Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi pengawasa Atas Reklamasi Lubang Pascatambang Di provinsi Kalimantan Timur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sahnaz Adillah Fajriah; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12821

Abstract. Business activities in the mining sector have two opposing sides. On the one hand, this activity has a positive impact on the country's economy, but on the other hand, mining has a negative impact on the environment. The importance of implementing sustainable principles to anticipate negative impacts on mining activities. Furthermore, laws and regulations relating to reclamation and post-mining state that IUP holders have an obligation to improve environmental quality and restore environmental functions in accordance with their intended use. The problem is that there are ex-mining pits in East Kalimantan province which are ignored by mining business actors, resulting in environmental damage and the loss of life to the number of 47 people in the 2011-2024 period. The research method used is a normative juridical approach, and analytical descriptive research specifications using library data collection techniques, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and data analysis methods, namely qualitative analysis to draw conclusions using deductive methods. The results of this research conclude that the implementation of supervision of post-mining hole reclamation in East Kalimantan Province has not been carried out well. There are factors that become obstacles in the implementation of supervision, one of which is the inadequate availability of mining inspector personnel in East Kalimantan. Weak supervision of ex-mining pits results in ineffective implementation of the company's rights and obligations as regulated in the relevant legislation. There are compelling legal consequences in the form of sanctions that arise if a company does not carry out reclamation and post-mining exceeds the reclamation implementation limit based on statutory provisions. However, the handling of cases of abandonment of ex-mining holes, such as sanctions and fines, is not implemented optimally. The action of implementing sustainable development principles in mining business activities is a form of anticipating environmental damage. Nevertheless, weak supervision and implementation of sanctions for naughty companies has had a deep influence on the implementation of sustainable principles in mining activities. This research provides an in-depth understanding of the supervision of post-mining hole reclamation in East Kalimantan, as well as placing emphasis on the government regarding the negative impacts that are detrimental to society and the state as a result of weak supervision. Therefore, it is necessary to take a firm stance from the government towards companies that have violated laws relating to the implementation of mining activities, especially reclamation and post-mining activities. Abstrak. Kegiatan usaha di sektor pertambangan memiliki dua sisi yang berlawanan. Disatu sisi kegiatan ini memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara namun di sisi lain pertambangan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Pentingnya penerapan prinsip yang yang berkelanjutan sebagai mengantisipasi dampak negatif terhadap kegiatan penambangan tersebut. Lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang menyatakan bahwa pemegang IUP memiliki suatu kewajiban untuk memperbaiki kulitas lingkungan dan memulihkan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya. Yang menjadi permasalahan ialah terdapat lubang-lubang bekas tambang yang di provinsi kalimantan timur yang diabaikan oleh pelaku usaha pertambangan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa dengan jumlah 47 orang dalam rentan waktu 2011-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier,dan metode analisis data yaitu analisis kualitatif menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan reklamasi lubang pascatambang di Provinsi Kalimantan Timur belum terlaksana dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan salah satunya ialah ketersedian personil inspektur tambang yang tidak memadai di Kalimantan Timur .Lemahnya pengawasan terhadap lubang bekas tambang tersebut mengakibatkan ketidakefektifan penerapan hak dan kewajiban perusahaan sebagimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan terkait. Terdapat akibat hukum memaksa berupa sanksi yang timbul jika terdapat perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang melebihi batas pelaksanaan reklamasi berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Kendati demikian, penanganan kasus pengabaian lubang bekas tambang seperti sanksi dan denda tidak terlaksanakan secara optimal. Tindakan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan merupakan bentuk anisipasi kerusakan lingkungan. Kendati demikian, lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi perusahaan yang nakal memberikan pengaruh yang mendalam terhadap penerapa prinsip berkelanjutan dalam suatu kegiatan pertambangan. Penelitian ini memberikan suatu pemahaman mendalam mengenai pengawasan reklamasi lubang pascatambang di Kalimantan Timur, serta memberikan penekanan kepada pemerintah terkait dengan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan negara akibat dari lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu diperlukan sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan yang telah melanggar perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiaatan pertambangan khususnya kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Hak Gugat (Ius Standi) Organisasi Lingkungan Hidup Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan di Kawasan Gunung Bromo Annisa Fitriyah Salsabila; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.13279

