nagari Toboh Ketek berada dalam Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. kegiatan ini mengasah kepekaan perangkat nagari tentang pentingnya merevisi bahkan menciptakan peraturan nagari yang beranjak dari permasalahan yang dihadapi warga, bukan sekedar ikut-ikutan tren atau latah latah dalam menghasilkan Peraturan Nagari.
Komitmen Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar Mulia Sari, Sonya Putri; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tanah Datar, yang meskipun telah menjadi program unggulan daerah, hingga Juni 2024 baru mencapai 50,89% dari total anak yang wajib memilikinya. Padahal, KIA merupakan identitas hukum yang penting bagi anak, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori komitmen perilaku Salancik (1977), yang mencakup dimensi kejelasan, publisitas, tindakan yang tidak dapat dibatalkan, dan kemauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi komitmennya dalam melaksanakan program KIA, meskipun masih terdapat kendala tidak adanya anggaran khusus untuk menjalankan sosialisasi dan implementasi Program KIA, adanya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, belum teralisasikan pemanfataan KIA.