Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal Hukum Sehasen Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI IPSSJ Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Simarmata, Lasmauli Noverita
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ronaldo Saputra Silalahi; Bambang Widarto; Lasmauli Noverita
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 02 Februari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keterbukaan dalam tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur perubahan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pilar fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai ketentuan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan referensi hukum yang berkaitan, yang selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa  pengaturan mengenai prinsip keterbukaan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan landasan normatif yang komprehensif mencakup dimensi keterbukaan informasi dan keterbukaan partisipasi publik. Namun, penerapan prinsip keterbukaan dalam proses penyusunan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dengan praktik empiris, yang tercermin dari pembahasan di luar gedung parlemen dengan akses publik terbatas, minimnya transparansi dokumen legislasi, serta penyimpangan dari mekanisme Prolegnas. Kelemahan implementasi ini dibuktikan dengan adanya empat gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan dissenting opinion dari empat hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi tata kelola legislasi untuk memperkuat mekanisme transparansi dan partisipasi publik serta pengembangan standar pengujian formil yang lebih substantif oleh Mahkamah Konstitusi guna mencegah praktik abusive law making dan memperkuat praktik demokrasi yang berlandaskan konstitusi di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM ATAS PEMIDANAAN TERHADAP KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA I Ketut Surya Prabawa; Lasmauli Noverita Simarmata
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i1.288

Abstract

The phenomenon of cross-border drug couriers reflects the complexity of organized crime involving diverse actors, including women and minors. Many are recruited through economic pressure, personal relationships, or exploitation, yet Indonesia’s legal system tends to impose harsh penalties without proportionally assessing individual roles. This study adopts a normative juridical approach using descriptive and prescriptive methods to examine national regulations, case studies, and comparisons with the Netherlands' drug policy. The findings show that overly repressive approaches fail to deliver substantive justice, especially for minor-role offenders. The Dutch model, which incorporates harm reduction and actor differentiation, offers a more humane alternative. Based on this, the study recommends reformulating Indonesia’s drug crime policies by integrating role-assessment mechanisms and promoting rehabilitative approaches for non-central actors. These steps are crucial to building a more just, proportional, and human rights–oriented criminal justice system.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU PROVIDER DIGITAL BY.U DARI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR Ilham Maulana; Selamat Lumban Gaol; Lasmauli Noverita
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 04 April (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, terutama pada layanan telekomunikasi berbasis digital. Salah satu inovasi tersebut adalah layanan provider digital by.U yang diselenggarakan oleh PT Telekomunikasi Selular. Seluruh proses layanan, mulai dari pendaftaran, penggunaan layanan, hingga pengakhiran hubungan hukum dilakukan secara elektronik melalui sistem online. Hubungan hukum antara perusahaan dan konsumen diatur dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh perusahaan dan berlaku bagi seluruh pengguna. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian baku yang digunakan oleh provider digital by.U serta meninjau bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku by.U pada dasarnya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata melalui persetujuan elektronik (click-wrap agreement). Perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya preventif dengan pembatasan klausula baku yang merugikan konsumen serta kewajiban penyampaian informasi yang jelas, dan melalui upaya represif melalui penyelesaian sengketa baik di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun melalui pengadilan.
IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING AS A LEGAL INSTRUMENT IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN INDONESIA Riano Purwonegoro Ahmad; Diding Rahmat; Lasmauli Noverita
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i2.617

Abstract

The implementation of performance-based budgeting is an important part of state financial management reform, which aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the use of public budgets. This system links the allocation of funds to measurable performance outcomes, thereby changing the paradigm of financial management from simply absorbing the budget to achieving effective and efficient results. This study discusses how performance-based budgeting functions not only as a technocratic tool but also as a legal instrument that binds government institutions to be accountable for the results of state budget use. The legal basis for PBB in Indonesia is reflected in Law No. 17 of 2003 on State Finance and Law No. 1 of 2004 on State Treasury. However, in practice, the implementation of PBB still faces various challenges, such as limited human resources, weak performance indicator development, and a lack of integration between planning and budgeting. Therefore, it is necessary to improve the capacity of civil servants, strengthen information systems, and promote synergy between institutions to encourage the creation of better, more transparent, and accountable state financial management. Thus, performance-based budgeting plays a strategic role as a legal instrument in achieving accountable and results-oriented governance.
KONSEP, ASAS, SUMBER DAN JENIS/MACAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SERTA PENGATURAN KETENAGAKERJAAN Lasmauli Noverita Simarmata; Ario Wendra
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 2 (2026): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v16i2.2235

Abstract

Hukum ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep, asas, sumber, jenis, serta pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Sumber hukum ketenagakerjaan berasal dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, kebiasaan, yurisprudensi, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi. Jenis hukum ketenagakerjaan meliputi hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, dan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengaturan ketenagakerjaan saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksananya. Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan hukum, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Resolution of Disputes Regarding Duplicate Land Ownership Certificates Hofandrik Lase; lasmauli noverita simarmata; Fransiskus Pasrah Dakhi
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 02 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.2030

Abstract

The issuance of land title certificates often entails legal consequences not only for the titleholders but also for parties whose interests are adversely affected. Consequently, this study further examines the regulations governing the resolution of disputes involving multiple certificates for the same land ownership under Indonesian land law, as well as the specific resolution of such a dispute as adjudicated in District Court Decision Number 18/Pdt.G/2018/PN Nab. A normative-juridical research method was employed. In principle, land dispute resolution can be pursued through two avenues: litigation (court proceedings) or out-of-court settlement; the resolution of the multiple-certificate dispute in District Court Decision Number 18/Pdt.G/2018/PN Nab was found to be consistent with applicable legal principles and the facts established during the trial.
Co-Authors Ardison Asri Aria Caesar Kusuma Atmaja Aria Caesar Kusumaatmaja Ario Wendra Arya Budi Pratama Atmaja, Aria Caesar Kusuma Bambang Widarto Diding Rahmat Fransiskus Pasrah Dakhi Hermanto Manurung, Boy Hofandrik Lase I Ketut Surya Prabawa Ilham Maulana Indah Sari Mochammad Imron Awalludin Mohamad Rafsanjani Riano Purwonegoro Ahmad Ronaldo Saputra Silalahi Selamat Lumban Gaol Subhan Zein Sgn Zeta Claudia sandra siregar