Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Ilmiah Peuradeun Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI LEGAL BRIEF Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Mamangan Social Science Journal JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Haposan Siallagan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Legal Aspects of Copyright on Book Photocopying Business Activities Debora, Debora; Siallagan, Haposan; Nainggolan, Jesella Ramayanti
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.956

Abstract

Photocopied books are sold at much cheaper prices than original books. These pirated books are very popular with college students because of their affordable prices without thinking about the authenticity of the book. Books are objects of Copyright which are protected by law, therefore the author of the book as the creator and/or holder of Copyright for the work of the book has exclusive rights, namely the right to monopolize his creation in an effort to protect his creation from other parties, such as the right to publish and multiplying his creations or giving permission to other parties to gain economic benefits. Even though copyright is an individual right, there are certain limits regarding public authority to provide access to information for society at large. This article examines how copyright is limited in duplicating books for educational purposes and how UUHC enforces book duplication without the author's permission. The method used to study this problem is the normative research method. Based on the results of the study, it can be concluded. Copyright restrictions can be made as long as they do not conflict with morals, religion, public order, decency, national defense and security. The Copyright Law contains restrictions on Copyright related to education as stated in Article 44 jo. Article 86 wherein stating the specified source, or the obligation of the copyright holder concerned to give permission to another party to translate and/or reproduce the work or can also appoint another party to carry out the translation/reproduction of the work. This is done for creations in the fields of education and research. Law enforcement regarding Copyright violations can be resolved through civil dispute resolution and criminal prosecution
Peran Tata Usaha Sebagai Penghubung Administrasi Surat Masuk Di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara Marbun, Ruth Julianti; Siallagan, Haposan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1769

Abstract

Administrasi memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendukung kinerja birokrasi, khususnya dalam mengelola arus informasi melalui surat masuk. Di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara, bagian tata usaha menjadi unit strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan pencatat dokumen, tetapi juga memastikan distribusi surat berjalan tepat sasaran, teratur, dan sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis peran tata usaha dalam pengelolaan surat masuk, kendala yang dihadapi, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata usaha menjalankan lima fungsi utama, yaitu penerimaan dan pencatatan, pengolahan dan distribusi, monitoring tindak lanjut, pengarsipan, serta koordinasi dan peningkatan kapasitas pegawai. Namun, sejumlah hambatan masih ditemukan, antara lain tingginya volume surat masuk, keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan sistem manual, kendala teknis dan keamanan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem digital, pelatihan SDM, serta penerapan SOP yang lebih ketat agar pengelolaan administrasi surat masuk dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Juridical analysis of the obstacles in the implementation of music royalty payment obligations in Indonesia Simangunsong, Ezra Natasya Br; Siallagan, Haposan
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1028

Abstract

The main problem in this case study is that Indonesia still cannot be firm and fair in enforcing the obligation to pay music royalties to the composers. This already exists and is written in Law Number 28 of 2014 concerning copyright and in Government Regulation Number 56 of 2021. This refers to the consistency and compliance with the law that can be reviewed based on legal protection and legal compliance theory. This review will provide different perspectives on economic rights in song creation and how the intellectual property system applies. The review and normative juridical approach of this research provides an overview of the correct legal record and layout based on facts. This fact is based on literature studies, primary laws, and derivatives that can provide a more constructive research direction. This research provides an overview of the responsibility for a royalty and the importance of respecting intellectual property law. The challenge is the difficulty of making firm decisions by perpetrators or law enforcers due to the lack of transparency, which has become an inherent culture. Social socialization is very limited, and the absence of a national collective management institution provides certainty, making it difficult to run. The results of this study provide a conclusion that we must move together in echoing the synergy between LMKN, business actors, and the government in carrying out sustainable royalty management. This will strengthen the value of the existence of intellectual property rights and the emergence of legal certainty that can be claimed together for the sake of justice and social welfare in Indonesia.
PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN TINDAK PIDANA Lumban Tobing, Hizkia Donivan; Siallagan, Haposan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2077

Abstract

Kebijakan daerah berperan sebagai sarana penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan agar selaras dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam proses perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan daerah tidak terlepas dari potensi permasalahan hukum, termasuk risiko munculnya tindak pidana apabila kebijakan tersebut disusun atau dijalankan secara tidak hati-hati dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan penting melalui pelaksanaan pemantauan sebagai mekanisme pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, serta menelaah fungsi pengawasan tersebut sebagai upaya pencegahan dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, ajaran hukum, dan referensi hukum yang sesuai. Jadi, hasil penelitian menyatakan bahwa secara normatif fungsi pengawasan DPRD dirancang sebagai instrumen preventif yang bertujuan untuk memastikan kebijakan daerah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Fungsi pengawasan DPRD tidak dimaksudkan sebagai sarana penegakan hukum pidana, melainkan sebagai upaya pencegahan awal melalui pengawasan politik dan administratif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara normatif memiliki kontribusi penting dalam mencegah lahirnya kebijakan daerah yang berpotensi menimbulkan implikasi pidana, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan daerah yang taat hukum dan mengarah pada kepastian hukum
Co-Authors Adira Sitanggang Besty Habeahan Debora Debora Ekel Tuahta Ginting Halawa, Willem Cahyadi Hutabarat, Dwi Natalia Martama Januari Sihotang Lumban Tobing, Hizkia Donivan Marbun, Ruth Julianti Martono Anggusti Nainggolan, Jesella Ramayanti Simangunsong, Ezra Natasya Br Simbolon, Dian Lorenjaya Situmorang, Samuel Zai, Yarisman