Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.771
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains Publicness: Journal of Public Administration Studies Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ideologi dan Konstitusi J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik)
Siska Sasmita
Magister Administrasi Publik UGM
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Identifiksi Stakeholders dan Peranannya dalam Melindungi Mahasiswa dari Risiko Pinjaman Online : Studi Kasus di Tiga Perguruan Tinggi Kota Padang Azzahra, Alisha; Sasmita, Siska
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholders serta menganalisis peran dan batasannya dalam melindungi mahasiswa dari risiko pinjaman online (pinjol) di Kota Padang. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya penggunaan pinjol, termasuk yang ilegal, di kalangan mahasiswa, yang menimbulkan risiko finansial dan psikologis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholders memiliki peran dalam bentuk edukasi, pengawasan, dan advokasi, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kewenangan, rendahnya literasi digital mahasiswa, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Analisis berdasarkan teori atribut stakeholders dari Mitchell et al,. yang meliputi kekuataan, legitimasi, urgensi, dan kedekatan, menunjukkan bahwa mahasiswa adalah pihak paling terdampak namun paling sedikit mendapat perlindungan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perlindungan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi dari seluruh stakeholders yang terlibat.
Policy Tools DP3AP2KB West Sumatera Province in the Family Quality Improvement Program in Improving Family Resilience in Padang City Putra, Alex; Sasmita, Siska
The Future of Education Journal Vol 4 No 6 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i6.818

Abstract

The high divorce rate and domestic violence (KDRT) are indications of weak family resilience. The government has a policy of presenting the Family Quality Improvement Program which is one form of government effort to improve family resilience. This research aims to examine the use of policy tools used by DP3AP2KB of West Sumatra Province in the Family Quality Improvement Program to strengthen family resilience in Padang City. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the research indicate that the most used policy tools in program implementation are laws and regulations and direct service provision, which are the main foundations in achieving program objectives. In addition, the use of transfer payments and intergovernmental grants was also found as a complement, while other policy tools such as outbound contracts out, tax systems, loans and loan guarantees, and insurance were not practically used. The research conclusions emphasize the importance of selecting and implementing policy tools appropriate to the social context, and show that informal and flexible approaches can still be effective in implementing social programs.
Kepercayaan Publik (Public Trust) kepada Pemerintah dalam Penanganan Kerusakan Jalan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Ningsih, Anggun Yulia; Sasmita, Siska
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 7, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i1.238

Abstract

This research is motivated by the damage to national roads in Nagari Aie Dingin, Lembah Gumanti District, Solok Regency, which has persisted for years without optimal government management. This situation has led to dissatisfaction among residents and road users, ultimately leading to a decline in public trust in the government's performance in providing basic infrastructure services. Public trust is crucial for establishing legitimacy and support for government policies, and therefore requires government attention in exercising its authority. This study aims to explain public trust in the government's handling of national road damage in Nagari Aie Dingin, Lembah Gumanti District, Solok Regency, and to identify the forms of public trust in the government within this context. This research employed a qualitative approach. Data collection techniques included in-depth interviews with residents, road users, and relevant agencies, as well as observation and documentation studies. Data analysis in this study was conducted using Kim's (2005) theory, which encompasses five indicators of public trust: credible commitment, kindness, honesty, competence, and fairness. and the forms of public trust according to Thomas (1998), namely fiduciary trust, mutual trust, and social trust. The results of the study indicate that public trust in the government in this case tends to weaken, mainly due to the quality of road repairs and the government's slow response. Nevertheless, there are still positive assessments of the government's efforts, which are beginning to show seriousness in addressing this problem. The form of trust that emerged from the public is mostly social trust, while fiduciary trust and mutual trust in the government have not yet been fully established. This study recommends the importance of consistent action and open communication between the government and the public to rebuild public trust.
Implementasi Kebijakan Program Rusunawa: Studi Kasus MBR di Kota Padang Nugraha, Zyan; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai solusi hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Padang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Rusunawa Purus, Kota Padang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rusunawa di Kota Padang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan ketersediaan hunian terjangkau sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Namun, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain proses seleksi calon penghuni yang kurang ketat, tidak adanya verifikasi berkala terhadap status ekonomi penghuni, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Beberapa penghuni yang tidak lagi tergolong MBR tetap menempati unit, sementara sebagian MBR lainnya masih berada dalam daftar tunggu. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Rusunawa memerlukan peningkatan ketepatan sasaran, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap status sosial ekonomi penghuni. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan Rusunawa dan menjadi referensi untuk program serupa di daerah lain.
Pemasaran Produk Pelaku Usaha Kecil di Pantai Gondoriah Ariusni, Ariusni -; Sentosa, Sri Ulfa; Dwita, Vidyarini; Sasmita, Siska
Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 23, No 1 (2023): Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/sb.03300

