Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) TARBIYA : Journal Education in Muslim Society An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan Jurnal Manajemen Dakwah Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Penamas Mavisha: Law And Society Journal
Khaeron Sirin
UIN SYarif Hidayatullah Jakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Aspek Pemidanaan Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan di Indonesia Khaeron Sirin
Al-Risalah Vol 12 No 01 (2012): June 2012
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.767 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v12i01.432

Abstract

Artikel ini mencoba untuk mengkritik gagasan hukuman terhadap perkawinan tidak terdaftar seperti pernikahan diam-diam, kawin kontrak, dan poligami tanpa izin resmi dari pengadilan yang telah muncul sejak awal 2010 dan telah menyebabkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak orang mendukung ide ini, sementara orang lain menolaknya. Mereka yang mendukung gagasan melihat bahwa hukuman terhadap perkawinan terdaftar akan membatasi pernikahan kasar, melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, dan membawa tentang budaya hukum dan ketertiban di kalangan masyarakat dalam hal pernikahan. Sebaliknya, mereka yang menolak gagasan berpendapat bahwa pernikahan tidak terdaftar dianggap agama hukum dan berlaku terutama dalam Islam ketika itu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prinsip-prinsip pernikahan.
Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia) Khaeron Sirin
Al-Risalah Vol 13 No 01 (2013): June 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.909 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v13i01.441

Abstract

Secara yuridis formal, pelaksaan hukuman mati di Indonesia telah dibenarkan. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya banyak peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, misalnya: Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat clinic treatment. Menyikapi adanya perdebatan bahkan pertentangan, perlu dilakukan obyektivikasi hukuman mati dalam konteks demokrasi di Indonesia, dimana pelaksanaan hukuman mati harus melepaskan diri dari pengaruh atau kepentingan lainnya, baik itu agama (Islam) ataupun HAM. Hukuman mati mesti ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan lintas kepentingan, sehingga ketika hukuman mati itu diterapkan atau tidak diterapkan, maka hal itu tidak berarti mengalahkan atau menindas salah satu kepentingan
Aspek Pemidanaan Dalam Hukum Perkawinan Khaeron Sirin
Al-Risalah Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5518.493 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v10i2.490

Abstract

The article attemptsto critisize the idea of punishment against unregistired marriage-such as surreptious marriage, temporary contact marriage, and polygamy without legal permission from the court-which has emerged since early 2010 and has caused polemic among the society. Many people support this idea, while other people reject it. those who support the idea see that the punishment against unregistered marriage would restrict the abusive marriage, protect the rights of women and children, and bring about cultre of law and order among the society in terms of marriage. on the countary, those who reject the idea argue that unregistered marriage is considered religously legal and valid -especially in islam when it is conducted in accordance with the rewuirement and the principles of marriage.
Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Khaeron Sirin
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2015): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v4i1.1963

