Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.245

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sosiohumaniora JURNAL LITIGASI (e-Journal) LAW REVIEW Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Anterior Jurnal Kosmik Hukum Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Lex Generalis Indonesian Journal of Social Science Research JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Yeti Sumiyati

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 392436

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

KRITERIA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MENURUT HUKUM ISLAM Yeti Sumiyati; Jejen Hendar; Taty A. Ramli; M. Faiz Mufidi
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Hukum positif membuat kepatutan dan kewajaran dijadikan ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, kepatutan dan kewajaran begitu banyak makna sehingga sulit untuk digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan ada yang menyamakan bahwnyanya tanggung jawab sosial perusahaan mirip dengan kewajiban zakat dalam hal ini adalah zakat perusahaan. Namun, zakat itu sendiri dalam hukum positif telah ditetapkan pada kewajiban zakat.Dalam pandangan hukum Islam sendiri diartikan kepatutan dan keadilan yang berfungsi sebagai ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah dijelaskan secara implisit atau secara implisit, kemudian dijelaskan dalam opini ulama yang menyatakan bahwa cocok dan keadilan harus memenuhi persyaratan uamat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penerapan Piercing the corporate veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest Irma Sylviyani Herdian; Yeti Sumiyati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Penelitian ini mengkaji permasalahan: pertama, tanggung jawab direksi perusahaan asuransi dalam investasi beresiko tinggi yang di dalamnya terdapat Conflict of Interest. Kedua, penerapan prinsip piercing the corporate veil kepada direksi yang melakukan investasi beresiko tinggi yang mengandung Conflict of Interest. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Direksi Jiwasraya sebagai pemegang amanah dalam mengelola perusahaan bertanggung jawab tidak saja kepada shareholder tetapi juga kepada stakeholder. Tanggung jawab tersebut berupa pencairan polis yang telah jatuh tempo. Selain itu direksi juga dapat bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Kedua, Selain bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetorkannya, direksi Jiwasraya juga dapat dituntut pertanggungjawaban hingga kekayaan pribadinya sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil karena direksi Jiwasraya telah melanggar Pasal 97 ayat (2) dimana direksi dalam menjalankan tugasnya tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat (Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021) Britney Azzahra Wiguna; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Article 43 Paragraph (2) of the Cooperative Law provides services for cooperatives to the public and this rule has been reaffirmed by the Job Creation Act, thereby worrying that the practice of savings and loan cooperatives with the lure of high interest rates will occur again. Until now, there are many cases of savings and loan cooperatives that serve non-members so that the savings and loan cooperatives. Therefore, the researcher wants to examine how the juridical review of cooperative services in saving and loan activities to the community according to the Job Creation Law and PP No. 7 of 2021 with the analytical method used by the historical interpretation method. The practice of savings and loan cooperatives for non-members resembles shadow banking because the practices both offer investment. Cooperatives do not involve non-members to participate in determining the interest even though the interest set must be discussed together in the members' meeting. With the occurrence of the case of savings and loan cooperatives, this means that the cooperative does not fulfill its purpose, namely the welfare of its members. The Job Creation Act regulates the provisions of cooperatives to serve non-members, finally PP No. 7 of 2021, which excludes savings and loan cooperatives from serving the community Abstrak. Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian koperasi dibuka pelayanannya kepada masyarakat dan aturan ini dikukuhkan lagi UU Cipta Kerja sehingga mengkhawatirkan praktik koperasi simpan pinjam iming-iming bunga tinggi terjadi lagi. Sampai saat ini banyak sekali kasus koperasi simpan pinjam yang melayani non anggota sehingga koperasi simpan pinjam. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana tinjauan yuridis pelayanan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 dengan metode analisis yang digunakan metode penafsiran historis. Praktik koperasi simpan pinjam kepada non anggota menyerupai shadowbanking karena praktiknya yang sama-sama menawarkan investasi. Koperasi tidak melibatkan para non anggotanya untuk ikut melakukan penetapan bunga padahal bunga yang ditetapkan harus didiskusikan bersama-sama dalam rapat anggota. Dengan terjadinya kasus koperasi simpan pinjam ini artinya koperasi tidak memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. UU Cipta Kerja mengatur ketentuan koperasi dapat melayani non anggota, akhirnya terbitlah PP No. 7 Tahun 2021 yang isinya mengecualikan koperasi simpan pinjam untuk tidak melayani masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19 Raden Nurul Fadlilah Roshadi; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The Covid-19 Pandemic in Indonesia is currently having a significant impact on the community's economy, one of which is savings and loan cooperatives. The problem at this time is that not all savings and loan cooperatives in Indonesia are based on kinship, all problems should be resolved through member meetings, in fact it is through the courts, one of which is the commercial court. In the case of the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Berkah Bersama and the Hanson Mitra Mandiri Cooperative, they were recorded to have small assets compared to their total debt. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal protection of members as concurrent creditors in the bankruptcy of savings and loan cooperatives during the covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and methods Data analysis used qualitative analysis. The results of this study are: The form of legal protection and efforts provided by the government is the existence of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code which guarantees that the distribution of debtor assets to creditors is in accordance with the principle of paripassu and pro rata that is divided proportionally, through the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 85 /PMK.05/2020, as well as by forming a task force for handling problematic cooperatives. (max. 250 words). Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya koperasi simpan pinjam. Permasalahannya saat ini, tidak semua koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia berasaskan kekeluargaan, yang seharusnya segala permasalahan diselesaikan melalui rapat anggota, dalam faktanya justru melalui jalur pengadilan, salah satunya adalah jalur pengadilan niaga. Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri tercatat mempunyai asset yang kecil dibandingkan dengan total utangnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan koperasi simpan pinjam pada masa pandemi covid-19. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Bentuk perlindungan hukum dan upaya yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menjamin agar pembagian harta debitur kepada krediturnya sesuai prinsip paripassu dan pro rata yaitu dibagi secara proporsional, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020, serta dengan membentuk satuan tugas untuk penanganan koperasi bermasalah. (maks. 250 kata).