Abstract. Environmental damage is a form of action carried out by humans that causes physical changes, loss of characteristics, either directly or indirectly, to the properties they have, so that the quality standard criteria for environmental damage are exceeded. The research method used in this research is a normative juridical approach, namely library legal research carried out by examining library materials or mere secondary data regarding environmental organizations' rights to sue (ius standi) for environmental damage caused by forest fires in the Mount Bromo area. The data collection technique used is library study, which is a way of collecting data using various materials found in the library such as books, laws, journals, opinions of people which are then analyzed qualitatively. Based on the results of research conducted by the author, based on the results that have been carried out, it shows that environmental damage to the UUPPLH and Lumajang Regional Regulations emphasizes prevention, handling and restoration of the environment from damage. Environmental organizations have the right to file a lawsuit in the interests of preserving environmental functions. Abstrak. Kerusakan lingkungan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka mengenai hak gugat (ius standi) organisasi lingkungan hidup atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di Kawasan Gunung Bromo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, undang-undang, jurnal, pendapat para yang kemudian di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan hasil yang sudah dilakukan menunjukan bahwa kerusakan lingkungan hidup terhadapat UUPPLH dan Perda Lumajang saling menekankan pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan dari kerusakan. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pertambangan Bahan Galian C di Sungai Balantieng Provinsi Sulawesi Selatan yang belum Melengkapi Amdal Dihubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Syifa Khoerunnisa; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.13615

Abstract. Environmental protection and management include planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. One of the control stages is Amdal. Amdal is mandatory for businesses or activities included in the criteria that have an important impact on the environment, one of which is mining activities. In practice, PT Purnama has carried out C excavation mining activities in Balantieng River and only has an Exploration IUP and does not have an EIA and Production Operation IUP. These mining activities have been rejected by the Batukaropa Village Community and have resulted in pollution and damage to the river. This thesis aims to understand the completeness of EIA as one of the control stages in environmental protection and management efforts related to legislation and law enforcement against companies that have not completed EIA. The research method used is the normative juridical approach method, the research specification used is descriptive analytical, the type and technique of data collection using library research using secondary data from both primary, secondary and tertiary legal materials, and the data analysis method is qualitative data analysis. The research results of the discussion in this thesis include that PT Purnama, which does not care about the opinions and aspirations of the surrounding community and does not have an EIA but has carried out illegal mining of excavation C in Balantieng River, has violated and does not fulfill the provisions of the EIA. Therefore, PT Purnama can be subject to administrative sanctions for violations of business licensing, namely not preparing an EIA to obtain environmental approval, as well as violations of the function and carrying capacity of water resources. Abstrak. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Salah satu dari tahapan pengendalian adalah Amdal. Amdal wajib dimiliki bagi usaha atau kegiatan yang termasuk ke dalam kriteria yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, salah satunya kegiatan pertambangan. Dalam prakteknya, PT Purnama telah melakukan kegiatan pertambangan bahan galian C di Sungai Balantieng dan hanya mempunyai IUP Eksplorasi dan tidak memiliki Amdal serta IUP Operasi Produksi. Kegiatan pertambangan tersebut mendapat penolakan dari Masyarakat Desa Batukaropa serta telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada sungai. Skripsi ini memiliki tujuan untuk memahami kelengkapan Amdal sebagai salah satu tahapan pengendalian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang belum melengkapi Amdal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analisis data adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup bahwa PT Purnama yang tidak mempedulikan pendapat dan aspirasi masyarakat sekitar serta tidak mempunyai Amdal namun telah melakukan pertambangan galian C secara ilegal di Sungai Balantieng telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Amdal. Oleh karena itu, PT Purnama dapat dikenakan sanksi administratif karena pelanggaran terhadap perizinan berusaha yaitu tidak menyusun Amdal untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, serta pelanggaran terhadap fungsi dan daya dukung sumber daya air.

PENGATURAN CSR DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: CSR Regulation in the Context of Accelerating Social and Environmental Development in Indonesia Sumiyati, Yeti; Hendar, Jejen; Wiyanti, Diana
Anterior Jurnal Vol. 22 No. 3 (2023): Anterior Jurnal
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v22i3.5310

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi aspek penting dalam manajemen perusahaan di Indonesia. Tujuan utama penerapan CSR di Indonesia adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memajukan tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini termasuk bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 2007, semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan praktik CSR yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menyeimbangkan dimensi sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis Perusahan. Sehingga dengan pengaturan CSR ini mampu menciptakan pembangunan Sosial dan lingkungan yang baik, serta mampu memberikna dampak positif bagi perusahaan tersebu. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrinal, serta menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, dan di analisis menggunakan analisis seskriptif. Sehingga menghasilkan simpulan bahwa pengaturan CSR dalam ranka percepatan pembangunan sosial ini mampu memberikan kontribusi besar bagi sosila dan lingkungan serta bermanfaat bagi perusahaan.

