Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.174
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Al-'Adalah Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Jurnal Dinamika Hukum Sriwijaya Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Journal of Humanities and Social Studies JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Notary Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Islamic Law Studies Jurnal Keadilan Pemilu El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Jurnal Hukum & Pembangunan
Wirdyaningsih, Wirdyaningsih
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Keabsahan Surat Pernyataan dengan Klausul Shadaqah atas Suatu Benda Tidak Bergerak K, Aisyah Fildzah; Wirdyaningsih, Wirdyaningsih
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah menurut KUH Perdata termasuk golongan benda tidak bergerak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria pemindahan kepemilikan terhadap Tanah dapat dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat, wasiat serta pemindahan lain yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah. Pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan tidak selalu ter-realisasi pada masyarakat dengan baik. Sebagaimana ditemukan suatu surat pernyataan yang memuat klausul bahwa pihak pertama akan memberikan sebidang tanah beserta rumah sebagai shadaqah kepada pihak kedua. Dari adanya kasus tersebut, menarik untuk dibahas mengenai klausulnya, yaitu bagaimana keabsahan dan pelaksanaannya jika kondisi pada klausul tersebut terpenuhi. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan kajian literatur, yaitu dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memberikan edukasi mengenai konsep pemindahan hak atas tanah serta memberikan kebaharuan referensi dalam khasanah keilmuan hukum. Hasil penelitian yang didapatkan adalah konsep shadaqah tidak dapat disamakan dengan hibah dan untuk melaksanakan klausul tersebut maka perlu dibuatkan akta hibah.
Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Green Sukuk di Indonesia Fahlevi, Muhammad Fauzan; Wirdyaningsih, Wirdyaningsih
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16847

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan penerbitan instrumen syariah berwawasan lingkungan di pasar modal Indonesia, termasuk green sukuk, blue sukuk, dan green reksa dana syariah. Instrumen ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur yang meliputi penerbitan green sukuk oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 dan 2019, serta potensi pengembangan oleh sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green sukuk, yang ditujukan untuk proyek-proyek daratan, dan blue sukuk, yang berfokus pada ekosistem laut, memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan identifikasi aset berkelanjutan, kesiapan perusahaan penerbit, dan minimnya pihak yang melakukan penilaian lingkungan. Selain itu, langkah pemerintah dengan penerbitan green sukuk mendapat apresiasi internasional, namun upaya lebih lanjut dibutuhkan untuk mendorong korporasi menerbitkan instrumen serupa. Penerbitan sukuk bertema lingkungan oleh pemerintah telah membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut oleh sektor swasta. Sehingga perlu adanya penguatan kerja sama antara OJK dan pemangku kepentingan untuk menciptakan infrastruktur pendukung, serta pengembangan indeks syariah yang berfokus pada investasi berwawasan lingkungan. Produk seperti green reksa dana syariah juga perlu dikembangkan untuk memberikan pilihan investasi yang lebih beragam bagi investor yang peduli lingkungan.
PERBANDINGAN KRITERIA MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN / UNDUE INFLUENCE DALAM KONTRAK KONVENSIONAL DAN AKAD BISNIS SYARIAH Hasanah, Oceania; Wirdyaningsih, Wirdyaningsih
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.673

Abstract

Abuse of circumstances (Misbruik van Omstandigheiden or undue influence) is an interesting and frequent phenomenon in agreements. Abuse of circumstances can be in the form of a contract in an agreement or a contract used in doing business. Misbruik van Omstandigheiden or undue influence . The agreement of unequal cooperation can occur because there are parties who have a stronger position and are at the top to suppress or threaten the weaker parties. The existence of a bargaining position is the reason why a party in a weak position cannot get freedom of opinion and decide something related to their own interests or common interests. The writing of this article uses qualitative research methods. The material for writing this article was obtained by literature study and analyzed using legal interpretation. Sharia treaty arrangements that exist and are related to undue influence elements are a form of agreement that is prohibited and forbidden until it is called ikrah. Ikrah is the coercion of the strong against the weak, while doing ikrah is a deed and disliked by God. To do ikrah is to violate the elements and conditions of trade in Islam. The legal effect of this act is a null and void agreement.
The Development of Stock Endowments as One of The Philanthropies For Muslim Investors Ulfa, Nadia; Wirdyaningsih, Wirdyaningsih
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 15 No. 1 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v1i1.31806

