Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.397
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Delegasi Yure Humano LAWYER: Jurnal Hukum
Muhammad Amin Saleh Al-Habsy
Universitas Mpu Tantular
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENGADILAN PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 Florentinus Eko Yulianto; Muh. Amin Saleh; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1858

Abstract

This study aims to analyze the institutional reconstruction of the Tax Court following Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 and its implications for judicial independence. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, case, conceptual, historical, and comparative approaches. The analysis focuses on the Tax Court's position within the judicial system, the issue of dual administrative oversight, and the consequences of transferring organizational, administrative, and financial supervision from the Ministry of Finance to the Supreme Court. The findings indicate that dual oversight potentially compromises institutional independence, given that the Ministry of Finance also oversees the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs and Excise—agencies that act as parties in disputes before the Tax Court. Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 mandates the elimination of this dual oversight through the implementation of a "one-roof system," with the transfer to be completed no later than December 31, 2026. Institutional reconstruction should not be viewed merely as a transfer of administrative authority; it must also encompass the restructuring of organizational frameworks, human resources, budgets, regulations, oversight mechanisms, judicial competence, and information technology systems. The ideal arrangement for the Tax Court is to retain its character as a specialized court within the State Administrative Court system while falling entirely under the supervision of the Supreme Court. This reconstruction is expected to strengthen independence, professionalism, impartiality, and accountability, as well as ensure legal certainty and protection for taxpayers.
ANALISIS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK LUAR DAERAH PABEAN ATAS PEMBAYARAN DEPOSIT Farida Nur Amelia; Muh. Amin Saleh; Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1859

Abstract

This study aims to provide a juridical analysis of the utilization of Taxable Services (JKP) from outside the Customs Area regarding a deposit payment made under an international design agreement, based on Tax Court Decision Number PUT-003524.99/2025/PP/M.VA (2025). The research employs a normative juridical method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The analysis focuses on Value Added Tax (VAT) provisions—specifically those concerning the utilization of Taxable Services from outside the Customs Area—and the legal considerations of the Panel of Judges in the case at hand. The findings indicate that the payment of USD 1,938,000.00 made by PT MNC Wahana Wisata to the Central Research Institute of Building and Construction Co., Ltd. (CRIBC) constituted a guarantee deposit rather than a payment for the price of Taxable Services. This conclusion is supported by the facts that the design project did not proceed due to project failure, the design services were never delivered or utilized, and the deposit funds were returned to the Taxpayer. The Panel of Judges did not rely solely on the transfer evidence to determine the VAT object; instead, they evaluated the overall legal relationship and evidence based on the principle of material truth. Consequently, the failure to meet the element of "utilization of Taxable Services" meant there was no adequate basis for imposing VAT. The decision underscores the importance of legal certainty, fairness, and legal protection for Taxpayers in cross-border service transactions.
Analisis Pidana Pencurian Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pelaku Kleptomania Tri Heriyanto; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang; Appe Hutauruk
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1051

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi penderita kleptomania dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma hukum positif melalui bahan pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara objektif perbuatan penderita kleptomania memenuhi unsur Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, unsur kesalahan (mens rea) secara subjektif tereduksi oleh gangguan kejiwaannya. Kleptomania dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (atau Pasal 44 KUHP lama) apabila dapat dibuktikan melalui Visum et Repertum Psychiatricum bahwa pelaku tidak mampu mengarahkan kemauannya secara bebas. Oleh karena itu, penegakan hukum disarankan untuk bergeser dari sanksi punitif berupa pidana penjara menuju sanksi tindakan (maatregel) seperti rehabilitasi medis atau perawatan di rumah sakit jiwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, serta mengoptimalkan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Yanto Kurnia; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan surat laporan kehilangan kepolisian serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP, khususnya penggunaan surat seolah-olah benar, adanya kesengajaan, serta kemungkinan timbulnya kerugian. Dalam perkara yang dikaji, surat laporan kehilangan digunakan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti sehingga memiliki relevansi terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Pertimbangan majelis hakim perlu menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, perbuatan terdakwa, penggunaan surat, unsur kesengajaan, dan akibat hukum untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pertimbangan hukum yang sistematis dalam perkara pemalsuan surat agar penerapan hukum pidana didasarkan pada pembuktian yang memadai dan dapat memberikan kepastian hukum.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN Muhammad Nur; Muh. Amin Saleh; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3110