Abstract

Crimeof corruptioninIndonesiahas causedenormousdestructionto the survival ofthe state and nation.Notonlydetrimental tothe state,but italso snatchedsocial rightsand economic developmentin general. This crimeis verydifficult to eradicate, becauseitis oftendonein a systematicand involvethe peoplein power. Wecan feelhow greatand extraordinarydangerscaused bythis crime. It istrueif thiscrimeisclassified asan extraordinary crimethat must be eradicatedbya remarkable wayas well, that is by way of executingthe perpetratorsof corruptionin this country.
PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM: PRODUCTIVE HERITAGE PROPERTY MANAGEMENT IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW Khaeron Sirin
Penamas Vol 28 No 1 (2015): Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper presents an analysis on the productive inheritance, based on the Qur'an and Sunnah and the Compilation of Islamic Law. The sources were studied in the juridical-normative and juridical-philosophy; and systematical and juridical comparative approaches. The author argues that in Syar'i, the establishment of Islamic laws of inheritance is to form an economically strong generation or a strong offspring, not a weak generation. The inheritance is more than just a gift of the dead. It is a legacy that must be properly managed. The inheritance is actually linked closely to testamentary law and living law provided for the left family. Even, it is closely related to the economic empowerment of families and strengthening the economy of the people. The Islamic laws of inheritance cover three functions, including living function (as the last gift), heritage function (maintenance) and empowerment function (strengthening family economics). Keywords: Islamic law, productive inheritance, inheritance, community economic development Tulisan ini menyajikan analisis mengenai harta waris produktif, di dasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta Kompilasi Hukum Islam. Sumber-sumber tersebut dikaji secara yuridis normatif dan yuridis filosofis dengan pendekatan sistemik dan yuridis komparatif. Penulis berargumen, bahwa secara syar’i, penetapan hukum kewarisan Islam sebenarnya untuk membentuk generasi atau keturunan yang kuat, bukan generasi yang lemah secara ekonomi. Harta waris bukanlah sekadar hadiah dari orang yang sudah mati, tetapi lebih dari itu, ia merupakan harta peninggalan yang harus dikelola dengan baik dan benar. Hal ini mengingat harta waris sejatinya berkait erat dengan hukum wasiat dan hukum nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, sangat berkait dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang bisa diorientasikan pada penguatan ekonomi umat. Dalam hal ini, hukum kewarisan Islam mencakup setidaknya tiga fungsi, yaitu fungsi nafkah (sebagai pemberian terakhir), fungsi pusaka (pemeliharaan), dan fungsi pemberdayaan dan pengembangan (penguatan ekonomi keluarga). Kata Kunci: Hukum Islam, kewarisan produktif, harta waris, pengembangan ekonomi umat
STRATEGI PELAYANAN DALAM PENINGKATAN KEPUASAN JAMAAH UMRAH DISABILITAS PADA PT. DHIYAA EL HARAMAIN EL MUBARAKAH BEKASI JAWA BARAT Sirin, Khaeron; Soleha, Maratus
Jurnal Manajemen Dakwah Vol 12, No 1 (2024): -
Publisher : Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatulla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jmd.v12i1.39887

Abstract

Permasalahan jamaah haji dan umrah yang memiliki keterbatasan fisik dan keterbatasan kemampuan (disabilitas) merupakan permasalahan nasional yang membutuhkan perhatian khusus dari para stakeholder, utamanya perusahaan travel haji dan umrah. Penelitian ini membahas mengenai strategi pelayanan ibadah umrah bagi jamaah yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) dalam rangka meningkatkan kepuasan bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada PT Dhiyaa El Harmaian El Mubarakah Bekasi Jawa Barat tahun 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pelayanan dalam meningkatkan kepuasan jamaah disabilitas pada PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah sudah tepat. Hal ini dilihat dari strategi pelayanan yang diterapkan mereka baik dari mulai penyambutan jamaah ketika bertanya-tanya, mendaftar, sampai pelaksanaan ibadah umroh diberikan pelayanan secara maksimal dan mereka memprioritaskan jamaah disabilitas baik ketika di tanah air maupun di tanah suci dan tidak membeda-bedakan jamaah disabilitas dengan jamaah normal lainnya. Adapun strategi pelayanan yang dimaksud meliputi pengenalan dan kebiasaan jamaah disablitias, pendampingan khusus bagi jamaah disabilitas, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagia jamaah disabilitas.Kata Kunci : Strategi, Pelayanan, Kepuasan, Jamaah, Disabilitas ABSTRACT The problem of Hajj and Umrah pilgrims who have physical limitations or limited abilities (disabilities) is a national problem that requires special attention from stakeholders, especially Hajj and Umrah travel companies. This research discusses Umrah service strategies for pilgrims who have physical limitations or linited abilities (disabilities) in order to increase their satisfaction. This research uses a case study method at PT Dhiyaa El Harmaian El Mubarakah, Bekasi, West Java in 2022. The research results show that the service strategy in increasing the satisfaction of disabled pilgrims at PT. Dhiyaa El Haramain El Mubarakah is correct. This can be seen from the service strategy they implement, from welcoming pilgrims when asking questions, registering, to carrying out the Umrah pilgrimage, providing maximum service and they prioritize disabled pilgrims both in their homeland and in the holy land and do not discriminate against disabled pilgrims. with other normal pilgrims. The service strategy in question includes the introduction and habits of disabled pilgrims, special assistance for disabled pilgrims, and meeting the special needs of disabled pilgrims. Keywords: Strategy, Service, Satisfaction, Pilgrims, Disability
Moderation of Higher Education Curriculum in Religious Deradicalization in Indonesia Ekawati, Ekawati; Suparta, M.; Sirin, Khaeron; Maftuhah, Maftuhah; Pifianti, Ade
TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society TARBIYA: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETY | VOL. 6 NO. 2 2019
Publisher : Faculty of Educational Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tjems.v6i2.14886