Abstract

Abstract. The inauguration of the stock waqf by the Indonesia Stock Exchange in 2019 and a significant number of Sharia investors have led to considerable potential in stock endowments. This study examines the development of stock endowments for Muslim investors, using a normative-empirical legal study with data obtained from a survey involving stock investors and a literature study. The study concludes that the public had practiced stock waqf or money waqf even before the issuance of the MUI fatwa in 2002 concerning Money Endowments, while stock endowments were officially launched by IDX in 2019. Based on the questionnaire distributed to investors, most knew the stock endowments. Law No. 41 of 2004 on Waqf has been knowledgeable, but the waqf distribution was improperly distributed.Abstrak. Diresmikannya wakaf saham oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan jumlah investor syariah yang signifkan menjadi potensi wakaf saham yang cukup besar. Penelitian inimengkaji perkembangan wakaf saham bagi investor Muslim, dengan menggunakan kajian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui survei kepada investor saham dan studi literatur. Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat telah melakukan wakaf saham atau wakaf uang sejak sebelum keluarnya fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Sedangkan wakaf saham resmi diluncurkan oleh BEI pada tahun 2019. Berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada investor, mereka familiar dengan wakaf saham. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah banyak diketahui, namun penyaluran wakaf tidak tersalurkan dengan baik.
Synergy of Sharīʿah Fintech Regulation and Halal Tourism: Towards a Sustainable Economy Based on Islamic Law Wirdyaningsih Wirdyaningsih; Iffah Karimah; Fahrul Fauzi; Aufi Qonitatus Syahida; Zainuddin; Zalina Zakaria
Sriwijaya Law Review Volume 10 Issue 1, January 2026
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.v10i1.3643

Abstract

The synergy between Sharīʿah fintech regulation and halal tourism must be grounded in the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah), which prohibit usury (ribā), uncertainty (gharār), and gambling (maysir), to foster a fair, transparent, and sustainable economic ecosystem that empowers local communities. In practice, however, this synergy faces several challenges, including regulatory oversight gaps, superficial Sharīʿah compliance, cross-sectoral regulatory fragmentation, low levels of Sharīʿah financial literacy, and limited digital infrastructure. In Indonesia, Sharīʿah fintech is regulated by POJK No. 77/2016 on technology-based lending services, DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 on Sharīʿah-compliant fintech operations, and PBI No. 19/2017 concerning fintech implementation and financial system stability. Halal tourism, meanwhile, is governed by Law No. 33/2014 on Halal Product Assurance, which mandates halal certification for goods and services, including tourism-related activities. This normative legal research employs legislative, conceptual, and analytical approaches, drawing on primary and secondary legal materials obtained through literature review and document analysis. The findings indicate that regulatory integration between Sharīʿah fintech and halal tourism is essential for promoting sustainable and inclusive economic growth. Such synergy enhances transparency, accountability, and trust, while enabling halal tourism operators to access ethical financing through instruments such as muḍārabah and mushārakah. Ultimately, this collaboration strengthens Indonesia’s national halal ecosystem, supports SMEs, enhances economic development, and increases global competitiveness in halal market.
Pendekatan Fusi dalam Pengadilan Islam Indonesia: Memadukan Prinsip-Prinsip Islam dengan Praktik Mediasi Keluarga Asia dalam Kasus Perceraian Wirdyaningsih; Rini Maryam; Qurrata Ayuni; Raihanah Abdullah
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v11i1.14848

Abstract

This study explores the role of mediators in Indonesia’s Islamic Courts, focusing on their unique integration of Islamic principles with Asian family mediation practices in divorce cases. Unlike the theoretical model of mediation, which emphasizes mediators as neutral facilitators without providing advice, mediators in Indonesia’s Islamic Courts adopt a distinctive approach. They incorporate Islamic values, often offering moral and religious guidance, while also drawing on Asian family-court traditions that prioritize familial harmony and community involvement. This study uses the qualitative framework to analyze divorce mediation approach in court and its dynamics in divorce cases. Moreover, observation and interview are methods that applied to get comprehensive picture in the mediation process such as the individual experiences of each party, the dynamics of the relationships between the parties and between the parties and the mediator, and the mediator's perspective on the case, the parties, and the resolution of the case. In-depth interviews were conducted with non-judge mediators and the disputing parties at the South Jakarta Religious Court.  This paper highlights how these mediators navigate cultural, religious, and legal dimensions to address divorce disputes. The findings reveal a fusion mediation model that challenges conventional Western approach  offering insights into culturally sensitive dispute resolution in Islamic legal contexts
The Implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia Ani Yumarni; Gemala Dewi; Jaih Mubarok; Wirdyaningsih Wirdyaningsih; Anna Sardiana
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 2, July 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299

