Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.83
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Politika: Jurnal Ilmu Politik Paramita: Historical Studies Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Journal of Socioeconomics and Development Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture Indonesian Journal of Tourism and Leisure Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Masyarakat: Jurnal Sosiologi Society Journal of Linguistics and Social Studies Journal of Management, Accounting, and Administration
Mohamad Shohibuddin
Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University Kampus IPB Dramaga, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

 1 
Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1) M Shohibuddin
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.08 KB) | DOI: 10.31292/jb.v5i1.315

Abstract

Abstract: This article offers two contribution to literature on agrarian inequality in Indonesia, namely a conceptual approach for understanding this phenomenon and its implication on policy formulation. The first contribution includes a synthesis of some literature on various aspects of agrarian inequality. In addition, two types of agrarian inequality are distinguished according to its locus of existence, i.e. inequality of distribution which refers to unequal land tenure among different classes within smallholding agricultural sector, and inequality of allocation which refers to unequal allocation of land and other natural resources between small (family) farms and large (corporate) enterprises. The second contribution is formulation of a policy framework to resolve these two types of agrarian inequality. First of all, the politics of agrarian resources allocation should be based on the principle of positive discrimination which favors smallholders’ interests. Furthermore, to ensure this principle comes into reality, five schemes of tenure reform have to be fully integrated, namely: (re)distribution, registration, recognition, devolution and restitution. This article divided into two parts. Part 1 will focus on the first contribution (conceptual approach); meanwhile, the second contribution (policy formulation) will be further elaborated in Part 2.Keywords: agrarian inequality, land reform, politics of agrarian resources allocation, Indonesia.Intisari: Dua kontribusi diajukan artikel ini pada kepustakaan mengenai ketimpangan agraria di Indonesia, yaitu pendekatan konseptual untuk memahami gejala ketimpangan agraria ini dan implikasinya pada penyusunan kebijakan. Kontribusi pertama mencakup sintesis atas sejumlah literatur mengenai berbagai aspek ketimpangan agraria. Selain itu, dua jenis ketimpangan agraria juga dibedakan berdasarkan locus keberadaanya, yaitu ketimpangan distribusi yang berarti kesenjangan penguasaan tanah di antara berbagai kelas dalam sektor pertanian rakyat, dan ketimpangan alokasi yang berarti kesenjangan peruntukan tanah dan sumber daya alam lain antara usaha tani skala kecil (keluarga) dengan usaha skala besar (korporasi). Kontribusi yang kedua adalah formulasi suatu kerangka kebijakan untuk menanggulangi dua jenis ketimpangan agraria di atas. Pertama-tama, politik alokasi sumber-sumber agraria harus didasarkan pada prinsip diskriminasi positif yang memihak kepentingan produsen kecil. Lalu, agar prinsip ini bisa terwujud di dunia nyata, lima skema pembaruan tenurial berikut ini mesti diintegrasikan secara menyeluruh, yaitu: (re)distribusi, registrasi, rekognisi, devolusi dan restitusi. Artikel ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian 1 akan membahas kontribusi yang pertama (pendekatan konseptual), sementara kontribusi yang kedua (formulasi kebijakan) akan dielaborasi lebih lanjut pada Bagian 2.Kata Kunci: ketimpangan agraria, land reform, politik alokasi sumber-sumber agraria, Indonesia.
Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2) Mohamad Shohibuddin
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 (2019): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v5i2.366

