Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Jurnal SOLMA Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Local Government Issues AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi Public Corner Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU) Ilomata International Journal of Social Science Pancasila International Journal of Applied Social Science Abhakte
Dwi Listia Rika Tini
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Public Corner

 1 
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK KERAJINAN KERIS BERDASARKAN ANALISIS GLOBAL VALUE CHAIN (Studi Kasus Kerajinan Keris di Kabupaten Sumenep) Dwi Listia Rika Tini
PUBLIC CORNER Vol 14 No 1 (2019): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.059 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v14i3.705

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis global value chain produk kerajinan keris di Kabupaten Sumenep. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana peran pemerintah lokal dalam mengembangkan keris dan peningkatan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat beberapa peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dilihat dari metodologi GVC. Pertama, Melihat ciri dari bahan baku mentah maka pemerintah berperan sebagai market yang mengatur lalulintas barang guna terciptanya stabilitas. Kedua, Mendorong berkembangnya industri keris melalui restrukturisasi mesin, informasi, pelatihan SDM, dan penyediaan BBM. Ketiga, Melakukan pemasaran melalui ajang pameran keris yang diikuti mayoritas oleh pengusaha kecil dan menengah, dibukakannya gerai keris oleh Dinas terkait dan dibentuknya monumen sebagai symbol kota sumenep sebagai kota keris. Walaupun peran pemerintah yang dijalankan oleh DISPERINDAG cukup berhasil, namun tanpa adanya dukungan dari ketersediaan bahan baku menjadikan produksi terhenti. Hal ini tentu menciptakan risiko yang besar apalagi bahan baku harus di topang dari barang import. Dengan hal tersebut, akan menyebabkan produk keris di Kabupaten Sumenep akan kehilangan keunggulan komparatifnya sehingga menyulitkan dalam pemasaran.
RELASI BUDAYA POLITIK DI MADURA TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa Dwi Listia Rika Tini
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.554 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.423

Abstract

Kajian tentang relasi budaya politik di Madura dengan demokrasi khususnya dalam hal reformasi birokrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pamekasan dan Pilkades serentak di Sumenep menunjukkan bahwa budaya politik dengan demokrasi dan kepemimpinan lokal di Madura secara umum positif dan relative demokratis. Terjadinya good governance dengan melibatkan masyarakat dalam kepentingan public dan tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Namun dalam pemilihan Pilkades di Sumenep masih ada hal-hal yang dapat menciderai demokrasi, antara lain: Pertama, muculnya calon tunggal. Dari 90 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 desa yang memiliki satu calon atau calon tunggal. Kedua, maraknya isu money politics. Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Madura, termasuk di Kabupaten Sumenep, sejak masa dulu hingga saat ini tidak bisa meniadakan Praktik money politics. Selain itu Praktik open house para calon kades beberapa bulan sebelumnya dari pemberian sangu kepada calon pemilih. Akan tetapi hal-hal yang berpotensi menciderai demokrasi tersebut di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus.
PENGGUNAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2019-2024 DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH Dwi Listia Rika Tini; Nur Inna Alfiyah
PUBLIC CORNER Vol 17 No 2 (2022): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v17i2.2241

Abstract

Semenjak diberlakukannya UU Nomer 32 Tahun 2004 dan diperkuat lagi dengan UU Nomer 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama. Konsepsi di atas juga menegaskan adanya hak inisiatif yang dimiliki setiap anggota dewan dalam hal pengajuan rancangan peraturan Daerah. Namun dalam implementasinya bahwa hak inisiatif (prakarsa) pembuatan rancangan peraturan daerah di atas selalu datang dari kepala daerah, bukan dari DPRD. Salah satu buktinya di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan fungsi legislatif pada DPRD Sumenep periode 2019-2024 juga masih sangat lemah. Pada tahun 2020-2022 DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 sudah menetapkan sebanyak 19 Perda, dari 19 perda tersebut, 8 perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan fungsi legislasi ini, dapat dikatakan DPRD Kabupaten Sumenep belum maksimal dalam menjalankan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Sumenep dalam pembuatan peraturan daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan anggota DPRD periode 2019-2024 dan lebih khusus kepada anggota Komisi B, panitia khusus pembahas Raperda serta mantan Sekda Kabupaten Sumenep dan observasi partisipatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi dalam tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM SATU PARTAI DENGAN SISTEM PEMLIU PROPORSIONAL TERBUKA Dwi Listia Rika Tini; Nur Inna Alfiyah
PUBLIC CORNER Vol 18 No 1 (2023): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v18i1.2589