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat strategi pemasaran produk pelaku usaha kecil pedagang Pantai Gondoriah dalam memasarkan produknya sebagai akibat dampak dari Covid 19 yang telah berlangsung selama dua tahun. Penelitian dilakukan di Pantai Gondoriah dengan sampel adalah pelaku kecil pedagangan disepanjang pantai Gondoriah yang memasarkan produknya untuk para wisatawan terutama wisatawan domestik. Metode yang digunakan adalah pelatihan. Ada 15 peserta yang mengikuti pelatihan ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Variabel pemasaran produk diukur dengan menggunakan skala Likert mulai dari sangat setuju (skala 5) hingga sangat tidak setuju (skala 1). Pengolahan data menggunakan statistik deskriptif yaitu rata-rata dan total pencapaian responden. Hasil penelitian yang ditemukan adalah rata-rata pengetahuan tentang pemasaran produk dari peserta pelatihan yaitu Pelaku Usaha Kecil adalah sebesar 4,38 dengan total capaian responden (TCR) sebesar 87,60 atau berada dalam kategori baik. Dalam memasarkan produk makanan diperlukan inovasi terus menerus dalam mengatasi dampak Covid 19 melalui berbagai media sosial.
The Role of Public Engagement in Achieving Sustainable Tourism: A Case Study of Bukik Tabuah Ecotourism Alfat, Syervina Nur; Sasmita, Siska
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1031

Abstract

This study aims to explore public engagement as a determining factor in the management of sustainable tourism at Bukik Tabuah Ecotourism. The issue raised is how far the public plays an active role in control and development functions, in line with the participatory principles of ecotourism. Using a descriptive qualitative method and in-depth interviews with ecotourism managers, the Wali Nagari, and the local community, this research seeks to identify the concrete forms of such participation. The results show that public engagement at Bukik Tabuah is crucial and operational, manifested through an effective two-way dialogue mechanism. The main focus of public involvement is on socio-cultural control, which has led to firm agreements in the form of rules prohibiting illegal couples and the carrying of prohibited goods, emphasizing the community's role in maintaining local norms. Furthermore, engagement also includes the supervision role of the Nagari in monitoring potential social impacts and providing suggestions for infrastructure improvements (facilities and infrastructure). Although input is accommodated, its realization is gradual due to priority adjustments. Therefore, Bukik Tabuah Ecotourism proves that public engagement is not merely about conveying aspirations, but serves as a key instrument in maintaining cultural harmony, conducting oversight, and promoting sustainable community-based development.
Peran Non-State Actor dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi Ravianda, Giva; Sasmita, Siska
Al-DYAS Vol 4 No 3 (2025): OKTOBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v4i3.7712