Abstract

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga kerusakan hutan melalui pembakaran menjadi persoalan yang memerlukan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.B-LH/2024/PN Kln. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana membakar hutan berdasarkan Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur “setiap orang” dan unsur kesengajaan dalam melanggar larangan membakar hutan, disertai kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Meskipun tujuan awal terdakwa menyalakan api adalah melepaskan joran yang tersangkut, tindakan meninggalkan api dalam kondisi musim kemarau dipertimbangkan sebagai bagian dari kesalahan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, dampak kerusakan ekosistem, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembuktian kesalahan dan hubungan kausal dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH TERHADAP ANAK TIRINYA Fitriana Sari; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki dasar pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedudukan pelaku sebagai ayah tiri menjadi aspek penting karena terdapat hubungan keluarga dan kepercayaan yang seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, hubungan pelaku dan korban, dampak terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penegakan hukum dalam perkara pencabulan anak perlu memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak anak sebagai korban.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Melakukan Teror di Indonesia: Studi Kasus Putusan No. 366/Pid.Sus/2025/PN. Jkt.Tim Cahyo Priyono; Muh. Amin Saleh; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5794

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana terorisme telah berkembang dari pendekatan represif post-factum menuju pendekatan preventif melalui kriminalisasi berbagai precursor acts yang mendukung aktivitas terorisme. Dalam perkara yang diteliti, hakim memilih Dakwaan Kedua berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 7 UU Terorisme dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembantuan terhadap tindak pidana terorisme. Pembuktian didasarkan pada keterkaitan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hasil pemeriksaan balistik, serta pola keterlibatan terdakwa dalam pengiriman logistik, pelatihan militer, dan penyimpanan senjata serta amunisi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat, pencegahan, pembinaan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Desa: Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg Yustian Yustian; Muh. Amin Saleh; Irene Puteri Alfani Sinaga; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyalahgunaan Dana Desa sebagai tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menghubungkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur perbuatan pidana, keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, dan kerugian keuangan negara. Pada perkara yang diteliti Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 3 terbukti karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp238.510.384,38. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp50.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp238.510.384,38. Putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan sekaligus pemulihan kerugian negara.
Analisis Yuridis Normatif terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Tarkam Suwirya; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam KUHP lama dan KUHP Nasional serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara penggelapan kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP Nasional memiliki substansi yang berkesinambungan, yaitu mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Perbedaannya terutama terdapat pada terminologi, sistem pidana denda, serta orientasi dan pedoman pemidanaan. Dalam perkara Ilham Mukdin alias Saprol bin alm. Sukroni, kendaraan bermotor diperoleh melalui peminjaman secara sah atas dasar kepercayaan, tetapi kemudian digadaikan tanpa izin pemilik untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan memenuhi karakteristik tindak pidana penggelapan apabila unsur-unsurnya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan waktu terjadinya perbuatan
Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Rintan Ayu Andini; Muh. Amin Saleh; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan serta penerapan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana kekerasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, pendampingan hukum serta pembinaan dan rehabilitasi. Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Jakarta Utara, perbuatan didakwakan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP karena dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka pada korban. Meskipun pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan, penerapannya terhadap anak harus memperhatikan karakteristik dan kondisi anak serta mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial. Ketentuan diversi tidak terpenuhi karena tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana maksimal tujuh tahun, sedangkan diversi ditujukan bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun.
Co-Authors adminojshukum Andri Kurnia Anggraeni, Yola Appe Hutauruk Bahori Ahoen Cahyo Priyono Denny Charles Sagala Faizal Faizal Farida Nur Amelia Fitriana Sari Florentinus Eko Yulianto FX Suyud Margono Hapit Sugandi Hotman Sinambela Ifyani Novita Ina Heliany Irene Puteri Alfani Sinaga Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga Jopie Tommy Rompas Maria Prihadiyanti Marina R. Purba Mas Agus Priyambodo Muhammad Nur Muhenri Sihotang R. Chresno Wahyu Widodo Rintan Ayu Andini Ronaldo Sahat Tua Sendi Sanjaya Senny Tussytha Sigit Argo Hananto Siska Septiana Siti Wahyuningsih Sularto Supadmi Tarkam Suwirya Tri Heriyanto Yanto Kurnia Yustian Yustian