Abstract

Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan pemilu, para caleg saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan para caleg saling beradu strategi, taktik dan metode pemenangan. Strategi dan taktik ini juga di dukung dengan ongkos biaya politik yang besar untuk menunjangnya. Informasi mengenai persaingan antar caleg dalam satu partai justru dituturkan dari caleg itu sendiri dan juga pengurus partai. Sehingga hal ini menjadikan fenomena baru yang terjadi selama pemilu legislatif 2019 kemarin dimana persaingan antar caleg satu partai menarik untuk dikaji. Maka dari itu, tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persaingan antar caleg dari partai PKB di DPRD Sumenep, Dapil III Kabupaten sumenep. Strategi apa yang dilakukan dalam upaya pemenangan caleg dalam pemilu legislatif 2019 serta bagaimana peran dan posisi partai dalam persaingan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Irwan Hayat anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari partai PKB serta Ketua DPC PKB Kabupaten Sumenep KH. Imam Hasyim dan observasi partisipatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi dalam tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
Deterrence Strategy Dalam Era Nuklir Alfiyah, Nur; Rika Tini, Dwi Listia; Rasaili, Wilda
PUBLIC CORNER Vol 18 No 2 (2023): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v18i2.3074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana lahirnya strategi baru akibat dari adanya kemajuan tekhnologi serta pengaplikasian dari strategi tersebut. Strategi-strategi yang dulu bersifat klasik kemudian berubah menjadi modern tatkala perkembangan teknologi tersebut semakin meningkat. Perkembangan tersebut kemudian membawa manusia kepada era yang disebut dengan era nuklir sebagai hasil dari kemajuan tekhnologi. Nuklir yang merupakan senjata pemusnah massal pertama kali digunakan pada masa Perang Dunia II ketika Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Jepang. Besarnya korban jiwa serta dampak yang ditimbulkan dari penggunaan senjata tersebut kemudian mendorong untuk ditemukannya startegi baru dalam era nuklir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan bagaimana lahirnya strategi deterrence. Implementasi konsep detterence dapat dilihat hingga saat ini ketika banyak negara-negara berusaha untuk mengembangkan nuklir sebagai stratregi pertahanan negara mereka.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Al-Barokah Desa Patean Dani, Rovi; Resdiana, Enza; Rika Tini, Dwi Listia
PUBLIC CORNER Vol 19 No 1 (2024): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v19i1.3520

Abstract

The establishment of bumdes Al-Barokah in Patean is an effort to improve the welfare of the village community. So that the programs launched have been considered according to their potential. The management of the Al-Barokah BUMDes program that has been carried out today is able to move in 4 different program areas with the aim of serving and meeting the basic needs of the Patean village community. This type of research is descriptive qualitative. The data sources used are primary and secondary data sources, the number of informants in this study is 8 informants, then draw the final conclusion of the interview results. Based on the results of the study, it is shown that the Management of Business Entities Owned by Al- Barokah Village, Batuan District, there are 4 aspects that affect management, namely the planning aspect of BUMDes Al-Barokah implementing a long-term program in the Al- Barokah BUMDes program, the second organizing, namely the availability of human resources / HR sets the duties and responsibilities on. Keyword : BUMDes, Management Abstrak BUMDes Al-Barokah didesa Patean merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program yang dicanangkan telah dipertimbangkan sesuai potensi yang dimilikinya. Pengelolaan program BUMDes Al-Barokah yang telah dijalankan saat ini mampu bergerak pada 4 bidang program yang berbeda dengan tujuan melayani serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa Patean. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 informan, kemudian menarik kesimpulan akhir hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Al-Barokah Kecamatan Batuan, terdapat 4 aspek yang mempengaruhi pengelolaan, yaitu Aspek planning BUMDes Al-Barokah melaksanakan program jangka Panjang pada program BUMDes Al-Barokah, Kedua organizing yaitu tersedianya sumber daya manusia/SDM menetapkan tugas dan tanggung jawab pada program BUMDes Al- Barokah dan non sumber daya manusia/SDM yang berupa dari alam maupun sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan program BUMDes Al-Barokah. Ketiga actuating menambah kerja sama serta menigkatkan jumlah penjualan pada program BUMDes Al- Barokah. Keempat controlling Koreksi pembukuan setiap satu sekali per 31 Desember yang dihadiri ketua, bendahara, sekretaris serta pelaksana unit-unit program BUMDes Al-Barokah. Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Manajemen
Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Alfiyah, Nur Inna; Hidayat, Imam; Rika Tini, Dwi Listia; Resdiana, Enza
PUBLIC CORNER Vol 19 No 1 (2024): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v19i1.3575

