Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Jurnal Sosial dan Sains Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Social Science Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Studia: Journal of Humanities and Education Studies Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Reynold Simandjuntak
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Problematika Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Veronica Agnes Walukow; Wenly R. J. Lolong; Reynold Simandjuntak
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2011

Abstract

Drug abuse among children is a multidimensional issue that requires a legal response that is sensitive to the principle of the best interests of the child. This study examines the issue of imposing criminal sanctions on children who abuse drugs, focusing on efforts to harmonize the Child Protection Law and the Narcotics Law and the application of the concept of restorative justice. Based on a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, this study examines various regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings show a gap between the rehabilitative principle mandated by the Child Protection Law and the practice in the field, which is still predominantly oriented towards punishment. Although diversion mechanisms and restorative justice have been prioritized, their implementation is still hampered by the low level of understanding among law enforcement officials, limited rehabilitation facilities, and strong social stigma. Synchronization between the repressive nature of the Narcotics Law and the protective orientation of the SPPA Law has not been optimally achieved, resulting in inconsistencies in the application of sanctions. This study concludes that there is a need to reformulate policies that place rehabilitation as the main focus, strengthen the capacity of officials in restorative justice, develop community-based rehabilitation models, and improve coordination among stakeholders. The recommendations proposed include revising regulations on diversion, establishing special rehabilitation institutions for children, and implementing public education programs to reduce social stigma. Consistent application of the principle of the best interests of the child is expected to create a more protective and rehabilitation-oriented juvenile justice system.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Brigita Misrawati Gaib; Wenly R. J. Lolong; Reynold Simandjuntak
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2021

Abstract

This study aims to discussone type of crime, namely human trafficking. This study uses a normative juridical research method, using literature analysis and secondary datacovering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this studyshow that the Human Trafficking Law provides astrong legal basis. It explicitly formulates various elements of the crime ofhuman trafficking along with severe criminal sanctions. Criminal liability is not only given to the main perpetrator butalso to those who participate in the crime. However, one issue that often poses a challenge is the lack of in-depth understandingby law enforcement officials regarding the nature and complexity of the crime ofhuman trafficking. Therefore, continuous training forlaw enforcement officials and technical capacity building for investigators in maximizing the use ofthe articles on the crime of human trafficking are needed.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Body Shaming Di Media Sosial Vanessa Kezia Kamuh; Reynold Simandjuntak; Marven A Kasenda
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada pengaturan normatif, praktik penegakan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan body shaming memenuhi unsur delik penghinaan baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian, identifikasi pelaku, serta perbedaan penafsiran aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan struktural, psikologis, dan rendahnya tingkat pelaporan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penegak hukum di bidang siber, konsistensi penafsiran hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dengan layanan pemulihan psikologis. Dengan penguatan tersebut, hukum pidana diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta daya cegah yang efektif terhadap praktik body shaming di ruang digital. Implikasi penelitian ini diarahkan pada perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga agar perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku dapat berjalan secara berimbang dan berkelanjutan. Bagi dunia akademik, temuan ini memperkaya kajian hukum pidana siber.
PERLINDUNGAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Priska Anggreini Korompis; Reynold Simandjuntak; Marven A. Kasenda
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.91

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kebocoran tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya risiko kebocoran data di era digital, di mana data pribadi telah menjadi aset berharga. Salah satu kasus yang diangkat adalah dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan data pejabat negara hingga masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan UU PDP, pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik berkedudukan sebagai "Badan Publik" sekaligus "Pengendali Data Pribadi" yang memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keamanan data masyarakat. Secara teoretis, pemerintah harus bertindak sebagai pengayom yang memberikan rasa aman. Namun, lemahnya sistem keamanan siber dan kelalaian dalam memenuhi standar keamanan mengakibatkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengayoman tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan pemrosesan data dengan prinsip keamanan yang kuat guna melindungi subjek data dari kerugian akibat kebocoran informasi.
Co-Authors Aisa Yulia M Sabir Alfania Zefanya Tumewu Brigita Misrawati Gaib Claudio Junior Willem Rambing Eva Paulina Rozalia Rumampuk Gabriel Leon Wulung Grace L. D. Lingga Gratia P. Lombogia Ika Syafitri Pakaya Jeane Mantiri Jeremy D. Rumimpunu Jeshica Sampe Toding Jesica Kumolontang Jonathan Endro Sumual Loisa Windy Lapondu Lumaing, Engeli Yuliana Marven A. Kasenda Marven A. Kasenda Meiske Lasut Meren Priskila Majid Moristi R.N. Runtunuwu Mumu, Zefanya Piero Nofia Mosal, Reza Novita Mongdong Palempung, Leidy Wendy Pongulu, Fera Kadma Priska Anggreini Korompis Romi Mesra Roof Pajow Runtunuwu, Mutiara Juli Sari Clarisya Sihombing Sariana Landaiyo Sarli S. Landota Sarumaha, Pia Bertha Sherina Darius Sherina Darius Sherina Darius Sibarani , Apriska Singkay, Rafael Susan Tiur Mida Sianturi Vanessa Kezia Kamuh Veronica Agnes Walukow Virgilio Wando Lelewa Wenly R. J. Lolong Winda Winda Yoan Barbara Runtunuwu Zahwa A. Alhabsyi Zefanya Piero Mumu