Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.416
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Begawan Abioso Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) VISA: Journal of Vision and Ideas Binamulia Hukum
Saefullah Saefullah
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Binamulia Hukum

 1 
Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional Saefullah
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.296

Abstract

Kontrak perdata internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerja sama antar negara, namun terkadang kemudahan dalam kerja sama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional, sehingga terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Selain itu penelitian mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan (lex cause) belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan lex cause-nya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (lex cause) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah teori lex loci contractus, teori lex loci soluntionis, teori the proper law of contract, dan teori the most characteristic connection.
Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana Saefullah, Saefullah
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1243

Abstract

Pengangkatan perangkat desa merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dalam praktik masih banyak ditemukan pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengangkatan perangkat desa yang tidak sah terhadap keabsahan penerimaan hak keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat timbul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur mengakibatkan Surat Keputusan pengangkatan menjadi tidak sah dan secara langsung menggugurkan dasar hukum pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas dari APBDes. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa hak keuangan perangkat desa merupakan hak derivatif yang sepenuhnya bergantung pada keabsahan keputusan administrasi pengangkatannya. Selain berimplikasi administratif, pengangkatan ilegal juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila disertai penyalahgunaan wewenang, penggunaan dokumen palsu, atau menimbulkan kerugian keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.
Co-Authors Adham, Adham Adhitiya, Arie Ali Johardi Anwar Budiman Apriliawan, Hendri Artono, Harry Budi Erixon, Isak Ginting, Jan Efraim Hartonta hartanto hartanto Hirohito, Alfonico Iskandar, Andri Jan Parlindungan Karna Karna Lumassia Mardani Mardani Mimin Mintarsih Nanik Indah Setyani Permatasari, Mayang Rekha Mursidi Roosmelan, Ergi Hananingtyas Santoso, Pujo Siswantari Pratiwi Sugeng Teguh Santoso Wahyono, Aura Akillah Putri Waty Suwarty Haryono