Kegiatan Usaha Koperasi yang Pelyanannya Dilakukan kepada Anggota dan Bukan Anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis Filosofis dan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota Meisa; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract, Cooperatives are business entities that uphold the principle of kinship as contained in Article 33 paragraph 1 of the Constitution. In a cooperative, satisfactory service is something that needs to be considered for the continuity of the cooperative's business. This cooperative effort is a business that is directly related to the interests of members to improve the business and welfare of members. However, Article 43 paragraph (2) of the Cooperative Law states that Cooperative services can not only be provided to members, but also to non-members.Therefore, the purpose of this study is to determine the business activities of cooperatives whose services are provided to members and non-members in terms of juridical and philosophical aspects.The research method used is a normative juridical approach by researching from library materials or secondary data. and in this approach the researcher will examine the adequacy of the juridical and philosophical aspects of the service business by the cooperative through library research as a secondary data collection method.Cooperatives whose goal is to prosper members can in fact be carried out also to the community through the advantages of cooperative business service capabilities for members. Which is after the members are prospered and given the benefits of services/business by the cooperative, people who are not members can be provided with business services as business transactions by the cooperative from the excess funds and resources owned by the cooperative. All of this is done to attract people to become members of the cooperative. and this provision does not apply to savings and credits cooperatives and savings and credits units. Abstrak, Koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan sebagaimana terdapat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar Didalam suatu Koperasi pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan usaha Koperasi. Usaha Koperasi ini merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Namun pada Pasal 43 ayat (2) UU PerKoperasian menyebutkan bahwa pelayanan Koperasi tidak hanya dapat dilakukan pada anggota, tetapi masyarakat yang bukan anggota juga.Maka dari itu tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kegiatan Usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Anggota dan Bukan anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Filosofis.beserta implementasi kegiatan usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Bukan anggota dihubungkan dengan tujuan Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder belaka. dan dalam metode pendekatan ini peneliti akan mengkaji kecukupan aspek yuridis beserta filosofisnya mengenai usaha pelayanan oleh Koperasi melalui penelusuran pustaka sebagai metode pengumpulan data sekunder.Koperasi yang tujuannya mensejahterakan anggota nyatanya dapat dilakukan juga kepada masyarakat melalui kelebihan kemampuan pelayanan usaha koperasi terhadap anggota. Yang mana setelah anggota disejahterakan dan diberi manfaat atas pelayanan/bisnis oleh koperasi, masyarakat yang bukan anggota dapat diberikan pelayan usaha sebagai transaksi bisnis oleh koperasi dari kelebihan dana dan daya yang dimiliki koperasi tersebut. Semua itu dilakukan agar menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. dan ketentuan ini tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam.dan unit simpan pinjam.

RELEVANSI PENGECUALIAN PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP PERUSAHAAN BUMN DALAM MERGER TIGA BANK SYARIAH BUMN Chandra Manungsa Alit; Yeti Sumiyati
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 1 (2021): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.1 Year 2021
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i1.3618

This study examines the following issues: first, whether the merger of 3 state-owned sharia banks is included in the criteria for monopolistic practice as an activity prohibited in the Law on monopolistic practices and unfair business competition. Second, what is the relevance of the provisions of the exclusion of monopolistic practices on BUMN in the Law on monopolistic practices and unfair business competition to the merger of 3 BUMN sharia banks. This study uses a normative juridical method. The results showed that the merger or merger of 3 state-owned sharia banks could potentially lead to monopolistic practices and unfair business competition as prohibited by Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP DIREKSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN KARENA MENETAPKAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK Indriyani Kusumawati; Yeti Sumiyati
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 1 (2021): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.1 Year 2021
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i1.3880

