Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pn Batusangkar Nomor 79/Pid.Sus/2019/Pn Bsk. Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Fauzi, Hamad; Rosman, Edi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v3i1.108

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Kejahatan Pemilu yang sengaja dilakukan oleh salah satu warga di Nagari Atar, Kec. Padang Gantiang, Kab. Tanah Datar dengan sengaja memberikan hak suaranya lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan metode normative metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.(library research) dan teknik analisis deskriptif-deduktif berdasarkan data primer berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, Al-Qur'an, dan hadis, serta data sekunder berupa literatur ilmiah terkait. Adapun dalam menganalisis data penulis juga melakukan Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pertama,lahirnya putusan PN Batusangkar nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dan menunjukkan bahwa terdakwa secara sah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu TPS/TPSLN. Kedua, dalam pandangan hukum pidana Islam, pelanggaran semacam ini tidak termasuk kategori hudud atau qishash, melainkan ta’zir sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa atau hakim.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pn Batusangkar Nomor 79/Pid.Sus/2019/Pn Bsk. Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Fauzi, Hamad; Rosman, Edi
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v3i1.108

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Kejahatan Pemilu yang sengaja dilakukan oleh salah satu warga di Nagari Atar, Kec. Padang Gantiang, Kab. Tanah Datar dengan sengaja memberikan hak suaranya lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan metode normative metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.(library research) dan teknik analisis deskriptif-deduktif berdasarkan data primer berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, Al-Qur'an, dan hadis, serta data sekunder berupa literatur ilmiah terkait. Adapun dalam menganalisis data penulis juga melakukan Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pertama,lahirnya putusan PN Batusangkar nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dan menunjukkan bahwa terdakwa secara sah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu TPS/TPSLN. Kedua, dalam pandangan hukum pidana Islam, pelanggaran semacam ini tidak termasuk kategori hudud atau qishash, melainkan ta’zir sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa atau hakim.
Efektivitas Pasal 37 B Perda No 2 Tahun 2024 tentang Larangan Pengamen di Kota Bukittinggi Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah Jhosi Andriani; Edi Rosman
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9465

Abstract

This article is motivated by the ineffectiveness of Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the prohibition of buskers in Bukittinggi City. The presence of buskers, who should function as entertainers at tourist sites, is instead considered disturbing to visitors. This study aims to analyze the effectiveness of Article 37B of Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the prohibition of buskers and to examine its effectiveness from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah. This study used a field research method, with primary data obtained directly through the research object, while secondary data were obtained from books, articles, and journals relevant to the object of study. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results showed that the regional regulation had not been effective, as indicated by the continued presence of many buskers at several points in the city. This condition was caused by weak supervision, lack of coordination among related agencies, and the absence of alternative solutions for the buskers. This study concludes that the effectiveness of the prohibition of buskers in Bukittinggi City has not yet been optimally achieved, so stronger supervision, better institutional coordination, and the provision of alternative handling for buskers are needed so that the implementation of the regulation can proceed more effectively.