The Urgency of Appointing a Notary as The Official for Creating Waqf Pledge Deeds (PPAIW) for Shares Based on Law Number 41 of 2004 on Waqf Wahab, Abdul; Sambas, Nandang; Sumiyati, Yeti
Indonesian Journal of Social Science Research Vol 5 No 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.30

The object of waqf known to the public up to this point is still synonymous with immovable property (fixed assets). In Indonesia, regulations related to waqf are governed by several laws, including Law No. 41 of 2004 on Waqf. However, there are no specific regulations regarding share waqf. Additionally, concerning the creation of share waqf pledge deeds by a notary as the PPAIW, the regulations on waqf pledges stipulated in Article 27 of the Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2013 on Procedures for the Waqf of Immovable and Movable Assets Other than Money state that a notary is appointed as PPAIW by a Ministerial Decree. To be appointed by the Minister as PPAIW, one must meet the requirements of being a Muslim, trustworthy, and certified in waqf competence by the Ministry of Religious Affairs. These requirements pose a barrier for notaries to become PPAIW because there has been no socialization and implementation of the competence certification requirement. Moreover, the requirement to be Muslim means that not all notaries can become PPAIW. The aim of this study is to understand the implementation of regulations regarding notaries as PPAIW in the creation of Waqf Pledge Deeds. This research is a type of normative juridical research, with a sociological juridical approach. The findings indicate that the regulation and implementation of notaries as PPAIW for shares are not yet clear and firm, necessitating a broader legal review in relation to the principle of the benefits of share waqf for the community.

Legal Protection for Sharia Capital Market Investors To Increase Investor Confidence Through The ‘Sharia Securities List’ Wiyanti, Diana; Sumiyati, Yeti; Hendar, Jejen
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.2966

Investors' worldly benefits and blessings in the hereafter are the main considerations in investing in the Islamic Capital Market. Many issuers have registered their companies on the Sharia Securities List based on POJK No. 35/POJK.04/2017 concerning Criteria and Issuance of Sharia Securities List. However, in practice, issuers that have been included in the Sharia Securities List can be removed from the list in the following period because they no longer fulfill the requirements of the POJK. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of investor protection regulations in the Sharia capital market with a focus on issuers' compliance with Sharia principles. The method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach, and the analysis is qualitative. The results showed that the regulations related to the Sharia capital market are sufficient. Meanwhile, the implementation of legal protection for investors in the Sharia capital market needs to be improved to further increase investor confidence. This study recommends increased routine supervision by OJK, law enforcement with stricter sanctions for issuers that do not fulfill Sharia principles, and increased transparency of information for investors.

Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Hukum Islam Sumiyati, Yeti; Hendar, Jejen; Ramli, Taty A.; Mufidi, M. Faiz
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2018): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v2i1.6270

Hukum positif membuat kepatutan dan kewajaran dijadikan ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, kepatutan dan kewajaran begitu banyak makna sehingga sulit untuk digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan ada yang menyamakan bahwnyanya tanggung jawab sosial perusahaan mirip dengan kewajiban zakat dalam hal ini adalah zakat perusahaan. Namun, zakat itu sendiri dalam hukum positif telah ditetapkan pada kewajiban zakat. Dalam pandangan hukum Islam sendiri diartikan kepatutan dan keadilan yang berfungsi sebagai ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah dijelaskan secara implisit atau secara implisit, kemudian dijelaskan dalam opini ulama yang menyatakan bahwa cocok dan keadilan harus memenuhi persyaratan uamat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Potential Abuse of Unaccountable Management of One-Person Company in Banking Loan Agreement Budiyono, Budiyono; Sumiyati, Yeti; Suhada, Ahmad Syauqi; Januarita, Ratna; Ali, Syuhaeda Aeni Mat
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i2.25522