Unlawful acts cannot be separated by a violation of one's rights. This research is based on the phenomenon of directors who are penalized for unlawful acts committed by their employees. In 2021, PT Antam appealed to the court because the board of directors felt aggrieved by the judge's decision to impose damages on the directors of PT Antam. In fact, those who do illegal acts to the detriment of consumers are Eksi Anggraeni and the two employees, Misdianto and Ahmad Purwanto through the lure of discounts without the approval of the company. Limited Liability Companies Law implicitly regulates the concept of legal protection that is already known in some countries, namely the principle of Business Judgement Rule. This principle can be used by directors as a basis for legal protection to achieve justice. Therefore, the purpose of this research is to review the responsibility of the board of directors for actions against employee law that stipulates discounts on the purchase of Antam gold unilaterally associated with the law of limited liability companies and review the application of the principles of Business Judgement Rule to directors who must be responsible for actions against the law of employees. The results of this study concluded that the directors of PT Antam cannot be held accountable. Furthermore, the application of the Business Judgement Rule principle has not been applied to this case, so legal protection to the board of directors is still ignored by the judge and has not shown justice.

Penerapan Prinsip Responsibility Perusahaan Perhotelan Provinsi Bali dalam Pemberian Cuti Tak Berbayar (Unpaid Leave) Pasca Pandemi Covid-19 Zalza Puti Kamila; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4998

Abstract. The principle of responsibility is part of the principles of Good Corporate Governance that must be applied by the company as a form of compliance with laws and regulations in managing company activities. The principle of responsibility makes the company have the obligation to provide humanitarianly decent wages to its employees in accordance with what has been stated in the Employment Agreement and Laws and Regulations. The principle of responsibility for the company is explained through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In circumstances where the company experiences financial difficulties due to the Covid-19 pandemic so that it is unable to provide wages in accordance with the agreement, the company can carry out wage deductions through the provision of unpaid leave by fulfilling the provisions according to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages and Decree of the Minister of Manpower Number 104 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Employment Relations During the Corona Virus Disease Pandemic 2019. But in practice, PT. "X", which is a hotel company in the province of Bali, still enforces the provision of unpaid leave during the post-Covid-19 pandemic. This research uses normative juridical research methods, namely literature law research conducted by examining literature materials and field data obtained through interviews. The results showed that the provision of unpaid leave by PT. "X" does not meet the provisions related to the application of the principle of responsibility in terms of providing a decent wage based on the agreements in the employment agreement and collective agreement. Abstrak. Prinsip responsibility merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance yang wajib diterapkan oleh perusahaan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola aktivitas perusahaan. Prinsip responsibility membuat perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak secara kemanusiaan kepada para karyawannya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja serta Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip responsibility bagi perusahaan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan finansial akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu memberikan upah sesuai dengan kesepakatan, maka perusahaan dapat melaksanakan pemotongan upah melalui pemberian cuti tak berbayar dengan memenuhi ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun dalam praktiknya, PT. “X” yang merupakan perusahaan perhotelan di provinsi Bali masih tetap memberlakukan pemberian cuti tak berbayar tersebut pada masa pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan serta data lapangan yang didapat melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian cuti tak berbayar oleh PT. “X” tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan prinsip responsibility dalam hal memberikan upah yang layak berdasarkan kepada kesepakatan dalam perjanjian kerja dan perjanjian bersama.

Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Devina Ambarani; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5080

Abstract. The government issued Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection confirms that business actors may not violate the fulfillment of consumer information in food products, Drug and Food Control Agency Regulation No. 22 of 2018 concerning Guidelines for Issuing Certificates for Home Industry Food Production has regulated the issuance of certificates for home industry food production regarding the P-IRT number to be listed on the label, and Drug and Food Control Agency Regulation No. 31 of 2018 concerning Processed Food Labels which regulates the correct labeling as a guarantee for a food product to be distributed. Even so, in 2021 field data there are 27 facilities for business actors that have not fulfilled the label requirements perfectly. This study aims to understand the mechanism for fulfilling requirements and safety standards for kilo food products by business actors to provide fulfillment of consumers' rights to clear information and to understand the role of the Food and Drug Monitoring Agency in supervising the sale of kilo food products by business actors without clear information on the conditions and product guarantee. In this research, the scope of research is to fulfill consumer rights by food business actors in terms of labeling. This study used a normative juridical method and then the results of the data were analyzed qualitatively.The results of this study indicate that food business actors in the West Java region have not fulfilled consumer rights to clear information about the conditions and guarantees for kilo food products because they have not implemented the mechanism of conditions and safety standards to the fullest. In addition, the Center for Drug and Food Control with the Health Service has carried out its duties by supervising and fostering food home industries. Abstrak. Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pelaku usaha tidak boleh melanggar pemenuhan informasi konsumen dalam produk makanan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah mengatur pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga mengenai nomor P-IRT yang akan dicantumkan dalam label, dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang mengatur pencantuman label yang benar sebagai jaminan suatu produk makanan yang akan diedarkan. Meskipun demikian, data lapangan tahun 2021 terdapat 27 sarana pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan label dengan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pemenuhan syarat dan standar keamanan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas dan memahami peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawasi penjualan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha tanpa informasi jelas atas kondisi dan jaminan produk. Dalam penelitian ini lingkup penelitian kepada pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha pangan dalam ketentuan label. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian hasil dari data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini pelaku usaha pangan di wilayah Jawa Barat belum memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan produk makanan kiloan disebabkan belum melaksanakan mekanisme syarat dan standar keamanan dengan maksimal. Selain itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan.

