Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PELAKSANAAN PROGRAM "ASN BER-AKHLAK" SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN LOYALITAS PEGAWAI Revanggi Ayu Tantri; Mastina Maksin; Sahrul Hidayat; Aprillio Egy Ariyanto
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 8 No 1 (2022): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v8i1.3117

Abstract

Kinerja ASN menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan birokrasi sesuai standar operasional prosedural. Strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas ASN dengan penguatan budaya kerja sebagai bentuk pembaharuan pengelolaan ASN menjadi pemerintah yang memiliki standar kelas dunia atau world class government. Salah satu strategi pemerintah dengan konsep ASN berkakhlak Sebagai Branding Employer. Termasuk Pemerintahan menerapkan ASN Berakhak untuk peningkatan kualitas kinerja ASN dan dikaitkan dengan komitmen Pemerintahan. Riset ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kali ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada. Sehingga dapat diketahui seperti apa penerapan ASN Berakhlak dan strategi pemerintah menyebarkan informasi terkait ASN Berakhlak. Selanjutnya akan diketahui penerapan ASN Berakhlak relevan dengan komitmen Pemerintahan.
Strategi Implementasi Face Recognition sebagai Inovasi dalam Meningkatkan Akurasi Verifikasi Peserta Seleksi ASN Nurul Jannah Lailatul Fitria; Mastina Maksin
Jurnal Studi Inovasi Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.962 KB) | DOI: 10.52000/jsi.v2i1.76

Abstract

Governance towards good governance by applying the principles of bureaucratic reform. Bureaucratic reform is implemented in every sector, both as a form of service and implementation of the bureaucracy. Bureaucratic reform is also implemented to improve the quality of ASN. As in the procurement of CASN formation 2021. The government applies Face Recognition technology. This research focuses on implementing the technology in the form of bureaucratic reform. This research uses qualitative methods with an orientation to the latest case studies. Research with case studies is research on the latest phenomena and is examined in detail with a certain point of view. Research with qualitative methods focuses on data input related to understanding the material, mechanism, process of the phenomenon. So that it can be seen the mechanism for the application of face recognition technology in the procurement of CASN 2021 and is associated with the form of bureaucratic reform. In particular, the principles of efficient, effective, and fair bureaucratic reform. The orientation of CASN procurement is not only on quantity but quality to get ASN who are smart, capable, and of high quality, free of fraud and free of KKN.
PELAKSANAAN PROGRAM "ASN BER-AKHLAK" SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN LOYALITAS PEGAWAI Revanggi Ayu Tantri; Mastina Maksin; Sahrul Hidayat; Aprillio Egy Ariyanto
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 8 No. 1 (2022): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v8i1.3117

Abstract

Kinerja ASN menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan birokrasi sesuai standar operasional prosedural. Strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas ASN dengan penguatan budaya kerja sebagai bentuk pembaharuan pengelolaan ASN menjadi pemerintah yang memiliki standar kelas dunia atau world class government. Salah satu strategi pemerintah dengan konsep ASN berkakhlak Sebagai Branding Employer. Termasuk Pemerintahan menerapkan ASN Berakhak untuk peningkatan kualitas kinerja ASN dan dikaitkan dengan komitmen Pemerintahan. Riset ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kali ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada. Sehingga dapat diketahui seperti apa penerapan ASN Berakhlak dan strategi pemerintah menyebarkan informasi terkait ASN Berakhlak. Selanjutnya akan diketahui penerapan ASN Berakhlak relevan dengan komitmen Pemerintahan.
Pencegahan dini stunting melalui edukasi pada ibu-ibu di Posyandu Sejahtera Arum Permai Kota Probolinggo menuju penurunan prevalensi prosentase stunting tahun 2024 trismawati; Hendry Y Nanlohy; Abdul Basit; Renny Chandra Puspitadewi; Mastina Maksin; Kurnia Iswardani
Abdimas Siliwangi Vol. 7 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : IKIP SILIWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22460/as.v7i2.23149

Abstract

Persoalan stunting pada anak balita harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat kota Probolinggo pada tahun 5-10 terakhir. Penyebab terjadinya stunting secara langsung didominasi oleh faktor kekurangan nutrisi, kehamilan preterm, pemberian makanan yang tidak optimal, dan tidak diberi ASI eksklusif. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Posyandu Sejahtera, Arum Permai Kelurahan Mangunharjo 30 hari mulai tanggal 15 Januari hingga 15 Februari 2024. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi kepada masyarakat sekitar pentingnya mengatasi persoalan stunting, demonstrasi pembuatan makanan tambahan berbahan dasar sayuran, validasi dan pemetaan serta wawancara yang dilakukan oleh orang tua balita sebagai responden. Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih pro aktif untuk mengatasi persoalan stunting secara bersama-sama melalui pemanfaatan olahan sayur yang ada di sekitar untuk menjadikan sebagai produk pemberian makanan tambahan (PMT) Pemulihan. Tim dan kader Posyandu Arum Permai diharapkan mampu melakukan dan menularkan sosialiasasi dan demonstrasi mengenai pencegahan stunting sejak dini khususnya pada masyarakat kota Probolinggo secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan demi mewujudkan pola perilaku keluarga yang sehat dan sejahtera
Peran Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Kota Probolinggo Mastina Maksin; Verto Septiandika; Eko Yudianto Yunus; Renny Candradewi Puspitarini; Nurul Faizzah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.293

