Ruang siber telah berkembang menjadi domain strategis pertahanan yang menuntut respons cepat, koordinasi lintas satuan, dan pertukaran informasi yang selaras. Di lingkungan pertahanan Indonesia, kemampuan siber berkembang pada Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, dan Angkatan, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, standardisasi, serta mekanisme koordinasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan kepada komunitas profesional pertahanan siber melalui pendampingan partisipatif dan forum diskusi kolaboratif untuk memperkuat kesamaan pemahaman serta merumuskan agenda penguatan interoperabilitas siber militer. Tahapan kegiatan meliputi pemetaan kebutuhan, penyamaan persepsi mengenai interoperabilitas, identifikasi kesenjangan operasional, penyusunan matriks prioritas, dan perumusan tindak lanjut. Hasil pendampingan mengerucut pada lima kebutuhan: tata kelola dan organisasi yang terhubung, mekanisme komando-kendali dan pertukaran informasi yang disepakati, penguatan kompetensi serta sertifikasi personel, modernisasi dan standardisasi sarana-prasarana, dan pengembangan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Forum kolaboratif menegaskan bahwa interoperabilitas tidak identik dengan integrasi penuh, tetapi bertumpu pada prosedur bersama, pemahaman informasi yang sama, sumber daya yang kompatibel, dan kemampuan subsistem untuk bekerja bersama sesuai kebutuhan operasi. Kegiatan menghasilkan peta masalah, matriks kebutuhan, dan agenda tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai bahan pembahasan kelembagaan untuk memperkuat pertahanan negara.