Mustamam Mustamam
Universitas Islam Sumatera Utara

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Hikmah

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI I TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM Mustamam Mustamam
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.821 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v1i1.3074

Abstract

Abstract The implementation of Community Service activities in Harjosari I Village, Medan Amplas District about increasing public understanding of Islamic inheritance law, it can be concluded that in general the Muslim community of Harjosari I Village has long known that for Muslims who will share inheritance, there are provisions that arrange it properly and perfectly, namely Islamic inheritance law.The people of Harjosari I Village have a high enthusiasm for studying Islamic inheritance law, Harjosari I Village communities who participate in counseling activities about Islamic inheritance law, besides knowing about Islamic inheritance law, have also begun to understand it, as evidenced by the large number of community members who are present in counseling activities and can apply various questions regarding Islamic inheritance law.As a continuation of Community Service activities activities regarding Islamic inheritance law, it is necessary to carry out subsequent Community Service activities activities to increase public understanding and awareness of the importance of mastering Islamic inheritance law. It is hoped that the counseling provided by the Community Service activities team will increase public awareness to share their inheritance according to Islamic inheritance law. Keywords : Law, Inheritance, Islamic Heritage, Abstrak Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas tentang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan yang pada umumnya masyarakat muslim Kelurahan Harjosari I sudah sejak lama mengetahui bahwa bagi umat Islam yang akan membagi harta warisan, ada ketentuan yang mengaturnya dengan baik dan sempurna yaitu hukum waris Islam.Masyarakat Kelurahan Harjosari I memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hukum waris Islam, Masyarakat Kelurahan Harjosari I yang mengikuti kegiatan penyuluhan tentang hukum waris Islam disamping mengetahui tentang hukum waris Islam juga sudah mulai memahaminya, terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan serta dapat mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan hukum waris Islam.Sebagai keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hukum waris Islam, perlu dilaksanalcan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguasaan ilmu hukum waris Islam. Diharapkan dengan penyuluhan yang diberikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membagi harta warisannya menurut hukum waris Islam. Kata Kunci : Hukum, Waris, Waris Islam,
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Suka Beras Tentang Hukum Kewarisan Islam Mustamam Mustamam
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.305 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i2.3829

Abstract

Abstrack Islamic inheritance laws are laws that are extracted or summarized from the holy book of the Al Quran and the Sunnah of the Prophet, as well as the ulama's ijma'. Islamic inheritance law is the fairest and wisest law of inheritance because the rule of law is the All-Knowing, All-Hearing, All-Wise, All-Compassionate and Merciful, Allah SWT, Creator of the Universe. This science is Islamic knowledge which has half the weight of existing Islamic knowledge. Islamic inheritance law is the decrees of Allah SWT from the inheritance left for the legitimate heirs. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. Islamic inheritance law is an inheritance law capable of maintaining social, economic and political stability. Inheritance law that has been tested for no less than 1400 years which brings stability in all aspects of life. Islamic inheritance law is the key to completing the inheritance of every family who wants blessings, peace and all goodness. This Community Service Activity aims to increase the understanding of the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, to understand Islamic inheritance law. Keywords: Public, Understanding, of Inheritance, Law ABSTRAKHukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkan dari kitab suci Al quran dan Sunnah Nabi, serta ijma’ ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah SWT, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah.  Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, eknomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan untuk memahami hukum kewarisan Islam. Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Tentang Hukum, Kewarisan  
Analisis penolakan rencana perdamaian oleh kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban Pembayaran utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Sutrisno Sutrisno; Mukidi Mukidi; Mustamam Mustamam
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5530

Abstract

Abstrak Kepailitan menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh debitor dalam menyelesaikan persoalan utang piutang saat debitor tidak mampu atau memperkirakan tidak mampu membayar utang kepada para kreditornya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. PKPU menjadi suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Hasil penelitian menunjukkan restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran hutang debitur terhadap kreditur di masa pandemi Covid-19 diajukan debitur terhadap para krediturnya dilakukan dengan pemohon mengajukan proposal Perdamaian kepada seluruh kreditur dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Hambatan yang di hadapi kreditur dan debitur dalam penyelesaian hutang di masa Pandemi covid-19 adalah pandangan masyarakat yang menganggap restrukturisasi kredit akibat covid-19 ini adalah penghapusan utang nasabah selama pandemi ini. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditur konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.Kata Kunci: Perdamaian, Kreditor Konkuren, PKPU Abstract Bankruptcy is one of the paths taken by debtors in solving debt problems when the debtor is unable or estimates not to be able to pay debts to creditors that are due and can be collected. PKPU is a legal remedy that can be carried out by providing an opportunity for debtors to restructure their debts, including paying all or part of their debts to creditors. The results showed that the restructuring of the postponement of debt repayment obligations of debtors to creditors during the Covid-19 pandemic was proposed by debtors to creditors with the applicant submitting a reconciliation proposal to all creditors and in the peace proposal essentially submitting an offer to reschedule the payment of debt installments accompanied by collateral or guarantees in the form of granting mortgage rights to guarantee the payment of the collateral. The obstacles faced by creditors and debtors in settling debts during the Covid-19 pandemic are the views of the public who consider credit restructuring due to COVID-19 as the elimination of customer debt during this pandemic. The judge's legal consideration in the Supreme Court's decision Number 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 is the condition that the peace plan is not accepted or rejected is a quorum, because 2 (two) concurrent creditors unanimously rejected the PT. Yeyeom Design, so that the debtor of PT. Yeyeom Design must be declared bankrupt with all the legal consequences.  Keywords: Peace, Concurrent Creditors, PKPU
Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor : 9/Pdt.p/2021/PN.Wat) Muhammad Adham Junior; Mustamam Mustamam; Maria Rosalina
Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 3, No 4 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i4.6338

Abstract

Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Nurul Wahyuni; Mustamam Mustamam; Adil Akhyar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i2.7118

Abstract