Abstract

Abstract: This article, which consisted of two parts, offers two contribution to the literature on agrarian inequality in Indonesia, i.e. a conceptual approach for understanding this phenomenon and what it implies on policy formulation. The first contribution has been elaborated in Part 1 which includes a synthesis of various aspects of agrarian inequality and a distinction between two types of agrarian inequality, namely: inequality of distribution and of allocation. In Part 2, the second contribution of this article will be elaborated. Firstly, the current situation of agrarian inequality in Indonesia, which covers those two types of inequality, will be presented. Secondly, a comprehensive policy framework to resolve this problem will be promoted, based on the principle of positive discrimination towards smallholders’ interests. For this purpose, five schemes of tenure reform need to be fully integrated, namely: (re)distribution, registration, recognition, devolution and restitution.  Intisari: Artikel ini, yang terdiri atas dua bagian, menawarkan dua kontribusi pada literatur mengenai ketimpangan agraria di Indonesia, yaitu pendekatan konseptual untuk bisa memahami gejala ini dan apa implikasinya terhadap penyusunan kebijakan. Kontribusi pertama telah dibahas pada Bagian 1 yang mencakup sintesis atas ragam aspek ketimpangan agraria dan pembedaan antara dua jenis ketimpangan agraria, yakni ketimpangan distribusi dan ketimpangan alokasi. Pada Bagian 2, kontribusi kedua dari artikel ini akan diulas secara mendalam. Pertama-tama, situasi ketimpangan agraria terkini di Indonesia, yang mencakup dua jenis ketimpangan di atas, akan dipaparkan. Selanjutnya, sebuah kerangka kebijakan yang komprehensif untuk memecahkan masalah ini akan dipromosikan dengan berdasarkan pada prinsip diskriminasi positif bagi kepentingan para produsen skala kecil. Dalam rangka ini, lima skema pembaruan tenurial berikut penting untuk diintegrasikan secara menyeluruh, yaitu: (re)distribusi, registrasi, rekognisi, devolusi, dan restitusi. 
Pemanfaatan Data Sensus Pertanian untuk Mendukung Program Land Reform: Kasus Kabupaten Blitar dan Luwu Utara Mohamad Shohibuddin; Anisa Dwi Utami; Dina Nurdinawati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The success of land reform depends, among others, on complete and accurate data on land tenure. Such data are still lacking since land registration has not been completed yet, while the completed ones are difficult to access. Actually, agriculture census data contain some information concerning farm landholding, although the last concept refers to “effective landholding” rather than “formal landholding” (legal ownership) as frequently used in land reform program. Using literary study, this article aims to analyse the 2013 Agricultural Census with special focus on Blitar in East Java and Luwu Utara in South Sulawesi to represents two types of ecosystems in Geertz’s conception, namely “Inner Indonesia” and “Outer Indonesia” respectively. The analysis resulted in detailed descriptions on the distribution of farm households, farmland use, and inequality of landholding which can be traced until the village level. For preparing land reform, it is important to combine this information with existed data on land ownership and to use it as a basis for further field-based inventories on farmland holding, ownership, use and utilization. This article concludes that the benefit of agricultural census data should be optimized. Some policy recommendations are also provided, emphasizing the urgency for more contextual way to implement land reform. Keywords: Agricultural Census, Land Reform, Farm Household, Inequality of Landholding, Blitar, Luwu Utara   Intisari: Keberhasilan program land reform bergantung antara lain pada data penguasaan tanah yang lengkap dan akurat. Data semacam ini masih belum memadai karena pendaftaran tanah di seluruh Indonesia belum tuntas, sementara data yang sudah tersedia sulit diakses. Sebenarnya, Sensus Pertanian mengandung banyak informasi mengenai penguasaan lahan pertanian, sekalipun konsep “penguasaan” ini mengacu pada “penguasaan efektif” dan bukan “penguasaan formal” (alias kepemilikan legal) yang sering dimanfaatkan dalam program land reform. Menggunakan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk menganalisis data mentah Sensus Pertanian 2013 dengan fokus di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dua kabupaten ini dipilih secara purposive untuk mewakili dua tipe ekosistem yang berbeda dalam konsepsi Geertz, yakni berturut-turut “Indonesia Dalam” dan “Indonesia Luar”. Hasil analisis menyajikan deskripsi detail mengenai sebaran rumah tangga petani, penggunaan lahan pertanian, dan ketimpangan penguasaan lahan yang bisa ditelusuri hingga ke level desa. Untuk perencanaan land reform, sangat penting untuk memadukan informasi ini dengan data kepemilikan tanah yang ada dan menjadikannya sebagai pijakan bagi inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di lapangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa manfaat data Sensus Pertanian perlu lebih dioptimalkan. Beberapa rekomendasi kebijakan juga disajikan yang menekankan urgensi pelaksanaan land reform secara lebih kontekstual. Kata Kunci: Sensus Pertanian, Land Reform, Rumah Tangga Petani, Ketimpangan Penguasaan Lahan, Blitar, Luwu Utara
Perubahan Peran Perempuan Setelah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Yogyakarta International Airport: Kasus Kalurahan Kebonrejo di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Fairuz Nabila; Mohamad Shohibuddin; Endriatmo Soetarto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.494