Abstract

This study aims to analyze the role of collaborative governance in enhancing the effectiveness of poverty alleviation policies in Probolinggo City. Poverty is a multidimensional issue that cannot be addressed by the government alone, thus requiring the involvement of non-state actors such as NGOs, the private sector, and the community. Collaborative governance is chosen as the approach because it emphasizes participation, transparency, and accountability in the policy-making process. This research uses a qualitative method with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that cross-sector collaboration improves policy effectiveness, both in terms of administrative output and substantive outcomes experienced directly by the community. However, challenges such as weak coordination and resistance from parts of the community remain. Therefore, strengthening sustainable collaborative mechanisms is necessary to ensure the long-term success of poverty alleviation policies.
Optimalisasi Kapasitas dan Kelembagaan Daerah dalam Menjawab Tantangan Pelayanan Publik Era Digital (Studi Kasus DPMPTSP Kota Probolinggo) Mahfudz Aminulloh; Verto Septiandika; Mastina Maksin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kapasitas aparatur serta reformasi kelembagaan dalam merespons tuntutan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus pada instansi pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung terhadap proses pelayanan publik, serta analisis dokumen kebijakan dan administrasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan etos kerja dan orientasi pelayanan publik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan responsivitas birokrasi. Selain itu, kelembagaan yang bersifat fleksibel, terbuka terhadap inovasi, dan didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif terbukti mampu beradaptasi dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis dan kompleks. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara penguatan kapasitas individu aparatur dan reformasi kelembagaan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, partisipatif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Peran Sistem JDIH Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo) Dewi Akmalia; Supriyanto; Mastina Maksin
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.552

Abstract

    Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem JDIH memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pegawai melalui kemudahan akses informasi hukum, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, serta mendukung akuntabilitas organisasi. Namun demikian, ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, dan perlunya peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan informasi. Implementasi prinsip keterbukaan informasi publik melalui JDIH memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional di lingkungan KPU.  
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Prespektif SDGs 8 Di Kabupaten Probolinggo (Studi pada SPPG Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo) Nurul Faizzah; Veronica Sri Astuti Niwangsih; Mastina Maksin
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.451

Abstract

This study is motivated by the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) as a government policy that not only focuses on improving nutrition but also has the potential to promote economic growth through job creation. This research aims to analyze the implementation of the MBG program from the perspective of SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth) at SPPG Desa Matekan, Besuk District, Probolinggo Regency. This study employs a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, and implementer disposition. The results indicate that the implementation of the MBG program has generally been well executed and has contributed to job creation, increased community income, and strengthened the role of local MSMEs. The program demonstrates a clear linkage to the achievement of SDGs 8, particularly in promoting decent work and inclusive economic growth. However, several challenges remain, including variations in implementation quality, budget efficiency, and the emergence of perceived inequality across sectors, particularly in comparison to the welfare of educators.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dalam Proses Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Studi Pada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Faisal Hidan Vidyarna; Renny Candradewi Puspitarini; Mastina Maksin
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.453

Abstract

Public service is one of the government’s primary functions in providing effective, efficient, and transparent services to the public. The sailing permit approval process is one of the most common public services in the maritime sector. A sailing permit is an official document issued to fishing vessels as proof that the vessel meets the administrative and technical requirements for fishing at sea. This study aims to analyze the quality of public services in the process of approving fishing vessels for departure at the Mayangan Coastal Fishing Port (PPP) in Probolinggo City using an explanatory qualitative method. Interviews and observations were conducted with service officers, vessel owners, and crew members using public service quality indicators such as tangibles (physical evidence), reliability, responsiveness, assurance, and empathy to assess the quality of service provided by officers at the Mayangan PPP. This service quality assessment found that public services related to the approval process for fishing vessels at the Mayangan Port and Port Authority (PPP) have generally been carried out satisfactorily, with an average score of . This is evident from the availability of service facilities and infrastructure, clear service procedures, and the staff’s ability to provide information to the fishing community. Efforts are needed to improve service quality by enhancing staff competence, streamlining service procedures, and utilizing digital service systems so that the sailing approval process can be faster, more transparent, and more accountable. It’is hoped that these improvements in service quality will make it easier for fishermen to carry out their fishing activities and support more orderly and sustainable management of the fisheries sector at the Mayangan Fishing Port in Probolinggo City.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Mastina Maksin; Sisca Ratna Vidyanti; Renny Candradewi Puspitarini; Verto Septiandika
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.455

Abstract

Public services are one of the government’s responsibilities in meeting the basic needs of the community, including providing protection for neglected children. Neglected children are a vulnerable group that requires special attention and care from the government through various social service programs. This study aims to analyze the quality of public services in the field of protection for neglected children at the Probolinggo Regency Social Services Office. It employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation involving relevant parties within the Probolinggo Regency Social Services Office as well as service recipients. This indicates that the quality of public services for the protection of neglected children at the Probolinggo Regency Social Services Office can be analyzed through several dimensions of service quality, namely tangibles (physical evidence), reliability, responsiveness, assurance, and empathy. In general, the services provided have been functioning quite well, as evidenced by the availability of service facilities, clear service procedures, and the staff’s efforts to provide assistance and protection to neglected children. However, there are still several challenges, such as limited human resources, a lack of supporting facilities and infrastructure, and budget constraints, which hinder the optimization of services. While the quality of public services in the area of protection for neglected children at the Probolinggo Regency Social Affairs Office has been implemented fairly well, there is still room for improvement in several areas so that the services provided can be more optimal, effective, and targeted. quality of public services, protection of neglected children, Probolinggo Regency Social Services Agency.