Ika Novitasari
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

HAK CIPTA DAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PADA RERUN LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL NURHALISA SURYADI; Ika Novitasari; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5322

Abstract

Penelitian ini membahas pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran yang terjadi akibat praktik rerun live streaming pertandingan sepak bola berlisensi melalui media sosial tanpa izin, khususnya pada platform seperti Instagram, Telegram, dan YouTube. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait yang dimiliki lembaga penyiaran, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas ratio decidendi Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku rerun live streaming, yang menjadi landasan penting dalam memahami pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur pelanggaran hak siar dan penerapan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerun live streaming tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, ratio decidendi dari Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg lebih relevan diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran hak siar di media sosial, karena menitikberatkan pada perlindungan hak terkait lembaga penyiaran, bukan hanya hak cipta pencipta konten
KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN ASAS LEX LOCI CELEBRATION Fahrana Fattah; Ika Novitasari; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5846

Abstract

Perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia menjadi isu penting dalam hukum perdata internasional karena menyangkut keabsahan dan pengakuan hukum di kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan campuran berdasarkan asas lex loci celebrationis serta menilai implikasinya terhadap pengakuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma, doktrin, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, namun agar diakui di Indonesia harus dilakukan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Penerapan asas lex loci celebrationis memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda kewarganegaraan sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional untuk mencegah konflik yurisdiksi. Kesimpulannya, pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara penerapan prinsip hukum internasional dan perlindungan kepentingan hukum nasional dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pelaku perkawinan campuran.
Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulaeman; Andi Dewi Pratiwi -; Ika Novitasari; Asrullah
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Maret-Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v2i1.2658

Abstract

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan maka perlu dilakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang pembentukan lembaga bantuan hukum. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat Sosialisasi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Riso tentang peran dan pentingnya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum.
Membangun Kesadaran Generasi Muda akan Hak dan Kewajiban dalam Pewarisan Ika Novitasari; Sulaeman; Rezki Amaliah; Sulastri Yasim
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Maret-Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v4i1.5152

Abstract

Implikasi Hukum terhadap hak dan kewajiban dalam Pewarisan dapat memberikan dampak hukum guna mencegah ketidakseragaman pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pewarisan maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menyatukan pemahaman khsususnya kepada generasi muda di SMA Neg 2 Majene. Materi Sosialisasi atas implikasi ini diantaranya, defenisi kewarisan dalam hukum perdata, prinsip-prinsip pewarisan dan hak dan kewajiban dalam pewarisan. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sosialisasi terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Majene terhadap hak dan kewajiban dalam pewarisan