Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL PIONIR CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Yayasan Cita Cendikiawan Al Khwarizmi

Zaid Afif

Universitas Asahan

Author-ID : 3899643

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPUD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN BATUBARA) Bahari Bahari; Rahmat Rahmat; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 2. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara. Penelitian ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara). Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Batubara dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh Pengalaman Kerja. Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu. Integritas, Netralitas dan Independensi Integritas, Netralitas dan Independesi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum. Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD), Studi Di Kabupaten Batubara

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN JASA PASAR DESA (STUDY DESA AIR HITAM KECAMATAN KUALUH LEIDONG KAB. LABURA) Salman Al Dhaim; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pembangunan di daerah tentunya peran dari pemerintah daerah sangat berperan, seperti pembangunan infrastruktur kegiatan masyarakat yang ada di daerah. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Peraturan Mengenai Retribusi Pasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menunjang PAD Khususnya di Desa Air Hitam? 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang Arsip dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Pemungutan, Jasa Pasar Desa

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA SUBUR KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN) Miftahul Husna; Zaid Afif; Komis Simanjuntak
JURNAL PIONIR Vol 8, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v8i1.2444

The village is an area where the community lives in a cooperative manner, with the same customs, norms and procedures in regulating community life. The purpose of this study was to determine the management of the Village Income and Expenditure Budget and the obstacles in managing the Village Income and Expenditure Budget. The process of managing the Village Revenue and Expenditure Budget starts from planning, implementation, administration, reporting and accountability. The formulation of the problems raised in this paper are: 1) Is the management of the Village Income and Expenditure Budget for the Village of Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency in accordance with the Laws and Regulations. 2) What are the obstacles faced in the process of managing the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency. This study uses a legal research method with an empirical approach, namely the approach used by researchers to describe the conditions seen in the field as they are. Based on the research results from the title above, it can be seen that in general, the management of the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village is well managed in accordance with the principles of regional financial management. Keywords: Management, APBDesa, Budget

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sunarti Sunarti; Abdul Gani; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berprilaku. Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung, karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai penggun, meskipun pengguna akhirnya tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna maupun pengguna akhirnya sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung. Kata Kunci : Camat, Tugas, Pemerintah Daerah

PERANAN BADAN PENGAWASAN PEMILU TERHADAP SENGKETA PEMILU TAHUN 2019 (STUDI DI KANTOR BAWASLU KABUPATEN BATUBARA) Rudy Harmoko; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 7, No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i1.1825

Penelitian ini tentang isi Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam menangani sengketa Pemilu yang terjadi pada Tahun 2019. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya Bawaslu memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, bahkan sekaligus juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Bawaslu juga merupakan Lembaga dalam mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, yang dalam hal ini kewenangan Bawaslu dalam proses quasi yudisial adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.Kata Kunci : Sengketa Pemilu, Kewenangan Bawaslu, Eksekutor Pemutus

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS ) KESEHATAN DIRUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Rini Liana; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Kesehatan adalah faktor utama dalam kehidudpan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan diri maka perlunya kepastian kesehatan yang dilindungi oleh pemerintah bentuknya yaitu pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kemudian di selenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Hak-hak pelayanan masyarakat diselenggarakanlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian yang dilakukan bertujuan memahami bagaimana pelaksanaan peserta badan penyelenggara jaminan sosial. Dari Penelitian ini ingin menghasilkan pertama, pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan dengan baik melalui mitra kerjasama BPJS kesehatan agar sepenuhnya terpenuhi dengan baik walupun masih adanya kekurangan yang harus diperbaiki. Keluhan-keluhan yang masih terjadi seharusnya bahan evaluasi bagi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat tingkat lanjutan. Kedua, pelayanan kesehatan yang terjadi memiliki faktor-faktor dalam memenuhi hak bagi kesehatan demi melayani peserta BPJS kesehatan baik berupa pendukung maupun penghambat dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan. Faktor tersebut antara lain : faktor Faskes mitra kerjasama dan sikap serta sifat masyarakat yang kooperatif terhadap program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kata Kunci: perlindungan hukum, BPJS, kesehatan.

KONSEP NEGARA HUKUM RULE OF LAW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD1945 H. tentang kebebasan dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) yang semul dalam konsep liberaldemocratischerechtsstaat sifatnya yuridis formal, dalam konsep social rechtsstaat ditafsirkan secara riildalam kehidupan masyarakat (reele maatschappelijke gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlakdidalam masyarakat antara individu yang satu dengan yang lain.Rule of law merupakan penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu pertauran perundangundanganserta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.Rule by Law, harus dipertahankan, dan mengambil kelebihan-kelebihan dalam melakukankontrol sosial kepada masyarakat serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Dalam hal menutupikekurangan Rule by Law, hendaknya setiap Peraturan Perundangan-undangan diberlakukan terdapat asasasas,nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga Peraturan Perundangundangan tidak hanya digunakansebagai sebuah alat oleh penguasa, namun juga dapat mewakili keadilan yang ada di dalam masyarakat.Kata Kunci : Konsep Negara, Hukum Rule Of Law, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

HUBUNGAN HUKUM PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN) Mukhlisyin Habibi; Emmi Rahmiwita Nasution; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1243

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Kata kunci : Hukum Pemerintahan Desa

ANALISIS HUKUM TENTANG PENATAAN DESA SEBAGAI WUJUD EFEKTIVITAS PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG DESA Melva Fitri Sialagan; Ismail Ismail; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian membahas perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa. 2. Bagaimana Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa. UU No. 6/2014 ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Kata Kunci : desa, efektivita penyelengaraan, pemerintah desa

Co-Authors Abdul Gani Bahari Bahari Dicky Apdilah Emiel Salim Siregar Emmi Rahmiwita Nasution Harmayani Ismail Jani Matogu Karoni Linda Komis Simanjuntak Linta Alfafaruq Melva Fitri Sialagan Miftahul Husna Mukhlisyin Habibi Rahmat Rahmat Rini Liana Rizka Handayani Rudy Harmoko Salman Al Dhaim Sunarti Sunarti

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : JURNAL PIONIR

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : JURNAL PIONIR