Garuda - Garba Rujukan Digital

CULTURIZATION OF LEGAL REVIEWS FOR VICTIMS OF ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE Erma, Zetria
Journal of Community Research and Service Vol 8, No 2: JULY 2024
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v8i2.53510

Legal protection for children who are victims of online sexual exploitation (online Child Sexual, Exploitation and Abuse or OCSEA) is an important issue in efforts to safeguard children's rights and welfare in the current era of digitalization. In an effort to overcome this problem, it is necessary to carry out community service by providing counseling for victims of child exploitation cases in the Medan Amplas District of Medan. This community service aims to provide understanding to the community about the importance of joint prevention efforts carried out by parents and teachers regarding the positive and negative impacts of the internet on children. The methodology involves a number of activities with a focus on outreach, training and campaigns to increase public awareness in collaboration with commissions and related institutions. The team also provides educational materials for using the internet to avoid negative risks which can be accessed by the public for free. The result of this community service is increased public awareness, namely the importance of parental and teacher supervision in optimizing internet use properly. Providing legal information related to crimes of sexual exploitation of children online. In conclusion, this community service is a proactive step in dealing with the serious problem of sexual exploitation crimes involving children online. By conducting this activity and the collaboration of several parties, it can jointly protect the younger generation from current technological advances.

POLYGAMY FOR POLICE MEMBERS WITH THE RELIGION OF ISLAM IN A MARRIAGE LEGAL PERSPECTIVE: POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG BERAGAMA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN Erma, Zetria
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.18

Praktek poligami bisa dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk bagi anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan poligami bagi anggota kepolisian ditinjau dari hukum perkawinan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Aturan poligami bagi anggota kepolisian yang beragama Islam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 dimana anggota kepolisian dilarang untuk berpoligami dan hanya diizinkan mempunyai seorang istri. Untuk itu disarankan agar anggota kepolisian yang beragama Islam tidak melakukan poligami karena sanksinya cukup berat.

PELATIHAN MENGENAI PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK) REMAJA TERHADAP PELAJAR SMA BINA TARUNA MEDAN Erma, Zetria; Mahuli, Jenda Ingan; ., Yuanita
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perilaku seks bebas dan penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) adalah masalah utama kenakalan remaja pada sekolah menengah di kota Medan. Sekolah yang menjadi mitra PKM ini adalah SMA Bina Taruna Medan yang berada di kecamatan Medan Marelan sebagai daerah dengan tingkat kenakalan remaja tertinggi di kota Medan. Sekolah ini belum mempunyai materi pelajaran dan belum didukung dengan sarana dan prasarana untuk menambah pemahaman siswa tentang perilaku seks bebas dan penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif). Untuk itu sekolah mitra sangat membutuhkan pelatihan mengenai Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja. Metode pelatihan dilaksanakan dengan memilih 30 (tiga puluh) siswa yaitu dengan memilih 10 (sepuluh) siswa sebagai perwakilan dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga). Pelatihan dilakukan dengan memberikan materi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang perilaku seks bebas dan penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) serta sebab dan akibatnya. Setelah pelatihan di sekolah mitra akan dibentuk Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan peserta akan diberikan sertifikat. Pelatihan ini diharapkan bisa mengurangi dan mencegah kenakalan remaja terutama yang berhubungan dengan perilaku seks bebas dan penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) di kota Medan.

SOSIALISASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP IBU-IBU ANGGOTA IKATAN MASYARAKAT KOTO TANGAH (IMKT) MEDAN Erma, Zetria; Yuanita, Yuanita; Tulim, Anto
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berkembangnya Virus Corona (Covid-19) membawa dampak yang sangat besar terhadap kegiatan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat di kota Medan. Kelompok yang menjadi mitra PKM ini adalah Ibu-ibu anggota Ikatan Masyarakat Koto Tangah (IMKT) Medan yang mempunyai usaha menjual makanan dan minuman yang mengalamai penurunan pendapatan yang sangat drastis akibat berkembangnya Virus Corona. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra PKM adalah belum mengerti dan memahami tentang 1) manajemen pemasaran di masa Covid-19 dengan memanfaatkan media sosial, 2) cara penggunaan media sosial untuk mengembangkan usaha dan 3) penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan media sosial. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap 12 orang ibu-ibu anggota IMKT Medan dalam bentuk penyuluhan dengan pemberian materi dalam bentuk modul yang berisi tentang manajemen pemasaran dengan memanfaatkan media sosial dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan media sosial. Selain itu, dilakukan juga pelatihan tentang cara menggunakan media sosial untuk pengembangan usaha. Kegiatan sosialisasi diharapkan akan menambah pemahaman, wawasan dan keterampilan mitra PKM sehingga bisa lebih mengembangkan atau menambah pendapatan dari usaha yang mereka kelola selama berjangkitnya wabah Covid-19.

Kedudukan Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Atas Pembagian Hak Bersama Hidayati, Taufika; Erma, Zetria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16670

This research examines the legal mechanism of encumbering Mortgage Rights on joint marital property, focusing on procedural and juridical implications. Employing a normative juridical research method, the study comprehensively analyzes legal dynamics related to property rights transfer within inheritance and credit guarantee contexts. The research aims to identify legal and procedural prerequisites for encumbering Mortgage Rights involving joint assets, considering the requirement of consent from all legal heirs. The study concentrates on registration mechanisms at the Land Office and their legal implications for creditor and debtor rights certainty. Research findings reveal the complexity of Mortgage Rights encumbrance, requiring multi-party coordination and consent. The findings emphasize the importance of formal documentation and systematic procedures to prevent potential future legal disputes, especially in asset execution scenarios where debtors fail to meet their obligations. This research provides significant contributions to understanding the legal framework governing asset transfer and rights encumbrance, offering a comprehensive perspective on the juridical complexities within inheritance and credit guarantee systems in Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Pasaribu, Yusuf Hanafi; Erma, Zetria
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2301

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan

TRADITIONAL LAND REGISTRATION REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 18 OF 2021: PENDAFTARAN TANAH ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 Erma, Zetria
UPMI Proceeding Series Vol. 2 No. 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia dan untuk mewujudkan tertib hukum dalam kepemilikan tanah maka pendaftaran tanah tanah adat menjadi suatu keharusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pendaftran tanah adat ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Kedudukan tanah adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 adalah termasuk dalam pendaftaran tanah yang berasal dari hak pengelolaan yang diatur pada Pasal 5 ayat (2). Pelaksanaan pendaftaran terhadap tanah adat adalah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih aktif mensosilisasikan tentang pentingnya pendaftaran tanah adat dan agar masyarakat adat lebih memahami tentang pentingnya pendaftaran tanah adat.

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata adalah sangat ditentukan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata adalah sangat ditentukan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

Land Grant To Adopted Children, A Court Case Study Erma, Zetria; Hidayati, Taufika
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.866

A gift is a free and irrevocable gift from one person to another person regarding movable goods through a Notarial deed or immovable goods under a deed from the Land Deed Official (PPAT) while the grantor is still alive. Gifts can only be made on existing objects, in contrast to inheritance which makes it possible to inherit existing assets, for example insurance coverage money. Even though the rules regarding gifts are clear, problems still often arise where heirs do not agree if the heir's assets are gifted to other people who are not related to the heir, including adopted children. Through descriptive analytical research, the article aims to find out the conditions regarding grants and the maximum share that grant recipients are entitled to get even if they are not heirs such as adopted children

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search