Abstract

The phenomenon of LGBT in Bukittinggi City has shown a significant increase in recent years, with the number of recorded cases rising from 56 individuals in 2023 to 272 in 2024. This situation has prompted the involvement of the Masyarakat Hukum Adat Kurai (Kurai Customary Law Community) as a non-state actor in efforts to address and prevent LGBT-related behaviors in the region. This study aims to analyze the role of the Masyarakat Hukum Adat Kurai as a non-state actor in handling and preventing LGBT cases in Bukittinggi City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews and document analysis. The findings reveal that the Masyarakat Hukum Adat Kurai performs three main roles. First, in policy-making, they initiated the customary sanction dibuang sepanjang adat, proposed village regulations concerning social deviance, and implemented a barcode system in boarding houses. Second, in the development and implementation of government policies, they lobbied for policy ratification and participated in PKBAM and PUPB programs. Third, in collaboration with state actors, there exists a relationship of mutual dependence: the Masyarakat Hukum Adat Kurai relies on government funding, while the government depends on customary law as a cultural solution to LGBT cases. Supporting factors include multi-stakeholder support, integrated institutional coordination, strong cultural legitimacy, and adequate infrastructure and human resources. The main inhibiting factor is budgetary limitation.
Mekanisme Koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penanganan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) di Kota Solok Husna, Nilam Akhsanul; Sasmita, Siska
MASALIQ Vol 5 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/masaliq.v5i5.7497

Abstract

The importance of cross-sectoral coordination in the management of Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ, or People with Mental Disorders) forms the background of this study, particularly in the city of Solok, which faces coordination challenges despite the Social Services Office, Health Office, and Civil Service Police Unit (Satpol PP) each having their own operational guidelines. The response remains largely reactive and fragmented due to the absence of an integrated Standard Operating Procedure (SOP), differing institutional priorities, and limited facilities. This study aims to analyze the forms of inter-agency coordination in handling ODGJ cases and to assess their effectiveness based on Hasibuan’s coordination factor theory and Mintzberg’s coordination mechanisms. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving relevant agencies in Solok. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that inter-agency coordination has occurred through informal communication, limited supervision, and internal SOPs; however, it remains ineffective due to the lack of formal unified actions, underdeveloped communication structures, inconsistent division of labor, and weak cross-sectoral discipline. The application of coordination mechanisms such as mutual adjustment, direct supervision, and standardization remains partial and highly dependent on individual initiative in the field. The study concludes that improving coordination effectiveness requires specific regional regulations, integrated cross-sectoral SOPs, and ongoing joint training. These findings contribute to strengthening public service governance in mental health, particularly in local-level ODGJ management.
Perlindungan Hak Publik dalam Vaksinasi Lansia di Puskesmas Lubuk Buaya Nafisa Arif, Mia; Sasmita, Siska
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 2 No. 1 (2023): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v2i1.72

Abstract

This study discusses the protection of public rights in vaccinating the elderly at the Lubuk Buaya Health Center. Empirical facts show low acceptance of vaccination among the public, especially the elderly in the city of Padang due to concerns about side effects and the halalness of the Covid-19 vaccine and family restrictions. It is difficult for the elderly to avoid the obligation to vaccinate because proof of vaccination is used as a prerequisite for processing public documents and accessing social assistance from the government, as well as for traveling out of town. Therefore, the protection of public rights for the elderly tends to be neglected because the vaccination program promoted by the government seems to be coercive for vulnerable groups such as the elderly. This study is of the Quasi Qualitative Design type with a simple research design. Data was collected through interviews with informants in charge of vaccination for the elderly (public health center) and the elderly, observing the phenomenon of elderly vaccination at the Lubuk Buaya Health Center and studying documents on records of elderly people who had and had not been vaccinated. The findings show that the protection of public rights in the vaccination of the elderly on the first principle put forward by John Rawls is contrary to the findings, but the second principle is related to the second principle because Rawls positions freedom of basic rights as the highest value followed by guarantees. opportunity for everyone.
Co-Authors Adil Mubarak Afriva Khaidir Alfat, Syervina Nur Alzyirah, Syahfitri Amanda, Alia Ariusni, Ariusni - Aulia, Ulfa Azzahra, Alisha Deprianto Deprianto Dwita, Vidyarini Erianjoni Erianjoni Erniwati Erniwati Fatmariza Fatmariza Husna, Nilam Akhsanul Mulia Sari, Sonya Putri Nafisa Arif, Mia Ningsih, Anggun Yulia Nugraha, Zyan Putra, Alex Rahmadani Efendi, Dhea Rahmawati, Fany Ravianda, Giva Rizky Pratama, Aditya Sri Ulfa Sentosa Utami, Viona Nabilla Huda Yurni Suasti