Implementasi Penggantian Kerugian atas Wanprestasi yang Dilakukan Pengembang Apartemen Meikarta kepada Konsumen Tiara Salzhabilla; Yeti Sumiyati; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9778

Abstract. This research aims to analyze the implementation of compensation for defaults made by the Meikarta developer to its consumers after the court decision Number 162/Pdt.G/2020/PN Ckr and the efforts that consumers can take in order to claim their right to receive compensation. In the process of enforcing the protection of consumer rights, the consumer (Djuara Pirmaton) won the compensation claim in the form of compensation in the amount of Rp. 415,716,086 cannot be implemented, because the judge did not grant the request for confiscation of the account guarantee. And consumers experience legal uncertainty regarding the type of execution, bankruptcy legal action, and/or judicial review legal action. The approach method used in this research is the case study approach. This approach refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as the value of justice that exists in society, descriptive analysis research, namely by describing applicable laws and regulations linked to legal theories and implementation practices. positive law in the judge's decision. Payment of compensation cannot be implemented immediately when the judge decides 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr, because the decision is not accompanied by formal procedural law regarding the procedures for how compensation of IDR 415 million is transferred to the victim consumer. Judge Number 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr has rejected the confiscation of collateral for the Nobu bank account owned by PT MSU, and granted compensation, this is not a progressive step for the judge. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi penggantian kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pengembang meikarta kepada konsumennya pasca putusan pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr dan Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam rangka menuntut haknya mendapatkan ganti rugi. Dalam proses penegakan terhadap perlindungan hak konsumen di tempuh dengan menggunakan ranah keperdataan, yaitu ganti rugi dengan gugatan wanprestasi, namun gugatan ganti rugi yang dimenangkan oleh konsumen (Djuara Pirmaton) berupa ganti rugi sebesar Rp. 415.716.086 tidak dapat dilaksanakan, karena permohonan sita jaminan rekening tidak dikabulkan hakim. Dan konsumen menadapatkan ketidak pastian hukum terkait jenis eksekusi, upaya hukum kepailitan, dan atau upaya hukum peninjauan kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan case study. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam putusan hakim. Pembayaran ganti rugi tidak dapat langsung diimplementasikan seketika saat putusan 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr oleh hakim, karena putusan tersebut tidak disertai dengan hukum acara formil tentang tata cara bagaimana ganti rugi sebesar Rp.415 Juta di alihkan pada konsumen korban. Hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr telah menolak sita jaminan rekening bank nobu yang dimiliki oleh PT MSU, dan mengabulkan ganti rugi, hal tersebut bukan langkah progresif hakim.

Co-Authors Abdul Wahab Adinda Nabila Diva Pramestya Ali, Syuhaeda Aeni Mat Annisa Fitriyah Salsabila Arif Firmansyah Ashila Azzahra Darmawan Britney Azzahra Wiguna Budiyono Budiyono Chandra Manungsa Alit Devina Ambarani Diana Wiyanti Efik Yusdiansyah Indriyani Kusumawati Irma Sylviyani Herdian Jejen Hendar Luthfi Mohamad Zen M. Faiz Mufidi M. Ilman Abidin Meisa Mohamad Iqbal Fauzi Mufidi, M. Faiz Nandang Sambas Oktaviandra, Devia Raden Nurul Fadlilah Roshadi Ramli, Taty A. Ratna Januarita Rimba Supriatna Rizki Aliah Yasmin Wibiksana Rusli K. Iskandar Sahnaz Adillah Fajriah Suhada, Ahmad Syauqi Suseno Adi Wibowo Syifa Khoerunnisa Tatty A Ramli Tatty A Ramli Tatty A Ramli, Tatty A Tatty A. Ramli Tatty AR Tatty Aryani Ramli Taty A. Ramli Tiara Salzhabilla Vivi Nur Arzy Yoghi Arief Susanto Zalza Puti Kamila

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search