Abstract

AbstractThis paper aims to know and analyze the forms of moderation of Islamic Higher Education curriculum. This moderate map of the curriculum is useful for policymaking in order to build an inclusive-multicultural awareness to minimize religious radicalism. This research is qualitative research with the historical approach. The method is used to examine the processes that take place in the life of the community under study. The results conclude that the forms of moderation of Islamic university curriculum in Indonesia are: first, integration and internalization of science. The Second, strengthening the theology of Rahmatanlil-'Alamin. Third, the deradicalization of religion through the strengthening of the local wisdom of Java. The Fourth, build an anti-radicalism curriculum. Fifth, the evaluation of multicultural-oriented learning. Sixth, Integral Muslim Personality Development Assistance Program (P3KMI). Seventh, Value Integration Plurality in the curriculum.Eighth, multicultural learning methods.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk moderasi kurikulum Pendidikan Tinggi Islam. Peta kurikulum yang moderat ini berguna untuk pembuatan kebijakan dalam rangka membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk meminimalkan radikalisme agama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Metode ini digunakan untuk memeriksa proses yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Hasilnya menyimpulkan bahwa bentuk moderasi kurikulum universitas Islam di Indonesia adalah: pertama, integrasi dan internalisasi sains. Yang Kedua, memperkuat teologi Rahmatan lil-'Alamin. Ketiga, deradikalisasi agama melalui penguatan kearifan lokal Jawa. Keempat, bangun kurikulum anti-radikalisme. Kelima, evaluasi pembelajaran yang berorientasi multikultural. Keenam, Program Bantuan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI). Ketujuh, Pluralitas Integrasi Nilai dalam kurikulum. Kedelapan, metode pembelajaran multikultural.How to Cite: Ekawati., Suparta, M., Sirin, K., Maftuhah, Pifianti, A. (2019).   Moderation of Higher Education Curriculum in Religious Deradicalization in Indonesia. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 6(2), 169-178. doi:10.15408/tjems.v6i2. 14886. 
Pengawasan Penyaluran Zakat BAZNAS Sumbawa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Sirin, Khaeron; Maylandika, Oos
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/d4211k91

Abstract

This study analyzes the mechanism and supervision system of zakat distribution by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, in an effort to alleviate poverty during the 2022-2023 period. The results of the study indicate that BAZNAS Sumbawa Regency has collected zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) funds of IDR 4.5 billion in 2023, which are distributed through five leading programs: Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, and Sumbawa Taqwa. Although there was a significant increase in fundraising compared to the previous report which recorded IDR 2.8 billion, the study identified several challenges in terms of community outreach, limited human resources, and optimization of distribution to the eight asnaf who are the targets of zakat. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study design to analyze the mechanism and supervision of zakat distribution at BAZNAS Sumbawa Regency. This qualitative approach is based on the need to gain an in-depth understanding of the complexity of the zakat management process involving various social, economic, and institutional dimensions.   Abstrak: Penelitian ini menganalisis mekanisme dan sistem pengawasan penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam upaya pengentasan kemiskinan selama periode 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 4,5 miliar pada tahun 2023, yang disalurkan melalui lima program unggulan: Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, dan Sumbawa Taqwa. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang mencatat Rp. 2,8 miliar, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dalam hal jangkauan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan optimalisasi pendistribusian kepada delapan asnaf yang menjadi sasaran zakat.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis mekanisme dan pengawasan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas proses pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
Co-Authors Ade Pifianti Desi Noe Komala Ekawati Ekawati Ekawati Ekawati Fuad Thohari H. M. Suparta Lilik Ummi Kaltsum Maftuhah Maftuhah Maylandika, Oos Pifianti, Ade Soleha, Maratus Suparta, M. Zarin Muhammad Jabbar