One of the new legal subjects in Indonesian corporate law based on Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (Job Creation Law) is a One-Person Company (which is then written as OPC), which is a legal entity that meets the criteria of micro and small businesses. This review aims to analyse the management mechanism of an OPC under the Job Creation Law, which is linked to the Principle of Accountability in banking credit agreements. The management mechanism of a One-Person Company under the Job Creation Law is unclear, namely the ambiguity of the definition and functions of the company's organs, which is only centered on one shareholder, concurrently as the organ that runs and supervises the company, so that the management of an OPC becomes unaccountable. The unaccountable management mechanism of an OPC has the potential to abuse the authority of the company's organs. In a banking credit agreement entered into by an OPC, this can occur at the stage of the credit application process and the execution of the credit agreement. At the credit application stage, the absence of a Board of Commissioners in an OPC has the consequence that the decision on the credit application plan is only in the hands of one organ only, namely the shareholder, who is one person, who also doubles as a director of the company through a Shareholders' Resolution. There are no other organs that can be asked for consideration and or approval related to credit applications that are in accordance with the needs of the company. Meanwhile, at the stage of implementing the credit agreement, there is no other organ that carries out the function of supervising the use of credit and the obligation to submit periodic financial reports to the bank, in accordance with the positive/affirmative covenants agreed in the credit agreement.

The Urgency of Appointing a Notary as The Official for Creating Waqf Pledge Deeds (PPAIW) for Shares Based on Law Number 41 of 2004 on Waqf Wahab, Abdul; Sambas, Nandang; Sumiyati, Yeti
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.30

The object of waqf known to the public up to this point is still synonymous with immovable property (fixed assets). In Indonesia, regulations related to waqf are governed by several laws, including Law No. 41 of 2004 on Waqf. However, there are no specific regulations regarding share waqf. Additionally, concerning the creation of share waqf pledge deeds by a notary as the PPAIW, the regulations on waqf pledges stipulated in Article 27 of the Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2013 on Procedures for the Waqf of Immovable and Movable Assets Other than Money state that a notary is appointed as PPAIW by a Ministerial Decree. To be appointed by the Minister as PPAIW, one must meet the requirements of being a Muslim, trustworthy, and certified in waqf competence by the Ministry of Religious Affairs. These requirements pose a barrier for notaries to become PPAIW because there has been no socialization and implementation of the competence certification requirement. Moreover, the requirement to be Muslim means that not all notaries can become PPAIW. The aim of this study is to understand the implementation of regulations regarding notaries as PPAIW in the creation of Waqf Pledge Deeds. This research is a type of normative juridical research, with a sociological juridical approach. The findings indicate that the regulation and implementation of notaries as PPAIW for shares are not yet clear and firm, necessitating a broader legal review in relation to the principle of the benefits of share waqf for the community.

Legal Consequences Of Incomplete Delivery of Information in Medical Checkups Where The Treadmill Test Was Not Conducted Due To Medical Reasons: Akibat Hukum Ketidaklengkapan Informasi Pada Medical Checkup Yang Treadmill Testnya Tidak Terlaksana Dengan Alasan Medis Hafidz Nur; Sumiyati, Yeti; Titik; Mufidi, Faiz; Wagiono, Caecielia
LITIGASI Vol. 26 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i2.19783

The Medical Checkup (MCU) service that includes a treadmill test facility is a routine health examination designed to identify potential cardiovascular diseases, implemented using the Bruce Protocol method as Standard Operating Procedures (SOP) and Hospital Practice Guidelines to conduct the treadmill test. The legal basis for this medical service outlined in Indonesian Ministry of Health Decree Number 772/Menkes/SK/VI/2002 and Indonesian Ministry of Health Regulation Number 512/Menkes/PER/IV/2007. The treadmill test has risks and contraindications, which means that not all patients may be able to undergo the treadmill test procedure in the MCU package. This study will explore the legal implications of incomplete information during medical checkups in cases of MCU package services which treadmill test facilities cannot be carried out due to patient's medical condition. Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Article 1320 of the Civil Code will serve as the foundation for analyzing therapeutic contracts. The research method which used in this study is normative juridical approach which is supported by interveiw data. The Results of this study found that when a treadmill test cannot be performed due to patients' medical condition, the patient unable to undergo the procedure, , resulting in legal consequences in form of financial loss which may causes potential disputes if not handled properly. This incident cannot be considered as as breach of contract because the hospital has fulfilled its obligations by providing information and asking for approval through informed consent, so the hospital is not required to reimburse the patient. However, it is...

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search