Abstract

Abstract One of the absolute requirements for a country that adheres to democracy is the existence of a means to channel aspirations and elect the country's leader by holding general elections. General elections are a means of realizing people's sovereignty and upholding a democratic political order. However, the democratic elections that every country dreams of are sometimes marred by fraudulent practices in general elections. This can be seen from the strengthening issue of fraud in the 2019 election results which has had an impact on high political tension and hostility between supporters of each candidate. So this then leads the public to question the role of election supervisors in dealing with the issue of fraud. This issue also occurred during the 2024 presidential and legislative elections. The method used in this research is a qualitative-descriptive method to analyze the role of election supervisors in dealing with the issue of fraud in the implementation of simultaneous general elections. This research shows that Bawaslu has carried out its role well in accordance with Law number 7 of 2017, both through early detection of potential fraud and handling it that will occur in various regions. Bawaslu carries out early detection using warning, prevention and action strategies. So by applying this strategy it can be concluded that in dealing with the issue of fraud in the election, Bawaslu has taken several preventive measures to prevent fraud from occurring. Both through monitoring and supervision, handling complaints, investigations, inquiries, law enforcement, collaboration with related parties as well as education and outreach. Keywords: Role, Election, Election Fraud, BAWASLU Abstrak Salah satu syarat mutlak negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang demokratis. Akan tetapi pemilu demokratis yang di idam-idamkan oleh tiap negara terkadang tercoreng dengan adanya praktek-praktek kecurangan dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari menguatnya isu kecurangan hasil pemilu 2019 yang memberikan dampak pada tingginya tensi politik hingga permusuhan antar pendukung masing-masing calon. Sehingga hal ini kemudian membawa masyarakat mempertanyakan bagaiman peran dari pengawas pemilu dalam menangani isu kecurangan tersebut. Isu ini juga terjadi pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif untuk menganalisi peran pengawas pemilu dalam menghadapi isu kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak. Penilitian ini menghasilkan bahwa Bawaslu telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, baik melalui deteksi dini terkait potensi kecurangan dan penanganannya yang akan terjadi diberbagai wilayah. Deteksi dini yang dilakukan Bawaslu menggunakan stategi imbauan, pencegahan dan penindakan. Sehingga dengan pengaplikasian startegi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menangani isu kecurangan dalam Pemilu, Bawaslu terlah melakukan beberapa Tindakan pencegahan untuk mencegah kecurangan terjadi. Baik melalui monitoring dan pengawasan, pengananan pengaduan, investigasi, penyelidikan, penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait serta edukasi dan sosialisasi. Kata Kunci: Peran, Pemilu, Kecurangan Pemilu, BAWASLU
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DIPONEGORO MELALUI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002 KABUPATEN SUMENEP Rika Tini, Dwi Listia; Berliana Fahira, Risca; Resdiana, Enza; Hidayat, Imam
PUBLIC CORNER Vol 19 No 2 (2024): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v19i2.3883

Abstract

Kabupaten sumenep telah memiliki perda tentang ketertiban umum yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2002, namun fenomena yang saat ini terjadi di lapangan PKL yang berada di Jalan Diponegoro dari tahun 2019 hingga saat ini masih menjamur di jalan tersebut, sehingga Satpol PP Kabupaten Sumenep terkesan tidak punya nyali dalam menegakkan Perda Tentang ketertiban umum Nomor 3 Tahun 2002. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 terhadap penertiban PKL di Jalan Diponegoro dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, namun terkendala kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan berdampak positif pada ekonomi PKL tetapi mengalami kendala koordinasi antar instansi. Kebijakan ini mengurangi pengangguran, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Peneliti menyarankan revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana.
Co-Authors Alfiyah, Nur Azinuddin, Muaz Baehaqi Berliana Fahira, Risca Dani, Rovi Enza Resdiana Isyanto Isyanto Jayawarsa, A.A. Ketut Moh. Romzi Mohammad Hidayaturrahman Muhammad, Nur Shidqi Nisfil Maghfiroh Meita Nur Inna Alfiyah Rillia Aisyah Haris Roos Yuliastina Rovi Dani Syamsul Arifin Teguh Hidayatul Rachmad, Teguh Hidayatul Triandika, Lulus Sugeng Ubaid, Ahmad Hasan Wilda Rasaili Winnugroho Wiratman, Manfaluthy Hakim, Tiara Aninditha, Aru W. Sudoyo, Joedo Prihartono Zarnuji .