Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humaniora Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan HUMANIKA Jurnal Ilmu Perpustakaan KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE IZUMI Jurnal Sejarah Citra Lekha Lentera Pustaka ENDOGAMI Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi Journal of Maritime Studies and National Integration Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan
Titiek Suliyati
Departement Of History Faculty Of Humanities Diponegoro University
Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI PERKA BKN NOMOR 18 TAHUN 2011 DALAM PENGELOLAAN PERSONAL RECORDS OLEH STAF SUB BIDANG INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG Fatkhi Nurul Aliyah; Titiek Suliyati
Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol 5, No 1 (2016): Januari 2016
Publisher : Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 dalam Pengelolaan Personal Records oleh Staf Sub Bidang Informasi Data Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 dalam pengelolaan personal records dan kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 sudah diatur sejak pertama kali dikeluarkan oleh BKN pusat pada tahun 2011, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang berusaha untuk melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkan. Pegawai sudah menerapkan peraturan dalam kegiatan pengelolaan personal records mulai dari penciptaan sampai tahap penyusutan arsip. Perbedaan terjadi dalam kegiatan pemeliharaan dan pelayanan personal records dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas. Selain itu kendala dalam pengelolaan personal records terkait dengan latar belakang pendidikan pengelola arsip. Staf Sub Bidang Informasi Data Kepegawaian berusaha bekerja dengan sangat baik dan kompeten, sehingga kegiatan pengelolaan personal records dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan.
OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015 Galih Mahendra Sukma; Titiek Suliyati
Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol 5, No 2 (2016): April 2016
Publisher : Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 dari tahun 2011 hingga 2015 serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  belum  taatnya penerbit dan pengusaha rekaman terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah diterapkan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, namun belum optimal karena belum semua penerbit dan pengusaha rekaman taat menyerahkan karya cetak dan karya rekam sesuai ketentuan dalam Undang-undang. Hal tersebut disebabkan ketidaktahuan tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, rendahnya kesadaran untuk taat terhadap undang-undang, mahalnya biaya pengiriman, pergantian pimpinan pada penerbit pemerintahan, sanksi yang belum diterapkan, dan terbatasnya jumlah buku yang diterbitkan. Kendala dalam upaya mengoptimalkan undang-undang tersebut yaitu terbatasnya anggaran untuk hunting dan juga faktor eksistensi/ keberadaan penerbit dan pengusaha rekaman. 
ANALISIS KEGIATAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2015 Rosyda Budiani; Titiek Suliyati
Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol 5, No 3 (2016): Agustus 2016
Publisher : Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan evaluasi layanan informasi publik pada tahun 2013-2015 serta hambatan-hambatannya oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Metode yang digunakan ialah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi layanan informasi publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Badan publik yang dimaksud yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di pemerintahan kabupaten/ kota, SKPD Jawa Tengah, dan badan publik vertikal. Pelaksanaan evaluasi terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), dan tahap pasca pelaksanaan (ex-post). Badan publik yang mendapatkan nilai tertinggi pada akhir evaluasi akan mendapatkan penghargaan pada acara Komisi Informasi Award. Hasil evaluasi berupa laporan tahunan dapat diakses dan diunduh secara bebas pada website resmi Komisi Informasi Jawa Tengah. Hambatan yang ditemui dalam evaluasi meliputi minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik, alokasi anggaran yang tidak menentu, dan inkonsistensi antara struktur PPID badan publik yang tertera pada Surat Keputusan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan.
Menyelamatkan Arsip dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas Suliyati, Titiek
Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan Vol 3, No 2 (2017): December
Publisher : Library and Information Science Study Program, Faculty of Humanities, Univ. Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.867 KB) | DOI: 10.14710/lenpust.v3i2.16738

Abstract

Artikel ini bertujuan memberikan masukan pada lembaga kearsipan, baik di tingkat pusat maupun daerah serta lembaga swasta  dalam upaya menyelamatkan arsip dari bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisa diskriptif yaitu melakukan analisa literatur-literatur, dokumen, perundang-undangan dan peraturan tentang kearsipan dan penyelamatan arsip vital dari bencana, serta sejumlah sumber sekunder lainnya. Dari analisa tersebut memperlihatkan penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana belum maksimal. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kesesuaian antara penanganan dan penyelamatan arsip vital  di daerah bencana dengan aturan dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa walaupun telah ada aturan dan undang-undang tentang penyelamatan arsip, tetapi setiap terjadi bencana alam atau bencana lain yang disebabkan oleh manusia, penanganan dan penyelamatan arsip belum maksimal, sehingga jumlah arsip yang rusak dan musnah sangat tinggi. Hal ini sangat merugikan negara karena arsip vital tidak tergantikan.
Co-Authors Chairani, Ratu Nur Delisa Juliani Dewi Yuliati Dewi Yuliati Endang Susilowati Fatkhi Nurul Aliyah Galih Mahendra Sukma Habibie, Muhammad Luthfie Haryono Rinardi Inayahaningtias, Defi Mahendra Pudji Utama, Mahendra Pudji Oktavianto, Bayu Pamungkas, Januar Putra, Bayu Ardiansyah Rosyda Budiani Sumarno Sumarno Sutejo K. Widodo Tetuko, Kevin Aditiar Widyantika, Inez Yusrina Yety Rochwulaningsih