Abstract

Abstract: Women are one of the parties being affected by the process of land acquisition for the construction of public infrastructure. This article aims to analyse the change of women role after the implementation of land acquisition for the construction of Yogyakarta International Airport in Kulonprogo regency, Special Region of Yogyakarta. The research is carried out in Kebonrejo village, Temon district using quantitative approach supported by qualitative approach. Quantitative data are collected through a survey among 30 female respondents in the households selected by a simple random sampling and analysed through Rank Spearman test, while qualitative data are obtainded through documents review, participant observation and depth interview with key informants. The research findings demonstrate that there is a weak relationship between the participation of women throughout the implementation of land acquisition and the change of women role after the completion of land acquisition. This is due to the fact that despite there is a strong emphasize of public consultation and participation in the regulation of land acquisition, the will and power of the government is very strong and could not be influenced by the whole affected community. In addition, the process of land acquisition itself often put aside women’s specific aspiration and intereset. Consequently, a relative equal gender relation within the household during land acquisition process didn’t have any effect throughout the process and afterward. Keywords: women participation, the roles of women,  land acquisition, development of public infrastucture.   Intisari: Perempuan adalah salah satu pihak yang terimbas oleh pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis ,perubahan peran perempuan setelah pengadaan tanah untuk pembangunan Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian lapangan dilakukan di Kalurahan Kebonrejo, Kapanewon Temon dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari survei atas 30 responden perempuan dalam rumah tangga yang dipilih secara simple random sampling dan diolah dengan uji Rank Spearman, sementara data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen, pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara keterlibatan perempuan selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan Yogyakarta International Airport dengan peran perempuan setelah pengadaan tanah. Ssekalipun keharusan konsultasi dan partisipasi publik sangat ditekankan dalam regulasi pengadaan tanah, namun kehendak dan kekuasaan yang kuat dari pemerintah membuat proses pengadaan tanah tidak dapat dipengaruhi oleh masyarakat terdampak secara keseluruhan. Selain itu, proses pengadaan tanah itu sendiri abai terhadap aspirasi dan kepentingan spesifik kaum perempuan. Akibatnya, relasi gender yang relatif setara di level rumah tangga selama proses pengadaan tanah tidak memiliki hubungan apa pun sepanjang proses tersebut maupun setelahnya.  Kata Kunci: keterlibatan perempuan, peran perempuan, pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur publik.
Co-Authors Al Zahra, Princessca Ambar Istiyani Anisa Dwi Utami Annisa Wulandari Arif Satria Assiyah, Ai Siti Nur Bahri, Adi D. Dina Nurdinawati, Dina Endriatmo Soetarto Fairuz Nabila Fani Dwi Iswari Hana Indriana Heni Listiana Iswari, Fani Dwi Kusumastuti, Gayatri Lufthi Rusniarsyah, Lufthi Maimun Maimun Maulana, Ilham Rizkia Melia Sari Melia Sari, Melia Muhamnu, Afiya Hashina Priyanto Priyanto Putri, Finda Dwina Saskia Septiani, Dellia Tri