Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Kartika: Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Pagar Hasibuan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Implementation of Child Livelihood Payment after Divorce Occurs in the Perspective of the Shafi` School of Fiqh and Positive Law (Post-Court Judgment Analysis Study in North Sumatra) Asmuni Asmuni; Pagar Hasibuan; Ahmad Zuhri Rangkuti
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i1.1717

Abstract

As many as 80% of the judges' verdicts at the North Sumatra Religious Court (PA Sumut) were ignored by their former husbands, excluding education and health costs. This study aims: (1) to find out how to pay for children's livelihoods after divorce, from the perspective of the Syāfi`ī school of jurisprudence, (2) to find out how to pay for child support after divorce, with a positive legal perspective (3) to find out how to determine children's livelihoods after divorce from the perspective of the fiqh school of thought Shafi`ī PA North Sumatra. This research uses field research methods by collecting primary data with direct interview respondents, direct observation in North Sumatra PA, collecting closely related data and information, supported by library research methods. This type of research is field research. This research approach is sociological juridical. The nature of the research is descriptive-analysis. The data sources were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods by means of interviews and documentation. Research conclusions: (1) how to pay for child support after divorce from the perspective of the Syāfi`ī school of jurisprudence, namely a) asking or taking the method directly according to the local urf, b) giving it directly by the ex-husband or through a representative according to the local urf, c) filing a lawsuit. (2) The method of paying for children's livelihoods after divorce from a positive legal perspective, namely: a), handing over directly to the mother, b) the Court's decision due to divorce or sue (3) The way North Sumatra PA determines children's livelihoods after divorce, namely through: a) the child's mother, b) a verdict, c) filing a lawsuit.
Penyalahgunaan Narkoba dan Krisis Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Pemakai Narkoba di Kota Medan Muhammad Hasan Nasution; Pagar Hasibuan; Muhammad Iqbal Irham
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7977

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan krisis ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan narkoba terhadap ketahanan keluarga melalui studi kasus pemakai narkoba di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang disusun secara deskriptif-analitis berdasarkan data Primer berupa wawancara dengan pemakai, dan sekunder berupa laporan lembaga terkait, hasil penelitian terdahulu, serta studi literatur yang relevan dengan isu narkoba dan ketahanan keluarga. Data dianalisis dengan menitikberatkan pada aspek ekonomi keluarga, kondisi psikologis anggota keluarga, relasi suami istri, fungsi pengasuhan anak, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba menyebabkan disfungsi ekonomi keluarga, meningkatnya konflik dan tekanan psikologis dalam rumah tangga, melemahnya fungsi pengasuhan anak, serta munculnya stigma sosial terhadap keluarga pengguna narkoba. Studi kasus ini juga mengungkap bahwa pendekatan penanganan narkoba yang berorientasi pada pemidanaan semata belum mampu memulihkan ketahanan keluarga, bahkan berpotensi memperdalam kerentanan sosial keluarga penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan penanggulangan narkoba yang lebih komprehensif melalui kebijakan non-penal berbasis rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan penguatan peran keluarga guna menjaga keberlanjutan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dhiyaul Habib Ifham; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4610

Abstract

Perkawinan tidak terdaftar masih menjadi fenomena umum dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai status dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perkawinan tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meneliti konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, dan meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus, terutama melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak terdaftar dapat dianggap sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara, sehingga mengakibatkan gagalnya pemenuhan hak-hak sipil anak, seperti hak atas nafkah, warisan, dan identitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusional telah memperluas pengakuan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan hukum dan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mereformasi kebijakan pendaftaran perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi anak-anak sebagai subjek hak asasi manusia
Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Pembunuhan Tidak Berencana dengan Teman Akibat Bermain Haris Dermawan; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak berencana akibat bermain, dengan fokus pada perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Pembunuhan tidak berencana akibat bermain sering kali terjadi dalam kondisi yang tidak terkendali atau akibat kelalaian, sehingga memunculkan perdebatan mengenai bagaimana hukum memandang dan menangani kasus seperti ini, terutama yang melibatkan anak. Dalam hukum Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan tidak berencana harus mendapat perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, daripada hukuman retributif. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian pada prinsip keadilan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang lebih ringan seperti diyat (ganti rugi) atau ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim), yang mempertimbangkan usia dan perkembangan pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan keadilan bagi korban, serta pentingnya implementasi kebijakan yang lebih restoratif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak secara lebih humanis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai Instrumen Pembatasan Pemanfaatan SDA dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Upi Sopiah Ahmad; Pagar Hasibuan; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Agustus)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i2.653

Abstract

The utilization of natural resources in development practices often leads to environmental pollution and degradation when legal limitations are understood merely in procedural and administrative terms. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management positions environmental planning as the foundation of environmental governance, particularly through the provisions of Article 10. However, this provision is still frequently interpreted in a formalistic manner, resulting in the underutilization of its normative function as an instrument for limiting natural resource exploitation. This article aims to analyze the position of Article 10 of Law No. 32 of 2009 from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, with an emphasis on the principle of preventing harm (dar’ al-mafāsid), in order to reaffirm the orientation toward environmental protection and human safety. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law No. 32 of 2009, particularly Article 10, examined alongside relevant Islamic legal sources and supported by maqāṣid literature and contemporary environmental law studies as secondary materials. The findings indicate that Article 10 functions not merely as an administrative planning norm, but also contains preventive values aligned with the objectives of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly the protection of life and public welfare.
Co-Authors Ahmad Zuhri Rangkuti Asmuni Asmuni Dhiyaul Habib Ifham Fauziah Lubis Haris Dermawan Hasan Matsum M Iqbal Irham Muhammad Hasan Nasution Upi Sopiah Ahmad