Abstract

As a tradition that has been practised for a long time, waqf or endowment is clear evidence that Muslims in Indonesia are developing through this worship. However, what if the waqf is in the form of a mosque, Islamic school, and grave (3M’s waqf). It is an unusual thing in the contemporary Islamic tradition, but its existence persists. Meanwhile, 'Urf as one of the legal propositions in establishing Islamic law has known the concept and has been practised for generations in suburban areas where most of the population is Muslim. This tradition is then accommodated in Law Number 41 of 2004 concerning endowment, which contains land endowment and endowment organiser (nazhir). This paper examines the tradition of endowment in Indonesian society to benefit mosques, Islamic schools, and graves. By using the historical and analytical-conceptual approaches, this paper will analyse waqf in these three forms. The results of this study can be taken into consideration by stakeholders in developing strategies for strengthening and empowering 3M's donated land to create benefits for the Indonesian since 3M’s endowment is commonly found in Indonesian society. 
Legal Consequences and Notary Responsibilities for The Hawalah Contract Deed That Does Not Meet The Provisions of Sharia Law (Study of Decision Number 1922/Pdt.G./2020/PA.Btm) Putri Mawardita Puspitasari; Wirdyaningsih Wirdyaningsih
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5385

Abstract

Cessie or what is known as Hawalah in Islamic financial institutions is a debt transfer agreement that is widelyused by banks because it is a way to transfer the right to collect to another party and/or a third party to guarantee creditfacilities or funds provided by the bank. In making a Deed of Cessie or Hawalah Deed, a Notary must pay attention to the provisions of positive law and Islamic law. This is related to legal certainty regarding the validity of the deed and itsharmony with Islamic law. The research method used in this study is the doctrinal research method. The data used in this study are secondary data obtained from document studies and strengthened by case analysis. The purpose of this study is to understand the legal consequences of a Hawalah Deed that does not meet the applicable legal provisions and the notary's responsibility for a Hawalah Deed that is canceled by a religious court. Based on the study’s result, a Hawalah Deed that does not meet the provisions of the law can be canceled or null and void by law. A Hawalah Deed that is canceled by the court makes the deed no longer have perfect evidentiary power. The notary who makes the deed can be sued for compensation, costs and interest in the aggrieved party.
Analysis of Legal and Sharī’ah Risks in Islamic Fintech Peer-To-Peer (P2P) Financing in Indonesia Karimah, Iffah; Wirdyaningsih; Kasri, Rahmatina A.; Makarim, Edmon; Widianto, Rahmadhani Nur; Syahrul, Achmad Sultan Richard; Ahmed, Habib
al-'adalah Vol 23 No 1 (2026): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v231.29640

Abstract

The rapid growth of Islamic financial technology (fintech), particularly Sharī’ah-compliant peer-to-peer (P2P) financing, has played a significant role in promoting financial inclusion. Islamic fintech possesses unique characteristics and risks due to its compliance with Sharī’ah principles. Sharī’ah risk arises from non-compliance with Sharī’ah principles and is closely linked to legal risk, as such compliance is shaped by the applicable regulatory framework. Although previous studies have examined legal and Sharī’ah risks, limited attention has been paid to their interaction within the regulatory framework governing Islamic P2P financing. Therefore, this study aims to analyze the legal and Sharī’ah risks associated with Islamic fintech P2P financing and to examine the role of regulation in mitigating these risks. This study adopts a doctrinal legal research approach, using a case study of Sharī’ah-compliant P2P financing platforms in Indonesia and employing literature review, leximetric analysis, and content analysis. The findings identify several weaknesses in the existing regulatory framework that may undermine legal certainty and Sharī’ah compliance, and highlight the importance of strengthening regulation, supervisory mechanisms, and Sharī’ah governance as integrated risk-mitigation strategies for Islamic P2P financing. These findings contribute to the development of a regulatory governance framework for the Islamic fintech ecosystem
Co-Authors Adi Prasetyo Adi, Emmanuel Ariananto Waluyo Adinda Indah Rahayu Ahmed, Habib Anna Sardiana, Anna Aufi Qonitatus Syahida Batubara, Mohammad Isfan Chita Arifa Hazna Edmon Makarim Fahlevi, Muhammad Fauzan Fahrul Fauzi Gemala Dewi Gerid Williem Karlosa Reskin Hasanah, Oceania Hazna, Chita Arifa Jaih Mubarok K, Aisyah Fildzah Karimah, Iffah Maghfirotun , Mufarochah Mufarochah Muhammad Ricky Ilham Chalid Nabilah, Annisah Marwah Nurfahmi Islami Kaffah Oceania Hasanah Pricillia Putri Putri Mawardita Puspitasari Qurrata Ayuni, Qurrata Rahmatina A. Kasri Raihanah Abdullah Rini Maryam Salman Nashih Amiin Savitri Nur Setyorini, Savitri Nur Syahida, Aufi Qonitatus Syahrul, Achmad Sultan Richard Ulfa, Nadia Vidya Nurchaliza Widianto, Rahmadhani Nur Yudha Prakarsa Karya Wiguna Yumarni, Ani Zainuddin Zalina Zakaria