Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Suara Pengabdian 45 Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia International Journal of Law and Society
Novia Mungawanah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation Mawardi; Novia Mungawanah; Muchamad Taufiq; Arief Fahmi Lubis; Karman Jaya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7141

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian perundang-undangan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu instrumen utama dalam menjalankan tugasnya adalah mekanisme judicial review, yang memungkinkan MK untuk menilai dan membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam judicial review, efektivitasnya dalam melindungi hak konstitusional warga negara, serta tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memainkan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti tekanan politik dan kontroversi terhadap beberapa putusan yang dikeluarkan. Studi ini menyoroti pentingnya menjaga independensi MK agar tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi MK sebagai lembaga yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional dan penegakan hukum yang adil.
Adoption of Articles 6 and 7 of the Rome Statute of 1998 on Genocide and Crimes Against Humanity in Law Number 26 of 2000 on Human Rights Courts Eva Arief; Novia Mungawanah
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i3.537

Abstract

Serious human rights violations that occur in Indonesia, such as in Aceh, Papua, Jakarta, Poso and East Timor, fall into the category of crimes against humanity. Indonesia adopted the principles of international law into national law, which were adapted to the ideological values of the Indonesian nation, namely Pancasila, namely adopting the principles of genocide (mass extermination of an ethnic group) and the principles of crimes against humanity contained in Article 6 and 7 Rome Statute 1998. Partially the Rome Statute was implemented in national law by adopting it through Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Court. The problem that arises is how the provisions of Article 6 and 7 of the 1998 Rome Statute concerning genocide and crimes against humanity were adopted in Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. This research uses a normative juridical approach by studying or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding law as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. Research using this normative juridical method essentially emphasizes the deductive method as a general guide, and inductive method as support. Article 6 of the 1998 Rome Statute concerning Genocide (Mass Extermination of an ethnicity) and Article 7 of the 1998 Rome Statute concerning Crime Against Humanity are included in the group of serious human rights violations. Indonesia has an interest in promulgating Law Number 26 of 2000 driven by the desire to fulfill the complementary principles adopted by the 1998 Rome Statute so that Law Number 26 of 2000 concerning trials for serious human rights violations meets the minimum standarts international law. The 1998 Rome Statute is an international agreement that cannot be reserved so that ratification of the 1998 Rome Statute is fully binding of ratifying countries so that the Indonesian government must be careful in ratifyng it, but for Indonesia's interests, several principles and provisions in the 1998 Rome Statute were adopted.
Sawah Besar Berdaya: Edukasi Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Sawah Besar Nurhayati, Ema; Elen Anedya Frahma; Novia Mungawanah; Monica Belinda Oksavina; Febryan Alam Susatyo; Cahyo Adi Nugroho
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/cgd67c68

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia, tak terkecuali di Kelurahan Sawah Besar. Minimnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT serta jalur pelaporan dan perlindungan korban menjadi faktor pendorong tingginya angka kasus yang tidak terungkap. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi warga Kelurahan Sawah Besar terkait pencegahan, pengenalan, dan penanganan kasus KDRT melalui pendekatan edukasi partisipatif. Metode yang digunakan meliputi serangkaian lokakarya interaktif, penyuluhan berbasis komunitas, dan pembentukan kelompok dukungan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat serta ahli dari bidang hukum. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KDRT, membentuk jaringan relawan pendamping korban yang terdiri dari 25 kader terlatih dan mengembangkan sistem pelaporan kasus berbasis komunitas yang terintegrasi dengan dinas sosial setempat. Simpulan dari program ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis partisipatif efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan menciptakan sistem dukungan bagi korban KDRT. Model edukasi yang dikembangkan diharapkan dapat direplikasi di kelurahan lain sebagai upaya strategis pencegahan dan penanganan KDRT berbasis komunitas
Pencegahan Perilaku Bullying Usia Remaja Melalui Edukasi Orang Tua di Kelurahan Jatibarang Mijen Kota Semarang Novia Mungawanah; Elen Anedya Frahma; Febryan Alam Susatyo; Sri murni; Monica Belinda Oksavina; Cahyo Adhi Nugroho
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 4 (2025): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/33fdnh94

Abstract

rogram pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat peran orang tua dalam mencegah perilaku bullying pada remaja di Kelurahan Jatibarang, Mijen, Kota Semarang melalui edukasi berbasis pendekatan partisipatif. Kegiatan dilakukan dengan model Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan para orang tua, kader atau masyarakat dalam proses pemetaan masalah, edukasi, diskusi, serta evaluasi. Intervensi berupa sesi edukasi parenting, role-play, dan diskusi kasus lokal. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan orang tua dalam mendeteksi serta menangani perilaku bullying, disertai terbentuknya jejaring dukungan komunitas untuk keberlanjutan program. Program ini menegaskan pentingnya kolaborasi komunitas dalam membangun lingkungan aman bagi remaja dan mendorong penguatan fungsi keluarga dalam pencegahan bullying.
Efforts to Protect Indonesian Waters as the World's Maritime Axis Novia Mungawanah; Elen Anedya Frahma
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 1 JANUARI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is known as one of the largest archipelagic countries in the world, consisting of 17,508 islands, with a sea area reaching 5.8 million km² and a coastline of 81,000 km. With prominent maritime characteristics and socio-cultural diversity, a special strategy is needed so that Indonesia can realize itself as a sovereign and resilient maritime nation. By restoring the nation's identity as a maritime nation, maximizing maritime potential for national economic equality, and safeguarding maritime interests and security, the global maritime axis concept seeks to establish Indonesia as a sizable, powerful, expansive, and prosperous maritime nation. This study uses a normative juridical approach method with data collection techniques through literature studies. The data reviewed are secondary data, such as scientific literature, journals, and expert opinions. The legal sources analyzed include primary legal materials, including laws, three Presidential Decrees, and relevant conventions. Additionally, tertiary data such as dictionaries and internet sources were utilized to support the analysis in this study. The role and responsibilities of the Indonesian Navy (TNI AL) are a crucial component in carrying out maritime diplomacy. The TNI AL not only cooperates with other countries to ensure the security and safety of shipping but also plays a role in strengthening Indonesia's recognition at the global level as the Global Maritime Axis. Maritime diplomacy is also carried out to support law enforcement and bolster the nation's sovereignty in maritime areas. The application of the five main pillars of maritime diplomacy launched during President Jokowi's administration has proven effective in handling and eradicating crime in national waters. Thus, efforts to safeguard Indonesia's maritime territory and realize Indonesia's vision as a global maritime axis can be achieved.
Co-Authors Arief Fahmi Lubis Cahyo Adhi Nugroho Cahyo Adi Nugroho Elen Anedya Frahma Ema Nurhayati Eva Arief Febryan Alam Susatyo Karman Jaya Mawardi Monica Belinda Oksavina Muchamad Taufiq Sri Murni